Thursday, January 15, 2015

Gagal Paham Rasionalitas Ekonomi Jilid 2

Dalam artikel saya sebelumnya, Gagal Paham Rasionalitas Manusia dalam Pendekatan Ekonomi, saya menyampaikan beberapa tanggapan atas kritik rekan Muhammad Kholid terhadap pendekatan ekonomi yang mengasumsikan rasionalitas manusia sebagai landasan analisis kebijakan publik dan juga hukum. Sempat saya sampaikan bahwa kritik Kholid ini adalah bagaikan memukuli kuda mati (beating a dead horse), alias mengulang-ulang yang tidak perlu. Kholid kemudian membalas artikel saya tersebut di sini.

Membaca tulisan terbarunya ini, komentar singkat saya, entah Kholid ini penikmat sadomasokis yang memang benar-benar suka memukuli kuda yang sudah mati itu atau mungkin kuda yang bersangkutan sudah menjadi zombie sehingga perlu dipukuli terus menerus. Saya juga bingung apakah sebenarnya Kholid sendiri sepenuhnya paham konsep apa yang sedang ia kritik? Artikelnya penuh dengan kontradiksi pemahaman, campur aduk antara menjadi rasional dengan menjadi manusia paripurna nan cendekia, serta contoh-contoh yang tidak nyambung tapi dipaksakan untuk masuk. 

Tapi tidak masalah, saya dengan senang hati menanggapi kritik Kholid karena hal tersebut memberikan ruang kepada kepada saya untuk mengelaborasi lebih jauh tentang pendekatan rasionalitas dan mengapa pendekatan tersebut lebih superior dibandingkan pendekatan lainnya. Artikel seperti ini mungkin bukan tipe artikel yang akan banyak dibaca orang tetapi kalau suatu hari nanti ada yang bertanya lagi tentang mengapa saya begitu gencar menggunakan pendekatan ekonomi, saya tinggal merujuk ke artikel saya hari ini. Lebih efisien dibandingkan saya harus menjelaskan isu yang sama berkali-kali.

Memahami Konsep Rasionalitas Dalam Ekonomi

Sebenarnya apa yang dimaksud dengan asumsi rasionalitas dalam ekonomi? Ilmu ekonomi sudah menjabarkannya dengan sederhana, yaitu bahwa setiap orang akan berusaha memaksimalkan utilitas atau manfaat sesuai dengan preferensinya dan dengan senantiasa memperhatikan keterbatasan sumber daya (yang dapat meliputi anggaran, pengetahuan, dan waktu). Selama masih ada kelangkaan dan ada banyak aktivitas yang harus dipilih, selama itu juga analisis untung rugi atau cost benefit analysis (CBA) diperlukan. Kalau tidak, bagaimana kita bisa memilih? Hanya saja mohon dengan amat sangat diperhatikan bahwa asumsi ini tidak sama dengan asumsi bahwa semua manusia memiliki pengetahuan sempurna untuk menentukan mana yang terbaik bagi dirinya, kita semua hanya bisa berusaha semampu kita untuk mengejar apa yang kita mau. Jadi kalau Kholid masih bersikeras bahwa asumsi kesempurnaan ini seharusnya ada dalam asumsi rasionalitas, sebaiknya dia kembali belajar ilmu ekonomi dari nol.

Mengapa menggunakan pendekatan ekonomi dengan aksiom rasionalitas? Dari segi positif, pertama, sifatnya intuitif dan mudah untuk diaplikasikan. Kedua, aksiom rasionalitas juga tidak kemudian berarti bahwa semua kebijakan menjadi mudah untuk disusun atau memiliki kekuatan prediktif 100%. Sebaliknya, aksiom rasionalitas menuntut kerja keras dari kita semua untuk mencari tahu apa manfaat yang dikejar oleh kebanyakan manusia. Insentif apa yang paling tepat bagi mereka ketika kita sedang menyusun kebijakan mengingat setiap orang bisa jadi memiliki prioritas yang berbeda? Bagaimana kira-kira mereka akan menanggapi suatu kebijakan? Apakah suatu kebijakan akan berjalan efektif dan efisien?

Dan sebagaimana sudah saya ulang berkali-kali, aksiom rasionalitas dan konsep preferensi tidak mengasumsikan bahwa manusia hanya suka dengan insentif finansial. Insentif finansial penting, tetapi jelas bukan keseluruhan. Saya ingin menekankan hal ini karena ini merupakan konsep yang paling sering disalahpahami. Seakan-akan ketika kita menggunakan pendekatan ekonomi, kita hanya akan peduli dengan uang. Salah 100%. Ini mengapa ketika ada beberapa orang yang mengklaim bahwa permainan ultimatum (ultimatum game) merupakan contoh tidak rasionalnya manusia, saya menyimpulkan bahwa orang-orang yang bersangkutan tidak benar-benar paham ekonomi.

Permainan ultimatum adalah permainan yang melibatkan 2 orang dimana satu orang akan diberikan sejumlah uang dan kemudian si penerima uang diminta untuk membagi uang tersebut kepada peserta lainnya. Jumlah yang akan dibagi terserah. Apabila peserta lainnya menerima tawaran si penerima uang, maka masing-masing memperoleh jumlah yang sudah dibagi tersebut. Tetapi apabila peserta lain menolak, maka seluruh uang harus dikembalikan. Ada sebagian ekonom berpendapat bahwa seharusnya peserta kedua menerima berapapun yang ditawarkan oleh peserta pertama karena bagaimanapun, dia mendapatkan uang secara gratis. Tetapi dalam kenyataanya, ketika jumlah yang dibagi oleh peserta pertama terlalu kecil, maka peserta kedua menolak uang tersebut.

Dari sudut pandang rasionalitas, penolakan peserta kedua atas jumlah yang kecil atau yang dianggap tidak adil bukanlah bukti bahwa mereka irasional. Konteks dan kondisi akan sangat berpengaruh. Berapa jumlah uang yang dipertaruhkan? Sebesar apa kebutuhan uang dari pihak kedua dan juga pihak pertama? Asumsikan bahwa uang yang dibagi berjumlah US$100. Kalau saya peserta kedua dan benar-benar miskin dan US$1 pun sudah cukup, saya dengan senang hati akan memilih untuk mendapatkan US$1 dollar dan membiarkan peserta pertama mengambil US$99. Kalau saya lebih kaya dan tidak terlalu butuh uang itu, saya punya kemampuan untuk membayar pemenuhan rasa "keadilan" saya dengan tidak menerima tawaran dari peserta pertama yang hanya mau memberikan US$1. Mungkin saya akan lebih tergerak kalau dia mau memberikan US$10.

Dan kalau saya benar-benar kaya dan tidak membutuhkan uang itu sama sekali, saya bisa dengan mudah menolak berapapun tawarannya bahkan jika sekalipun tawarannya lebih dari 50%. Mengapa? Karena mungkin saya menikmati saja orang ini tidak mendapatkan uang tersebut. Orang Jerman punya istilah yang bagus untuk situasi barusan: schadenfreude. Apakah sikap senang pada penderitaan orang lain itu irasional? Tidak harus. Psikopat mungkin, tapi rasional. Ini mengapa kita butuh penelitian empiris lebih dalam untuk tahu mana yang benar-benar penting bagi orang kebanyakan. Aksiom rasionalitas hanyalah pembuka awal untuk ditelusuri lebih jauh, bukan akhir dari analisis! Paling tidak pahamilah konsep yang terakhir ini supaya jangan mengulang-ulang kritik yang mulai terdengar seperti kaset rusak. Ini jaman mp3, ipod dan smartphone, bukan periode 80-an. 

Adapun dari segi normatif, pendekatan ekonomi ingin mencari kebijakan yang bisa memaksimalkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dengan biaya yang paling rendah. Di sini muncul peranan CBA dalam bentuk yang lebih formal yang sudah melibatkan monetisasi dari kebijakan yang akan diambil. Banyak yang mengkritik pendekatan CBA formal karena katanya tidak bisa menangkap semua aspek. Lucunya, tidak ada yang bisa menjelaskan pendekatan apa yang lebih baik. Eric Posner dan Matthew D. Adler sudah membahas panjang lebar dalam buku mereka The New Foundations of Cost-Benefit Analysis bahwa CBA memang bukan metode yang sempurna, tetapi ini tetap merupakan metode terbaik dibandingkan dengan metode-metode lainnya. Saya menyarankan semua pembaca artikel ini untuk membaca buku tersebut, khususnya terkait konsep maksimalisasi kepentingan pribadi.

Steven Shavell dan Louis Kaplow dalam bukunya, Fairness versus Welfare, juga menjelaskan mengapa pendekatan yang  berbasis welfare atau kesejahteraan lebih baik dibandingkan dengan pendekatan berbasis fairness atau keadilan, yaitu khususnya karena pendekatan welfare memasukkan komponen fairness dalam mempertimbangkan apakah masyarakat mendapatkan kesejahteraan yang mereka inginkan karena kita semua tahu orang tidak cuma peduli soal uang belaka! Sementara konsep fairness belum tentu memasukkan komponen welfare. Penganut konsep egalitarian mutlak akan lebih menyukai situasi dimana semua orang sama rasa dan sama rata dalam seluruh aspek kehidupannya sekalipun mereka semua sama-sama hidup miskin dibandingkan dengan konsep dimana ada orang kaya dan orang miskin sekalipun orang miskin dalam kondisi ini lebih baik daripada kondisi dimana semua orang sama rasa.

Saya bahkan sudah panjang lebar menulis soal mengapa pendekatan normatif berbasis welfare ini juga ada landasanya dalam agama Islam dan hukum Islam. Anda bisa melihat lebih jauh pembahasan tersebut di sini yang membahas soal pendekatan ekonomi terhadap kasus penghinaan Nabi Muhammad. Boleh dibilang, pendekatan ekonomi ini sudah ada justifikasi religiusnya!

Rasionalitas = Sempurna = Paripurna?  

Tetapi perlu pula dicatat bahwa pendekatan normatif ini juga tetap perlu tunduk pada pendekatan positif yang sebelumnya saya sampaikan. Mengapa? Karena yang akan melaksanakan pendekatan tersebut adalah manusia juga dengan kepentingan pribadi yang berbeda-beda. Aksiom rasionalitas memegang peranan penting di sini. Ekonom sejati tidak akan naif berpikir bahwa karena ia ingin menggunakan pendekatan yang memaksimalkan kesejahteraan maka dalam prakteknya ada jaminan 100% bahwa pendekatan itu akan sukses. Pendekatan normatif hanyalah pedoman dalam mengambil keputusan. Tanpa adanya institusi dan mekanisme checks and balances, pendekatan normatif juga bisa disalahgunakan. 

Tidak percaya? Ambil contoh Krisis 98 yang dibahas oleh Kholid. Ia mempertanyakan mengapa pemerintah tidak rasional dalam mengambil kebijakan tersebut? Bukankah seharusnya pemerintah yang rasional akan senantiasa mengejar maksimalisasi kesejahteraan dan meminimalkan resiko? Mengapa justru kemudian pemerintah malah mengambil kebijakan yang tidak berhati-hati? Contoh irasionalitas? Mungkin, tetapi di dimensi lain yang sedang diimajinasikan oleh Kholid sepanjang artikelnya tersebut, bukan di planet Bumi.

Oh, andai saja semua pejabat pemerintah kita benar-benar akan bekerja demi rakyat semata tanpa ada unsur kepentingan pribadi sedikit pun. Lupa dengan asumsi rasionalitas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya akan memaksimalkan kepentingan dirinya sendiri?! Tidak pernah ada jaminan bahwa kepentingan diri pejabat pemerintah akan sinkron dengan kepentingan orang lain, apa lagi kalau tidak ada insentif yang tepat supaya ia bertindak dengan tidak merugikan orang lain. Saya jadi bertanya-tanya, Kholid ini sedang membahas manusia rasional atau manusia paripurna ala nabi, pandita atau malaikat?

Deregulasi perbankan di jaman Suharto adalah opsi yang sangat rasional bagi Suharto dan kroni-kroninya. Mengapa tidak? Tidak ada sistem demokrasi, tidak ada mekanisme checks and balances, semua dikuasai oleh bos besar dan kawan-kawannya. Untuk apa peduli dengan suara rakyat kalau seorang penguasa tak bisa diminta pertanggungjawabannya sama sekali? Apalagi ketika Suharto merasa bahwa kekuasaannya didukung oleh pihak militer dan pengusaha kaya. Hidup tanpa beban, kredit bank pun lancar dikucurkan untuk para kroninya. Karena Suharto irasional dan bodoh? Jelas tidak!

Suharto itu sangat pintar, dia bahkan tahu cara terbaik untuk melaksanakan perampokan secara masif dan sistematis. Legalkan saja segala tindakannya! Buat dasar hukum terlebih dahulu untuk monopoli cengkeh dan tanaman rempah-rempah lainnya, jalankan program mobil nasional berdasarkan Keputusan Presiden, dan tentunya tak lupa deregulasi bank guna menghapuskan aturan soal legal lending limit dan rasio modal minimum. Tak ada yang berani melawan. Siapa yang berani? Sudah siap hilang nyawa? Atau minimal kehilangan harta yang berlimpah dan kebebasan pribadi?

Justru kita sedikit banyak harus berterima kasih pada Krisis 98! Suharto tak akan kehilangan legitimasi dan tersingkir seperti itu tanpa adanya kejutan ekonomi yang luar biasa dahsyat sampai-sampai ia kehilangan dukungan dari rekan-rekannya sendiri dan militer. Kelangkaan memang kekuatan yang paling dahsyat untuk mengubah perilaku seseorang, persis seperti ketika Sukarno jatuh setelah sebelumnya menghadiahkan inflasi 600% bagi masyarakat Indonesia.  

Kholid juga bertanya, mengapa produk investasi yang jelek bisa dijual dan diberikan rating yang tinggi (Dia tidak menyebut dalam kasus apa, tapi saya asumsikan terkait krisis Subprime Mortgage tahun 2008). Katanya, ini juga bukti irasionalitas. Salah, sesalah menyatakan bahwa matahari berputar mengelilingi bumi! Siapa yang membuat regulasinya? Siapa yang melobi pemerintah agar peraturan itu dibuat atau tidak diatur? Apakah pemerintah dan pengusaha irasional ketika mereka melobi dan dilobi dengan kesadaran penuh? Kenapa kemudian perusahaan rating juga bisa memberikan nilai yang tinggi terhadap produk yang bermasalah? Salah satunya karena produk itu dijamin oleh perusahaan asuransi yang berating AAA.

Tapi dilain pihak, berapa banyak perusahaan rating internasional yang menguasai dunia rating saat ini? Hanya ada 3: Fitch, Moody's, dan Standard & Poor. Sedikit sekali sebenarnya untuk industri keuangan yang sedemikian besar. Lebih dahsyat lagi, mereka menerima bayaran yang tinggi untuk jasa mereka. Tanpa ada kompetisi berarti dan permintaan yang selalu ada dari pasar untuk rating, apa iya mereka akan memberikan nilai jelek pada bisnis yang jelas-jelas menguntungkan bagi mereka? Irasional? Saya pikir perusahaan-perusahaan ini sangat rasional. Justru karena rasionalitas mereka inilah kita mengalami kerugian secara kolektif.

Pemerintah = Solusi Kegagalan Pasar Yang Tak Rasional?

Teori Adam Smith tentang invisible hand mungkin tak sempurna. Contoh rasionalitas individual yang merugikan secara kolektif sudah sering terjadi dan sudah lama dibahas (jadi tolong jangan diulang-ulang terus soal bahwa kesalahan ide bahwa pasar dan rasionalitas akan senantiasa menghasilkan hasil yang efisien, kita semua sudah tahu itu). Tetapi lebih naif lagi orang-orang yang berpikir bahwa Pemerintah adalah solusi untuk segala permasalahan pasar. Seakan-akan ada 2 jenis manusia yang berbeda drastis, manusia-manusia di pasar yang katanya tidak rasional dan bodoh-bodoh, dan manusia-manusia cemerlang tanpa tanding di pemerintahan. Halo, kemana saja anda? Tidur atau bertapa di Gunung Kawi selama masa Orde Baru? Orde Baru itu contoh sempurna pemerintah yang sibuk menjadi parasit bagi bangsanya sendiri. Institusinya dibuat sedemikian buruk sampai-sampai dampak negatifnya masih terasa sampai sekarang. Anda pikir demokrasi itu apa? Tak lain dari melaksanakan konsep kompetisi ekonomi dalam pasar politik! Sistem checks and balances? Kompetisi dalam institusi pemerintahan karena kekuasaan di tangan satu orang cenderung korup! Kenapa cenderung korup? Karena manusia rasional bukan malaikat! Masa hal sesederhana ini saja tak paham-paham juga?

Tentu bicara pemerintahan, tak mungkin kita tak membahas soal John Maynard Keynes dan teori ekonominya yang juga sempat disinggung oleh Kholid. Saya tidak akan secepat Kholid mengklaim bahwa teori Keynes merupakan solusi yang menyelamatkan Amerika dari Depresi Besar. Banyak penjelasan tentang Depresi Besar dan tentang siapa yang sebenarnya salah dalam menyebabkan krisis tersebut, misalnya di sini dan juga di sini.  Kholid mungkin bilang, "ah penjelasan alternatif ini akal-akalan teori Neoklasik saja." Bisa jadi. Secara rasional, tentu saja kaum Neoklasik akan berusaha membela akar ilmunya, dan demikian juga penganut Keynesian juga akan melakukan hal yang sama! Justru kaum Keynesian tidak rasional kalau mereka tidak mau membela sedikitpun alirannya.

Karena dua-duanya sama-sama punya landasan teoretis, bagaimana kita mengukur mana yang lebih oke? Saya akan mengusulkan dari segi persaingan di pasar ide. Kenyataannya, ide Keynes sudah lama mati sejak tahun 1970-an. Sempat muncul kembali ketika Amerika mengalami krisis tahun 2008, tetapi kali ini nampaknya teori tersebut tidak bertahan lama, khususnya ketika kondisi ekonomi Amerika sudah jauh lebih membaik di tahun 2014 ini. Teori apa yang masih bertahan? Pendekatan Neoklasikal yang terus menerus diperkuat dengan kemajuan ilmu pengetahuan!

Atau mungkin Kholid akan menyatakan bahwa masih ada kaum Neo Keynesian? Boleh, tetapi banyak ekonom yang menyatakan bahwa kaum Neo Keynesian bukanlah penerus sejati Keynes. Mereka menggunakan pendekatan mikro juga untuk menganalisis isu makro dan lebih penting lagi, asumsi dasar yang mereka pakai sama, bahwa manusia adalah makhluk yang rasional. Bahwa kemudian usulan kebijakannya bisa berbeda dengan kaum Neoklasikal adalah 2 hal yang terpisah. Mengapa? Karena Kholid selalu meributkan asumsi dasar itu, dan entah bagaimana caranya percaya bahwa pendekatan rasional pasti hanya akan menghasilkan satu solusi saja. Ini belajar ekonomi di mana???  

Coba kita tengok lebih dalam usulan Keynes soal kebijakan fiskal yang ekspansif untuk menyelesaikan krisis. Kebijakan seperti ini jelas akan bergantung pada stimulus yang akan digunakan. Tahu dari mana bahwa stimulus yang digunakan adalah stimulus yang tepat? Proyek macam apa yang harus didahulukan? Pernah dengar istilah building a bridge to nowhere? Siapa yang menentukan dimana proyek-proyek stimulus ini akan dijalankan? Siapa yang bisa menjamin bahwa proyek ini menguntungkan semua orang, atau hanya sebagian pihak dengan lobi politik yang lebih kuat? 

Kemudian anggaran defisit itu akan dibiayai darimana? Mencetak uang terus menerus jelas bukan pilihan yang tepat sebagaimana sudah berkali-kali ditunjukkan oleh sejarah. Surat utang negara? Siapa yang akan membeli surat utang kalau konsumsi saja megap-megap? Akhirnya berujung pada pajak. Seseorang pasti harus membayar karena uang tidak turun dari langit. Benar bahwa kebijakan stimulus tersebut seakan-akan meningkatkan permintaan dan menciptakan pekerjaan, tetapi pernah dipikirkan biaya kesempatan yang juga hilang karena pajak bertambah yang tentunya secara tidak langsung juga mengurangi pendapatan? Jadi jangan terburu-buru mengklaim bahwa kebijakan Keynes adalah solusi. Lebih jauh lagi, dengan contoh Keynes in, Kholid sendiri mengkonfirmasikan bahwa pemerintah pun tak akan bisa lari dari CBA.

Lagipula, apabila kita telisik lebih mendalam analisis Keynes yang menyatakan bahwa penyebab depresi adalah soal aggregate demand, apakah memang analisis tersebut dibuat dengan berasumsi bahwa produsen dan konsumen tidak rasional? Keluarga saya pernah mengalami Krisis 98 dan saya sempat merasakan sedikit imbas Krisis 2008 ketika permintaan jasa hukum sempat menurun drastis. Dalam situasi yang tak jelas dan permintaan yang relatif rendah, sangat wajar kalau pengusaha juga tak mau giat berekspansi. Bagaimana ia bisa memastikan bahwa ia akan memiliki sumber pendapatan yang cukup untuk mengembalikan investasinya atau membayar pinjaman? Apakah ekpektasi mereka yang mungkin cenderung pesimis itu tidak rasional? Saya pikir tidak.

Dengan demikian, konsep Keynes beranjak dari asumsi fundamental yang sama dengan ekonomi Neoklasik, rasionalitas individual yang kemudian bermasalah secara kolektif. Isunya kemudian adalah kebijakan mana yang lebih tepat untuk dipakai? Memberikan stimulus dalam bentuk suku bunga rendah atau melakukan proyek-proyek publik? Wajar-wajar saja kalau ada yang berpendapat bahwa usulan Keynes bermasalah dan tak rasional. Karena pembiayaan usulan Keynes tak gratis dan sebagaimana masih didebatkan sampai sekarang, efeknya juga tak benar-benar jelas. Satu yang pasti, kebijakan Keynes pada prinsipnya tak lebih dari redistribusi secara masif (menggunakan pajak masyarakat untuk kemudian digunakan untuk proyek tertentu yang jelas tak bisa mencakup seluruh anggota masyarakat). Lihat misalnya artikel ini untuk penjabaran lebih lanjut.
 
Lebih penting lagi, dalam prakteknya, katakanlah episode krisis adalah pengecualian dan tidak terjadi setiap saat secara terus menerus, sekali suatu kekuasaan dipegang oleh Pemerintah, sulit untuk melepaskannya kembali. Mengapa seorang penguasa yang rasional mau melepaskan kekuasaannya dengan mudah? Semakin gendut suatu pemerintahan, semakin sulit untuk mengontrol mereka. Untuk menambah lapangan pekerjaan, pemerintah misalnya mendirikan lembaga-lembaga baru untuk menciptakan permintaan tambahan pekerja. Setelah krisis usai (dengan asumsi bahwa kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan yang menolong), apakah lembaga-lembaga yang sebenarnya tidak diperlukan itu akan dibubarkan? Jarang sekali terjadi. Siapa yang harus membayar keberadaan lembaga itu? Masyarakat melalui pajak!

Analisis Untung Rugi Dalam Kehidupan Sehari-hari

Sekarang kita masuk ke babak baru, soal penggunaan CBA dalam kehidupan sehari-hari. Kholid nampaknya berasumsi bahwa pendekatan ekonomi dan analisis untung rugi ini adalah mainan baru bagi saya sehingga saya dianggap masih sedang berbulan madu dengannya. Mungkin asumsi ini muncul karena kita baru bertemu beberapa bulan yang lalu. Tapi realitasnya, pendekatan ini sudah saya ikuti lebih dari 13 tahun semenjak saya belajar hukum Islam dan Ushul Fiqh. Keyakinan saya soal pendekatan ini bukan cuma bersumber dari teknis ilmu ekonomi tetapi juga dari ajaran agama Islam. Saya justru melihat Kholid seperti anak kecil yang iri mengapa ia tak menemukan mainan ini sejak dulu, ketinggalan terlalu jauh, dan akhirnya menggerutu sambil berkeluh kesah dengan omongan yang sering kali tak nyambung.

Saya senang Kholid juga membahas soal aplikasi pendekatan ekonomi dan analisis untung rugi dalam berbagai aspek kehidupan seperti seks dan pernikahan, sampai soal korupsi. Pertanyaan yang ia ajukan sudah tepat. Secara pribadi, apakah saya melakukan analisis untung rugi dalam segala aspek kehidupan saya? Saya jawab ya. Dan mengapa tidak? Selama alokasi anggaran dan waktu saya terbatas, saya pasti harus memilih. Apakah hari ini saya akan membaca buku atau artikel jurnal ilmiah? Bermain game? Bercengkerama dengan istri? Berkumpul dengan teman-teman? Masak makanan malam? Atau menulis artikel di blog ini guna membalas tulisan Kholid? Sadar atau tidak sadar, kita pasti melakukan analisis tersebut, terlepas anda mau memakai sistem 1 atau sistem 2 ala Kahneman. Tidak ada yang bisa lari dari analisis untung rugi dalam hidupnya kecuali anda punya sumber daya tak terbatas.

Bohong kalau misalnya orang yang mau kawin tak akan berpikir sedikit pun tentang masa depannya sama sekali. Sedikit banyak ia akan berpikir soal biaya hidup, rumah, anak, dan sebagainya. Sebagian bahkan akan lebih pusing soal berapa besar biaya pesta yang harus ia bayar guna menyenangkan orang tuanya. Dan kalaupun ia mengaku semuanya Lilahi Ta'ala saja, kalau anggarannya terbatas, sedikit banyak kelangkaan akan memanggil-manggilnya untuk berhenti sejenak dan memikirkan dengan lebih seksama lagi apakah langkah yang ia ambil sudah tepat. Ini akal sehat biasa tanpa perlu analisis yang luar biasa jenius.

Kholid kemudian mencoba mengaplikasikan lebih jauh soal analisis untung rugi ini ke dalam soal ibadah dengana argumentasi bahwa kalau umat beragama rasional, pasti mereka akan banyak berinvestasi belajar agama dan mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Ini menunjukkan bahwa Kholid rupanya masih tak paham juga tentang pengertian rasionalitas bahkan ketika sudah sampai di bagian pertengahan artikelnya.

Padahal di artikel saya tentang Untung Rugi dalam Beribadah, saya sudah mengingatkan bahwa prioritas masing-masing orang berbeda karena melakukan aktivitas-aktivitas ini tidak gratis. Sebagaimana saya sampaikan dalam artikel sebelumnya, mengapa tidak semua orang menjalankan gaya hidup sehat? Karena tidak ada hal yang instan, anda perlu berinvestasi waktu untuk berolah raga, mengurangi kenikmatan makanan dengan hanya makan salad dan sebagainya. Apakah anda mau menukar kenikmatan hari ini dengan kenikmatan masa depan? Prioritasnya ada di tangan anda.

Pertanyaan Kholid soal orang yang mengaku beragama tetapi masih sering berbuat dosa sudah saya jawab tuntas 3 tahun lalu dalam artikel ini yang membahas soal mengapa religiusitas tidak berkorelasi erat dengan ketaatan hukum. Jawabnya mudah, karena sanksi akhirat adanya di masa depan, tak jelas kapan munculnya, tak jelas pula apakah akan terjadi atau tidak. Sebagai akibatnya, insentif untuk berbuat baik dan menghindari dosa tidaklah selalu kuat kecuali anda benar-benar beriman selevel Nabi Ayub dan Nabi Ibrahim. Ditambah dengan konsep tobat yang bisa diulang-ulang sebelum maut menjemput, semakin memberikan insentif besar kepada orang untuk melupakan akhirat. Tak heran bahwa selain insentif imbalan dan siksa di akhirat, Islam juga mengatur soal aturan hukum untuk berbagai jenis tindakan tertentu.

Kalau cinta kepada Tuhan saja sudah cukup untuk membuat manusia menjadi manusia paripurna, Qur'an tak perlu sibuk menggambarkan soal surga dan neraka. Dan apabila surga dan neraka saja cukup, tak perlu ada aturan potong tangan untuk pencurian atau qisas untuk pembunuhan dan penganiayaan. Justru adanya aturan-aturan itu menunjukkan bahwa Allah maha paham bahwa manusia itu rasional dan butuh insentif dalam berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Masih tak percaya juga bahwa analisa ekonomi itu inheren dalam kehidupan kita?

Ketika saya menulis fenomena kemalasan dalam beragama, saya tidak menyatakan bahwa orang-orang malas ini irasional atau bahkan bodoh. Saya hanya menyatakan bahwa mereka punya prioritas yang berbeda. Dan berhubung di Indonesia, norma sosial masih mendukung situasi dimana tampak religius adalah hal yang baik, tak heran kajian-kajian tak bermutu dan ngasal (tapi terlihat penuh kebenaran) juga sekalian ikut laris. Suplai orang malas akan mendapatkan suplai kajian yang tak mendalam. Berapa banyak yang mau riset membaca hadis Bukhari satu-satu? Saya bahkan tak heran kalau misanya level religiusitas orang Indonesia sebenarnya setara dengan di Amerika Serikat. Bedanya cuma di sini masih malu-malu mengakui, di sana mereka sudah tak ambil pusing lagi.    

Berikutnya adalah soal tebak-tebakan perilaku manusia dengan menggunakan Cost Benefit Analysis. Saya tidak tahu apakah Kholid sebenarnya membaca artikel saya atau tidak karena saya sudah tekankan berkali-kali bahwa pendekatan ekonomi bukan pendekatan yang mau menggampangkan segala sesuatunya, tetapi justru mau bersusah payah untuk tahu insentif apa yang tepat bagi setiap penerima kebijakan! CBA yang serius memerlukan perhitungan yang matang dan tak lantas berasumsi bahwa semua manusia pasti sama. Apalagi berasumsi bahwa dengan CBA dan pendekatan rasionalitas hanya akan ada satu solusi untuk semua perkara. Kata siapa? Mbah Dukun? Yang sebenarnya sedang dikritik Kholid ini siapa sih? Kalau dalam hidupnya selama ini hanya bertemu dengan "ekonom jadi-jadian", jangan kemudian samakan mereka dengan ekonom beneran yang serius menganalisis kebijakan. Saya serius menyarankan Kholid pergi ke Chicago supaya tak gegabah mengulang kritik yang membosankan ini.

Informasi Sempurna Prasyarat Rasionalitas?

Saya perhatikan juga bahwa salah satu kesukaan Kholid adalah menggunakan contoh-contoh terkait pasar modal. Konsep animal spirit, irrational exuberance, information assymetry memang terlihat asik dibahas untuk mengkritik pendekatan rasionalitas. Tetapi apakah kemudian orang-orang benar-benar tidak rasional ketika mereka melihat harga suatu saham naik drastis dan kemudian tertarik untuk membeli karena takut ketinggalan kereta? Atau ketika harga saham turun drastis mereka tidak takut untuk menjual? Bisa jadi mereka salah berhitung, tetapi konsep rasionalitas dalam ekonomi memang tidak menutup kemungkinan orang salah berhitung! Yang perlu diperhatikan adalah bahwa apakah landasan mereka salah berhitung itu karena didukung asumsi rasionalitas?

Saya pernah bermain saham, pernah untung besar dan juga rugi besar. Permainan ini memang melibatkan banyak adrenalin. Tetapi saya tak bisa bilang bahwa orang-orang yang tertarik untuk membeli saham dengan kenaikan harga luar biasa cepat itu adalah orang-orang yang tak rasional. Siapa yang bisa menduga bahwa saham itu akan berhenti naik, turun atau justru naik terus menerus? Menunggu informasi lebih lengkap bisa jadi membuat si pemain saham benar-benar ketinggalan kereta. Tetapi kita semua tahu bahwa keputusannya diambil karena ia memang ingin meningkatkan kesejahteraannya. Ia percaya bahwa keputusan yang ia ambil akan menguntungkan dirinya! Bahwa kemudian perhitungannya salah adalah suatu hal yang tak bisa dijamin oleh siapa pun.

Tapi Kholid kemudian bersikeras bahwa karena informasi belum tentu sempurna, maka asumsi rasionalitas juga menjadi buyar. Menurutnya, orang rasional hanya mengambil keputusan kalau informasinya lengkap. Ini tidak bisa lebih ngawur lagi? Sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa biaya mengambil keputusan tidak gratis. Mencari informasi yang akurat pasti memakan biaya. Menggunakan otak untuk melakukan analisis juga pasti butuh energi.

Justru karena orang rasional, ia tak akan menghabiskan waktunya untuk mencari informasi terus menerus demi mengambil keputusan yang katanya efisien karena bisa jadi ongkos mencari informasi tersebut malah membuat pengambilan keputusan menjadi tidak efisien. Rumus sederhananya, biaya marginal pengambilan keputusan sekurang-kurangnya sama dengan keuntungan marginal yang diharapkan.

Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita sedang mencari mebel atau perabotan baru untuk rumah kita, seberapa banyak kita berpindah-pindah ke berbagai penjual untuk mencari harga yang paling murah? 1 lokasi saja? 3? Atau 10? Atau ketika kita sedang berada di kawasan yang dipenuhi dengan jajaran restoran padang, apakah kita akan menghabiskan waktu kita untuk menanyai satu-satu restoran itu untuk membandingkan harga dan cicip-cicip rasanya? Bagaimana dengan perjalanan mencari rumah idaman? Berapa kali anda pergi menemui berbagai penjual guna menemukan rumah yang pas dengan selera dan anggaran anda? Saya jamin bahwa kemungkinan besar, waktu yang akan anda habiskan untuk riset mencari informasi mengenai hal-hal di atas akan berbeda, bergantung pada seberapa penting hal yang akan anda beli itu menurut anda, anggaran anda, waktu yang anda miliki, dan kesempatan lainnya.

Contoh paling gampang buat saya adalah ketika saya membeli game untuk PS3 saya. Karena PS3 sebelumnya tak bisa dibajak dan game-nya original semua, saya tak mau membeli game secara sembarangan seperti jaman ketika semua game PS1 dan PS2 adalah bajakan di Indonesia. Saya akan berinvestasi waktu untuk minimal melihat review game tersebut di situs-situs game terkemuka sebelum saya memutuskan untuk membeli. Tidak heran. Game bajakan harganya Rp10.000 sementara game original berkisar Rp450.000 sampai Rp600.000. Bedanya puluhan kali lipat!

Malah akan lebih menarik untuk melakukan penelitian tentang apakah perilaku orang akan berubah ketika biaya untuk mengakses informasi menjadi lebih murah seperti di jaman internet ini? Sekarang untuk mengecek harga barang, bisa langsung cek secara online. Tidak perlu lagi sibuk berjalan-jalan dari satu pasar ke pasar lain. Ibu-ibu pasti senang kalau mereka belajar dan bisa mengakses teknologi tersebut. Lebih jauhnya, George Stigler sudah lama membahas soal Economics of Information di sini.

Kembali ke pasar modal, jadi apakah saya sudah menemukan formula canggih yang bisa mengalahkan semua pemain pasar? Jelas tidak. Tapi saya cukup yakin Warren Buffet memegang teguh prinsip rasionalitas dalam metode investasinya. Sayangnya, untuk memegang disiplin sekuat Warren Buffet memang tidak gampang. Berapa banyak investor yang akan benar-benar mau membeli saham berdasarkan pembacaan secara mendalam terhadap prospektus dan laporan keuangan? Sebagai konsultan hukum di bidang pasar modal, membaca dan menyusun prospektus ratusan halaman saja sangat melelahkan, padahal saya konsultan hukum yang pekerjaan sehari-harinya seperti itu. Apalagi kalau orang awam disuruh membaca dari awal sampai akhir!

Kalau semua orang rasional ala penjelasan menyesatkan Kholid, profesi analis dan manajer investasi tidak akan pernah muncul. Semua orang akan tekun duduk membaca prospektus dan menganalisis laporan keuangan sendirian. Nyatanya tidak. Ada yang memilih menggunakan jasa laporan analis untuk mengambil keputusan, ada yang menyerahkan dananya kepada manajer investasi untuk diolah, dan ada yang sibuk mengandalkan rumor di pasar gelap soal saham apa yang besok akan digoreng. Semuanya bersumber dari rasionalitas dan CBA mereka masing-masing. Justru dunia ini beragam karena CBA tidak menghasilkan satu solusi. Paham? Atau mungkin sudah paham tetapi karena sudah kadung terlanjur menyerang asumsi rasionalitas akhirnya tetap meneruskan konsep yang salah itu. Tidak apa-apa, sikap anda rasional kok untuk mengutamakan harga diri. Harga diri memang sangat mahal untuk sebagian orang.

Kebijakan Publik yang Rasional itu Seperti Apa?    

Akhirnya kita sampai di penghujung artikel kali ini. Kalau anda masih mengikuti, saya ucapkan selamat, Insya Allah anda memperoleh ilmu yang berguna. Sebagai usaha terakhir untuk membela konsepnya soal irasionalitas, Kholid menggunakan kebijakan penyelamatan Bank Century. Menurutnya, apabila kita hanya menggunakan pendekatan rasional semata, maka Bank Century tak akan diselamatkan. Justru karena kita menggunakan pendekatan psikologi pasar maka akhirnya Bank Century diselamatkan. Ini bukti pendekatan rasional tak cukup. Komentar singkat saya: Heh?

Debat kebijakan publik berlandaskan pada CBA dan ketika kita membahas CBA dalam bentuk formal, unsur yang dipertimbangkan akan berpengaruh terhadap kebijakan yang diambil. Saya juga mengikuti kasus Bank Century sejak lama dan justru karena saya belajar ekonomi dan tak cuma hukum doang seperti hakim-hakim yang mengadili kasus Budi Mulia, saya tak heran dengan pertimbangan Boediono dan Sri Mulyani. Kalau politisi dan pundits tertawa terbahak-bahak, saya tak heran. Ekonom kritis? Benarkah itu?

Industri perbankan pada dasarnya adalah industri yang sangat rawan dan sangat bermodalkan dengan kepercayaan masyarakat. Bagaimana tidak, meminjamkan uang dalam jangka panjang, tapi modalnya sendiri sebagian besar pinjaman dari orang lain dengan jangka pendek. Jelas faktor psikologi masyarakat akan sangat berpengaruh. Tahu kenapa? Karena orang rasional! Ini contoh dasar strategi Prisoner's Dilemma! Kalau tidak ada masyarakat yang rush terhadap bank, dana masyarakat akan aman-aman saja. Tetapi siapa yang bisa menjamin tak akan terjadi rush? Mengingat dana bank tak akan pernah 100% menutup dana masyarakat (karena sebagian lagi diolah), siapa pun yang lebih cepat mengambil uang dari bank akan menang. Dengan situasi demikian, tak heran kalau begitu rush dimulai, semuanya ikutan rush, itu strategi yang paling masuk akal. Kejar uang anda, atau anda akan ketinggalan kereta.

Jadi pendekatan Boediono dan Sri Mulyani juga bersumber dari asumsi rasionalitas tersebut. Isunya tinggal perbedaan pendapat apakah memang apabila Bank Century dilikuidasi, maka akan merusak situasi pasar? Dalam hal ini, CBA yang dilakukan ekonom bisa jadi menghasilkan hasil yang berbeda. Dan sebagaimana saya menganggap bahwa pendekatan Boediono wajar, saya juga bisa menganggap bahwa ekonom yang menyatakan bahwa Bank Century sebenarnya tak perlu diselamatkan juga memiliki dasar yang masuk akal.

Yang menjadi masalah adalah ketika kasus ini dipolitisasi. Pengambilan kebijakan tak mungkin 100% benar. Bisa jadi ekonom yang mendukung bail out benar, bisa jadi juga ekonom yang menolak bail out benar. Apakah kita bisa benar-benar menjamin bahwa Indonesia selamat dari Krisis 2008 gara-gara penyelamatan Bank Century? Saya tidak berani membuat klaim sedahsyat itu.

Yang paling penting adalah apakah keputusan yang diambil itu sudah melalui proses yang benar dan tidak melawan hukum? Kalau sudah dijalankan dengan benar dan diambil, konsekuensinya ya kita jalani. Dalam kapasitas saya sebagai ahli hukum, ketika saya mengadili perkara seperti Century, saya tidak akan membuang-buang waktu saya untuk menentukan apakah kebijakan ini pasti benar secara ekonomi atau finansial, saya akan melihat apakah kebijakan ini diambil dengan itikad baik dan prosedur yang benar, apakah ada unsur melawan hukum di dalamnya, misalnya dana yang dicairkan itu ternyata bukan digunakan untuk memperkuat modal bank tetapi digunakan untuk korupsi atau kepentingan pribadi pengambil keputusan?

Sayangnya entah bagaimana, hakim-hakim dalam kasus itu bukannya fokus pada kasus suap Budi Mulya malah sibuk turut serta dalam debat ekonominya sehingga publik pun juga dibuat bingung. Siapa yang membahas bagaimana kemudian restrukturisasi Bank Century dijalankan dan bagaimana penyertaan dana itu diolah? Ironisnya, justru karena kasus ini dipolitisasi (yang mana menurut saya rasional juga bagi negara dimana mencari sensasi sangat dianjurkan untuk mendapatkan popularitas dari masyarakat yang malas riset), akhirnya penjualan penyertaan Pemerintah di Bank Mutiara (hasil restrukturisasi Bank Century) juga tertunda-tunda sampai baru selesai akhir tahun kemarin. Padahal seandainya orang tak perlu ribut-ribut, bank itu mungkin sudah dijual dengann harga yang lebih tinggi dan pemerintah untung.

Maaf saya jadi malah membahas soal Bank Century secara panjang lebar, tetapi menggunakan kasus itu sebagai contoh irasionalitas hanya menunjukkan bahwa yang memberikan contoh memang benar-benar tak paham konsep rasionalitas.

Hal yang sama juga berlaku untuk contoh Kholid terkait Krisis 98. Isunya bukan karena pemerintah atau IMF tidak rasional. Isunya adalah kebijakan tersebut ternyata tidak tepat. Bukankah sudah saya sampaikan bahwa tidak ada jaminan bahwa kebijakan yang akan kita ambil itu pasti 100% tepat? Kalau semua CBA pasti menghasilkan hasil yang 100% benar, kita semua sudah bisa jadi Tuhan baru. Nyatanya kan tidak. Justru karena itu kita belajar dari Krisis sebelumnya untuk memperbaiki masalah di masa depan.

Behavioral Economics juga menarik bagi saya, dan sebenarnya sudah saya bahas beberapa kali di blog saya. Tapi alih-alih menggantikan pendekatan Neoklasik, fungsi Behavioral Economics adalah catatan kaki. Fungsi cabang ilmu ekonomi ini adalah membantu agar manusia bisa lebih baik lagi dalam menggunakan kekuatan kognitifnya selaku makhluk rasional. Justru karena kita tahu bahwa mengumpulkan informasi itu sulit dan butuh biaya maka kita butuh bantuan ilmu yang bisa mengurangi biaya pengumpulan informasi tersebut. Dan ini semua bisa dilakukan tanpa perlu mengubah aksiom rasionalitas sebagaimana sudah sering saya bahas dalam tulisan-tulisan saya. 

Maka oleh karena itulah saya sampaikan sekali lagi, kritik Kholid ini sudah lama dibahas di Amerika, minimal di Chicago. Mungkin di Indonesia belum dapat update terbaru sehingga masih berpikir bahwa menjadi rasional itu adalah fokus dengan pendekatan buku teks, bahwa hanya akan ada satu solusi (kalau anda hanya memberikan satu solusi untuk soal ujian Price Theory di Chicago, niscaya anda akan mendapat nilai yang sangat rendah karena cuma melihat masalah dari satu sisi, jaminan 100%), bahwa semua orang itu sempurna dan jenius. Anda kurang update. Sesederhana itu.

Kemudian masalah yang dibahas dan solusinya pun juga sama tidak updatenya. Masih saja berkutat di ide bahwa pasar itu tidak sempurna. Halo, kita sudah tahu itu. Masih saja berargumen bahwa kalau manusia rasional, pasti alokasi aset akan senantiasa efisien. Hmm, mungkin ketika jaman Adam Smith masih berjaya tanpa tanding, tapi ekonom serius masa kini tidak akan segegabah itu mengklaim hal demikian. Paling banter, yang diklaim adalah bahwa alokasi aset via pasar masih tetap lebih baik dibanding dengan pemerintah.

Dan tentunya solusi paling mutakhir adalah pemerintah harus mengoreksi pasar ala Stiglitz. Manusia itu rakus kalau dibiarkan saja kata mereka. Ya, kita tahu itu, yang ngomong-ngomong sama saja mengkonfirmasikan asumsi rasionalitas ekonomi Neoklasik. Cuma jangan lupa, pemerintah juga isinya manusia dengan asumsi rasional pula. Jangan naif, itu saja. Saya sarankan anda membaca buku bagus ini: Government Versus Markets - The Changing Economic Role of the State oleh Vito Tanzi. Pendekatannya kritis dan didukung data. Karena jaman sekarang sudah bukan jamannya lagi ribut antara pemerintah versus pasar ala liberal dan conservative pundits. Sekarang jamannya bagaimana memformulasikan kebijakan yang efisien dan bisa memakmurkan kesejahteraan masyarakat!

Terakhir, saya sarankan dengan amat sangat, jangan buang-buang waktu lagi menulis kritik soal asumsi rasionalitas ini. Tak enak juga saya kalau harus menulis Gagal Paham Rasionalitas Jilid 3 setelah ini. Atau mungkin sebaiknya Kholid mencari target lain saja, "ekonom-ekonom" yang mungkin masih bergaya seperti dalam benak Kholid di atas. Saya lebih memilih move on ke soal-soal lain yang lebih penting. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kholid karena memberikan kesempatan kepada saya untuk menulis soal ini. Lain kali kalau ada yang masih gengges membahas soal rasionalitas dalam ekonomi, saya cukup memberikan tautan artikel ini kepada dia.

5 comments:

Rizky Pongdatu,  Wednesday, January 21, 2015 7:01:00 PM  

Mas Pram, perkenalkan, saya Rizky Pongdatu. Saya lulusan teknik mas. Jadi saya masih sangat awam dengan ekonomi dan hukum. Satu bulan terakhir ini saya mengikuti dan membaca banyak tulisan Anda di blog ini. Wawasan saya sangat terbuka, terutama masalah ekonomi. dan hari ini, di sela-sela pekerjaan saya sebagai Engineer di sebuah BUMN, saya menyempatkan diri membaca debat tulisan Anda dan Mas Kholid. Sangat menarik dan benar-benar menjadi ilmu baru buat saya.

Terkait konten diskusi, saya ada satu pertanyaan Mas. Jika ada orang yang bersikukuh terus menerus mencari informasi, apakah dia tidak rasional?

Katakan saja orang ini begitu yakin bahwa informasi-informasi yang dia dapat masih belum memuaskan, sehingga dia terus menerus membuang-buang waktu dan energi nya untuk mencari informasi. Dan orang2 disekelilingnya sudah menganggap dia tidak rasional lagi karena dia hanya mengulur waktu untuk sesuatu yang hasilnya juga tidak dapat dijamin 100%.

Apakah perilaku orang ini tidak rasional?
Parameter atau set point seperti apa yang kita gunakan untuk menentukan orang tersebut masih rasional atau sudah mulai tidak rasional?

Terima kasih Mas.

Unknown Saturday, January 24, 2015 10:24:00 PM  

Salam

Pram, kl gw ambil kesimpulan gini boleh gak, "semua manusia itu pd dasarnya adalah rasional, kecuali orang gila dan anak2 tentunya ;). Yang membedakan cuma preferensi dan prioritas tiap orang aja"

wassalam

eka,  Saturday, January 24, 2015 10:25:00 PM  

Salam

Pram, kl gw ambil kesimpulan gini boleh gak, "semua manusia itu pd dasarnya adalah rasional, kecuali orang gila dan anak2 tentunya ;). Yang membedakan cuma preferensi dan prioritas tiap orang aja"

wassalam

Pramudya A. Oktavinanda Sunday, January 25, 2015 3:46:00 AM  

Hi Rizki,

Thanks atas komentarnya. Mohon maaf baru bisa balas sekarang. Untuk bisa menjawab pertanyaan anda saya butuh tahu mengapa dia terus menerus mencari informasi? Anda bilang dia belum puas, maka perlu ditelusuri mengapa dia belum puas.

Ambil contoh penelitian saya. Saya belum puas sampai menemukan lebih banyak bukti terkait X misalnya karena kalau bukti itu tidak ditemtukan, tesis saya akan berantakan. Bagi sebagian orang, dia tidak perlu meneliti lebih jauh sampai menemukan X karena memang tidak ada prioritas bagi dirinya.

Contoh lain adalah BUMN secara saya berspesialisasi juga sebagai konsultan hukum untuk BUMN. Ada banyak tindakan yang dilakukan oleh BUMN yang dalam pandangan pihak swasta non BUMB terasa tidak rasional dan tidak efisien. Terlalu banyak kajian untuk kegiatan bisnis yang sebenarnya mudah-mudah saja dilakukan tanpa perlu banyak berpikir. Tetapi cara pikir swasta itu kurang tepat karena bagi BUMN, resikonya ganda. Dengan KPK dan kejaksaan yang seringkali tak begitu paham pengambilan keputusan bisnis yang melibatkan resiko, mereka mudah berpikir bahwa kerugian bisnis sama dengan kerugian negara. Padahal mana ada bisnis yang 100% pasti tak akan rugi? Sebagai akibatnya, BUMN banyak menghabiskan sumber dayanya untuk menyusun kajian guna memberikan justifikasi.

Secara objektif, semua ini tidak efisien. Tetapi secara rasional, manajemen BUMN akan berkepentingan untuk melindungi dirinya dari tuntutan yang bermasalah.

Parameter rasionalitas menurut saya ada 2 macam, subjektif dan objektif. Yang objektif lebih normatif karena kita menciptakan berbagai kriteria yang menurut kita baik, misalnya dalam segi kepentingan umum, keputusan publik yang rasional adalah yang memaksimalkan kesejahteraan rakyat secara umum. Di level individual, kita akan menyatakan bahwa hidup sehat dengan istirahat yang cukup, bergaul dengan teman-teman yang baik seharusnya diprioritaskan.

Tetapi di level subjektif, menjadi rasional adalah memenuhi preferensi pribadi dengan memperhatikan keterbatasan anggaran anda. Dalam hal ini, preferensi akan bergantung pada prioritas hidup anda dan bagaimana anda mau menghabiskan sumber daya anda. Maka ada orang yang memilih hidup sehat dan ada orang yang memilih untuk makan seenaknya dan malas berolahraga karena dia lebih memberikan prioritas kepada kenikmatan masa kini dibanding masa depan.

Semoga cukup menjelaskan. Let me know if you have more questions.

Pramudya A. Oktavinanda Sunday, January 25, 2015 3:48:00 AM  

Hi Eka,

Silakan merujuk juga ke jawaban saya di atas terkait preferensi dan prioritas. Secara subjektif, setiap manusia yang cukup sadar dalam mengambil keputusan bisa dianggap rasional sepanjang dia konsisten ingin memenuhi preferensinya. Anak kecil pun bisa dianggap rasional dalam konteks tersebut.

Di level objektif, keputusan yang rasional diasosiasikan dengan maksimalisasi kesejahteraan dan efisiensi. Walaupun saya akui bahwa keputusan objektif ini pun juga bisa selalu dipertanyakan karena yang akan menentukan prioritasnya adalah manusia-manusia yang bisa selalu bias dan subjektif. It's a fascinating subject indeed.

My Recommended Blogs

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP