Monday, November 14, 2016

Menyingkap Logika Kalimat "Dibohongi Pakai Al-Maidah:51"

Melanjutkan artikel saya mengenai tafsir atas Al-Maidah:51 dan politik Islam di Indonesia serta konsep penodaan agama di Indonesia, artikel ini akan membahas lebih jauh mengenai salah satu isu yang paling diributkan dalam kasus tuduhan penodaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yaitu pengertian kalimat "dibohongi pakai Al-Maidah 51...". Kalimat inilah yang dianggap menjadi dasar utama penghinaan/penodaan atas agama Islam dan para ulama, setidaknya menurut fatwa MUI (atau mungkin lebih tepatnya disebut sebagai pernyataan sikap MUI dikarenakan belum ada fatwa dari komisi fatwa MUI).

Saya sangat menyarankan agar kedua artikel di atas dibaca secara bersamaan sebagai satu kesatuan dengan artikel ini supaya nantinya tidak ada lagi komentar yang menanyakan mengapa pembahasan tafsir Qur'an-nya kurang mendalam atau rujukannya kurang banyak, dan sebagainya, padahal ada artikel yang ternyata dilewatkan. Kalau memang masih dirasa kurang juga setelah membaca semua artikel itu beserta seluruh tautan di dalamnya, saya dengan senang hati menerima masukan konkrit untuk memperbaiki artikel-artikel tersebut.

Kembali ke logika kalimat di atas, saya pikir tidak bisa sesederhana dijawab dengan meme "makan sendok vs makan pakai sendok". Meminjam kutipan yang kabarnya diambil dari Albert Einstein, "everything must be made as simple as possible, but not simpler." Dan mengutip Barack Obama, "I cannot stand it, when people reduce complex ideas to some simplistic catchphrase." Jawaban yang menyederhanakan cenderung menimbulkan tanggapan yang tak kalah menyederhanakan, ujung-ujungnya menjadi tidak logis. Mungkin meme dan pesan singkat melalui WhatsApp atau status Facebook bagus untuk keperluan propaganda yang mudah ditangkap dengan cepat oleh kebanyakan orang (terlepas yang ditangkap benar atau tidak), tapi hal ini tentunya tak bisa diterima dalam suatu diskusi serius yang terkait dengan kehidupan orang banyak. Untuk itu, kita perlu membahas beberapa tafsiran yang mungkin muncul dari kalimat Ahok di atas dan kita akan analisis apakah kalimat tersebut bisa tegas diartikan telah menodai agama dan ulama Islam.

Tafsiran pertama yang menganggap Ahok telah menghina Islam adalah karena melalui pernyataan tersebut, Ahok telah menyatakan Al-Maidah:51 sebagai suatu kebohongan, dan menuduh ayat kitab suci sebagai suatu kebohongan atau setidaknya mengandung kebohongan pada umumnya merupakan tindakan penodaan terhadap agama tersebut (saya akan jelaskan di bawah ini mengapa saya menggunakan kalimat "pada umumnya"). Tafsiran ini sebenarnya cukup mudah untuk dibantah. Kata "pakai" dalam kalimat Ahok mengindikasikan bahwa surah Al-Maidah: 51 yang dipakai untuk membohongi, bukan Al-Maidah:51 yang disebut berbohong atau mengandung kebohongan. Seandainya Ahok mengatakan "dibohongi Al-Maidah:51", tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa Ahok baru saja menuduh ayat Al-Qur'an berbohong.

Beberapa orang berargumen bahwa keberadaan atau ketiadaan kata "pakai" tersebut sebenarnya tidak mengubah arti kalimat, misalnya dengan memberikan contoh meme "ditusuk pakai jarum" versus "ditusuk jarum" dan "digebuk pakai martil" versus "digebuk martil". Intinya seakan sama dalam 2 kalimat tersebut, yaitu ada orang yang ditusuk dengan menggunakan jarum serta dipukul dengan menggunakan martil. Ujungnya sama-sama menyakitkan. Pertanyaannya, apakah meme tersebut relevan dalam kasus Ahok? Apakah meme itu telah berhasil membuktikan bahwa Ahok tetap langsung menghina Qur'an sekalipun ada penggunaan kata "pakai"? Menurut saya, tidak.

Mari kita cermati kembali tipe kalimat yang kedua. "Ditusuk jarum" dan "digebuk martil" bisa juga berarti anda ditusuk oleh sebuah jarum dan digebuk oleh sebuah martil. Ganti jarum dengan Pak Guru misalnya, dan akan ada perbedaan signifikan antara "ditusuk pakai Pak Guru" dengan "ditusuk Pak Guru." Yang pertama berarti anda ditusuk dengan menggunakan seorang guru, dan dalam pengertian kedua, anda ditusuk oleh guru tersebut. Dalam kasus martil dan paku, kemungkinan besar kita akan beranggapan bahwa pengertian kedua adalah mustahil dikarenakan kita meyakini bahwa palu dan paku adalah benda mati yang tidak bisa melakukan perbuatannya sendiri, sehingga kita segera menyimpulkan bahwa kedua variasi kalimat di atas, baik yang menggunakan kata "pakai" maupun tidak, memiliki arti yang sama. Tetapi seharusnya kita menyadari bahwa kesimpulan yang kita ambil tersebut bukan dikarenakan isu tata bahasa, melainkan konsekuensi logika kita dalam memahami konteks palu dan paku sebagai benda mati.

Justru apabila kita menggunakan logika paku dan palu sebagaimana pengertian orang awam di atas, kita seharusnya berkesimpulan bahwa Ahok tidak menuduh Qur'an berbohong secara langsung karena bagaimanapun juga, harus ada aktor yang menggunakan Qur'an terlebih dahulu untuk berbohong sebagaimana harus ada orang yang menusuk dengan paku dan memukul dengan martil supaya paku bisa menusuk dan martil bisa memukul. Pengertian di atas tidak berlaku hanya apabila kita beranggapan bahwa Qur'an dapat bertindak dan berbicara sendiri. Tetapi kalau kita meyakini bahwa Qur'an sebagai Kalam Ilahi dapat berbicara sendiri, maka contoh kalimat yang lebih tepat untuk dirujuk adalah "ditusuk pakai Pak Guru" versus "ditusuk Pak Guru" dan dalam kasus tersebut, penggunaan kata "pakai" menjadi sangat signifikan dampaknya sebagaimana sudah kita uraikan di atas.

Namun katakanlah logika di atas tidak diterima, dan orang bersikeras menyatakan bahwa Ahok tetap telah mengklaim bahwa ayat Qur'an berbohong dan oleh karenanya, berdasarkan Pasal 156a KUHP, Ahok tetap harus dipidana karena menuduh bohong sama artinya dengan melakukan penodaan (ini hanya penyederhanaan, kasusnya tidak segampang itu). Dengan logika yang sama, umat non-Muslim juga akan memiliki dasar yang kuat untuk melaporkan banyak khatib dan guru agama Islam. Dalam Qur'an terdapat kalimat-kalimat yang pada dasarnya menyatakan bahwa Injil Nasrani dan Taurat Yahudi telah mengandung kebohongan karena isinya ditambah-tambahi, dikurangi, dan/atau disembunyikan oleh pemuka agamanya. Hal ini bisa dibaca dengan mudah misalnya dalam Ali-Imran:71, Al-Baqarah 146, dan Al-An'am:91.

Umat Muslim tentu bisa mengklaim bahwa Qur'an mengandung kebenaran mutlak dan bahwa tuduhan terhadap pemuka agama lain tersebut adalah benar adanya. Saya cukup yakin bahwa kebanyakan anak-anak Muslim yang menerima pendidikan Islam di sekolah atau pesantren sekurang-kurangnya pernah diajarkan mengenai ayat-ayat di atas. Namun demikian, menyatakan bahwa isi suatu kitab suci sudah ditambah-tambahi, dikurangi, atau disembunyikan sama saja dengan menyatakan bahwa kitab suci itu mengandung kebohongan karena isinya tak murni lagi dari Tuhan. Dengan logika yang sama dengan para pengusung pemidanaan Ahok, penganut agama lain juga dapat berargumen bahwa kitab sucinya telah jelas-jelas dihina karena mereka juga pasti merasa agamanya benar dan kitab sucinya tidak mengandung kebohongan sedikit pun.  Apakah kemudian para ulama Muslim yang mengajarkan ayat-ayat Qur'an di atas berikut tafsirnya kepada para murid-muridnya di berbagai pesantren dan pengajian harus diproses pidana karena dianggap menodai agama Kristen? Ini harus dipikirkan konsekuensinya supaya kita adil sejak dalam pikiran.

Sebagaimana telah saya bahas dalam artikel sebelumnya, ketentuan penodaan agama dalam KUHP bersifat umum dan tidak pro agama tertentu. Tidak ada ketentuan dalam pasal tersebut yang menyatakan bahwa karena umat Islam percaya kitab suci lain sudah tak lagi murni, maka umat Islam berhak mengajarkan di muka umum bahwa pemuka agama lain sudah melakukan kebohongan. Ketika Ahok dianggap tidak toleran karena sebagai non-Muslim berani mengomentari urusan internal keyakinan agama Islam, siapkah kita umat Muslim untuk dituduh hal yang sama karena mengkomentari keyakinan agama lain, bahkan sekalipun jika kita meyakini hal tersebut 100% sebagai firman Allah yang benar?

Lebih penting lagi, kalau masih juga menganggap bahwa Ahok sedang langsung menyerang Al-Maidah:51, sebenarnya apa yang dimaksud dengan kebohongan dalam kasus ini? Bagian mana dari Al-Maidah:51 yang dianggap sebagai suatu kebohongan? Dari berbagai komentar di media yang saya baca, konteks penodaan oleh Ahok ini umumnya dikarenakan ia, sebagai non-Muslim, dianggap telah mempertanyakan dan meremehkan isi dan tafsir Al-Maidah:51 yang menyatakan bahwa kaum non-Muslim tidak bisa dijadikan sebagai pemimpin oleh kaum Muslim. Namun sebagaimana telah saya bahas panjang lebar dalam artikel sebelumnya, tafsir atas kalimat awliya dalam Al-Maidah:51 sangat beragam dan kompleks karena konsep negara dan pemimpin dalam Islam itu belum selesai didefinisikan dan disepakati oleh semua ahli hukum Islam.

Saya tak habis pikir misalnya ketika saya membaca sebuah pesan WhatsApp yang cukup populer dari seorang "ahli linguistik" yang menyimpulkan bahwa Al-Maidah:51 tidak mungkin bisa dipakai untuk berbohong karena kalimatnya sangat jelas dan tidak memperkenankan tafsiran lain dari sudut pandang bahasa Indonesia, yaitu janganlah menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, titik. Padahal kalimat itu merupakan terjemahan ayat dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Tanpa membaca ragam tafsir dan kitab fikih serta menganalisis uraian pendapat-pendapat dalam kitab-kitab tersebut beserta konsekuensi logisnya, termasuk konteks dari ayatnya, bagaimana caranya anda bisa gampang menyimpulkan bahwa ayat tersebut sudah jelas secara mutlak sekedar mengandalkan terjemahan Qur'an?

Dalam satu bentuk tafsir yang ekstrim namun konsisten, ayat tersebut dapat berarti mengharamkan semua bentuk pemimpin non-Muslim di Indonesia di segala lini jabatan terlepas apapun mekanisme pemilihan/pengangkatannya. Saya tidak heran apabila orang yang mempercayai hal ini sepenuh hati sebagai tafsiran Al-Maidah:51 menjadi tersinggung karena keyakinannya dikatakan sebagai suatu kebohongan (walaupun sebagaimana saya akan jelaskan lebih jauh di bawah ini, tersinggungnya seseorang tidak serta merta berarti unsur pidana menjadi terpenuhi dalam kasus penodaan agama). Tapi siapa yang berani mengakui hal tersebut di muka umum tanpa tedeng aling-aling?Mengingat pendapat demikian akan bertentangan dengan bentuk negara kesatuan RI dan berpotensi dianggap pidana makar, saya ragu ada ulama yang akan berani datang ke kantor polisi sebagai saksi ahli dan menyatakan bahwa semua pejabat non-Muslim di Indonesia haram (dimana secara teoretis, semua jenderal dan kepala staf di kalangan polisi dan TNI yang non-Muslim pun seharusnya haram dan dipecat).

Ini mengapa saya berkali-kali mempertanyakan pernyataan sikap MUI terkait kasus Ahok karena pernyataan sikap tersebut tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan pemimpin maupun batasannya namun langsung mengklaim dengan tegas bahwa Ahok telah menodai agama Islam. Menyatakan Ahok menodai agama memang jauh lebih gampang kalau konsep pemimpin tidak dijelaskan sama sekali, tapi apakah ini bentuk keadilan dalam pikiran dan tindakan? Karena menyangkut hidup orang dan mempengaruhi pemikiran banyak orang, saya rasa wajar kalau kita juga mendapatkan kejelasan mengenai tafsir soal pemimpin yang hendak diusung di Indonesia ketimbang berputar-putar terus menerus dalam ketidakpastian dan kalimat yang bersayap.      

Terlepas dari permasalahan krusial yang dihadapi tafsiran pertama, ada pula tafsiran kedua atas kalimat Ahok, yaitu bahwa sekalipun pernyataan Ahok tidak menghina Qur'an secara langsung, tetapi tetap mengindikasikan bahwa ada orang yang menggunakan Qur'an untuk berbohong. Ada 2 variasi dari tafsiran ini. Variasi pertama, Ahok menodai Islam karena mengklaim bahwa orang bisa berbohong dengan menggunakan ayat-ayat Qur'an, padahal seharusnya Qur'an yang suci dan mengandung kebenaran mutlak tidak bisa dijadikan alat untuk berbohong atau menyebarkan kebohongan. Variasi kedua, Ahok menodai Islam karena menuduh Nabi, para sahabat dan ulama telah berbohong kepada umat Islam dalam mengajarkan isi dan kandungan dari Al-Maidah:51. Ada lompatan logika yang cukup jauh dalam kedua variasi tafsiran ini.

Menanggapi variasi pertama, saya pikir ide bahwa Qur'an tidak bisa dipakai untuk berbohong muncul karena keyakinan umat Muslim bahwa isi Qur'an sudah pasti benar semua dan sempurna sehingga seharusnya tidak mungkin bisa dipakai untuk mendukung sesuatu yang tidak benar. Tetapi seperti pernah saya sampaikan di artikel sebelumnya, apa yang dimaksud dengan benar dan sempurna? Apakah maksudnya absolut tanpa ada ruang perubahan dan pembacaan yang berbeda ataukah maksudnya ada fleksibilitas dan ragam tafsir? Dalam pengertian pertama, absolutisme tidak memperkenankan satupun pengesampingan ketentuan dalam Qur'an, tidak ada satupun klaim yang salah, karena satu kesalahan saja akan menghancurkan seluruh bangunan kesempurnaan. Realistiskah pendekatan ini? Merujuk ke artikel-artikel saya sebelumnya, jawabannya adalah tidak. Selama ragam penafsiran dan pendapat masih bertebaran, kebenaran tidak harus bersifat tunggal. Yang paling penting adalah bahwa kebenaran yang kita anut dan dukung itu setidak-tidaknya konsisten secara internal. Jangan lupa firman Allah dalam An-Nisa:82, "Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Kalau kiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya." Dalam ilmu ekonomi pun, salah satu asumsi rasionalitas adalah adanya konsistensi dalam preferensi seseorang. Konsistensi ini penting supaya lagi-lagi kita bisa adil sejak dalam pikiran. Ini mantra yang akan saya ulang-ulang dalam artikel ini.  

Contoh konsistensi: kalau kita menganggap semua pemimpin non-Muslim adalah haram secara universal bagi kaum Muslim, maka logis kalau kemudian kita menyimpulkan bahwa semua warga non-Muslim seharusnya tidak berhak memegang jabatan apapun di bidang pemerintahan di Indonesia dari dulu sampai akhir jaman. Contoh konsistensi lain: kalau kita meyakini bahwa konteks ayat Al-Maidah:51 hanya berlaku untuk situasi perang atau konflik, maka sudah tepat apabila di masa awal Islam, tafsir yang dipilih adalah larangan untuk mengangkat non-Muslim sebagai pemimpin, dan akan benar juga apabila larangan itu tidak diberlakukan dalam masa damai dan dalam suatu masyarakat majemuk. Anda tidak bisa menganggap ide pertama (larangan pemimpin non-Muslim berlaku universal) dan kedua (larangan pemimpin non-Muslim berlaku situasional) sebagai sama-sama benar, tapi anda bisa memilih diantara kedua ide itu dan melihat apakah anda telah secara konsisten menggunakan ide-ide itu untuk menjawab permasalahan lainnya yang terkait.

Selain itu, ketentuan dalam Qur'an tidak berdiri sendiri, keyakinan normatif mengenai agama Islam dan hukum-hukumnya oleh umatnya, khususnya di Indonesia, hidup bersama-sama dengan norma-norma lainnya yang ada dalam negara, termasuk moral, adat istiadat, agama lain, dan juga hukum dan peraturan perundang-undangan negara tersebut, dimana semua hal itu menciptakan hubungan timbal balik yang kompleks. Dalam konteks tersebut, ayat-ayat Qur'an bisa saja digunakan untuk membohongi orang lain.

Contoh pertama: Qur'an menghalalkan perbudakan dan persetubuhan dengan budak yang kita miliki. Sah-sah saja mengajarkan kebolehan hal tersebut dalam konteks ilmu fikih di forum-forum pengajian. Tetapi menyatakan kepada umat Islam di Indonesia bahwa anda bebas-bebas saja untuk membeli budak wanita dan menikmati persetubuhan dengan budak tersebut di Indonesia jelas merupakan suatu kebohongan. Perdagangan dan pemerkosaan wanita sangat terlarang dan diganjar pidana berat di negeri ini.

Contoh kedua: saya sempat melihat meme tentang membohongi/membodohi istri dengan menggunakan surah An-Nisa': 3 terkait kebolehan berpoligami. Apakah mungkin bisa terjadi kebohongan? Mungkin sekali. Kalau seorang suami di Indonesia menyatakan kepada istrinya bahwa dia sah-sah saja menikahi wanita lain sebagai istri kedua, ketiga, dan keempat tanpa persetujuan istri pertamanya dan/atau pengadilan dikarenakan hal itu dibolehkan Qur'an, tentu saja dia sedang membohongi istrinya tersebut karena berdasarkan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, tidak sah suami menikahi istri kedua dan seterusnya tanpa persetujuan istri pertama dan/atau pengadilan. Dan karena pernikahan itu tidak sah, istri pertama seharusnya juga bisa melaporkan si suami karena telah melakukan perzinahan berdasarkan KUHP apabila si suami sudah bersetubuh dengan "istri" barunya itu.

Contoh ketiga: seorang suami mengaku sudah sah menalak istrinya dengan ucapan "saya talak kamu" tanpa ada putusan Pengadilan Agama dan mengusir si istri keluar dari rumahnya serta menikahi wanita baru. Dasarnya? Menggunakan surah At-Talaq. Dalam kitab-kitab fikih klasik pun umumnya disepakati para ulama bahwa suami berhak untuk menalak istrinya tanpa ada batasan putusan pengadilan. Apakah si suami bisa dianggap berbohong kepada istrinya dengan menggunakan ayat Qur'an di Indonesia? Tentu saja. Talaknya belum sah karena tidak diucapkan di depan pengadilan agama sesuai dengan ketentuan UU Pengadilan Agama dan mereka masih berstatus suami istri. Si suami juga tidak bisa misalnya kemudian tiba-tiba menikah lagi tanpa persetujuan istri yang di-"talaknya" itu.

Orang bisa mengklaim bahwa ada ragam perbedaan tafsir atas kasus-kasus di atas dan bahwa mereka yang menyampaikan isi ayat-ayat di atas tidak sedang berbohong. Tepat sekali, sekedar menyampaikan ayat tidak berarti mereka otomatis berbohong. Inilah mengapa kita harus mendalami apa yang dimaksud dengan berbohong. Kebohongan adalah menyampaikan sesuatu yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan faktanya. Dalam konteks ketiga kasus di atas, kebohongannya timbul bukan karena mereka menyampaikan tafsiran tertentu dari Qur'an (yang memang ada dalam ranah ajaran agama Islam), kebohongannya muncul karena mereka menggunakan tafsiran itu untuk menutupi fakta lainnya tentang hukum yang berlaku di Indonesia dan mengklaim bahwa tafsiran mereka sah-sah saja untuk digunakan menggantikan ketentuan hukum Indonesia padahal hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataan.

Begitu pula dengan kasus Al-Maidah:51, dengan tidak jelasnya definisi pemimpin dalam hukum Islam, orang yang hanya menggunakan Al-Maidah:51 khusus untuk mengharamkan jabatan gubernur oleh orang non-Muslim dan khusus dalam konteks Pilkada bisa saja dianggap berbohong, misalnya karena: (i) ia menutup-nutupi keberadaan tafsir lain yang membolehkan (dengan menyatakan bahwa semua yang bertentangan dengan idenya dianggap salah, kafir, kurang beriman, atau masuk neraka), atau (ii) ia tak jujur mengakui bahwa tafsiran itu mungkin tak cocok dengan negara kesatuan Indonesia dan hukum yang berlaku di Indonesia, atau (iii) ia menggunakan ayat tersebut khusus untuk keperluan politik praktis sehingga ia pilih-pilih ketika akan menggunakan ayat tersebut, namun tidak berani menggunakannya untuk konteks lain yang lebih luas, termasuk pemimpin non-Muslim di lini jabatan yang lain.

Atau mungkin kalau masih tidak percaya juga dengan logika di atas, silakan langsung mendengarkan penjelasan dari Habib Rizieq sendiri dalam video ini yang membahas ulama su', alias ulama jahat yang berani menjual ayat Qur'an dan Hadits untuk berbohong. Saya tidak akan menuduh Habib Rizieq sedang menista agama karena memang apa yang disampaikan olehnya benar. Qur'an dan Hadits bisa saja digunakan untuk berbohong, tergantung bagaimana cara memakainya dan dalam konteks apa. Lebih jauh soal ulama su', silakan membaca penjelasan yang mudah dipahami di situs Hizbut Tahrir ini.

Menanggapi variasi yang kedua, perlu dicatat bahwa Ahok tidak menyebutkan dengan tegas siapakah pihak yang berbohong menggunakan Al-Maidah:51 tersebut, dan karena Pasal 156(a) KUHP tentang penodaan agama mengandung unsur niat sengaja menghina/memusuhi, harus dicek kembali konteks pernyataan Ahok tersebut kepada Ahok sendiri, apakah memang maksudnya ditujukan kepada Nabi, para sahabat Nabi, tabi'in, para ulama salaf, atau orang lain, misalnya politisi dan ulama su'. Kemudian juga harus dicek kepada Ahok apakah maksud pernyataannya tersebut berlaku khusus kepada orang-orang tertentu, atau berlaku untuk semua pihak yang menggunakan Al-Maidah:51? Kalau maksudnya berlaku umum, tuduhan penghinaan mungkin bisa lebih mudah dikenakan. Kalau khusus kepada orang-orang tertentu? Harus dicek kembali sebagaimana telah saya bahas di atas mengenai pengertian berbohong.

Mungkin akan ada yang berargumen, tidak penting niat Ahok kemana. Bahkan sekalipun Ahok hanya mengkhususkan diri pada orang-orang tertentu, misalnya yang memang menggunakan ayat itu untuk keperluan politik praktis, toh pada dasarnya tetap saja ada orang-orang yang murni mengajarkan larangan multlak mengambil pemimpin non-Muslim dalam Al-Maidah:51 sebagai keyakinan yang benar dalam agama Islam. Dan karena kalimat Ahok sangat luas, dengan demikian orang-orang ini pun juga masuk dalam lingkup kalimat Ahok, termasuk tentunya Nabi, para sahabat, dan ulama-ulama tertentu yang kemudian dianggap sebagai pembohong oleh Ahok. Apakah ini merupakan kesimpulan yang tepat?

Sebagaimana sudah saya uraikan berkali-kali: (i) tafsiran pemimpin dan teman setia sampai saat ini masih belum disetujui secara tegas dalam diskusi hukum Islam, dan (ii) pihak-pihak yang berhak mewakili umat Islam dalam kasus penodaan agama juga tidak jelas. Bagi mereka yang meyakini fleksibilitas tafsiran atas Al-Maidah:51 supaya konsisten secara internal dan juga konsisten dengan sistem negara Indonesia yang berlaku saat ini, Nabi, para sahabat, dan ulama klasik yang menolak pemimpin non-Muslim tidak bisa dianggap sebagai pembohong atau sedang menyampaikan kebohongan. Mengapa? Karena wajar mereka mengambil posisi demikian dalam situasi dan konteks yang sedang mereka hadapi. Dengan demikian ketika Ahok menyatakan ada orang yang dibohongi oleh Al-Maidah:51, saya kesulitan menghubungkannya sebagai penghinaan terhadap Nabi dan para ulama salaf karena di pikiran saya, konteks Al-Maidah:51 yang diambil Nabi dan para ulama salaf di masa lalu sudah tepat dan pragmatis, walaupun mungkin tak lagi sesuai dengan konteks di Indonesia masa kini dikarenakan perubahan situasi dan kondisi.  

Sedari awal, hanya mereka yang benar-benar menolak orang non-Muslim sebagai pemimpin dan teman setia secara keseluruhan (dengan segala konsekuensinya) yang mungkin masih memiliki landasan moral untuk mengajukan tuntutan penodaan agama. Itu pun juga masih dipertanyakan apakah mereka berhak mewakili semua umat Muslim di Indonesia? Apakah mungkin penodaan agama itu hanya berlaku untuk sebagian kaumnya saja? Ini belum pernah bisa dijawab dengan tuntas, dan kemungkinan besar tak akan pernah bisa dijawab dengan tuntas. Fakta bahwa ada demonstrasi yang besar tidak menjadi landasan bahwa mereka yang berdemonstrasi bisa mengatasnamakan demo mereka atas nama semua umat Islam di Indonesia yang jumlahnya paling tidak mencapai 200 juta orang.

Dan sebagaimana juga sudah sering saya sampaikan, penggunaan pemidanaan untuk kasus penodaan agama yang didasarkan hanya pada adanya pihak-pihak tertentu yang merasa tersinggung adalah pemidanaan yang tak berdasar dan rentan penyalahgunaan. Ini bukan pertama kalinya kita menghadapi kasus seperti ini di Indonesia. Kasus yang dulu menginspirasi saya untuk menulis kemalasan dalam berinvestasi untuk mempelajari agama sendiri adalah kasus karikatur ISIS oleh Jakarta Post. Masih ingat kasus ini? Jakarta Post memuat karikatur yang menggabungkan bendera ISIS dengan lambang tengkorak. Beberapa orang dengan cepat menuduh Jakarta Post telah menghina agama Islam karena mencatut kalimat syahadat dalam bendera dan kemudian menyamakannya dengan kekerasan dan pembunuhan. Redaktur Jakarta Post kemudian dilaporkan ke polisi atas dasar kasus penodaan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156a KUHP.

Sampai hari ini saya tak habis pikir bagaimana caranya kasus yang sudah jelas seperti di atas bisa berkembang menjadi bola liar? Paling tidak redaktur Jakarta Post cukup waras untuk mengalah dan akhirnya mengajukan permintaan maaf dan setahu saya kemudian kasusnya tidak diteruskan. Padahal apakah ada yang salah dengan karikatur itu? Karikatur itu sedang menyerang kekejian ISIS yang mungkin saat itu belum terlalu terkenal di Indonesia. Karikatur yang lebih parah bermunculan di Timur Tengah dan sejauh yang saya ketahui, tidak ada yang mempermasalahkan isinya dari sudut pandang penodaan agama. Kenapa? Karena mereka mengerti konteksnya dan jujur saja, tidak sulit untuk mengetahui soal ISIS. Investasi waktunya sangat kecil, sangat mudah, tinggal cek melalui google.

Tetapi daripada berpikir sejenak, banyak orang yang ternyata lebih suka langsung emosi dan terburu-buru menuduh telah terjadi penodaan agama oleh Jakarta Post. Alasannya karena ghirah ingin membela nama baik Islam. Padahal kalau direnungkan sebentar saja, seharusnya kita semua berkesimpulan bahwa pihak yang sedang menodai agama Islam dalam kasus ini adalah ISIS karena mereka mencatut kalimat syahadat dalam bendera mereka yang dipenuhi dengan darah dari pembunuhan tanpa hak!

Saya pun juga tak habis pikir ketika saya menerima beberapa tanggapan atas artikel saya mengenai Karikatur ISIS yang pada intinya menyampaikan bahwa Jakarta Post tetap harus dihukum karena menghina agama Islam. Saya tak yakin mereka membaca artikel saya sampai selesai ataupun mungkin pernah membaca barang yang namanya koran. Tak heran kalau secara statistik, tingkat literasi kita sangat memprihatinkan.

Jadi ya, pemidanaan tidak bisa muncul cuma karena ada banyak orang yang tersinggung. Kita harus memeriksa terlebih dahulu apakah ketersinggungan itu objektif atau tidak, berdasar atau tidak, konsisten atau tidak dengan pilihan pemikiran yang diambil dan sebagainya, dan lebih penting lagi, apakah ketersinggungan itu sesuai dengan fakta yang ada atau tidak. Jangan sampai kasus seabsurd karikatur ISIS itu terulang kembali dalam skala yang lebih besar. Ini buang-buang waktu namanya.  
   
Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan beberapa catatan terkait kebebasan penyampaian pendapat mengenai isu penodaan agama ini. Pertama-tama, berhubung ada yang sempat memberikan komentar bahwa bisa jadi artikel-artikel saya sebelumnya adalah artikel "pesanan", saya perlu mengklarifikasikan bahwa semua artikel yang saya tulis di sini merupakan artikel yang dibuat secara independen. Saya bukan bagian dari tim sukses kandidat manapun dalam proses Pilkada Jakarta dan tidak menerima uang sepeserpun untuk menulis artikel ini. Justru saya kehilangan banyak opportunity cost karena waktu saya untuk hal yang lain dipakai untuk menulis artikel-artikel ini. Jangan semua opini dan analisis dilihat hanya dalam konteks membela Ahok atau melawan Ahok, membela Islam atau tak cinta Islam sama sekali, dunia tidak hitam putih dan cuma terdiri dari 2 kubu. Penyederhanaan yang berlebihan itu sebenarnya bentuk arogansi tingkat tinggi, persis seperti kalimat George W. Bush dulu setelah tragedi 9/11, "either you are with us or you are with the terrorist."

Saya pribadi melihat kasus ini sudah terlalu berlebihan, begitu banyak sumber daya terbuang untuk membahas satu kasus yang timbul karena kesalahpahaman yang diperbesar untuk tujuan yang tidak jelas. Terserah buat mereka yang sedang bermain politik panas lewat agama atau mereka yang memang sedari awal hanya ingin menyalurkan kebencian pribadi, sampai-sampai harus memanfaatkan orang lain yang ikhlas untuk kepentingannya tersebut, itu tanggung jawab mereka sendiri di akhirat dan bukan target dari tulisan saya. Apapun yang saya tulis hanya akan jadi pepesan kosong buat orang-orang tersebut. Target saya adalah saudara-saudara saya yang saya yakini tulus rasa cintanya kepada agama Islam namun mungkin karena sedang emosi sebagai akibat ghirah mereka yang bergelora, menjadi kurang logis dan kurang cermat dalam menyikapi satu kalimat. Tarik nafas dalam-dalam. Dunia tidak sedang mengalami keruntuhan.

Saya sangat tidak rela kalau ternyata ada pihak-pihak yang memanfaatkan saudara-saudara saya tersebut. Seharusnya kita lebih berkontribusi dalam mendidik umat dengan menyampaikan pengetahuan yang dianalisis dengan hati-hati secara runtut dan sistematis. Kita tempatkan permasalahan, konsekuensi, dan solusinya secara proporsional. Emosi gampang dibakar, apalagi ketika terkait hal-hal yang kita cintai, tetapi seperti saya sampaikan berulang kali, umat Islam jauh lebih baik dari ini, dan sebagai mayoritas, seharusnya kita bisa memberikan contoh yang lebih baik kepada semua orang bukan malah mencari justifikasi dengan misalnya menyebut-nyebut keburukan kaum atau pihak lain atau bahwa orang lain juga melakukan hal yang sama. Umat terbaik akan selalu memberikan contoh terbaik bahkan ketika seisi dunia berseberangan dengan kita. Apa iya masalah penodaan agama oleh Ahok ini adalah masalah yang layak mendapatkan perhatian penuh dari begitu banyak orang? Dan kalau iya, mau sampai kapan?

Saya juga ingin kita menghindari apa yang disebut dengan preference falsification, konsep yang diperkenalkan oleh Timur Kuran yang intinya adalah kegagalan untuk menyampaikan keinginan kita yang sesungguhnya dikarenakan tekanan sosial. Hal mana terjadi karena kita tidak ingin mengalami penolakan atau serangan dalam situasi ketika kita bimbang antara hasrat untuk menjaga integritas pemikiran dengan keinginan untuk melindungi dari dari persepsi buruk orang lain. Sebagaimana saya sampaikan di atas, dunia tidak hitam putih, dan ada beragam pendapat di luar sana, termasuk dalam isu-isu agama dan moralitas.

Ketika ada satu kelompok yang mengklaim bahwa anggotanya berada di jalur kebenaran sementara yang bertentangan dengan kelompok itu dicap sesat atau setidaknya dianggap kurang beriman, tidak semua orang yang berseberangan dengan mereka berani bersuara untuk melawan karena takut dicap demikian. Dan artikel saya ini bermaksud untuk membantu orang-orang yang menghadapi dilema itu. Dengan wafatnya Nabi, tidak ada satu pun manusia di muka bumi ini yang berhak untuk mengklaim kebenaran absolut. Seyakin-yakinnya saya bahwa saya benar dan orang lain salah pun, belum tentu akhirnya saya yang benar dan mereka yang salah, demikian pula sebaliknya. Meyakini kebenaran pribadi sah-sah saja, tetapi membawa isu itu ke ranah keimanan adalah hal yang berbahaya (apalagi kalau ditambah dengan bumbu-bumbu fitnah). Bukan saja tuduhan kekafiran dan kelemahan iman yang salah akan berbalik ke si penuduh sendiri, tetapi hal itu juga akan membuat diskusi terhenti dengan cara yang kasar, bahkan sekalipun kalimatnya disampaikan dengan santun.

Tuduhan masalah keimanan pada dasarnya merupakan bentuk serangan pribadi, ad hominem, yang mengalihkan kita dari permasalahan yang sebenarnya, yang rentan disalahgunakan untuk membungkam suara mereka yang berbeda. Tiap negara dan komunitas punya cara dan istilah yang berbeda-beda, tapi intinya sama, membungkam! Di Amerika Serikat misalnya, menuduh orang lain tak beriman ketika kita berbeda pendapat mungkin akan menjadi bahan tertawaan. Bagi kebanyakan warga Amerika, isu iman kemungkinan besar sudah tak layak lagi dianggap serius. Tapi mereka punya gantinya, political correctness, dan saya sudah sering melihat bagaimana political correctness kemudian digunakan untuk membungkam suara orang yang berbeda pendapat. Sama intinya dengan mereka yang menggunakan isu keimanan di Indonesia, sama-sama pandai menyembunyikan wajah aslinya yang tiran.

Mereka yang mendukung keragaman, yang meminta para pihak yang terlibat untuk meredam emosi dan mengedepankan rasionalitas sedikit saja, tak bisa serta merta dianggap orang yang tak beriman (atau dicap anti Islam, pendukung Cina kafir, penjual agama, dan sebagainya yang serupa). Saya pun bisa saja menuduh balik bahwa mereka yang emosi dan menganggap diri sangat beriman itu sebenarnya tak juga beriman-iman amat karena tak jelas apakah mereka sendiri paham apa yang sedang mereka bela dan yakini. Bagaimana caranya orang bisa beriman tanpa ilmu? Seperti kisah Imam Al-Ghazali dalam Minhajul Abidin, orang yang beribadah tanpa ilmu justru gampang berakhir dalam ketersesatan. Saya juga bisa mengklaim bahwa mereka penuh dengan kesombongan. Modal mengutip beberapa ayat, lalu yakin kalau mereka sudah berada di jalur surga dan yang berbeda ada di jalur neraka. Saya pikir seharusnya sudah jadi pengetahuan umum di kalangan umat Islam bahwa kesombongan dalam keimanan adalah belenggu kuat yang bisa mencegah seseorang masuk surga. Apalagi kalau orang yang mengaku beriman ini mudah sekali melontarkan tuduhan-tuduhan tak berdasar dan fitnah kepada mereka yang berbeda pendapat. Apa ini ciri keimanan yang benar dan bermartabat?

Namun demikian, kalau kita hanya saling balas berbalas dengan menggunakan retorika seperti di atas, kita tidak akan maju-maju. Dialog kita hanya akan berakhir dengan serangan pribadi antar satu sama lain, kita hanya akan saling ribut mengklaim sebagai manusia yang paling benar dan makin terpecah belah, tapi tujuan argumentasi yang seharusnya untuk saling mencerahkan dan saling mengisi malah akan lenyap. Ini bukan demokrasi yang saya harapkan, dan ini juga bukan impian yang saya nantikan sebagai tujuan akhir dari negara Indonesia. Apalagi setelah melihat hasil pemilihan presiden di Amerika Serikat kemarin.

Tak lama setelah menyaksikan hasil akhir tersebut, serta membaca pidato penutupan dari Donald Trump, Hillary Clinton dan Barack Obama, saya mengirimkan email simpati kepada keluarga angkat saya di Amerika. Saya paham betapa beratnya keadaan mereka ketika mereka dihadapkan pada 2 pilihan yang mungkin tak mereka sukai dan hasilnya berakhir seperti ini, tetapi mereka tetap bersemangat dan percaya bahwa demokrasi akan bertahan, bahwa kekalahan kali ini tidak membuat orang putus asa untuk memperjuangkan apa yang mereka yakini, dan bahwa dialog itu mungkin. Saya pun juga percaya hal yang demikian. Syaratnya hanya satu, kita harus berani bersuara, mengedepankan dialog yang sehat, dan yang lebih penting lagi, kita juga harus lebih dewasa dalam menyikapi perbedaan pendapat yang sangat runcing.

Saya tidak akan berhenti berbicara untuk mendukung keragaman dan penggunaan akal sehat dalam memikirkan isu-isu keagamaan dan kebijakan publik terkait isu-isu keagamaan tersebut. Saya juga meyakini bahwa tidak ada satu otoritas tunggal dalam menafsirkan isu-isu keagamaan dan bahwa semua opini dari berbagai otoritas tersebut seharusnya selalu ditelaah dengan hati-hati oleh umat Islam di Indonesia. Orang tidak bisa mengklaim dia benar semata-mata karena dia punya otoritas atau merasa punya otoritas. Kita butuh skeptisisme yang sehat, bukan kebiasaan untuk menelan semua hal bulat-bulat.

Bagi saya, nilai-nilai di atas sangat layak untuk terus diperjuangkan, khususnya demi menjaga nama baik Islam sebagai agama yang canggih dan tahan banting sampai akhir zaman. Itulah ghirah saya dan saya tidak takut mengungkapkannya ke muka umum karena saya tahu apa yang sedang saya bicarakan. Saya sungguh-sungguh berharap bahwa orang-orang lain yang mungkin masih bimbang, yang merasa enggan bersuara karena takut dianggap berbeda, dapat lebih terbuka dengan keyakinannya itu. Ada begitu banyak alternatif pemikiran di luar sana dan tidak seorangpun berhak ditekan dengan ancaman dalam bentuk apapun untuk menyampaikan keyakinannya. Sekali lagi saya tekankan, dunia tidak hitam putih, dunia tidak hanya terdiri dari 2 kubu, dan mereka yang masih saja mengklaim bahwa mereka satu-satunya pihak yang benar di muka bumi ini adalah pihak yang delusional dan arogan.

Kembali ke kasus Ahok, wajar-wajar saja kalau orang tidak suka dengan gaya komunikasi Ahok. Namun ketidaksukaan kita tersebut jangan sampai membuat kita menjadi tidak adil dan konsisten dalam memberikan pendapat dan analisis kita. Ada perbedaan mendasar antara kalimat yang membuat kesal orang secara sosial dan kalimat yang secara hukum menyebabkan timbulnya pelanggaran hukum. Ada isu-isu yang memang harus diselesaikan secara hukum dan ada juga isu yang sebenarnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Lebih penting lagi, harus ada juga kedewasaan dari semua pihak ketika hasil akhirnya nantinya tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Baik bagi yang mendukung Ahok dipenjara, maupun yang tidak, mengingat proses hukum memang sudah berjalan.

Untuk membedakan isu-isu tersebut, pada akhirnya dibutuhkan integritas atau bahasa lainnya, adil sejak dalam pikiran. Kalau ada integritas, isu independensi atau partisan pun sebenarnya tidak akan lagi menjadi soal, karena baik kecintaan maupun kebencian pada satu orang atau satu kaum tidak menyebabkan pendapat serta merta berubah. Ini mengapa saya selalu bertanya, benarkah kita pantas mengaku-ngaku kalau kita memiliki ghirah yang murni membara ketika kita ternyata belum memahami apa yang kita bela seutuhnya, apalagi kalau kita bahkan tak pula berminat untuk memahami lebih jauh hal yang kita bela itu? Jawabannya saya serahkan kepada masing-masing pembaca.
   

Read more...

Thursday, November 03, 2016

Memahami Penodaan Agama Seutuhnya

Setelah keluarnya artikel saya yang berjudul Al-Maidah:51 dan Politik Islam yang Tak Kunjung Lepas Landas, saya menerima beberapa pertanyaan yang intinya kira-kira seperti ini: memperhatikan ragam diskusi tentang surah Al-Maidah: 51, apakah kasus pernyataan Basuki Tjahaja Purnama (atau lebih sering disebut Ahok) di Kepulauan Seribu dapat dianggap sebagai penistaan terhadap agama Islam yang merupakan suatu tindak pidana berdasarkan hukum Indonesia? Artikel ini akan mencoba untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Ketentuan terkait pidana penistaan agama diatur dalam Pasal 4 Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama ("PNPS 1965") yang menambahkan ketentuan baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu Pasal 156a yang berbunyi sebagai berikut: "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: (a) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; (b) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan yang Maha Esa."

Penjelasan resmi dari Pasal 156a di atas menyatakan: "huruf a, tindak pidana yang dimaksudkan di sini, ialah yang semata-mata (pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina. Dengan demikian, maka uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara obyektif, zakelijk dan ilmiah mengenai sesuatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan, bukanlah tindak pidana menurut pasal ini."

Saya tidak akan membahas lebih jauh apakah penetapan presiden Sukarno di atas sebenarnya bisa dianggap sebagai undang-undang mengingat dari tata peraturan perundang-undangan yang normal, tidak mungkin keputusan presiden bisa mengalahkan atau mengganti ketentuan undang-undang (termasuk menambahkan ketentuan baru dalam KUHP). Jadi saya asumsikan dulu untuk kepentingan pembahasan kita bahwa ketentuan di atas mengikat sebagai suatu undang-undang yang sah.

Adapun kutipan pernyataan Ahok yang dipermasalahkan dalam kasus ini adalah kurang lebih sebagai berikut: "...bapak ibu ga bisa milih saya, ya kan, dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu, itu hak bapak ibu, ya, jadi kalau bapak ibu merasa ga bisa milih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin itu ya, ga papa, karena ini panggilan pribadi bapak ibu..." Pertanyaan utamanya, apakah potongan kalimat kurang lebih 20 detik dari total temu wicara sekitar 45 menit itu memenuhi unsur tindak pidana penodaan agama? Video lengkapnya bisa dilihat di sini.

Sebagaimana telah beberapa kali saya sampaikan mengenai pemidanaan atas kasus-kasus terkait penghinaan dan penodaan agama (di sini, di sini, dan di sini), saya selalu menyarankan agar sifat tindak pidananya dihilangkan atau paling tidak dibatasi karena standar yang digunakan untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan penghinaan atau penodaan sering kali tak jelas dan oleh karenanya pasal-pasal tersebut menjadi rentan disalahgunakan. Khusus untuk penghinaan yang terkait isu agama, saya juga pernah membahas panjang lebar tentang bagaimana seharusnya umat Islam bersikap melalui artikel saya di sini. Tapi mengingat peraturannya sendiri masih belum dicabut dan nampaknya ada cukup banyak elemen masyarakat yang sedang emosi akibat pernyataan di atas, kita perlu mendalami lebih jauh unsur penodaan agama dalam kasus ini.

Merujuk kepada PNPS 1965 sebenarnya tidak banyak membantu karena baik pasal maupun penjelasannya tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan menodai agama, hanya dikatakan bahwa tindak pidana ini adalah yang semata-mata ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina. Berarti setidaknya ada 2 unsur yang harus dianalisis, unsur niat dan unsur memusuhi atau menghina (mengingat unsur mengeluarkan perasaan di muka umum sudah jelas terbukti dari adanya video dan juga acara temu wicara di Pulau Seribu itu). Terkait pembuktian niat, saya akan serahkan kepada ahli lainnya, termasuk mungkin ahli psikologi dan bahasa tubuh karena acaranya sendiri berlangsung cukup lama dan nampaknya sulit memisahkan potongan kalimat di atas dari konteks acara secara keseluruhan untuk memahami apakah ada niat menghina/menodai.

Saya lebih tertarik kepada konsep penghinaannya sendiri. Dari berbagai analisis yang beredar, penghinaan atau penistaan agama dianggap muncul karena adanya kalimat "dibohongi pakai surah Al-Maidah 51." Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa (dapat dibaca di sini) yang menyatakan bahwa: (i) surah Al-Maidah: 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin dan ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non-Muslim sebagai pemimpin, (ii) ulama wajib menyampaikan isi surah Al-Maidah ayat 51 kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin muslim adalah wajib, (iii) setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi surah Al-Maidah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin, dan (iv) menyatakan bahwa kandungan surah Al-Maidah ayat 51 yang berisi larangan di atas sebagai sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Qur'an.

Walaupun definisi penodaan sendiri tidak pernah dijelaskan dalam PNPS 1965, dari sudut pandang logika hukum, paling tidak harus bisa dibuktikan terlebih dahulu bahwa pernyataan Ahok soal dibohongi dengan Al-Maidah 51 adalah suatu kesalahan, khususnya dari segi hukum Islam. Bagaimana caranya kita bisa dianggap menodai sesuatu apabila yang kita sampaikan ternyata benar? Menurut KBBI, menodai bisa berarti mencemarkan, menjelekkan nama baik atau merusak kesucian, keluhuran, dan sebagainya. Sementara bohong didefinisikan sebagai tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Logika ini juga yang nampaknya dipakai dalam Fatwa MUI dimana Fatwa MUI menyimpulkan bahwa pernyataan Ahok tersebut salah dari sudut pandang hukum Islam karena menurut MUI, kaum Muslim wajib memilih pemimpin Muslim dan dengan demikian, mereka tidak dibohongi dengan keberadaan Al-Maidah:51.

Sebagaimana sudah dibahas di artikel saya sebelumnya, memang banyak tafsir dari ulama klasik yang melarang kaum Muslim menjadikan kaum non-Muslim sebagai pemimpin, walaupun ada juga tentunya pendapat lain yang lebih kontemporer yang menganggap bahwa larangan ini hanya berlaku untuk pemimpin kafir yang zalim atau khusus dalam situasi perang/permusuhan. Isu utamanya adalah konsep dan definisi pemimpin tak bisa dipisahkan dari bentuk negara yang menaungi keberadaan si "pemimpin" tersebut. Dan karena belum ada pendapat tunggal mengenai bentuk negara dalam hukum Islam, dengan sendirinya, konsep dan definisi "pemimpin" juga menjadi ambigu. Belum lagi ditambah fakta bahwa istilah awlia dalam Qur'an (sebagaimana juga dimuat dalam Al-Maidah:51) tidak terbatas hanya ditafsirkan sebagai pemimpin, namun juga teman setia yang cakupannya sebenarnya jauh lebih luas.

Fatwa MUI sayangnya tidak menjelaskan lebih jauh soal apa yang dimaksud dengan pemimpin, padahal kuncinya ada di situ. Uniknya, fatwa MUI kali ini juga tidak memberikan satupun kutipan dari Qur'an, Hadis dan kitab-kitab fikih (yang biasanya dikutip oleh MUI) untuk mendukung ide bahwa pemimpin non-Muslim adalah haram dan bahwa semua umat Islam wajib meyakini kebenaran hal tersebut. Kerancuan ini yang kemudian menimbulkan multi tafsir dan juga memunculkan tuduhan dari sebagian orang bahwa fatwa ini bersifat politis, bukan lagi murni akademis. Kenapa saya sebut akademis? Karena fatwa ulama tidak memiliki kekuatan hukum mengikat baik dari sudut pandang hukum Indonesia maupun hukum Islam (yang menyebabkan munculnya ide forum shopping atau talfiq). Orang bisa bebas mengikuti atau menolak suatu fatwa sehingga umumnya fatwa ditulis dengan dasar-dasar yang dianggap ilmiah sehingga isinya bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Apalagi dalam kasus kita, konsekuensi dari kesimpulan yang dimuat dalam fatwa MUI di atas sangat besar karena fatwa tersebut secara implisit mempertanyakan akidah orang-orang Muslim yang tidak menganggap bahwa larangan memilih pemimpin non-Muslim merupakan kebenaran yang bersifat absolut. Soal akidah tentunya tak bisa sembarangan. Saya pernah menulis di sini tentang mengapa isu hukum yang seringkali memiliki perbedaan pendapat seharusnya tidak dibawa ke ranah akidah.

Maka kita harus bertanya, ketika MUI atau pun organisasi atau ulama lainnya sedang membahas konsep pemimpin di Indonesia, sejauh mana mereka akan mendefinisikan istilah itu dan sampai sejauh mana larangan memilih pemimpin kafir itu berlaku? Apakah hanya akan berhenti di jabatan gubernur pada saat Pilkada? Atau mau dibawa ke ranah jabatan lain? Jelas bahwa kalau kita bicara pemimpin, seharusnya tidak hanya terbatas pada gubernur. Malah saya yakin kalau hanya dikhususkan pada gubernur, kita justru akan dianggap berbohong.

Ambil contoh kitab Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah yang sempat saya bahas di artikel sebelumnya. Ketika Al-Mawardi membolehkan adanya jabatan Menteri Pelaksana yang boleh diisi oleh orang non-Muslim, Al-Mawardi berargumen bahwa hal itu dikarenakan si Menteri memiliki kewenangan terbatas (hanya melaksanakan hal-hal yang diinstruksikan oleh Khalifah) serta tak memiliki kewenangan anggaran maupun kemampuan mengangkat pegawai. Kalau kita mengaplikasikan konsep ini di Indonesia (wewenang terbatas dan tidak meliputi kuasa anggaran dan pegawai), definisi pemimpin bisa meliputi banyak sekali jabatan, mulai dari level ketua RT, ketua RW, lurah, bupati/walikota, gubernur, hakim agung, hakim konstitusi, kepala departemen dan badan-badan negara (seperti OJK, BI, dan BKPM), menteri sampai Presiden. Besar kemungkinan jabatan wakil (wakil gubernur, wakil presiden, dan sebagainya) juga masuk dalam konsep ini. Kita bahkan belum bicara di level teman setia yang seharusnya bisa meliputi sahabat, partner bisnis, rekan kerja atau bos di perusahaan. Inikah yang dimaksud dengan pemimpin oleh MUI dan para pihak yang mendukungnya? Kenapa tidak dipertegas seperti itu sekalian? Karena kalau demikian penafsiran yang dipilih dan diamini oleh MUI dan para pendukungnya, klaim bahwa pernyataan Ahok di Pulau Seribu adalah suatu kesalahan tentunya menjadi logis dan masuk akal, keberadaan pemimpin non-Muslim 100% haram dalam segala bentuk dan jabatan.

Namun apabila kita konsekuen memilih penafsiran ini, keharaman memilih pemimpin non-Muslim seharusnya bukan saja terbatas pada kasus dimana rakyat sedang atau akan memilih pemimpin mereka di level Pilkada atau Pilpres, tetapi berlaku juga pada semua pejabat Muslim yang hendak memilih dan mengangkat pejabat non-Muslim. Dalam penafsiran ini, Presiden Jokowi, selaku orang Muslim, sudah tak lagi beriman ketika mengangkat Ignasius Jonan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral karena Jonan orang Katolik (dan jelas jabatan Menteri ESDM memiliki wewenang yang luas, apalagi jabatannya sangat strategis dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak). Lagipula, apa alasannya kalau kata "memilih" hanya dibatasi pada memilih dalam Pemilu? Toh bagi sebagian ulama, Pemilu dan demokrasi juga tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Memilih tidak harus selalu dalam konteks demokrasi. Istilah yang lebih tepat sebenarnya adalah "menjadikan."

Konsekuensi lebih lanjutnya, sistem yang memungkinkan terpilihnya pemimpin non-Muslim juga seharusnya haram. Dalam kaidah hukum Islam yang sangat terkenal, ketika suatu tindakan diharamkan, semua tindakan yang membantu terciptanya tindakan itu juga haram (contoh: kalau minum alkohol haram, maka menjual dan memproduksi alkohol juga haram walaupun tidak diminum). Dengan sendirinya, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia pun harus diharamkan karena negara Indonesia memperbolehkan majunya calon non-Muslim dalam setiap pemilihan pemimpin dan juga membolehkan orang non-Muslim untuk memegang jabatan tertentu dalam pemerintahan. Bagaimana mungkin kita membiarkan sistem yang memfasilitasi orang non-Muslim berjalan sementara kita meyakini bahwa kaum Muslim tak boleh dipimpin oleh secuil pun kaum non-Muslim? Mungkin bentuk negara yang benar adalah ketika ada segregasi yang jelas antara kaum Muslim dan non-Muslim, sistem pajak saat ini dihapuskan dan orang-orang non-Muslim diwajibkan membayar jizyah.

Tak hanya konsep negara kesatuan yang haram. Para founding fathers Muslim di masa lalu juga sebenarnya telah melakukan perbuatan haram dengan menjadikan founding fathers non-Muslim sebagai kawan setia dalam berjuang melawan penjajahan. Seharusnya mereka semua meyakini sebagai kebenaran mutlak bahwa kaum non-Muslim tak bisa dipercaya dan selalu menginginkan hal-hal yang buruk bagi kaum Muslim (lihat sumber tafsirnya dalam artikel saya tentang Al-Maidah: 51). Jadi, apakah ini tafsir yang akan kita ambil? Kalau benar kita ambil, saya cukup yakin bahwa kita baru saja melakukan perbuatan makar terhadap negara Indonesia karena menolak bentuk negara kesatuan. Sesuatu yang anehnya didiamkan saja selama ini walaupun sebenarnya merupakan tindak pidana serius berdasarkan KUHP.

Sampai di sini mungkin ada yang berpendapat bahwa tafsiran di atas terlalu berlebihan atau mungkin maksudnya cuma satir. Tidak, saya tidak sedang menyusun tulisan satir atau sarkasme. Saya sedang serius menyampaikan konsekuensi logis suatu pemikiran, konsekuensi yang seringkali dilewati atau dianggap angin lalu. Omong kosong kalau kita mengklaim memiliki integritas pemikiran, bebas kepentingan dan murni ghirah, tetapi tak mau berpikir mendalam soal konsekuensi pemikiran sendiri.

Lagi pula, memangnya apa alternatif lainnya yang bisa membuat suatu tafsiran konsisten dan tak mengandung kebohongan? Definisi pemimpin hanya terbatas pada gubernur? Hal itu lebih tak jelas lagi dalilnya. Konsep pemilihan maksudnya hanya dalam batasan Pemilu? Wong konsep pemimpin yang dipilih rakyatnya saja belum disepakati kesesuaiannya dengan hukum Islam. Dan katakanlah kita aplikasikan ini hanya dalam konteks Pemilu, apa dasarnya untuk menyatakan bahwa pejabat Muslim bebas dari kewajiban untuk memilih (baca menunjuk/menjadikan) pejabat lain yang juga beragama Islam? Atau pemimpin yang wajib Muslim itu terbatas pada pemimpin dengan jumlah rakyat, pegawai, luas wilayah dan anggaran minimum tertentu? Batasannya seperti apa? Hal tersebut juga tak ada dalil eksplisitnya dalam Qur'an maupun Hadis, alias kita bisa menyusun teori kita sendiri. Perlu diingat, teori terkenal mengenai bentuk negara yang dikembangkan oleh Al-Mawardi sendiri sebenarnya tidak terlalu banyak mengutip Qur'an dan Hadis karena memang tidak ada pembahasan yang eksplisit dan detail mengenai konsep negara dan pemerintahan apalagi bentuk teknis soal wewenang dan persyaratan masing-masing pejabat. Buku Al-Mawardi ditulis sekitar 500 tahun setelah Islam berdiri dan Al-Mawardi mempelajari praktek yang terjadi di lapangan dalam kurun periode itu, yang tak lain adalah eksperimen Islam dalam menyusun sistem politik.

Atau mungkin kita bisa berdalil bahwa karena Indonesia bukan negara Islam, jadi wajar-wajar saja kalau sistemnya memungkinkan orang non-Muslim diangkat menjadi pemimpin. Yang penting yang Muslim tidak memilih yang non-Muslim. Tapi ini hanya berlaku dalam sistem Pemilu, bagaimana kita menjelaskan hal tersebut dalam kasus pemilihan pemimpin yang tidak melibatkan Pemilu, misalnya melalui komite atau pejabat tertentu? Apakah ini berarti mereka yang berada di pemerintahan harus mengeluarkan syarat baru bahwa semua orang non-Muslim tidak lagi boleh mengikuti lelang jabatan atau pemilihan dalam bentuk apapun demi mengikuti fatwa MUI? Bagaimana dengan keimanan orang-orang ini yang telah membiarkan orang non-Muslim ikut serta dalam proses seleksi kepemimpinan padahal mereka memiliki kewenangan untuk mengubah persyaratan tersebut?

Lalu mengapa cuma pemimpin? Mengapa tidak berangkat lebih jauh sampai ke level teman setia yang sebenarnya merupakan tafsiran awal dari Al-Maidah:51? Batasannya seperti apa? Tidak jelas. Contoh: perdagangan dengan orang kafir sah-sah saja katanya, tetapi kapan perdagangan sehari-hari berubah jadi pertemanan setia? Yang kafir tidak boleh jadi pelanggan tetap yang Muslim? Tiap hari kita pergi berinteraksi selalu disertai dengan niat bahwa kita tidak mengakui kebenaran agama Nasrani sedikit pun dan bahwa semua interaksi ini hanya sikap luar saja sekedar membina hubungan manusia yang minimal? Lelah sekali hidup seperti itu. Tetapi kalau mengaku kaffah, ya kenapa tidak sekalian bagi mereka yang memiliki keyakinan akan salahnya menjadikan orang non-Muslim sebagai pemimpin dan teman setia? Wajar orang akan mempertanyakan kualitas sikap yang hanya setengah-setengah atau yang mau enaknya saja, wajar juga kalau ada yang mempermasalahkan semua keributan ini sebagai isu politis ketimbang isu ghirah umat. Bagaimana bisa mengaku punya ghirah tapi bahkan tak paham apa isu yang sedang dibela?            

Perlu dicatat, saya tidak sedang menyarankan agar umat Islam di Indonesia memilih jalur dimana kita putus hubungan dengan orang non-Muslim atau jalur dimana kita menyingkirkan semua kandidat non-Muslim dari kancah perpolitikan dan bisnis. Bukan saja hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai kebhinekaan di Indonesia dan tentunya Konstitusi kita dan Pancasila, hal tersebut juga justru memperkeruh suasana dan menjelekkan nama Islam, seakan-akan orang Islam selalu berada dalam keadaan paranoid, takut diserang, takut ditipu, takut dimanfaatkan oleh orang non-Muslim. Ini kan aneh. Mayoritas tapi mentalnya lemah. Yang sedang saya pertanyakan adalah bagaimana caranya kita bisa menyatakan bahwa pernyataan Ahok salah dan oleh karenanya menodai Islam tanpa membuat seluruh sistem negara kesatuan Republik Indonesia bubar? Ini yang perlu direnungkan.              

Mungkin tafsiran dimana isu larangan pemimpin non-Muslim ini terbatas pada masa perang dan konfrontasi lebih tepat untuk digunakan. Tafsiran ini sesuai dengan nilai-nilai Islam yang pragmatis sebagaimana sering saya ulas dalam artikel-artikel saya dan tidak perlu membuat kepala kita pusing mencari justifikasi soal mana tipe pemimpin yang haram dan mana yang tidak sebagaimana saya uraikan di atas. Dalam situasi klasik dimana konsep negara belum ada, wilayah masih diperjuangkan satu demi satu, dan dikepung pula dengan wilayah-wilayah yang dikuasai kaum kafir, sangat amat wajar anjuran untuk menolak pemimpin non-Muslim. Ya iya lah, kalau wilayah dan kesatuan kaum saja belum beres, bagaimana caranya mengambil pimpinan dari orang yang sama sekali tidak berbagi nilai yang sama dengan kita? Sementara itu di konsep negara modern yang basisnya lebih banyak ke wilayah dan nasionalisme, memaksakan konsep seperti ini tentu saja sulit. Realitasnya memang sudah berubah, menggunakan konsep yang konfrontatif dengan sesama warga negara sendiri jelas kontraproduktif dan menciptakan suasana yang saling tak mempercayai. Apalagi di Indonesia dimana bentuk negara kesatuan yang berbhineka sudah dianggap final (kecuali kalau anda mungkin memang sudah siap untuk melakukan pidana makar).    

Dan apabila kita memilih tafsiran demikian, mau tidak mau konsep larangan pemimpin non-Muslim yang bersifat umum dan absolut tidak lagi menjadi benar dan dapat dipertahankan. Tidak mungkin kita menyatakan dua ide yang 100% bertentangan sebagai sama-sama benar. Secara logika, hanya salah satu konsep yang bisa kita pilih dengan segala konsekuensinya. Lalu kenapa kemudian ide larangan pemimpin non-Muslim yang umum itu kini disebarluaskan dan dianggap sebagai kebenaran absolut sampai-sampai akidah sesama Muslim bisa dipertanyakan? Silakan direnungkan kembali. Lebih penting lagi, apa urgensinya untuk menciptakan konfrontasi dengan ide demikian di era masa kini?

Mungkin ada yang akan berpendapat bahwa terlepas apakah pernyataan Ahok itu benar atau salah secara objektif, paling tidak secara subjektif, pernyataan tersebut telah menimbulkan keresahan dan kemarahan terhadap sebagian umat Islam karena dianggap menyakiti hati mereka. Dengan demikian, kasus ini bisa tetap dianggap sebagai penodaan agama. Ada beberapa permasalahan dengan klaim tersebut.

Pertama, apabila penodaan atas suatu agama dinilai hanya dari adanya pemeluk agama tersebut yang merasa dinodai, apa dasarnya sebagian umat Islam bisa mewakili sebagian yang lain untuk menyatakan bahwa seseorang telah menodai agama Islam? Apakah jumlahnya harus mayoritas? Atau semua orang Islam harus sepakat terlebih dahulu? Masa pidana dijatuhkan hanya berlandaskan pada banyak-banyakan suara? Penduduk Muslim di Indonesia ada lebih dari 200 juta manusia, kalau yang ribut mencapai 200 ribu orang pun sebenarnya tak sampai 0,1% dari total semua penduduk tersebut. Apakah bisa dianggap mewakili suara kaum Muslim Indonesia? Saya juga belum pernah mendengar adanya doktrin hukum pidana yang menyatakan bahwa seseorang bisa dipidana karena ada banyak orang lain yang beranggapan orang tersebut harus dipidana. Memangnya pengadilan punya nenek moyang anda?

Lebih penting lagi, seperti juga pernah saya bahas dalam berbagai artikel saya termasuk tentang Al-Maidah:51, mendasarkan pendapat akademik hanya pada suara mayoritas tanpa menelisik lebih jauh isi argumentasinya sangat riskan. Contoh yang sering saya gunakan adalah hukum perbudakan. Kehalalannya, termasuk kehalalan menyetubuhi budak tanpa persetujuan si budak (alias memperkosa) adalah pendapat mayoritas ulama klasik dengan dalil dari Qur'an dan Hadis. Apakah apabila kita tak lagi setuju dengan kehalalan itu dan mengutuk tindakan ISIS yang memperbudak kaum Yazidi maka kita sudah dianggap menodai Islam karena menghina pendapat dari para ulama yang agung di masa lalu?          

Kedua, standar rasa sakit hati yang bisa menyebabkan pidana itu seperti apa? Sekedar sakit hati tanpa alasan apapun atau harus jelas penyebabnya? Bagaimana kalau yang sakit hati tak paham apa yang menyebabkan ia sakit hati? Apakah kemarahan buta tanpa alasan menjadi dasar untuk pemidanaan? Saya pikir semua ahli hukum tahu jawabannya. Jelas tidak. Kalau begini caranya, setiap kali ada 1 atau beberapa orang tersinggung karena ucapan orang lain, terlepas apapun ucapannya, orang lain tersebut bisa dipidana. Sistem hukum yang membiarkan hal tersebut terjadi adalah sistem hukum yang berantakan, bayangkan penyalahgunaannya.

Saya teringat kasus tragis di Afghanistan ketika seorang wanita Muslim, Farkhunda Malikzada, dihajar ramai-ramai dan dibakar hidup-hidup oleh massa di sekitar sebuah masjid (berita bisa dilihat di sini dan di sini). Alasannya? Ia dituduh membakar Qur'an. Ironisnya, penuduhnya sebenarnya seorang penjual jimat yang sedang ditegur oleh wanita itu karena berjualan di depan masjid. Hanya karena teriakan si penjual bahwa Farkhunda telah membakar Qur'an, tanpa pikir panjang, segerombolan orang langsung menyerbu dan membunuh Farkhunda. Yang lebih tak masuk akal lagi, ada imam Masjid di Afghanistan yang sempat membenarkan peristiwa ini karena menurutnya ketika Qur'an dihina, wajar orang murka dan tidak berpikir panjang. Tentu saja ini menimbulkan protes dari ribuan wanita Afghan. Tidak ada hukum yang memperkenankan orang marah untuk membunuh orang lain begitu saja, atau hukum yang membenarkan pembunuhan hanya karena emosi dengan alasan emosinya berbasis ghirah. Membenarkan hal tersebut sama saja menyatakan kepada khalayak ramai bahwa umat Islam tak mampu berpikir panjang, tak mampu mengontrol emosi, dan cenderung barbar. Contoh kasus seperti ini yang membuat nama Islam sebenarnya dinodai, dan kita semua tahu ini bukan cuma satu kasus.

Ketiga, apabila murni kita hanya memakai standar perasaan subjektif, akan timbul banyak perdebatan yang tak kunjung usai soal kapan penghinaan atau penodaan dianggap terjadi. Ambil contoh istilah kafir. Mungkin sebagian orang santai saja menggunakan istilah ini kepada orang yang beragama lain, tapi kalau orang lain tersebut tak terima, secara teknis, bisa saja diargumentasikan bahwa pernyataan kafir tersebut adalah bentuk penodaan karena konotasi kata "kafir" yang sangat negatif. Contoh lain, orang Nasrani percaya bahwa Yesus adalah putra Tuhan atau bagian dari Trinitas sementara orang Muslim percaya bahwa Yesus adalah seorang manusia biasa dan nabi. Hal tersebut merupakan keyakinan fundamental dari masing-masing agama. Apakah dengan demikian otomatis keduanya saling menodai agama lain karena saling tidak mengakui hal fundamental tersebut dan diajarkan pula secara umum melalui kegiatan dakwah masing-masing?

Berapa banyak ucapan khotib Jumat yang pernah saya dengar yang bisa dianggap menodai agama lain terlepas apakah dari sudut pandang kaum Muslim hal itu dianggap biasa-biasa saja. Contoh gampang soal orang kafir yang diklaim tak bisa dipercaya dan berniat menimbulkan keburukan untuk kaum Muslim yang sempat saya singgung di atas. Saya masih ingat persis di sebuah mesjid perkantoran ketika khatib shalat Jumat dengan enteng menyatakan bahwa kita tak bisa berteman dengan orang Nasrani karena kebencian mereka terhadap kaum Muslim. Apa yang mungkin diyakini oleh sebagian orang itu jelas bisa dianggap penghinaan bagi orang Nasrani karena sama saja mengklaim bahwa semua orang Nasrani pada dasarnya buruk. Diucapkan di depan ratusan jamaah pula dan dengan suara berapi-api. Dengan alasan subjektif, ajaib rasanya kalau sampai hal tersebut tidak dianggap melanggar ketentuan PNPS 1965 yang berlaku secara umum untuk semua agama. Atau kita akan berargumen bahwa pernyataan khotib itu sah-sah saja karena kaum Muslim di Indonesia mayoritas? Lah, masa kita yang sekarang jadi penindas baru setelah jadi mayoritas? Apa bedanya dengan kaum jahiliyah dulu ketika mereka mayoritas dan kaum Muslim hanya minoritas? Lagi-lagi ini perlu direnungkan secara mendalam.

Saya berharap bahwa tulisan ini bisa menjadi dasar untuk melakukan analisis yang lebih mendalam mengenai posisi yang kita ambil, khususnya dalam memahami kasus penodaan agama. Dan ini hanya bisa terjadi ketika kita mau berpikir secara sistematis dan menyeluruh. Pernah dalam suatu diskusi terkait hal di atas dalam sebuah grup WA, ketika saya meminta orang berpikir lebih jauh tentang isu perbudakan dan riba untuk memahami fleksibilitas hukum Islam, ujung-ujungnya mereka mengirimkan video tentang bahaya menggunakan akal dalam Islam dan kemudian menuliskan doa mohon petunjuk dari Allah SWT serta perlindungan dari kesesatan (intinya meminta diskusi diakhiri saja secara implisit). Ini lucu sekaligus menyedihkan, kemana ghirah-nya ketika disuruh berpikir? Semua semangat itu hanya bisa timbul ketika kita tak lagi berpikir dan murni terbakar emosi? Kalau demikian, apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari terjadinya mob mentality macam yang terjadi di Afghanistan di atas? Moga-moga hal demikian tak terjadi di Indonesia.

Sebagai penutup, bagi mereka yang akan berdemonstrasi besok hari terkait isu penodaan agama, saya gembira bahwa akhirnya orang-orang ini merasa dan mengakui bahwa hak berdemonstrasi adalah bagian dari sistem demokrasi di Indonesia (aneh kalau sudah mengganggap punya hak namun tak mengakui kesesuaian hak itu dengan hukum Islam). Kapan lagi saya melihat ada orang-orang yang kemarin misalnya menganggap bahwa konsep Islam Nusantara tak masuk akal kemudian membalas fatwa haramnya berdemonstrasi dengan ide 'Urf alias adat istiadat untuk menunjukkan bahwa larangan itu seharusnya terikat dengan budaya Saudi Arabia sementara adat Indonesia berbeda. Saya berharap ini tak berhenti di sekedar comot mencomot fatwa yang disukai saja, tetapi juga dipertimbangkan masak-masak mengapa kita memilih mengambil satu posisi tertentu karena demokrasi tanpa partisipasi aktif dan rasional dari masyarakatnya tentu tak akan berjalan dengan baik. Saatnya kita jadikan perbedaan sebagai rahmat, bukan kutukan.    

Read more...

Monday, October 24, 2016

Al-Maidah: 51 dan Politik Islam yang Tak Kunjung Lepas Landas

Minggu lalu saya diminta untuk memberikan komentar atas artikel berjudul "Politik Islam di Indonesia: Ideologi, Transformasi, dan Prospek dalam Proses Politik Terkini" yang ditulis oleh Muhammad Zulifan. Karena menurut saya artikelnya juga berhubungan dengan artikel Zulifan lainnya tentang Tafsir atas Al-Maidah Ayat 51, maka saya akan menggabungkan komentar saya atas kedua artikel tersebut dalam tulisan kali ini.

Artikel Zulifan pada dasarnya bersifat deskriptif. Alih-alih mengambil posisi tertentu secara tegas, Zulifan lebih suka memberikan gambaran tentang berbagai pandangan yang ada dalam politik Islam serta tafsir-tafsir Al-Quran dari ulama klasik mengenai pemimpin Islam. Dari segi akurasi isi, tak banyak yang bisa dikritik. Artikel Zulifan pada prinsipnya sudah bagus dan sangat membantu bagi para pembaca yang masih awam mengenai konsep politik Islam. Beberapa poin penting seperti belum adanya kesepakatan diantara para ulama dan pemikir Islam mengenai bentuk "negara" Islam atau sistem politik seperti apa yang paling pas dengan Islam (misalnya apakah demokrasi sesuai dengan Islam atau tidak) layak untuk disampaikan sebagai pendidikan kepada publik sehingga kita tidak terjebak dalam ide bahwa ada satu pemikiran tunggal dan absolut dalam Islam mengenai politik dan negara.

Tapi kekuatan artikel Zulifan tersebut juga sebenarnya sekaligus mengandung kelemahan. Dengan sifatnya yang deskriptif dan umum, Zulifan tidak memberikan kajian lebih jauh dan mendalam mengenai konsekuensi dari berbagai aliran pemikiran politik Islam yang ada baik di masa lalu maupun saat ini. Padahal sebenarnya konsekuensi pemikiran politik ini perlu diperdalam supaya kita tidak sekedar mengambil keputusan atau pendapat hanya karena si fulan berpendapat ini atau itu, melainkan karena telah kita pikirkan secara mendalam alasan-alasan yang berada di belakang pemikiran si fulan tersebut. Hal ini saya pikir ada korelasinya dengan fenomena yang dibahas oleh Zulifan dalam artikelnya yaitu tentang rendahnya perolehan suara partai Islam di Indonesia dan tren suara mereka yang justru menurun sejak pemilu tahun 1955 walaupun mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Mengapa ini bisa terjadi?

Ada 2 faktor yang berpotensi untuk menjelaskan hal tersebut. Pertama, terdapat masalah internal dalam teori politik ala Islam (sebagaimana akan dibahas di bawah ini) sehingga pada akhirnya menjadi kurang laku di mata pemilih. Kedua, umat Islam di Indonesia bisa jadi enggan berinvestasi untuk mempelajari agamanya sendiri secara mendalam (hal mana pernah saya bahas dalam artikel saya sebelumnya, Karikatur ISIS dan Kemalasan Dalam Beragama). Karena malas berinvestasi, pemikirannya tidak komprehensif dan cenderung reaktif, semuanya serba instan. Partai politik yang rasional menangkap gejala tersebut dan kemudian memutuskan untuk mendulang suara berdasarkan pendekatan reaktif. Dalam jangka waktu dekat, ini mungkin strategi yang efisien. Dalam jangka panjang? Ujung-ujungnya akan menjadi lingkaran setan yang membuat politik Islam tak kunjung lepas landas.

Apabila kita baca uraian Zulifan tentang berbagai teori politik Islam, hal-hal yang umumnya diributkan oleh berbagai pemikir ini bersifat sangat abstrak seperti apakah ide dan tujuan suatu negara, apakah negara bisa dipisahkan dari agama, apakah demokrasi sesuai dengan Islam, tipe dan persyaratan penguasa yang ideal, bentuk negara yang pas, mekanisme pemilihan pemimpin, dan sebagainya. Isu-isu di atas pada prinsipnya masih relevan dalam memikirkan bagaimana caranya memberikan kemaslahatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat yang digadang sebagai tujuan utama dari politik Islam. Pertanyaan-pertanyaan itu pun sampai sekarang masih dicoba untuk dijawab oleh banyak ahli politik dan ahli hukum di planet ini. Founding Fathers Amerika Serikat sendiri mengakui bahwa ketika mereka memperkenalkan teori demokrasi mereka, mereka sedang melakukan eksperimen besar yang sampai sekarang pun belum selesai.

Masalah terbesar teori politik Islam bukanlah karena mereka menanyakan pertanyaan yang salah, tetapi karena teori-teori tersebut berhenti bereksplorasi lebih jauh dan malas menerjunkan diri ke dunia empiris dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan tersebut. Teori politik Islam diasumsikan dapat menjawab semua permasalahan di muka bumi karena berasal dari nilai-nilai Islam yang dianggap mencakup segala macam bidang secara komprehensif.

Tetapi tanpa menguji efektivitas teori-teori tersebut di lapangan, atau setidaknya memikirkan konsekuensi aktual dari teori-teori tersebut, bagaimana caranya kita tahu bahwa teori-teori tersebut benar-benar mumpuni dan baik bagi seluruh anggota masyarakat? Saya pikir ini dikarenakan kita terlena dengan klaim bahwa Islam adalah sempurna (Al-Maidah:3) dan hukum Islam adalah hukum yang terbaik (Al-Maidah:50), sehingga sebagian besar dari kita merasa tidak perlu lagi ada yang dibuktikan, bahwa seharusnya semua orang wajib tahu dan mengakui hal itu dari lubuk hatinya yang paling dalam secara otomatis. Tetapi dunia tidak berjalan sesederhana itu. Semakin dahsyat klaim kita, semakin sulit sebenarnya untuk membuktikan hal tersebut dalam prakteknya. Tanpa alur pemikiran yang konsisten, klaim itu akan berbalik menghantui kita.

Ambil contoh kasus yang sedang marak, tentang kewajiban kaum Muslim untuk memilih pemimpin Islam sebagaimana diungkapkan dalam surah Al-Maidah:51. Berbagai tafsir yang dikutip oleh Zulifan dalam artikelnya sudah memberikan gambaran secara umum tentang bagaimana para ulama jaman dahulu berpendapat soal status kepemimpinan non-Muslim. Jangankan menjadi pemimpin, dalam berbagai tafsir tersebut, menjadikan orang Nasrani dan Yahudi sebagai kawan setia pun sebenarnya bermasalah (hal ini karena memang dari berbagai tafsir yang ada, istilah awlia dalam Al-Maidah tidak terbatas merujuk pada "pemimpin", tetapi lebih ke "teman setia" yang pengertiannya lebih luas, dan istilah ini tidak sekali saja digunakan dalam Qur'an sebagaimana dibahas di bawah ini).

Hal ini juga dipertegas dalam surah Ali Imran: 118, dimana disebutkan pula bahwa orang kafir senantiasa membenci orang Muslim baik di mulut maupun di hati. Dalam tafsir Ath-Thabari atas ayat tersebut disebutkan bahwa orang kafir tidak tahan untuk tidak menimbulkan keburukan bagi kaum Muslim dan bahwasanya bersahabat dengan mereka akan menimbulkan mudharat alias kerusakan.

Pengecualiannya adalah apabila kita sedang bersiasat untuk menghindari sesuatu yang kita takuti dari kaum kafir sebagaimana dimuat dalam surah Ali Imran:28 (Artikel Zulifan tidak menuliskan sumber ayat Qur'an mengenai pengecualian tersebut). Tafsir-tafsir yang dikutip oleh Zulifan menjelaskan bahwa pengecualian ini adalah dalam konteks ketika kita khawatir akan keselamatan jiwa kita, atau misanya sepanjang orang kafir tersebut tidak menjajah atau menumpahkan darah kita. Intinya sepanjang hati kita tetap beriman, walaupun lisan berbeda demi keselamatan, maka itu sah-sah saja. Pragmatisme Islam memang selalu membuat saya terkagum-kagum. Dalam situasi dimana ada orang yang mengaku Muslim tetapi sebenarnya hanya di lisan, maka ia dikategorikan munafik, tetapi kalau dibalik situasinya, maka itu disebut taqiya, dan sah-sah saja. Ini tipe moralitas pragmatis dan konsekuensialis, bukan deontologis.

Bagaimana dengan tafsir yang lebih kontemporer? Tafsir Departemen Agama Republik Indonesia menyatakan bahwa inti dari Al-Maidah:51 adalah larangan menjadikan orang Nasrani dan Yahudi sebagai teman setia, apalagi pemimpin. Hal yang sama juga diungkapkan dalam tafsir Al-Wasith dari Wahbah Az-Zuhaili, yaitu, jangan berjanji setia dengan orang kafir, jangan membocorkan rahasia kepada mereka, jangan merasa senang berteman dan bertali kasih dengan mereka, karena mereka tidak akan tulus dan memenuhi janji mereka. Dalam hal ini, larangan tersebut terkait dengan hubungan dengan non-Muslim secara mendalam tetapi tidak meliputi sekedar interaksi dan perdagangan biasa tanpa pembauran yang mengakar. Sementara itu dalam tafsir Al-Misbah oleh Quraish Shihab, walaupun mengakui keluasan istilah awlia dalam Al-Maidah, Quraish Shihab memandang bahwa larangan menjadikan orang kafir sebagai teman setia dan pemimpin tidaklah mutlak, namun hanya bila orang kafir tersebut memerangi atau merugikan kaum muslimin dengan merujuk pada surah Al-Mumtahanah:9.  

Berdasarkan pembahasan di atas, mungkin akan ada banyak orang yang menyatakan bahwa isu dalam ayat-ayat di atas beserta tafsirnya sudah jelas. Jelas haram memilih pemimpin non muslim, termasuk di Indonesia, dan bahwa mereka yang masih mendukung orang-orang non-muslim adalah bagian dari orang kafir. Tapi benarkah ayat dan tafsiran ayat tersebut sudah sangat jelas, sejelas matahari terik di siang hari tak berawan di musim panas tanpa hujan?

Kalau kita analisis lebih jauh, tidak jelas apa sebenarnya yang dimaksud dengan istilah "pemimpin". Sebagaimana diungkapkan oleh Zulifan sendiri, kalau konsep bentuk negara saja masih diperdebatkan dalam teori politik Islam, bagaimana caranya kita bisa menentukan definisi pemimpin yang tepat? Ambil contoh kitab Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah karangan Imam Al-Mawardi yang terkenal itu. Sistem yang diusung oleh Al-Mawardi adalah khilafah dan yang boleh menjadi Khalifah adalah bukan saja wajib orang Muslim, tapi juga harus keturunan Quraisy (menurut Al-Mawardi, nash terkait persyaratan tersebut sudah sangat jelas dan tidak perlu diperdebatkan kecuali oleh orang-orang yang nyeleneh). Bagaimana caranya menerapkan aturan demikian di Indonesia?

Atau karena kita sekarang sedang meributkan posisi gubernur, mari kita lihat bagaimana Al-Mawardi menggambarkan posisi tersebut. Gubernur suatu propinsi dalam versi Mawardi bertugas untuk antara lain mengelola pasukan, memutuskan hukum dan mengangkat hakim, menarik pajak, melindungi agama, menegakkan hudud, dan menjadi imam dalam shalat Jumat. Yang menjadi gubernur harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut: (i) adil, (ii) memiliki ilmu yang membuatnya mampu berijtihad terhadap kasus-kasus hukum, (iii) sehat inderawi, (iv) sehat organ tubuh, (v) wawasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat, (vi) berani dan ksatria, (vii) dan memiliki keahlian khusus di bidang yang ditanganinya, misalnya perpajakan dan perang. Dalam konteks demikian, wajar kalau yang menjadi gubernur harus orang Islam, bahkan bukan sekedar orang Islam, karena dia juga harus menjadi ahli hukum Islam. Lantas apakah persyaratan tersebut terpenuhi kalau kita terapkan di Indonesia dan apakah jabatan gubernur di Indonesia serupa dengan ide gubernur versi kitab fiqh klasik?

Atau mungkin karena ini terlalu klasik? Bagaimana dengan pendekatan yang sedikit lebih modern? Merujuk pada buku Teori Politik Islam oleh Dhiauddin Rais, Profesor dari Universitas Kairo, persyaratan untuk menjadi gubernur antara lain adalah: (i) berilmu dengan memenuhi kualifikasi untuk melakukan ijtihad baik di level ushul (pokok) maupun furu' (cabang), (ii) mengetahui ilmu politik, perang dan administrasi, (iii) kondisi jiwa raga yang baik, (iv) berlaku adil dan berakhlak mulia, dan (v) memiliki kualifikasi kepemimpinan yang penuh (muslim, bebas, laki-laki, dan berakal). Dengan demikian, persyaratannya belum banyak berubah dalam 1.000 tahun terakhir ini. Tapi bagaimana caranya menemukan manusia super dan paripurna semacam itu dalam prakteknya? Orang yang layak menjadi gubernur dalam teori ini haruslah ahli hukum Islam, ahli ibadah, ahli ekonomi, tentara, hatinya putih bersih dan kemungkinan besar badannya harus six-pack. Mungkin akan lebih menarik seandainya ada yang berminat melakukan kajian empiris dan memberikan catatan dari sedemikian banyaknya gubernur dan menteri di jaman kekhilafahan dulu, seberapa banyak orang yang memenuhi kriteria di atas dan kalau benar jaman dulu kekhilafahan Islam dipenuhi dengan manusia-manusia paripurna di atas, bagaimana mungkin kekhalifahan bubar semengenaskan itu?        
Melanjutkan kerancuan definisi pemimpin ini, Ath-Thabari menyatakan bahwa orang muslim yang mengangkat orang kafir sebagai pemimpin telah mengikuti agama pemimpinnya itu. Hal ini dikarenakan agamanya otomatis sama dengan agama pemimpin itu dan ia meridhai agama pemimpinnya, dan orang yang memeluk suatu agama akan tunduk pada aturan agama tersebut. Dengan demikian, dalam versi Ath-Thabari, jurisdiksi hukum terkait murni dengan agama seseorang. Ini teori hukum klasik yang sangat awam pada jaman Ath-Thabari, mengingat konsep negara modern belum ada dan Islam bermula sebagai perkumpulan yang berbasis agama, tidak mengherankan apabila teori jurisdiksi yang dibangun pun berbasis agama. Umat mengikuti agama pemimpinnya. Pertanyaannya lagi, apakah ini sesuai dengan konsep negara saat ini di Indonesia? Apakah memang kita senantiasa otomatis mengikuti agama pemimpin kita?

Isu yang tak kalah pentingnya, ayat-ayat yang saya sampaikan di atas sangat konfrontatif dengan umat non-Muslim. Kaum kafir digambarkan sebagai musuh-musuh kita yang selalu siap untuk melahap kita ketika kita sedang lengah. Ini mengapa beberapa ulama kontemporer mencoba menafsirkan bahwa konteks ayat-ayat di atas adalah khusus pada masa perang sehingga wajar bernuansa konfrontatif. Tetapi tentu saja ada juga ulama yang berpendapat bahwa keumuman lafaz mengesampingkan kekhususan sebab (misalnya untuk Al-Maidah:51 yang asbabun nuzul-nya diceritakan terkait dengan peristiwa kekalahan umat Muslim di perang Uhud), dan dengan demikian beranggapan bahwa ayat- ayat di atas bersifat universal. Tidak sulit untuk mencari contoh pendapat tersebut di masa klasik karena memang mayoritas berpendapat demikian. Yang penting bagi kita sekarang adalah memikirkan konsekuensinya apabila kita menerima tafsir demikian seutuhnya dan segenap hati. Ini bukan isu kecil dan saya tidak sepakat dengan klaim Zulifan bahwa kita bisa santai saja melihat keberadaan tafsir ini tanpa harus mengganggap mereka salah sama sekali.

Apabila kita sepakat bahwa secara inheren orang non-Muslim adalah musuh yang tak bisa dipercaya, persatuan dan kebhinekaan Indonesia akan menjadi omong kosong. Jangankan menjadi pemimpin (kalau pun itu bisa didefinisikan) di level gubernur, bisa jadi seharusnya kita juga tak bisa menjadikan orang kafir sebagai teman karib, bos, partner bisnis, dan sebagainya. Karena teman setia dan pemimpin definisinya tak jelas, dan kita hendak menjauhi syubhat atau keragu-raguan sehingga kita bisa menjalankan Islam secara kaffah, mengapa berhenti di level gubernur? Hal yang sama harusnya berlaku dari mulai level ketua RT, ketua RW, lurah, bupati/walikota, gubernur, pejabat BI, hakim agung, hakim konstitusi, menteri, kepala departemen dan Presiden. Ketika Al-Mawardi menyatakan bahwa orang kafir boleh menjabat sebagai menteri pelaksana  (ada 2 tipe menteri dalam teorinya, menteri pelaksana dan menteri penuh), hal ini dikarenakan kewenangan menteri pelaksana sangat terbatas, tak bisa memutuskan hukum, tak bisa mengelola anggaran sendiri, dan tidak bisa mengangkat pegawai. Dalam konteks demikian, tidak ada menteri pelaksana di Indonesia, konsekuensinya kalau kita sepakat dengan Al-Mawardi, menteri dan pejabat kafir pun seharusnya haram di Indonesia.

Pun mengapa kita mesti berbisnis dengan orang kafir, apalagi bekerja di bawah orang kafir (memangnya bos bukan teman setia, dia yang menggaji anda dan menjadi topangan hidup anda lho)? Yakin bahwa berbisnis dengan mereka tidak membuat kita lama-lama nantinya berteman baik dengan mereka? Awalnya bisnis, lalu menjadi teman yang saling mempercayai, dan akhirnya pindah agama? Bukankah secara universal orang kafir tak bisa dipercaya? Mungkin ini kenapa Indonesia tidak maju-maju, karena negara kita masih dihuni orang kafir dan kita masih mau bersahabat dengan mereka. Pertanyaannya, benarkah ini tafsir yang hendak kita usung sebagai nilai yang agung dari Islam? Inikah tafsir yang akan kita jual ke khalayak ramai sebagai wajah Islam yang asli di dunia modern?

Mungkin sampai di sini akan ada yang berpendapat bahwa menafsirkan Al-Maidah:51 seperti di atas sudah kelewatan, berlebihan. Ini cuma soal pemimpin sebenarnya (apapun definisinya), tak sampai sejauh itu soal teman setia. Masalahnya ini bukan ide saya, saya hanya mengutip tafsir-tafsir yang sudah ada dari jaman dahulu kala, dan bahkan masih diulang di versi resmi tafsir Departemen Agama sendiri. Tinggal isunya mau kita terima penjelasan seperti itu bulat-bulat atau mau kita renungkan lebih jauh?

Ini membawa kita ke pertanyaan berikutnya yang tak kalah krusial, ketika seseorang memilih suatu tafsir atau pendapat, apa sebenarnya yang melatarbelakangi penerimaan ia atas tafsir tersebut? Benar-benar memahami semua konsekuensinya atau hanya sekedar karena tafsir itu dibuat oleh ulama jaman dulu yang diasumsikan benar dan terjaga karena sanad-nya sampai ke Nabi, atau karena itu pendapat mayoritas atau bagaimana? Sebagai contoh, saya sempat melihat tulisan yang menyatakan bahwa karena mayoritas tafsir klasik terkait Al-Maidah:51 adalah ditujukan pada larangan memilih pemimpin non-muslim, maka pendapat ini menjadi pendapat yang valid dan wajib dihormati. Dengan demikian apabila seseorang mengklaim bahwa pendapat atau tafsir ini sebagai suatu kebohongan, ia telah melakukan kejahatan besar.

Dengan logika yang sama, siapapun yang menghina dan mengutuk ISIS karena telah memperbudak kaum Yazidi serta menjadikan wanita dan anak-anaknya sebagai budak seks pun patut dianggap menghina Islam. Bukan apa-apa, tindakan yang dipraktekkan oleh ISIS adalah sesuatu yang lumrah dan halal dalam hukum Islam. Tawanan perang dapat dijadikan budak dan budak halal digauli (baca: diperkosa) oleh tuannya. Pendapat ini juga pendapat mayoritas, bukan pendapat minoritas, bahkan mungkin sudah masuk level 'Ijma sebagaimana diklaim oleh Ath-Thabari dalam kitabnya tentang jihad (bahkan menurut Ath-Thabari, sekalipun wanita dan anak-anak itu kemudian masuk Islam, tidak mengubah statusnya dari budak menjadi merdeka). Apakah karena pendapat ini mayoritas, maka pendapat ini menjadi valid dan layak dihormati?

Tidak percaya bahwa perbudakan halal dalam hukum Islam? Hal ini sebenarnya dimuat secara tegas dalam surah Al-Mu'minun:5-6 dimana pada intinya disebutkan kebolehan untuk bersetubuh dengan istri dan budak-budak. Ath-Thabari menjelaskan pengertian ayat ini bahwa bersetubuh dengan budak bukan saja merupakan hal yang diperbolehkan, namun juga bukan tindakan yang memalukan dan disetujui oleh Tuhan. Dalam tradisi fiqh klasik, budak adalah aset yang halal untuk diperjualbelikan. Dalam kasus seseorang mengalami kepailitan dan hartanya tak cukup untuk membayar hutangnya, ia dilarang untuk membebaskan budaknya karena dapat mengganggu hak kreditornya (misalnya dimuat dalam Hadis Bukhari No. 2415 Vol. 3). Apabila seseorang mengizinkan orang lain menyetubuhi budaknya, maka hal tersebut tidak dianggap zina karena tindakan tersebut dipersamakan dengan memberikan hadiah kepada orang lain tersebut (tercantum dalam Bidayatul Mujtahid karangan Ibn Rusyd).

Bisa jadi ada yang berpendapat bahwa perbudakan sudah dilarang berdasarkan hadis Bukhari No. 2227 Vol. 3 yang menyatakan bahwa Nabi akan menjadi musuh dari orang yang menjual orang bebas untuk menjadi budak dan memakan harganya. Tetapi sayangnya hadis tersebut hanya satu dari total 7.000 lebih hadis dalam kitab Bukhari, sifat sanksinya di akhirat sehingga tidak ada hukuman nyata, dan tidak melarang secara tegas praktek perbudakan. Pun di hadis lainnya tetap dimungkinkan untuk memperbudak manusia lain melalui perang, misalnya hadis Bukhari No. 2229. Pendapat kebolehan memperbudak via perang ini pun disetujui oleh Wahbah Zuhaili dalam kitab fiqh kontemporernya.

Umumnya ulama-ulama kontemporer berpendapat bahwa aturan perbudakan sifatnya temporal dan sedari awal menyesuaikan dengan situasi dan kondisi, oleh karena itu ayat-ayat dan aturannya harus dimaknai secara kontekstual, toh Islam telah mengangkat derajat perbudakan dan memang sedari awal perbudakan sudah direncanakan untuk dihapuskan. Isunya adalah, bukti di lapangan maupun teks-teks Qur'an dan hadis tidak menunjukkan demikian. Alih-alih hilang dalam sekejab, perbudakan di dunia Islam berlangsung ribuan tahun dan dianggap biasa-biasa saja selama itu. Benar budak bahkan bisa menjabat posisi pemerintahan tertentu (sangat terbatas) seperti dalam kitab Al-Mawardi, tetapi status budaknya tidak hilang, seorang budak bisa setiap saat diperjualbelikan layaknya barang dan tetap dianggap setengah manusia (karena nilai diyat-nya lebih rendah dari orang merdeka). Bidayatul Mujtahid yang ditulis 600 tahun setelah Islam muncul juga santai saja membahas jual beli budak sebagai business as usual, bahkan kitab itu justru meributkan jual beli kucing dan anjing yang menjadi bahan perdebatan ulama antar mazhab (yaitu apakah masuk kategori haram atau makruh untuk diperjualbelikan).

Yang sering dilupakan oleh orang-orang adalah bahwa ketika kita akhirnya menerima ide bahwa perbudakan harus diharamkan, ada lompatan keyakinan yang sangat besar di situ. Ada banyak ayat Qur'an yang tegas menyatakan jangan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Yusuf Qaradhawi berargumen bahwa mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan sebaliknya sudah masuk kategori syirik-nya kaum Jahiliyah dengan merujuk kepada surah Al-Maidah:103-104 dan Al-A'raf: 32-33. Dengan demikian, menurutnya, kasus penghalalan dan pengharaman ini adalah isu fundamental yang terkait dengan keimanan itu sendiri. Sebagai catatan, Al-Qaradhawi tidak membahas tentang kasus perbudakan dalam bukunya yang fenomenal, Halal dan Haram dalam Islam.

Apabila kita setuju dengan tafsiran Al-Qaradhawi di atas, bagaimana caranya kita bisa menyatakan bahwa perbudakan haram, bahwa tindakan ISIS adalah tindakan yang layak dikutuk dan dinistakan, sementara Qur'an memperbolehkan perbudakan? Bagi sebagian orang ini mungkin menimbulkan apa yang disebut dengan cognitive dissonance, atau bahasa sederhananya, "bingung". Kalau kita sepakat bahwa apa yang sudah jelas dalam Qur'an adalah benar, sempurna dan tidak bisa diperdebatkan lagi, maka aturan perbudakan memang seharusnya tidak diubah, dan mengharamkan perbudakan adalah dosa besar.

Ini mengharuskan kita untuk mengajukan sebuah pertanyaan yang maha penting. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan sempurna dan terbaik? Meminjam definisi dari American Heritage dictionary, kata sempurna (perfect) berarti absolut dan benar dalam segala aspeknya, tanpa cela, tanpa kelemahan, tanpa kesalahan. Kata sempurna juga bisa berarti cocok untuk segala situasi. Yang satu sifatnya absolut dan jumud, yang satunya lagi fleksibel.

Kalau kita ambil definisi yang jumud, kepala kita akan pusing 7 keliling untuk memastikan dan mencari dasar yang menunjukkan bahwa kehalalan perbudakan adalah baik dan benar sepanjang masa dari jaman Nabi sampai kiamat nanti. Kita juga harus memastikan bahwa secara empiris, tidak ada klaim Qur'an yang salah. Sebagai contoh, apabila kita menemukan bahwa ada satu saja orang kafir dari 7 miliar manusia di Bumi yang ternyata tidak menyimpan bara permusuhan dengan kita, maka ayat Qur'an dalam surah Ali-Imran: 118 tentunya akan menjadi salah, karena seharusnya semua orang kafir adalah musuh abadi kita, baik terang-terangan, maupun dalam selimut. Absurd kan kalau kita baca seperti ini?

Contoh lain yang tak kalah menarik adalah hadis terkenal tentang tak akan beruntungnya suatu kaum yang dipimpin wanita. Sebagai bahasa propaganda, hadis ini spektakuler dan sering digunakan kalau bukan selalu digunakan untuk menolak memberikan jabatan pemerintahan dalam bentuk apapun kepada wanita. Namun sebagai prediksi empiris, hadis ini menimbulkan banyak pertanyaan. Lupakan sejenak soal analisis kontekstual hadis tersebut yang katanya terkait dengan kerajaan Persia. Apabila kita berlakukan secara universal, hadis tersebut tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pemimpin dan apa yang dimaksud dengan tidak beruntung. Apakah pemimpin ini harus di level khalifah, menteri, gubernur (atau jangan-jangan termasuk wakil gubernur)? Atau kalau di sistem non-Islam, presiden, perdana menteri, ratu? Lalu tidak beruntung ini maksudnya negaranya hancur lebur, rakyatnya kelaparan dan masuk neraka, pemerintahannya amburadul? Kapan ketidakberuntungan ini muncul? Seketika setelah wanita diangkat menjadi pemimpin, seminggu kemudian, setahun kemudian, atau seratus tahun kemudian? Semuanya tidak jelas.

Kemudian kalau kita cek secara empiris, ada banyak negara dan wilayah yang dipimpin wanita dan katakanlah kita gunakan satu kriteria yang sama, misalnya GDP, atau tingkat literasi, atau tingkat kebahagiaan, dan sebagainya. Apabila ada satu saja negara atau wilayah yang dipimpin wanita yang ternyata baik-baik saja atau lebih baik dibanding ketika dipimpin pria, hadis tersebut akan otomatis salah apabila dimaknai secara literal dan universal. Jujur saja, saya tak berminat buang-buang waktu memastikan hadis tersebut benar secara absolut karena susah sekali mempertahankan keabsolutannya. Lebih mudah menafsirkannya secara kontekstual dan membuatnya jadi aturan yang fleksibel.      

Saya berharap kasus-kasus di atas bisa membuat kita berpikir lebih jauh bahwa ketika kita menelisik pendapat jaman dahulu, kita tidak berhenti sekedar bahwa karena pendapat itu dikemukakan oleh ulama terkenal di jamannya, namun juga kita telaah konsekuensi dari pemikiran yang diusung. Kita benar-benar paham ketika kita mendukung atau menolak argumen tersebut. Berargumen bahwa kita ngikut saja apa yang ada karena kita tidak paham dan kurang belajar sebenarnya menunjukkan bahwa memang kita tidak pernah menganggap penting untuk berinvestasi dalam soal agama. Jangan tutupi kemalasan dengan alasan penghormatan pada ulama. Berkoar-koar penuh semangat memang gampang, ga capek, tinggal teriak-teriak atau tulis pesan via whatsapp, jauh lebih mudah dibandingkan meneliti ratusan buku dan kitab yang kebanyakan sudah berdebu karena jarang disentuh (itu pun juga kalau punya).

Yang saya takutkan, kita sudah terlalu lama menghabiskan waktu dalam ilusi kesempurnaan itu dan menganggap remeh kemajuan di tempat lain. Kita delusional menganggap bahwa teori politik Islam sudah demikian luar biasanya, pendapat ulama jaman dulu tanpa tanding, dan bahwa semua kegagalan politik Islam di masa kini tidak lain dikarenakan konspirasi Yahudi dan Nasrani yang hendak menutup laju pertumbuhan Islam yang akan cemerlang di bawah hukum Islam. Tolong kembali ke realitas. Kita tidak akan maju kalau terus hidup dalam dunia teori konspirasi. Kalau setiap kritik dijawab dengan jawaban macam: perbaiki akhlak dulu, ah saya kurang tahu, kita hati-hati saja, kita ngikut saja sebagi orang beriman, dsb, kemungkinan besar masa depan politik Islam akan suram.

Ilmu politik di Amerika Serikat misalnya sudah makin kuantitatif, penelitiannya berbasis data empiris dan para ahlinya dituntut belajar statistik secara mendalam. Model-model matematika baru telah banyak digunakan untuk menganalisis sistem politik dan demokrasi, mencari kelemahan-kelemahan sistem tersebut serta mekanisme yang bisa digunakan untuk memperbaikinya. Debat filosofis dan hukum tentang bagaimana sistem demokrasi berjalan gegap gempita dilakukan. Ada sistem otokritik yang berjalan dengan kencang. Seni pemerintahan juga semakin canggih, penyusunan kebijakan publik berbasis data, manajemen yang efisien, Cost Benefit Analysis dan Behavioral Economics semakin merajalela. Rakyat juga semakin demanding, mereka lebih ingin didengar, mereka ingin pejabat yang paham kemauan mereka. Orang kan tidak bisa selamanya hidup di jaman batu dan pemimpin juga tidak bisa seenaknya hidup tanpa akuntabilitas. Boleh saja para ahli berdiskusi tentang syarat-syarat menjadi pemimpin yang baik, tetapi ketika puluhan ribu rakyat yang kecewa menggedor pintu istana karena ekonomi berantakan, persyaratan-persyaratan itu hanya akan jadi tong kosong yang nyaring bunyinya.

Pertanyaannya, sejauh mana teori politik Islam sudah berkembang untuk menjawab permasalahan riil? Masa-masa retorika kesempurnaan dan terbaik sudah usai. Masa kini menuntut pembuktian tegas atas hal tersebut. Berapa banyak orang sih yang bisa kita yakinkan tanpa bukti secuil pun bahwa kalau negara ini menggunakan sistem khilafah dan menggunakan hukum Islam maka Indonesia sudah pasti akan menjadi negara super makmur. Berapa banyak orang yang percaya dan masih akan tetap percaya tanpa ada penjelasan yang detail bahwa apabila seluruh pemimpin Indonesia adalah orang muslim, maka masa-masa ketika Indonesia mengalahkan Rusia dan Amerika hanyalah tinggal menunggu waktu? Ada mungkin orang-orang yang percaya, tapi berapa banyak, dan kampanye seperti ini mau bertahan sejauh mana?

Ambil contoh ide bahwa demokrasi dianggap buruk karena memungkinkan hukum Tuhan diganti, sehingga kita seharusnya menggunakan sistem khilafah dan dewan ulama. Hati-hati, pahamkah kita tentang mana hukum Tuhan yang bisa diganti dan tidak bisa diganti? Apakah itu salah demokrasi atau dewan ulama juga bisa melakukan hal yang sama? Selain kasus perbudakan, kita bisa menganalisis kasus hukum perceraian dan poligami di Indonesia. Melalui Kompilasi Hukum Islam yang dibuat melalui musyawarah dengan para ulama Indonesia, suami tak bisa menalak istri tanpa melalui pengadilan agama dan tidak bisa kawin dengan istri kedua dan seterusnya tanpa persetujuan istri pertama. Merujuk pada pandangan ulama klasik serta ayat-ayat Qur'an dan hadis, tidak ada satupun dalil yang menyatakan secara tegas bahwa seorang lelaki perlu pergi ke pengadilan untuk menceraikan istrinya atau pun perlu meminta ijin istri pertama untuk kawin lagi. Tapi aturan itu berubah, bukan saja di Indonesia, tetapi juga di Malaysia, Iran, dan beberapa negara di Afrika. Apakah ulama-ulama di Indonesia jadi tiba-tiba melanggar dan mengganti hukum Tuhan karena berpendapat demikian? Isunya tidak sesederhana itu dan melibatkan banyak teori penafsiran yang rumit.

Sayangnya bahasa politik tidak bisa lepas dari bahasa propaganda, yang diambil yang gampang-gampang saja, yang mudah dicerna. Bagaimana tidak, untuk menjelaskan soal mengapa kita perlu bersikap fleksibel dalam menafsirkan hukum Islam, saya harus menulis satu disertasi. Meringkas sebagian ide dari disertasi tersebut dalam satu artikel blog saja sudah memakan lebih dari 4.000 kata. Jauh lebih gampang memang mengklaim hukum Islam sempurna tanpa cacat dibanding membantu masyarakat memahami kompleksitas yang timbul dari klaim tersebut beserta dengan segala konsekuensinya.

Teori politik Islam tidak bisa menjadi alternatif baru kalau mereka terus berusaha melawan dunia yang semakin empiris dan riil dengan konsep murni iman saja. Bagaimana caranya menjamin bahwa sistem khilafah atau sistem pemerintahan non-sekuler lebih baik dari demokrasi? Yang mengurus pemerintahan kan orang-orang juga. Siapa yang bisa memastikan bahwa di bawah sistem khilafah atau negara non-sekuler, semua pejabat akan taat aturan, baik pada rakyatnya, murni memikirkan kepentingan umum, dan sebagainya? Allah SWT? Serius? Tidak ada penjelasan mengenai check & balance, tidak ada bahasan mendalam mengenai insentif dan rasionalitas manusia? Kita hanya akan berasumsi bahwa semua manusia yang jadi pemimpin itu baik dan sempurna? Kita tidak akan membahas bagaimana caranya menemukan manusia-manusia paripurna yang layak menjadi pemimpin kita? Atau kita mungkin tidak mempertimbangkan kembali apakah persyaratan paripurna itu sebenarnya wajar atau tidak dalam prakteknya? Halo, ada yang pernah baca sejarah tentang mengapa Khilafah Turki Ustmani runtuh? Tolong kesampingkan buku-buku yang menyatakan bahwa itu semua ulah konspirasi Yahudi. Karena kalau kita sepakat bahwa ini semua ulah konspirasi Yahudi dan kita yakin bahwa khilafah adalah sistem terbaik, berarti secara logika, kita harus menyusun sistem baru karena terbukti sistem terbaik kita itu ternyata tak sanggup melawan konspirasi segelintir orang Yahudi.

Lebih jauh lagi, tengoklah apa yang bisa dikontribusikan oleh teori politik Islam ke dalam negara Indonesia? Apa yang bisa ditawarkan untuk memperbaiki sistem politik dan juga sistem hukum di Indonesia? Yang realistis, bukan yang bombastis. Yang rill, bukan yang penuh asumsi saja. Semua orang juga tahu bahwa konsep negara itu seharusnya untuk menjaga kehidupan masyarakatnya, pertanyaannya, bagaimana caranya mencapai hal demikian, apa saja masalah-masalahnya, dan bagaimana menyelesaikannya? Memberikan jawaban dalam bentuk: sistem lain semuanya buruk atau bermasalah dan sistem Islam akan menyelesaikan semuanya tapi tanpa disertai penjelasan memadai sebenarnya justru menghina intelektualitas kita. Bagaimana caranya kita bisa meyakinkan banyak orang bahwa sistem kita adalah yang terbaik? Ini pertanyaan yang saya pikir membutuhkan perenungan jangka panjang dan perubahan paradigma yang signifikan. Dan inilah tantangan yang harus dijawab oleh teori politik Islam kalau memang sungguh-sungguh berniat untuk lepas landas dan memimpin dunia. Singkatnya, jalan masih panjang, bung!

Read more...

My Recommended Blogs

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP