Tuesday, February 16, 2016

LGBT dan Kegagalan Sebuah Bangsa: Tolong Berhenti Mengada-ada

Ketika saya membaca artikel balasan dengan judul "LGBT dan Kegagalan Sebuah Bangsa, Benarkah Klaim Ini?", saya sebenarnya masih meragukan apakah penulisnya benar-benar Fithra Faisal yang asli. Walaupun demikian, saya memiliki firasat kuat bahwa penulis artikel balasan tersebut (siapapun dia) adalah juga penulis artikel sebelumnya "LGBT dan Kegagalan Sebuah Bangsa," mengingat pola penulisannya sama. Artikel pertama berbicara soal usulan kebijakan publik tetapi secara misterius tidak menyebutkan kebijakan apa yang hendak diusulkan, sementara artikel kedua menambahkan suatu pertanyaan di judul namun sampai akhir isi artikelnya, ternyata jawabannya tidak pernah diberikan. Dari sudut pandang cocokologi, ini yang namanya cocok secara alamiah tanpa perlu dicocok-cocokkan lagi karena sama-sama memberikan harapan palsu.

Tapi oke lah, ketika hidangan sudah tersedia dengan manisnya di meja makan, selayaknya segera disantap. Guna menghormati penulisnya yang merespon dengan cukup cepat, berikut saya sampaikan tanggapan saya. Pertama-tama soal referensi makalah yang digunakan. Ketika kita menggunakan kutipan yang disingkat, akan jauh lebih baik kalau nama makalah lengkapnya disebutkan. Saya kebetulan punya akses mudah untuk mencari makalah-makalah tersebut dari database University of Chicago, tetapi tidak semua orang bisa melakukan hal yang sama. Kutipan referensi seharusnya bukan tempat berlindung dari peluru mortar di medan perang akademik, justru itu tempat kita menyampaikan kepada khalayak ramai bahwa jantung kita ada di sana dan siap sedia untuk ditembak (karena setiap referensi harus siap untuk dicek dan ricek sebagaimana sudah dijalankan dalam tradisi dunia akademik selama ratusan atau bahkan ribuan tahun).      

Kedua, saya akan melewatkan pembahasan atas semua makalah yang disebutkan oleh Fithra yang membahas tentang efek positif atas pertumbuhan ekonomi dari dukungan terhadap LGBT maupun makalah yang menyatakan bahwa efek tersebut kemungkinan tidak ada atau relatif lemah. Bagus untuk disebutkan, tetapi kurang relevan karena: (i) saya tidak sedang berusaha meyakinkan publik bahwa dukungan terhadap LGBT memang benar-benar memiliki efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dan (ii) fokus Fithra sendiri sebenarnya hanya pada satu makalah yang kemudian tampaknya dijadikan dasar utama untuk mendukung klaim ia sebelumnya bahwa terdapat hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan dukungan terhadap LGBT, yaitu makalah Niclas Berggren dan Mikail Elinder: "Is tolerance good or bad for growth?" Makalah ini dimuat di Jurnal Public Choice (2012) Vol. 150: 283-308 (versi yang tidak berbayar bisa diakses di sini).

Makalah Berggren dan Elinder ini menurut saya kualitasnya bagus. Ditulis dengan baik, memberikan kesimpulan dengan sangat hati-hati, dan datanya juga kemudian dibuka untuk dapat direplikasi dan diuji oleh peneliti lainnya. Sayang seribu sayang, Fithra telah memotong-motong bagian dari makalah tersebut dengan brutal sedemikian rupa sehingga menurut saya kesimpulannya menyesatkan. Saya kutipkan langsung apa yang ditulis Fithra di artikelnya tersebut:

"Berggren dan Elinder (2012) menggunakan pendekatan Florida (2002) dalam mengelaborasi toleransi terhadap LGBT dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Disini mereka menemukan bahwa toleransi yang berlebihan terhadap LGBT memberikan pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.  Setidaknya ada dua alasan: i) kaum yang konservatif akan merasa terganggu dengan kebijakan pemerintah yang terlalu toleran terhadap LGBT, sehingga mereka melakukan migrasi keluar dari negara tersebut.

Pun demikian dengan penduduk yang beraliran konservatif yang tinggal tingkat produktivitasnya akan berkurang karena merasa tidak terlalu nyaman dalam bekerja. Jika Florida memandang bahwa LGBT memiliki tingkat kreativitas yang tinggi, Berrgren dan Elinder juga menekankan jumlah orang kreatif yang juga cukup besar berada dalam lingkup penduduk yang beraliran konservatif.  ii) Sementara itu, kebijakan toleransi tinggi terhadap LGBT juga akan mengundang kaum LGBT lintas negara untuk masuk, sementara ada sebagian (besar) dari LGBT lintas negara tersebut yang memiliki tingkat kreativitas yang tidak terlalu tinggi. Pada gilirannya, hal ini tidaklah cukup dalam meningkatkan produktivitas kaum konservatif yang turun."     

Apa yang sebenarnya ditulis oleh Berggren dan Elinder? Ini mungkin akan sedikit membosankan untuk pembaca yang tak terbiasa dengan gaya tulisan akademis (percayalah, kalau saya bisa membuat seluruh isi tulisan saya menghibur pembaca, saya akan mengusahakannya, jadi kalau anda merasa kurang terhibur, silakan anda salahkan Fithra karena dia membuat kita terpaksa harus membaca dan membahas makalah akademik di situs non-akademik di hari kerja pula), tetapi demi memastikan bahwa kita bicara dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan, saya perlu mengutip beberapa bagian dari makalah mereka (kutipan diambil langsung dari versi final yang dimuat di Jurnal Public Choice). Tentunya kalau anda ingin langsung menuju bagian yang renyah dibaca kembali, anda bisa melewatkan paragraf dalam bahasa Inggris dan langsung melihat analisis saya di bawah ini (atau setidaknya bacalah tulisan yang saya beri bold). Yang penting paragraf yang saya kutip tersebut bisa jadi referensi kalau suatu hari nanti anda memutuskan hendak alih profesi menjadi peneliti.

Pertama, soal kesimpulan makalah Berggren dan Elinder:

"We investigate, for the time period 1998–2007, whether tolerance toward homosexuals and toward people of another race, as measured by the share of people in different countries that indicate that they do not mind having neighbors that are homosexuals or of a different race, is related to growth in real GDP per capita. We analyze this issue by looking at a sample of maximally 54 countries, following the methodology of the empirical growth literature.

Our main result is that tolerance toward homosexuals is negatively related to growth. Statistical significance is obtained throughout in a cross-sectional regression model which is varied in four different ways. When three identified outliers are removed, the result stands. And we verify the result in a panel-data analysis, which although conducted with a smaller sample indicates that fixed effects do not bias the cross-sectional estimates. As for tolerance toward people of a different race, for which we find a positive sign, the result is less robust. In the initial cross-sectional regressions, it attains statistical significance only in the most extensive model. That significance is retained when outliers are removed, but it does not appear in the panel-data analysis. In all, this makes us less certain about the relationship between tolerance toward people of a different race and economic growth...

Two caveats should be added. It is hard to establish causality, but we offer two preliminary indications of a direction from tolerance to growth and not the other way around. We regress tolerance on earlier growth, and do not find any statistically significant effect; and the panel-data analysis is more easily interpreted as causal (Finkel 1995). We should also stress that the results are applicable to the countries of our samples, and since they encompass at most 54 countries, one should be careful in generalizing the results to other parts of the world. We still think that the results are of value for clarifying the nature of the tolerance–growth relationships for the included countries.

What to make of these results? Our overall interpretation is that just as growth is affected by other social factors, such as trust, it is also affected, in the typical country in our sample, by tolerance toward homosexuals. Hence, quite unlike the results of Richard Florida and his co-authors, the cross-country evidence does not suggest that there is a general positive relationship between tolerance of homosexuals and growth: quite the opposite holds. This result should not be seen as normative: one may very well advocate tolerance toward homosexuals in spite of this finding, as there are other, and to many people more important, goals than growth. In any case, we also find some, although weaker, signs of a positive influence by tolerance toward people of a different race.

We do not consider this study to be definitive in providing an answer to the role of tolerance for economic growth. Rather we view it as a first attempt to look into the economic effects of tolerance across countries. Extending the panel-data analysis as more data become available and trying to test empirically the various mechanisms that can explain the results, separately and jointly, are items on a future research agenda, as is the further analysis of how economic and political institutions affect the prevalence of different kinds of tolerance."

Kedua, soal klaim kaum konservatif yang merasa terganggu dengan kebijakan negara dan memutuskan akan keluar dari negara yang bersangkutan atau kaum konservatif yang jadi malas bekerja karena merasa tidak nyaman, berikut kutipan aslinya:
 
"Suppose that productive people are attracted to tolerant environments. Then tolerance can increase the efficient allocation of labor and talent both between and within countries, as it entails what Florida and Gates (2001: 2) call low barriers to entry for human capital. This, then, is a mechanism through which tolerance affects growth positively. Suppose, in contrast, that the talented, productive and innovate people overall dislike the acceptance of all people and lifestyles. Conservative or intolerant groups may be important even in societies that are overall characterized as tolerant. Then a negative growth effect could ensue, if tolerance scares off or reduces the productivity and innovativeness of these people. If, say, a country or area is very tolerant toward homosexuals, then conservative people may decide to not move there, and to the extent that they would have contributed to higher growth by working hard and applying their skills and talents, their not coming represents foregone growth opportunities. Furthermore, the productivity of the intolerant in a given area or country could be affected by the general tolerance extended to certain minority groups. Racists or those with sexual prejudice can feel uncomfortable in workplaces where minorities they dislike, and their lifestyles, are welcomed. Consequently, they can self-select away from the most productive jobs available to them if those jobs are part of a setting which welcomes such minorities. Whether the growth effect of tolerance is positive or negative therefore at least partly depends on whether the productive and innovative welcome or dislike the acceptance of all people and lifestyles"

Kemudian soal ada sebagian (besar) kaum LGBT yang sebenarnya tidak memiliki kreativitas yang cukup tinggi sehingga tidak bisa mengkompensasikan penurunan produktivitas dari kaum konservatif:

"Consider first two mechanisms through which tolerance can increase growth: by attracting innovative and productive minority-group members from other countries and by affecting the allocation of labor and talent within a country. As for the latter mechanism, if employers solely care about the productivity of potential employees and do not much care about characteristics unrelated to productivity, then it is more probable that people are allocated to positions to which their talent is put to best use. This implies a link between tolerance and discrimination (in the sense of Becker 1971), such that where the former is in place, the latter is less prevalent. But consider also that there are two mechanisms through which tolerance can decrease growth: it can attract low-productive minority-group members from other countries and areas, and it can make a group toward which tolerance is extended less productive to the extent that non-innovative or unproductive choices are encouraged (or at least not discouraged) through tolerant attitudes. Whether the growth effect of tolerance is positive or negative therefore at least partly depends on how productive those toward whom tolerance is extended are and how their productivity changes with tolerance"

Fithra dengan sangat apik menyusun tulisannya sehingga seakan-akan makalah Berggren dan Elinder menyimpulkan dengan tegas bahwa toleransi yang berlebihan terhadap LGBT memberikan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan ada 2 alasan yang menyebabkan hal tersebut terjadi, yaitu soal kaum konservatif yang lari dari negaranya dan jadi ogah-ogahan bekerja serta munculnya banyak kaum LGBT yang kurang kreatif dan produktif. Kalau saya sempat dituduh memperkosa tulisan Fithra (dengan mengkritik isi artikelnya yang menurut saya memang sangat bermasalah secara teknis), saya tidak tahu istilah apa yang tepat untuk digunakan atas upaya Fithra merekonstruksi isi makalah Berggren dan Elinder. Perkosaan mungkin masih terlalu manis sebagai pilihan kata. Saya serahkan istilahnya kepada ahli sejarah dan sastra di luar sana.

Kenyataannya, Berggren dan Elinder dengan tegas menyatakan bahwa mereka hanya menemukan adanya korelasi, bahwa sulit untuk menunjukkan adanya kausalitas, bahwa hasil mereka hanya mencakup 54 negara (54 negara!) dan itu masih belum cukup untuk menggeneralisasikannya ke seluruh dunia, dan bahwa hasil penelitian mereka belum bersifat definitif dan seharusnya digunakan sekedar untuk membuka penelitian lebih lanjut yang lebih mendalam terkait efek toleransi atas pertumbuhan ekonomi. Dengan data segudang, serta beragam teori dan analisis yang ciamik, mereka hanya cukup berani untuk menyatakan bahwa ada korelasi antara pertumbuhan ekonomi yang negatif dan toleransi atas LGBT. Itu pun mereka masih menekankan bahwa temuan mereka tidak perlu dilihat berkekuatan normatif (alias hendak dipakai untuk kebijakan publik), karena ada banyak tujuan lain dalam hidup bermasyarakat selain pertumbuhan ekonomi (yang mana saya asumsikan sebagai pengetahuan dasar bagi para ekonom, bahkan sekalipun mereka adalah komplotan ekonom konservatif yang bercokol di University of Chicago).

Tapi Fithra nampaknya jauh lebih perkasa dibandingkan dua peneliti ini yang hanya berasal dari negara Swedia. Apalah mereka itu, hanya orang-orang yang kebanyakan makan Salmon dan tinggal di sebuah negara beku di ujung dunia nun jauh disana. Mereka terlalu pengecut. Bermodalkan penelitian yang menurut Fithra sendiri variabelnya masih dalam proses, modelnya masih memiliki sample selection bias, dan masih ada faktor yang belum dikontrol, Fithra dengan gagah berani memberikan angka yang pasti soal kausalitas negatif antara kebijakan pemerintah pro LGBT (yang tidak jelas kebijakannya apa) dan dukungan pemuka agama atas LGBT terhadap pertumbuhan ekonomi. Berhubung seorang jagoan tidak pernah tanggung-tanggung, Fithra sekaligus membubuhi efek normatif dalam kesimpulannya bahwa hal ini layak diusung untuk menjadi kebijakan publik oleh pemerintah. Mengapa tidak, usulan kebijakannya (apapun itu karena tak pernah dirinci) sudah dipertimbangkan dengan jernih dan rasional. Menurut siapa? Menurut ngana?

Kalau meneliti dan menciptakan kesimpulan sungguh memang semudah ini, saya sempat terpikir untuk menghentikan studi di UChicago Law School dan pindah ke FEUI untuk menjadi mahasiswa bimbingan Fithra supaya saya bisa cepat merampungkan disertasi saya. Sejujurnya saya lelah menghadapi pembimbing saya yang entah manusia atau siluman karena rasanya saya tak pernah bisa mengejar pandainya dia (maaf jadi curhat colongan).  

Saya belum selesai, kita kembali sesaat ke 2 alasan yang sempat dikemukakan Fithra seakan-akan sebagai penyebab kausalitas negatif toleransi LGBT dan pertumbuhan ekonomi. Berggren dan Elinder menempatkan dua alasan itu di sub-bab Theoretical Preliminaries. Maksudnya apa? Maksudnya ini barulah diskusi teori-teori soal kira-kira apa hubungan antara toleransi dengan pertumbuhan ekonomi. Di paragraf yang saya kutip, mereka sebenarnya menuliskan dengan rinci kemungkinan-kemungkinan hipotetis yang bisa terjadi. Ketika mereka menyampaikan soal kemungkinan kaum konservatif produktif yang terganggu dengan keberadaan kaum LGBT, mereka menyampaikan sebelumnya bahwa ada kemungkinan kaum produktif justru lebih terpikat dengan masyarakat yang toleran. Begitu pula dengan kasus kaum LGBT yang kurang kreatif, ini hanyalah salah satu kemungkinan dimana kemungkinan lainnya adalah bahwa kaum minoritas yang terpikat untuk datang ke negara-negara toleran adalah kaum kreatif dan produktif.

Ini mengapa sub-bab tersebut ditempatkan oleh Berggren dan Elinder sebelum analisis empiris dan bukan sebaliknya. Mereka sedang membicarakan kemungkinan-kemungkinan bukan menyimpulkan bahwa dua hal itu adalah alasan yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi negatif seandainya ternyata datanya menunjukkan bahwa toleransi menurunkan pertumbuhan ekonomi. Masalahnya, mereka sendiri sedari awal tidak pernah berani mengklaim bahwa ada hubungan kausalitas. Jadi? Silahkan anda simpulkan sendiri.

Saya juga hendak memastikan apakah Fithra sudah melakukan pengecekan lebih lanjut mengenai apakah makalah Berggren dan Elinder telah ditanggapi oleh akademisi lainnya? Mengingat Fithra seorang jagoan, saya asumsikan dia sudah memeriksanya namun mungkin terlupa tidak dimuat di artikelnya itu. Mungkin dia sangat sibuk sebagai akademisi sementara saya ini hanya seorang lawyer yang cukup bekerja minimum 8 jam sehari mengejar billable hours dan bisa dengan mudah menulis artikel ini malam-malam sebelum pulang ke rumah terlepas sebenarnya besok pagi-pagi ada meeting. Cuma begitu saja kok ngaku-ngaku sibuk. Pembimbing saya saja cuma bisa saya temui fisiknya 3 bulan sekali (kembali curhat colongan).

Rupa-rupanya makalah Berggren dan Elinder sudah dikomentari dan dibantah isinya oleh Eduard. J Bomhoff dan Grace Hooi Yean Lee, "Tolerance and economic growth revisited: a note" yang dimuat di jurnal yang sama, Jurnal Public Choice Vol. 153:487-494 (versi non berbayar bisa diakses di sini). Berikut saya kembali sedikit ke bagian yang membosankan dengan mengutip beberapa bagian dari makalah itu (diambil dari versi final di Jurnal Public Choice).

"BE are correct in pointing out that very tolerant countries grow more slowly on average than less tolerant countries. The first column of Table 1 shows the simplest possible regression using their dataset and their measure of tolerance. Results for the full WVS wave 5 dataset and with the alternative variable for tolerance (not shown here) are broadly similar. There is a simple explanation: tolerance for homosexuals increases as people urbanize and work in service industries (Štulhofer and Rimac 2009). Thus, the rich countries tend to be more tolerant. But because Switzerland is already so rich, it can no longer get the boost to economic growth from “catching up” that is available to poorer countries."

"One could, for example, also correlate growth with the well-known indicator developed by Barro and Lee (2010) for the average number of years of schooling of females. Perhaps no other single variable is so strongly predictive of economic development than is female education. The same type of regression as before—not shown here—just correlating growth with the number of years of schooling for all females, does deliver an even stronger negative coefficient. There is no need, however, to rush to a wrong deduction and claim—copying the language in BE when they comment on the correlation between tolerance for homosexuals and growth—that education of girls is desirable “in spite of this finding”. The correlation simply summarizes in one number the fact that poor countries have fewer girls with a full education and that these countries also have the potential for catching up and thus grow faster on average. It is therefore important to account better for conditional convergence, since otherwise the researcher will conclude wrongly from the negative association between growth (higher on average in poor countries) and the indicator variable—tolerance (lower on average in these poor countries)."

"In this comment, we revisit BE’s study, which finds a negative relationship between the degree of tolerance of alternative sexual lifestyles and economic growth over the 1998–2007 period. Our results, however, explain growth better with more attention to initial conditions. We conclude that the concern in BE is unwarranted. Tolerance on average increases as countries get richer. Overall, our results do not provide any evidence that tolerance towards homosexuals would have any effect on economic growth. This implies that the role of tolerance is so minor that we cannot find an effect. Our findings clearly cast some doubt on the results of BE. City leaders and economic developers who implement policies aiming at improving tolerance of homosexuals, for reasons other than growth, should have little to worry about its growth-retarding effects."

Paragraf pertama membahas soal penjelasan lain terkait temuan Berggren dan Elinder. Negara maju umumnya memang lebih toleran, sementara sebagai negara maju potensi penurunan pertumbuhan ekonominya juga lebih tinggi (ini terkait diskusi di artikel saya sebelumnya soal diminishing marginal rate of return). Paragraf kedua mengingatkan kita untuk lebih berhati-hati dalam mengambil kesimpulan terkait data hasil temuan kita. Ketika mereka melihat ada korelasi antara data tingkat pendidikan anak wanita dengan penurunan pertumbuhan ekonomi, tidak serta merta berarti bahwa kemudian bertambahnya jumlah pendidikan anak wanita menyebabkan pertumbuhan ekonomi menurun, ini dikarenakan kebanyakan negara dengan jumlah tingkat pendidikan wanita yang rendah adalah negara miskin dengan potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi (kembali lagi merujuk ke konsep diminishing marginal rate of return). Adapun paragraf terakhir yang saya kutip memuat kesimpulan makalah tersebut bahwa temuan Berggren dan Elinder sebenarnya tidak signifikan dan efek dukungan pro-LGBT terhadap pertumbuhan ekonomi sangat kecil atau bahkan tidak ada.

Saudara-saudara, kenyataannya memang bahasa penelitian itu kering, membosankan, terlalu berhati-hati, penuh kualifikasi, dan tidak bombastis. Saya jamin kalau disertasi saya juga membosankan, saya sendiri saja sudah bosan membacanya (curhat untuk ketiga kalinya, sebentar lagi saya akan dapat piring cantik). Tidak bisa tidak, karya akademik bermutu menuntut pertanggungjawaban ilmiah yang tinggi, dan pertanggungjawaban ilmiah terkait sekali dengan reputasi. Fakta adanya makalah yang menyatakan bahwa temuan Berggren dan Elinder ternyata tidak relevan dan kemungkinan besar salah tidak serta merta menyebabkan Berggren dan Elinder menjadi pecundang. Mereka sudah menyiapkan data dengan hati-hati dan memberikan kualifikasi yang diperlukan. Tidak mungkin orang selalu benar. Saya juga perlu menambahkan kualifikasi, paper yang menyatakan Berggren dan Elinder bermasalah juga bisa jadi bermasalah! Intinya, cek dan ricek.

Dan ini semua membuat saya kembali bertanya-tanya kepada Fithra. Apa yang hendak diraihnya dengan mempublikasikan klaim dahsyatnya itu sementara penelitiannya saja bahkan belum selesai? Saya tidak butuh pendekatan semiotika atau apapun lah itu untuk menganalisis kalimat seperti ini dari Fithra: "Variabel saya apa saja? Masih dalam proses tapi sedikit banyak bisa dilihat dalam Berggren dan Elinder (2012). Ke depan, jika versi artikel ilmiahnya sudah terbit saya akan berikan ke anda." Kesimpulannya gampang: penelitian belum usai, makalah yang dijadikan rujukan awal sudah dibantah 4 tahun yang lalu, penelitian jelas masih belum dalam bentuk karya ilmiah, tetapi klaimnya sudah diumumkan duluan dan langsung disebar ke publik sebagai kebenaran. Top markotop. Kalau analisis semiotikanya bisa menghasilkan bentuk kesimpulan yang lain, tolong, tolong saya diajari bagaimana caranya, mungkin nantinya saya punya masa depan yang lebih baik sebagai sastrawan dibanding menjadi pengacara. 

Baiknya kita sudahi pembahasan ilmiah kita yang dimulai oleh Fithra di artikelnya, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih empuk, tanggapan Fithra kepada saya. Kita kutip satu-satu lagi supaya saya tak dituduh mengada-ada dengan analisis saya.

"Adopsi dan pengurusan anak dalam jangka pendek mungkin saja bisa mengkompensasi faktor keturunan, tetapi tidak ada konsep pertambahan populasi disana. Bagaimana dengan donor sperma dan donor telur? Saya belum meneliti lebih lanjut, terimakasih atas masukannya. Kloning? Sampai sekarang saya hanya bisa membayangkan, sama seperti Pram."

Pernyataan ini 100% benar. Adopsi dan pengurusan anak memang tidak menyebabkan konsep pertumbuhan populasi. Fithra juga mengakui belum melihat isu soal donor sperma dan donor telur, yang sebenarnya bisa jadi cukup signifikan untuk mempengaruhi penelitiannya yang belum selesai itu. Dan soal kloning, oke lah, itu kita kesampingkan dahulu.  

Selanjutnya soal Biaya Kesempatan:

"Dengan pernyataan ini, anda terbukti banyak membaca Pram. Konsep ini juga yang saya kenal dari semenjak kuliah di Universitas Indonesia berbekal karya fenomenal Gary Becker. Terus terang faktor itu belum saya control. Terimakasih untuk sarannya."

Saya berterima kasih sekali atas pujiannya. Memang benar bahwa saya banyak membaca, baik hati, pintar, ramah, dan tidak sombong (4 sifat terakhir itu klaim pribadi saya saja sebenarnya, klaim itu bebas, cause I'm Batman). Tetapi pernyataan itu juga membuat saya akhirnya bisa memahami mengapa Fithra bisa membuat kesimpulannya yang luar biasa soal hubungan kebijakan pro LGBT dan pertumbuhan ekonomi negatif secara fakta saya menyebutkan soal Opportunity Costs dijadikan bukti bahwa saya banyak membaca. Tentu saya tersanjung, tetapi secara statistik, fakta tersebut tidak serta merta berarti bahwa saya banyak membaca, bisa jadi itu satu-satunya bahan yang pernah saya baca. Lain halnya kalau Fithra menyatakan: "membaca artikel Pram, terbukti Pram banyak membaca". Yang ini klaim yang bisa lebih mudah untuk dibuktikan. Lebih penting lagi, kembali Fithra mengakui bahwa dia belum mengontrol variabel biaya kesempatan dari pasangan heteroseksual yang tidak ingin memiliki anak. Masih perlu analisis semiotika soal kelengkapan data dan variabel Fithra?

Selanjutnya setelah saya panjang lebar menanyakan mengapa Fithra menjadikan variabel dukungan figur publik sebagai variabel yang relevan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi, Fithra hanya memberikan jawaban singkat sebagai berikut: "Jawaban saya singkat, coba lihat EU LGBT survey." Yah, benar-benar singkat. Sebenarnya saya hendak mempermasalahkan jawaban ini karena dia tidak memberitahukan apa yang mesti saya lihat di dalamnya, tapi baiklah, mungkin Fithra sangat sibuk. Setelah saya membaca laporan itu, saya bisa memahami mengapa laporan tersebut memuat variabel dukungan figur publik. Berikut kutipannya:

"The results show a relationship between respondents’ perceptions about the level of offensive language about LGBT people by politicians and whether or not respondents had felt personally discriminated against or harassed on grounds of sexual orientation: in 14 out of the 17 countries in which fewer than half of the respondents said that they had been discriminated against or harassed on the grounds of sexual orientation in the year before the survey, the majority of respondents said that offensive language about LGBT people by politicians was rare."

Variabel itu diperlukan untuk melihat apakah ada hubungan antara pernyataan ofensif dari politisi terhadap kemungkinan diskriminasi terhadap kaum LGBT. Kalau demikian adanya, tentu saja variabel ini menjadi penting dan cukup masuk akal untuk diperhitungkan dengan asumsi pernyataan politisi di publik dapat mempengaruhi persepsi publik dalam memperlakukan kaum LGBT. Masalahnya, saya tidak menemukan jawaban tentang mengapa dukungan figur publik perlu dicek oleh Fithra untuk dihubungkan dengan pertumbuhan ekonomi? Hubungannya apa? Dan pertanyaan awal saya juga tak terjawab, sejak kapan ada hubungan kausalitas yang mendalam antara gerakan publik di media dan pertumbuhan ekonomi? Saya tidak bisa membayangkan berapa banyak variabel yang harus dipakai dan dites ulang untuk menghilangkan kemungkinan biasnya.

Saya juga masih bertanya-tanya ide normatif apa yang hendak diusung oleh Fithra ketika dia menyatakan bahwa dukungan figur publik kepada LGBT tidak memberikan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Sebetulnya saya tak heran dengan temuan itu. Fungsi dukungan publik untuk LGBT memang bukan untuk mencari pertumbuhan ekonomi, fungsinya untuk mengurangi diskriminasi terhadap sesama manusia. Kalau ternyata bahkan masih ada manfaatnya untuk pertumbuhan ekonomi, itu namanya bonus. Alih-alih suatu hal yang buruk, Fithra justru mengkonfirmasikan sendiri mengapa dukungan publik terhadap LGBT perlu, karena ada efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi, walaupun mungkin jumlahnya kecil.

Klaim Fithra bahwa hal ini merupakan sesuatu yang buruk baru masuk akal kalau Fithra bisa menunjukkan bahwa ada aktivitas lainnya dari figur publik yang bisa memberikan dukungan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi. Pertanyaannya, apa aktivitas publik yang diusulkan oleh Fithra? Tidak jelas. Atau mungkin sebenarnya sudah ditulis di makalah ilmiahnya yang sedang dibuat dalam pikirannya, tetapi kebetulan lupa dimuat. Bisa jadi, bisa jadi. 

Komentar terakhir yang spesifik dari Fithra adalah sebagai berikut:

"Beda antara korelasi dan regresi Pram. Korelasi menunjukkan arah, sementara regresi menunjukkan hubungan fungsional antar variabel. Tapi berikutnya saya akan memperhatikan wording sebagaimana saran anda. Variabel saya apa saja? Masih dalam proses tapi sedikit banyak bisa dilihat dalam Berggren dan Elinder (2012). Kedepan, jika versi artikel ilmiahnya sudah terbit saya akan berikan ke anda."

Alhamdulillah, saya masih tahu bedanya korelasi dan analisis regresi. Yang saya tanyakan dari awal bukan bedanya mereka itu apa, yang saya tanyakan itu adalah mengapa Fithra menggunakan kata penghubung "maka" dalam kalimat ini: "Namun jika melihat faktor pemerintah, setiap 1 persen kenaikan kecenderungan pro LGBT, maka terjadi pelambatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.1 persen"? Kita tidak perlu bersembunyi dalam bahasa logika yang membedakan antara penggunaan kata if dengan iff (alias if and only if). Kita gunakan analisis bahasa Indonesia sederhana saja: jika X, maka Y. Tanpa kualifikasi dan penjelasan tambahan apapun, mudah bagi setiap orang yang pernah lulus SD untuk menyimpulkan bahwa hubungan kata jika dan maka adalah hubungan sebab akibat. Ditambah lagi kalimat ini diperkuat dengan pernyataan lanjutan: "Di sini, dapat dilihat bahwa peran pemerintah selaku pembuat kebijakan adalah cukup krusial, baik itu bersifat pro maupun kontra terhadap LGBT. Dari sini pula, kita dapat melihat bahwa kebijakan pemerintah yang memiliki kecenderungan pro terhadap LGBT dapat meng-constraint pertumbuhan ekonomi." Kalau asumsinya benar bahwa tak ada hubungan kausal, untuk apa melanjutkan dengan kalimat peranan krusial pemerintah? Tanpa ada kausalitas, sulit berargumen bahwa pemerintah punya peranan krusial, secara sebenarnya kebijakan pemerintah tidak relevan. Jadi?

Ini bukan jenis kesalahan menulis yang bisa mudah dikoreksi dengan pernyataan bahwa Fithra akan memperbaiki kalimatnya di masa depan. Anda telah menyampaikan usulan kebijakan publik yang berpotensi mendiskriminasi sebagian orang dengan kalimat yang lugas dan mudah dimengerti sementara anda sendiri mengakui variabelnya belum selesai diproses. Saya kagum bagaimana caranya orang bisa selugas itu mengakui di muka umum bahwa pekerjaannya belum selesai tetapi sebelumnya tak kalah lugas juga untuk mengklaim di muka umum yang sama bahwa temuannya benar dan bisa dijadikan pijakan kebijakan publik yang rasional dan jernih.  

Terakhir, Fithra mengklaim sebagai berikut: "Ada beberapa bagian lain dari artikel Pram yang mungkin tidak perlu saya tanggapi disini karena sifatnya sangat minor, mudah-mudahan balasan artikel ini dapat menjawab pertanyaan dari anda sebelumnya." Sangat minor? I find this response to be highly invigorating, intellectually stimulating, and exceedingly rigorous, just by virtue of reading it, I think I am now entitled to receive my PhD degree, a.k.a, Permanent Head Damage! SERIOUSLY, this is your best response?  How about if you just shoot me in the head twice, burn my body and throw it to the sea? Because my dear friend, that's how you torture other people. God, and they call me brutal, this response is beyond brutal, it should earn a place among the list of UN's major human rights violations. Please pardon the use of English, my dear readers, it brings a lot of memories when I still write all of my articles in English.

Dengan sedemikian banyaknya pertanyaan atas klaim-klaim yang telah dibuat oleh Fithra dalam tulisan sebelumnya: (i) soal kausalitas antara posisi pemuka agama dengan pertumbuhan ekonomi, (ii) kausalitas pemuka agama dengan ketaatan masyarakat, (iii) kausalitas ketaatan masyarakat dengan pertumbuhan penduduk, (iv) kausalitas pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi di Eropa, Cina, dan Indonesia, dan (v) bentuk kebijakan kontra LGBT yang hendak diusulkan, jawaban terbaik dari Fithra Faisal PhD adalah bahwa isu ini isu yang sangat minor? Dan saya diminta untuk percaya bahwa yang menyusun respon ini adalah Fithra Faisal yang asli? Saya bahkan saat ini bisa menyusun teori konspirasi bahwa satu-satunya alasan yang layak bagi Fithra Faisal untuk menyusun 2 artikel yang sangat mengguncang iman ini adalah karena dia kangen saya menulis lagi.

Atau katakanlah bahwa semua unsur kausalitas itu tak penting menurut Fithra, paling tidak tolonglah jelaskan kebijakan kontra LGBT yang hendak anda usung itu apa? Masa 2 artikel sudah lewat dan itu tak dijawab juga? Para dukun dan peramal saja paling tidak masih berminat memberikan kisi-kisi dari prediksi mereka soal masa depan dan tindakan apa yang harus dilakukan pelanggannya. Bayangkan kalau saya bertanya kepada mereka seperti ini: "apa yang anda lihat dari masa depan saya?" dan kemudian dijawab oleh mereka: "saya melihattttt: MASA DEPAN!!!!" Ya, saya cukup yakin anda bisa menebak perasaan saya.

Sebagai penutup, saya ingin menanggapi 1 komentar yang sempat saya baca terkait artikel pertama saya dan menurut saya cukup penting untuk dibahas secara khusus (sisanya sudah saya masukkan sekalian di tulisan saya di atas), yaitu mengapa saya harus sebegitunya menanggapi artikel Fithra, apalagi Selasar bukan media ilmiah dan tidak menuntut persyaratan akademik yang luar biasa. Sebenarnya jawaban atas pertanyaan tersebut sekilas sudah dibahas di pembukaan artikel saya yang terdahulu, karena yang menulisnya mengaku sebagai Fithra Faisal dan ia membubuhi tulisan itu dengan gelar dan posisi akademiknya. PhD, Manajer Riset dan Pengabdian Masyarakat FEUI.

Saya sudah katakan dari awal, kalau yang menulis artikel kemarin saya kategorikan dalam daftar tukang obat atau analis abal-abal, artikel itu pasti sudah saya hiraukan dan saya akan terus menikmati makan siang saya yang nikmat. Masalahnya yang menulis bukan orang sembarangan. Some people actually take his opinion seriously. Saya tidak heran, posisi dan gelar akademiknya cukup mentereng. Tetapi posisi dan gelar akademik yang mentereng bukan berarti anda kemudian bebas berbicara tanpa pertanggungjawaban. Ini dunia akademik, hanya karena anda punya gelar, lantas ketika anda menulis ABC, saya bisa tiba-tiba diminta otomatis percaya bahwa ABC dari anda sudah dibuat dengan benar, hati-hati, dan rasional? Kalau begitu caranya, dunia akademik sudah runtuh dari jaman baheula.

Apalagi ketika pernyataan itu dibalut dalam bentuk yang seakan-akan "ilmiah" dan ditawarkan sebagai usulan kebijakan publik yang patut diambil oleh Pemerintah. Tunggu dulu, pernahkah terpikir bahwa usulan anda dapat mempengaruhi atau bahkan mengacaukan hidup orang lain? Pernahkah terpikir bahwa ketika anda akan mengacaukan hidup orang lain, anda sudah memikirkan apakah anda memiliki justifikasi yang cukup untuk itu? Saya penganut garis keras teori welfare maximization, for the benefit of the many, sometimes some people must be sacrificed. Itulah dunia nyata, tetapi saya juga tahu bahwa konsekuensinya aturan itu suatu hari juga bisa merugikan saya. Makanya dibutuhkan sistem check and balance, dan harus ada justifikasi, harus ada pemikiran mengenai kompensasi, bahwa ketika orang lain dirugikan, sekurang-kurangnya kerugiannya bisa diminimalisasi, lebih bagus lagi kalau bisa mencapai Pareto Optimum.

Ini kan konsep sederhana yang seharusnya diketahui oleh semua orang yang pernah kuliah mikroekonomi. Saya kecewa dengan artikel pertama Fithra yang menurut saya tidak dibuat dengan bertanggung jawab, tetapi saya lebih kecewa lagi ketika saya melihat tanggapannya yang kini jelas mengkonfirmasikan dengan tegas tanpa perlu analisis semiotika ala ala bahwa dia memang belum melakukan pekerjaan rumahnya dengan benar. Saya tidak perlu jauh-jauh mengutip tradisi akademik di University of Chicago, saya akan mengingat kembali momen-momen 12 tahun yang lalu ketika saya sedang mengerjakan makalah saya untuk kompetisi Mahasiswa Berprestasi Utama FHUI dan menyampaikan hasil riset saya ke profesor pembimbing saya.

Waktu itu saya merasa sudah bekerja keras, riset berhari-hari di perpustakaan, dan waktunya tinggal seminggu lagi sementara makalah belum bisa dibuat karena pembimbing saya masih tak setuju dengan ide dasarnya. Saya kemudian berdebat dengan dia, disaksikan pula oleh murid dan profesor lain. Setelah sekian lama saya berhasil menjawab, ada satu pertanyaan yang saya tak mampu menjawab dengan lugas, pembimbing saya itu kemudian menyatakan makalah saya belum siap dan saya harus riset ulang.

Bayangkan rasa frustrasi saya, saya sudah capek menulis dan riset dan orang ini cuma nanya-nanya saja. Saya bilang, "prof, ini waktunya tinggal seminggu lagi, kapan saya akan bikin paper-nya?" Tanggapan dia dengan suara menggelegar, "Saya ini Guru Besar, tanda tangan saya tidak bisa sembarangan, kalau kamu tidak bisa menyelesaikan makalah kamu, itu masalah kamu atau masalah saya?!!!" Saya kesal dan malu, tapi pernyataan pembimbing saya 100% benar, itu masalah saya bukan masalah dia. Untungnya saya tak menyerah hari itu (dan kemudian hampir tak tidur selama beberapa hari kemudian) dan akhirnya menang di FHUI. Tapi pengalaman saya itu tak akan pernah saya lupakan, your words, unfortunately, are your liability.

Sarkasme saya khusus dibuat untuk hiburan saya dan pembaca, tetapi saya serius mempertanyakan kualitas artikel yang telah dibuat oleh Fithra. Kalau anda tak mau menyampaikan motif di belakangnya, itu terserah anda, tapi kalau saya jadi anda, saya lebih baik akan membuang jauh-jauh ide meneruskan makalah LGBT itu. Tak penting. Anda bisa jadi suatu hari nanti menang Nobel Ekonomi dan masih ada banyak hal yang bisa diteliti untuk kemajuan ekonomi Indonesia, untuk apa membuang-buang waktu meneliti hal yang efeknya tak jelas dan kemungkinan besar tak seberapa? Kecuali CBA dan prioritas anda memang bukan untuk menjadi ekonom kelas dunia. If that's the case, I rest my case. Good luck.       

PS: Let me put my professional consultant hat and give you a free advice. Just stay low for a couple of weeks, or even days. Indonesian people often forget easily (no statistical data to support though, it's just a hunch). Feel free to ignore, after all, this is just a free advice. Caveat: this advice is not a legal advice and does not create any attorney-client relationship in whatsoever way, and by reading this caveat, you acknowledge that you fully understand it and agree with its provisions.

Read more...

Sunday, February 14, 2016

LGBT dan Kegagalan Sebuah Bangsa? Suatu Ide yang Diada-adakan

Ketika saya membaca artikel dari Fithra Faisal berikut ini: LGBT dan Kegagalan Sebuah Bangsa (yang dikirimkan melalui Grup WA Selasar), saya sedang duduk menikmati Chutoro Sushi di restoran Sushi favorit saya, Sushi Masa. Beberapa hari sebelumnya, saya baru saja menolak tawaran untuk menjadi pengisi blog reguler di sebuah surat kabar berbahasa Inggris. Saya katakan bahwa saya sudah berbulan-bulan tidak menulis dan pada dasarnya ingin pensiun dari dunia tulis menulis sampai suatu hari nanti minat saya muncul kembali (yang sempat saya prediksikan tidak akan muncul dalam waktu dekat).

Rupa-rupanya petunjuk dari langit tiba dengan sekejab setelah penolakan itu. Saya yang sudah lama bahkan tidak berminat untuk debat melalui artikel pun tak kuasa menolak gejolak di hati untuk memberikan tanggapan atas artikel tersebut. Sempat terpikir apakah saya akan kembali menikmati sushi yang sangat lezat itu dengan tenang sambil menutup mata dan menikmati hidup seperti biasanya atau haruskah saya menyampaikan ke grup Selasar bahwa saya akan menanggapi artikel itu (yang berarti memberikan komitmen untuk menulis)? Sesaat menimbang melalui Cost Benefit Analysis sebagaimana biasanya saya praktekkan dalam hidup sehari-hari, akhirnya saya putuskan untuk menanggapi artikel tersebut. Bukan apa-apa, kalau yang menulis artikel barusan adalah tipikal tukang obat atau analis abal-abal yang mudah ditemukan di pinggir jalan sedang menawarkan dagangannya, saya akan hiraukan dengan seketika, tapi kali ini penulisnya adalah ekonom muda yang saya anggap punya kualitas mumpuni, dan seharusnya tulisannya berbobot tinggi, apalagi mengusung usulan kebijakan publik.

Sayangnya sebagaimana akan saya uraikan dengan lebih rinci di bawah ini, artikel di atas seharusnya tidak layak tayang dan tidak pantas dijadikan usulan kebijakan. Saya juga sangat mempertanyakan apakah artikel itu sedang ditulis oleh Fithra sebagai seorang ekonom serius atau jangan-jangan ditulis oleh orang lain yang menyaru menjadi Fithra, seorang moralis yang berpikir bahwa dia bisa menyembunyikan identitasnya (yang sebenarnya bukan Fithra) dengan memberikan sedikit bubuhan ilmu ekonomi dalam analisisnya (itu pun kalau bisa disimpulkan bahwa analisisnya memenuhi kaidah ilmu ekonomi yang ajeg). Supaya saya tak dituduh bertele-tele dengan pendahuluan saya di atas, marilah kita masuk ke pokok perkara tentang artikel Fithra, paragraf per paragraf yang relevan.

Mulai dari bagian awal artikelnya terlebih dahulu:

"Yang ingin saya lihat adalah bagaimana pengaruh dari sikap pro LGBT sebuah negara terhadap pertumbuhan ekonominya. Dari beragam variabel dalam survey tersebut, saya mengkonstruksi tiga hal yang paling relevan, diantaranya adalah: i) dukungan figur publik (baik politikus maupun artis); ii) dukungan pemerintah dan; iii) dukungan pemuka agama. Model yang dibangun didasarkan pada teori pertumbuhan ekonomi klasik, di mana ekonomi dapat tumbuh dengan dengan bantuan modal dan tenaga kerja, di mana kecenderungan LGBT yang semakin besar di sebuah negara akan berdampak kepada kondisi kependudukan yang memburuk. Hal ini dapat dijelaskan dari fakta terang benderang bahwa pasangan LGBT tidak dapat menghasilkan keturunan (Bukankah gembok harus bertemu kunci dan sendok bertemu garpu? Coba bayangkan kalau anda membuka gembok dengan gembok, mana bisa terbuka?). Kondisi kependudukan yang memburuk tersebut pada gilirannya akan menghambat ekonomi untuk terus tumbuh."

Ada banyak isu dari paragraf di atas, tetapi mungkin yang pertama kali harus dipertanyakan adalah klaim bahwa kecenderungan LGBT yang semakin besar akan berdampak pada kondisi kependudukan yang memburuk dimana hal ini disebabkan oleh fakta yang terang benderang bahwa kaum LGBT tidak dapat memiliki anak. Darimana asalnya klaim dan fakta yang katanya terang benderang ini? Faktanya kaum LGBT dapat memiliki keturunan. Di negara-negara maju, konsep surrogate parent adalah suatu hal yang mungkin terjadi untuk kemudian dipadukan dengan aturan hukum terkait adopsi atau pengurusan anak. Pasangan LGBT dapat meminta pihak lain untuk menjadi donor sperma atau donor telur atau meminjamkan rahimnya guna mendapatkan keturunan. Memangnya setiap pasangan LGBT pasti tak menginginkan keturunan? Bayangkan juga kalau teknologi kloning sudah berjalan.  

Yang lebih penting lagi, ada semacam lompatan ide yang terlampau jauh, yaitu ide bahwa seakan-akan bertambahnya LGBT akan menimbulkan krisis kependudukan. Apakah memang benar demikian adanya? Bagaimana dengan pasangan heteroseksual yang memilih untuk tidak memiliki keturunan? Salah satu konsep mendasar dalam ilmu ekonomi adalah Biaya Kesempatan (Opportunity Costs). Memiliki keturunan bukannya tanpa biaya. Ini bukan dunia fantasi dimana semua anak terlahir langsung dewasa, sopan, pintar, dan bisa mengurus diri sendiri tanpa bantuan orang tuanya.

Kenyataannya, biaya investasi anak bisa jadi sangat tinggi dan membutuhkan banyak pengorbanan baik dalam bentuk materi maupun waktu. Tidak semua orang menempatkan prioritasnya untuk memiliki anak khususnya ketika mereka melihat kesempatan lain yang lebih baik (apalagi investasi dalam bentuk anak belum tentu selalu memberikan hasil di masa depan, namanya juga investasi). Krisis kependudukan di Jepang dan Korea misalnya seringkali diatribusikan kepada isu ketimpangan perlakuan gender dimana wanita yang hamil atau memiliki anak sangat dipersulit untuk mempertahankan karirnya atau bahkan memperoleh promosi. Karena ketimpangan tersebut, kaum wanita akhirnya memutuskan untuk menunda usia perkawinan atau bahkan tidak memiliki keturunan sama sekali demi mempertahankan karir mereka. Krisis itu juga dapat diperparah dengan kebijakan yang anti imigran asing guna menopang jumlah penduduk.

Ketika kita bicara kebijakan publik, kita tentunya harus bicara analisis untung rugi (CBA). Tidak pantas kalau ekonom dan penyusun kebijakan publik menggunakan pendekatan "pokoknya", pokoknya begini atau begitu tanpa alasan memadai. Pertanyaan mendasarnya, dibandingkan dengan sekian banyak faktor lainnya dalam krisis kependudukan di negara-negara maju (yang sangat kompleks), seberapa besar kasus kaum LGBT menyumbang masalahnya (itu pun dengan asumsi bahwa kemungkinan kaum LGBT memiliki keturunan adalah nol seperti diandaikan oleh Fithra)? Apakah ada data yang mendukung bahwa dikarenakan LGBT, jumlah penduduk manusia berkurang drastis? Apakah jumlah kaum LGBT telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sedemikian rupa sehingga keberadaannya menyumbang secara signifikan terhadap isu kependudukan dan oleh karenanya membutuhkan intervensi pemerintah? Tanpa bisa menjawab pertanyaan tersebut, saya khawatir inti artikel Fithra tak lebih dari sekedar mencari justifikasi ilmiah ala-ala atas ide yang ditulisnya dengan gamblang di bawah ini:

"Dalam artikel ini, saya tidak akan menjelajahi data kaum Sodom dan Gomorah serta melampirkan ayat betapa Tuhan membenci kaum ini sehingga memberikan azab yang ganas. Biarlah para ustadz yang bercerita."

Mudahnya, sebagai penyusun kebijakan publik, untuk apa meributkan kasus hipotetis yang sebenarnya tidak memiliki efek berat terhadap isu kependudukan? Ibarat kata, kita meributkan dan menyiapkan diri habis-habisan untuk menghadapi jatuhnya peristiwa meteor raksasa yang mungkin tak akan pernah jatuh ke bumi padahal ada lebih banyak isu krusial lainnya yang harus ditangani dengan keterbatasan sumber daya yang ada di planet bumi (misalnya pemanasan global, ketimpangan ekonomi, perang, dan sebagainya). Tidak masuk akal kan? Akan aneh kalau kita menghabiskan biaya untuk "menghilangkan" kaum LGBT guna menuntaskan permasalahan kependudukan (ini hanya contoh mengingat sampai akhir artikelnya, Fithra tidak pernah menjelaskan kebijakan apa yang hendak dia usung, kita akan bahas isu ini lebih mendalam di bawah ini), sementara isu lainnya yang kemungkinan besar lebih penting malah dibiarkan saja tanpa solusi. Dimana letak pertanggungjawaban publiknya?

Paragraf berikutnya dari artikel Fithra juga tak kalah unik: "Hasil bercerita bahwa persentase dukungan figur publik terhadap LGBT yang semakin besar ternyata tidak berdampak signifikan tehadap pertumbuhan ekonomi. Dari sini, tersirat bahwa meski figur publik berkoar-koar mendukung LGBT, hanya sedikit dari masyarakatnya yang betul-betul terpengaruh sehingga efek tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi tidak terlalu kentara."

Saya bingung kenapa Fithra menjadikan variabel ini sebagai variabel yang relevan untuk pro atau kontra atas LGBT. Apakah sekarang kita hendak mulai mengatur isu apa yang sebaiknya dibahas dan didukung oleh figur publik? Kita sekarang lebih tahu soal mana yang seharusnya ditwit atau diunggah ke Facebook oleh para aktor dan aktris kita? Apa definisi figur publik? Yang follower-nya lebih dari sejuta per orang? Apakah hanya di sosial media atau meliputi semua jenis media? Cukup aktor dan aktris layar kaca atau sekalian aktor politik? Lebih penting lagi, memangnya sungguh-sungguh ada kausalitas antara trending topic dengan pertumbuhan ekonomi? Bagaimana caranya? Karena kalau demikian adanya, semua permasalahan ekonomi kita bisa diselesaikan dengan hashtag #hashtagsolusipertumbuhanekonomi #lifeisgood #LOL.

Ataukah jangan-jangan efek dari dukungan figur publik tersebut tidak terasa karena jumlah kaum LGBT terlalu sedikit untuk menimbulkan riak gelombang pertumbuhan ekonomi? Asumsinya, dukungan figur publik ternyata membuat kaum LGBT rajin dan semangat bekerja demi masa depan yang lebih baik. Tetapi kalau demikian adanya, bukankah Fithra sudah menjawab sendiri mengapa kita tak perlu ambil pusing memikirkan kebijakan publik apa yang perlu dilakukan atas LBGT, wong jumlahnya sedikit. Mungkin aktivitas figur publiknya yang perlu ditambah, kali ini dengan memanas-manasi kaum heteroseksual untuk bekerja giat mengalahkan kaum LGBT dalam persaingan sehat. Siapa tahu dengan itu kita akan berhasil mewujudkan #hashtagsolusipertumbuhanekonomi.

Adapun hal yang paling cepat membuat saya mendelik ketika saya menelusuri artikel Fithra adalah dahsyatnya klaim Fithra bahwa kenaikan kebijakan pro LGBT akan menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Saya kutip langsung kalimatnya di bawah ini:

"Namun jika melihat faktor pemerintah, setiap 1 persen kenaikan kecenderungan pro LGBT, maka terjadi pelambatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.1 persen. Di sini, dapat dilihat bahwa peran pemerintah selaku pembuat kebijakan adalah cukup krusial, baik itu bersifat pro maupun kontra terhadap LGBT. Dari sini pula, kita dapat melihat bahwa kebijakan pemerintah yang memiliki kecenderungan pro terhadap LGBT dapat meng-constraint pertumbuhan ekonomi."   

Ini klaim yang sangat berani (dan mungkin juga sangat jenius). Tanpa memberikan referensi data secara rinci, dasar perhitungan korelasi, bahkan tanpa kejelasan dengan apa yang dimaksud dengan kebijakan pro LGBT, Fithra menyimpulkan bahwa kebijakan pro LGBT (apapun itu) memperlambat pertumbuhan ekonomi. Bagaimana cara menghitungnya sementara variabelnya saja tidak jelas? Seyakin apa Fithra sehingga bahasa yang digunakan mengacu kepada kausalitas (dengan menggunakan kata "maka") dan bukan sekedar korelasi (ini dengan asumsi bahwa hitung-hitungannya benar menunjukkan ada korelasi)?

Sederhana saja isunya, apa yang dimaksud dengan kebijakan pro LGBT? Apakah pernyataan seorang menteri di suatu negara tentang perlunya perlindungan hak-hak kaum LGBT dapat dianggap sebagai komponen dari kebijakan pro LGBT? Ataukah kebijakannya harus dalam bentuk tegas macam pemberian dana untuk program pendidikan pro LGBT atau bahkan legalisasi perkawinan sesama jenis?  Apakah kebijakannya harus dinyatakan secara tertulis dalam suatu peraturan perundang-undangan? Harus di level legislatif atau cukup di level eksekutif? Harus di level pusat atau cukup di level regional? Ataukah kebijakan tersebut dapat dalam bentuk tidak tertulis/informal? Bagaimana apabila suatu Pemerintah mendiamkan aktivitas LGBT, apakah itu bisa otomatis dianggap pro LGBT karena tidak secara aktif menentang? Dan masih banyak lagi pertanyaan yang bisa diajukan untuk memastikan bahwa batasan dan definisi kebijakan pro LGBT dapat diukur. Tanpa batasan yang jelas, data bisa mudah dimanipulasi. Masih bagus kalau ada yang cukup kritis untuk menanyakan dasar analisisnya, tapi kalau kemudian klaim di atas diterima mentah-mentah oleh masyarakat pembaca (karena yang menulis dianggap tahu apa yang dibicarakan), pertanggungjawaban ilmiahnya bagaimana?

Tapi tidak cukup sampai di sana, Fithra memberikan klaim lainnya yang tak kalah bombastis:

"Sementara itu, pengaruh yang lebih besar didapat dari faktor pemuka agama, yaitu setiap 1 persen kenaikan kecenderungan pemuka agama yang pro terhadap LGBT maka pertumbuhan ekonomi akan turun sebesar 0.12 persen dengan tingkat signifikansi yang lebih besar dari dua faktor yang disebut sebelumnya. Temuan ini tentunya menyiratkan bahwa pemuka agama adalah gerbang terakhir penjagaan sebuah negara terhadap LGBT. Jika para pemuka agama kontra terhadap LGBT, sebagian besar masyarakat akan taat dan kecenderungan masyarakat yang berketurunan akan semakin banyak. Hal ini tentu pada gilirannya akan mampu menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebaliknya, semakin banyak pemuka agama yang pro LGBT, atau bahkan menjadi pelaku LGBT itu sendiri (kalau ini yang terjadi niscaya jamaah di masjid bakal kocar-kacir), maka potensi 'hilang generasi' akan semakin besar."

Saya kesulitan mengungkapkan dengan tepat perasaan saya selain bahwa saya merinding ketika membaca klaim di atas, entah bagaimana caranya telah tercipta suatu kausalitas yang kompleks dan pasti bahwa pemuka agama (saya bahkan tidak akan menanyakan lagi apa yang dimaksud dengan definisi pemuka agama, melelahkan mengulang-ulang kritik yang sama) adalah gerbang terakhir penjagaan negara terhadap LGBT, bahwa kalau mereka kontra LGBT maka masyarakat akan taat dan oleh karenanya kecenderungan berketurunan juga bertambah. Semua ini disimpulkan dengan dasar klaim bahwa kalau pemuka agama cenderung pro-LGBT maka pertumbuhan ekonomi akan menurun.

Oke lah, pertama-tama ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ingat bahwa negara-negara yang dijadikan contoh utama oleh Fithra adalah negara-negara Uni Eropa. Stagnasi pertumbuhan ekonomi adalah salah satu ciri negara maju yang digadang sebagai akibat dari diminishing marginal rate of return. Ini pun baru satu kemungkinan penjelasan dari sekian ribu penjelasan. Faktor pertumbuhan penduduk pun juga hanyalah salah satunya.

Kita perlu bicara terus terang, kecuali Fithra bisa menunjukkan secara gamblang proses perhitungannya, saya khawatir semua klaim di atas lebih layak untuk masuk ke daftar koleksi Spurious Correlation yang bisa diakses sebagian di sini. Sebagai contoh, tahukah anda bahwa tingkat pemberian gelar doktor di bidang teknik sipil berkorelasi 95% dengan konsumsi keju mozzarella per kapita? Mungkin ini dikarenakan lulusan doktor teknik sipil perlu banyak makan keju supaya bisa berpikir lebih jernih (kalau ini benar, lulusan doktor teknik sipil terbaik seharusnya berasal dari Italia). Atau tahukah anda bahwa tingkat pendapatan toko dingdong (ketahuan kalau saya generasi 90-an) berkorelasi 98% dengan jumlah pemberian gelar doktor ilmu komputer? Kalau tidak ada doktor ilmu komputer, siapa yang akan membuat mesin dingdong?   

Yang lebih lucu lagi adalah klaim bahwa pemuka agama adalah gerbang terakhir anti LGBT dan bahwa sebagian besar masyarakat akan taat dan oleh karenanya akan cenderung untuk berketurunan. Tahu dari mana bahwa pemuka agama adalah gerbang terakhir dan sebagian besar masyarakat taat pada pemuka agama? Datanya dari mana? Banyak contoh bertebaran, apakah bisa dibuktikan ada kausalitas antara kerajinan orang shalat dan bayar zakat dengan jumlah ceramah agama yang dia dengar atau jumlah ustaz di masjid? Ini bisa jadi bahan penelitian yang menarik.

Contoh yang lebih gamblang, soal bunga bank yang dikategorikan sebagai riba. Saya tidak akan membahas di sini tentang soal apakah bunga bank layak dikategorikan sebagai riba atau riba harus diharamkan tanpa kecuali (untuk membahas ini butuh satu disertasi dan masih dalam proses). Kita anggap saja bahwa pendapat mayoritas ulama di Indonesia (termasuk fatwa MUI) mengenai keharaman riba adalah final. Dalam hadis Bukhari, riba termasuk satu dari 7 dosa besar yang sama dengan dosa syirik, murtad dan membunuh orang tanpa hak. Di hadis lainnya, dosa riba disamakan dengan 36x dosa zina atau setara dengan dosa hubungan incest dengan ibu kandung. Faktanya, aset bank syariah tak seberapa dibandingkan dengan aset bank konvensional di Indonesia (dengan kata lain, jumlahnya kecil). Demo terhadap tempat lokalisasi dan perjudian gampang untuk dicari, tetapi demo menentang bank konvensional dan pengusiran bank konvensional dari wilayah Indonesia? Sama susahnya seperti mencari tuyul atau Nyi Roro Kidul. Jadi apakah kita masih bisa dengan gampang mengklaim bahwa apa yang disampaikan pemuka agama akan mayoritas diikuti oleh masyarakat kebanyakan? Jawabannya tergantung, tergantung dengan kepentingan masing-masing anggota masyarakat. Mereka juga bukan orang bodoh dan bisa melakukan CBA mereka sendiri.

Begitu pula dengan klaim bahwa karena masyarakat akan mendengarkan pemuka agama, maka kecenderungan berketurunan akan jadi semakin tinggi. Selain saya cukup yakin bahwa klaim ini belum ada data validnya, memangnya selama ini orang memiliki keturunan semata-mata karena perintah agama? Atau jangan-jangan itu semua karena desakan orang tua yang ingin menimang cucu ditambah budaya yang cukup lazim di Asia bahwa anak pada akhirnya akan mengurus orang tuanya sehingga anak secara tak langsung dianggap sebagai investasi asuransi masa depan? Saya tidak mengklaim ini satu-satunya penjelasan. Saya hanya hendak menyampaikan bahwa ada terlalu banyak penjelasan soal alasan mengapa orang mau berketurunan!

Jangan lupa juga klaim Fithra bahwa jumlah pertumbuhan penduduk akan mampu menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Apakah memang jumlah pertumbuhan penduduk akan selalu menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan? Negara seharusnya kan bukan skema Ponzi yang hanya bisa hidup dengan mengandalkan pertambahan jumlah peserta. Satu isu yang tidak dibahas dengan gamblang oleh Fithra adalah sebenarnya dia sedang mengkhawatirkan Eropa, Cina atau Indonesia? Apakah Indonesia sedang mengalami krisis pertumbuhan penduduk? Apakah Indonesia akan mendapatkan lebih banyak manfaat dari kontrol jumlah penduduk atau malah sebaliknya? Apakah Indonesia akan mengalami krisis penurunan jumlah penduduk dalam waktu dekat atau kita malah akan memiliki terlalu banyak tenaga kerja yang tak produktif?  

Secara implisit, Fithra sendiri mengklaim bahwa kebijakan pro-LGBT akan menjadi mekanisme kontrol kependudukan yang berlebihan sebagaimana ia katakan di sini: "Memang ada beberapa artikel ilmiah yang menunjukkan bahwa LGBT dapat mendorong population control yang kemudian dianggap penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun alih-alih memajukan sebuah bangsa, kontrol yang berlebihan seperti ini justru akan menghancurkan potensi masa depan negara tersebut." Tetapi tentu saja untuk bisa memberikan klaim seperti ini, Fithra harus bisa menunjukkan bahwa keberadaan LGBT dengan sangat efektif dan secara berlebihan telah mengontrol jumlah penduduk di Indonesia (sehingga perlu dikurangi atau dibasmi). Kalau benar, mungkin praktisi dan peneliti efek kebijakan KB dan demografi di Indonesia perlu belajar dari kaum LGBT karena nampaknya kebijakan KB yang diusung mereka selama ini masih belum cukup efektif untuk meredam laju pertumbuhan penduduk Indonesia (tentunya saya bercanda, saya bisa dikutuk oleh almarhum Prof. Widjojo Nitisastro, sang maestro demografi dan begawan ekonomi Indonesia, kalau saya menawarkan kebijakan asal-asalan seperti itu).    

Di bagian penutup artikelnya, Fithra menyampaikan sebagai berikut: "Jika ustadz dan pendeta tidak dapat meyakinkan para pemangku kebijakan, mudah-mudahan tulisan ini dapat menuntun mereka untuk dapat berpikir lebih jernih dan rasional, bukan sekedar pakai ilmu kira-kira." Misteri terbesar dari artikel Fithra adalah saya tidak tahu kebijakan apa yang hendak dia usung. Yang lebih misterius lagi adalah dengan rekomendasinya untuk berpikir jernih dan rasional bukan sekedar pakai ilmu kira-kira, mengapa saya mendapati bahwa artikelnya tersebut memuat terlalu banyak perkiraan yang jatuh dalam ranah ilmu kira-kira? Mungkin perkiraan saya salah, mungkin semuanya memang cuma kira-kira belaka. Kira-kira menurut anda bagaimana?

Secara Fithra tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kebijakan pro-LGBT, saya juga sulit memprediksikan kebijakan anti atau kontra LGBT yang hendak digadang Fithra supaya pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap sehat dan tidak mengalami masalah seperti di Eropa dan Cina (terlepas adanya perbedaan signifikan dalam tingkat kemajuan teknologi, institusi dan pertumbuhan ekonomi, karena itu semua nampaknya tidak penting untuk dipikirkan). Tentunya perlu diingat bahwa kaum LGBT juga manusia yang dapat menjadi faktor produksi. Mengingat sejauh ini belum ada temuan yang menunjukkan bahwa kaum LGBT bekerja dengan kualitas yang lebih rendah dibandingkan dengan kaum heteroseksual dan Fithra nampak sangat mementingkan pertumbuhan ekonomi, saya berasumsi bahwa usulan kebijakannya tidak akan melibatkan diskriminasi di lapangan pekerjaan maupun genosida.

Apa mungkin kebijakannya hendak dibuat dalam bentuk terapi normalisasi? Eugenics? Diskriminasi dalam segala aspek lainnya yang tidak terkait dengan pertumbuhan ekonomi? Mungkin larangan memegang jabatan politik atau menjadi figur publik, dan sebagainya? Tak tahu lah saya apa yang mau diusung supaya kebijakannya bisa dianggap sebagai kebijakan kontra LGBT. Saya cuma berharap Fithra akan membaca lagi artikelnya sendiri tentang Ekonomi Diskriminasi yang baru ditulisnya bulan Oktober tahun lalu supaya nanti proposal kebijakannya tidak bertentangan dengan ide indah yang ia tulis di artikel itu.

Saya juga tertarik untuk tahu lebih jauh dari Fithra kalau seandainya semua alasan efek LGBT terhadap pertumbuhan ekonomi ini hanya angan-angan belaka, maka bahaya laten apa yang sebenarnya akan kita hadapi dari keberadaan LGBT dan mengapa kita butuh kebijakan kontra LGBT? Sekali lagi saya ingatkan, kita sedang bicara kebijakan publik, bukan isu moral benar atau salah seperti yang diklaim sendiri oleh Fithra. Ada banyak isu moral lain selain LGBT yang bisa jadi punya efek juga ke pertumbuhan ekonomi, kenapa harus ribut sekali soal LGBT ini sampai-sampai mengada-adakan masalah yang kemungkinan besar tidak ada? Atau karena sementara ini LGBT memang sedang jadi trending topic saja sampai nanti diganti dengan isu yang lain? Pantas pertumbuhan ekonomi kita sedang kurang bagus, mungkin bukan karena ekonomi global sedang memburuk atau kebijakan investasinya plin plan, tetapi karena trending topic-nya tidak fokus! Sedikit-sedikit berganti bergantung minat masyarakat sedang kemana.

Sebagai penutup, saya mencoba membayangkan seandainya artikel LGBT di atas dibawa untuk dibahas dalam workshop di University of Chicago Law School atau Departemen Ekonomi UChicago (tentu saja ini hipotetis belaka, kemungkinan artikel seperti itu dibahas di workshop tersebut adalah nol besar), entah seperti apa ladang pembantaiannya. Saya sudah sering menyaksikan profesor-profesor kelas wahid yang dibantai di workshop-workshop tersebut, padahal klaim mereka tak terlalu bombastis dan datanya segudang, tetapi tetap saja celahnya ada dimana-mana, mulai dari teknik pengumpulan data, kualitas sampel, bias dari sampel, sampai filosofi dari idenya itu sendiri. Apalagi kalau makalah/artikelnya hanya didasarkan pada klaim pribadi penulisnya bahwa penelitiannya bersifat empiris dan datanya valid. Klaim seperti ini sama nilainya dengan klaim bahwa sebetulnya saya adalah Batman.

Saya juga masih sulit untuk percaya bahwa artikel LGBT di atas ditulis oleh Fithra, khususnya menimbang reputasi dan artikel-artikelnya selama ini yang menurut saya selalu berkualitas. Bagaimana mungkin artikel ini ditulis oleh orang yang sama yang menulis artikel tentang bahaya diskriminasi dan strategi pembangunan Indonesia? Oleh karena itu, setelah menimbang berbagai potensi skenario, dan dengan mengandalkan prinsip Occam's Razor, saya berkesimpulan bahwa penjelasan yang paling masuk akal mengapa artikel itu muncul adalah karena Fithra Faisal kemungkinan besar telah diculik dan seseorang saat ini sedang mencatut namanya untuk menulis artikel tersebut. Where's Liam Neeson when we need him the most? Bring the real Fithra back! 

Read more...

Tuesday, July 07, 2015

Gojek, Ojek Pangkalan dan Kapitalisme

Selama sumber daya terbatas, manusia harus memilih, dan itu berarti menemukan kebijakan yang memuaskan semua pihak belum tentu akan selalu tercapai. Ambil contoh kisah Gojek versus Ojek Pangkalan. Saya sudah membaca beragam artikel terkait hal ini mulai dari yang membela Gojek, mempertanyakan nasib supir ojek pangkalan yang katanya mulai tersingkir akibat "kapitalisme" ala Gojek, sampai potensi efek samping dari keberadaan Gojek, GrabBike dan variannya terhadap keberlanjutan transportasi publik. Tulisan ini tidak akan membahas kepentingan kelompok mana yang harus didahulukan. Saya jauh lebih tertarik untuk membahas insentif dari masing-masing grup dan dinamika yang mungkin terjadi.

Seperti biasa, saya beranjak dari asumsi ilmu ekonomi mengenai perilaku manusia rasional yang senantiasa mengutamakan kepentingan pribadinya terlebih dahulu. Saya cukup yakin bahwa semua supir Gojek dan ojek pangkalan sama-sama suka dengan profit (tentu tak ada yang melarang anda untuk berimajinasi kalau kebanyakan dari mereka bekerja jadi supir ojek sekedar demi memenuhi hobi bertualang di rimba jalanan Jakarta atau memenuhi idealisme mereka menolong rakyat Jakarta yang seringkali kesusahan menemukan sarana transportasi). Permasalahannya, kedua grup usaha ini memiliki model bisnis yang berbeda. Gojek bertindak sebagai broker dengan menggunakan jaringan teknologi untuk memudahkan hubungan antara supir ojek dan konsumen sehingga lokasi keberadaan ojek menjadi lebih fleksibel dan waktu tunggu bagi konsumen menurun. Harganya juga sangat murah walaupun setahu saya masih disubsidi untuk perkenalan. Bisa jadi minat konsumen akan berubah apabila harga Gojek sudah mencerminkan harga aslinya.

Sementara itu, Ojek pangkalan jelas sangat mengandalkan penumpang dari lokasi tempat mereka mangkal. Secara probabilistik, kemungkinan mendapatkan pelanggan akan sangat bergantung pada lokasi pangkalan yang bersangkutan. Bisa jadi ada pangkalan yang selalu penuh pelanggan dan ada pangkalan yang sepi pelanggan. Ini berbeda dengan Gojek yang pelanggannya seharusnya terdistribusi secara lebih merata. Kalau pelanggannya banyak, harga ojek pangkalan yang bersangkutan bisa jadi ditekan lebih murah. Kalau lebih sedikit, harga bisa jadi dinaikkan.

Tapi ada cara yang lebih mudah untuk memastikan keuntungan yang lebih besar. Para supir tersebut bisa berkumpul bersama dan menggunakan sistem antrian (atau sistem sopan santun, kulo nuwun, atau apa pun lah itu). Dengan sistem seperti ini, pangkalan memiliki kuasa yang lebih besar untuk menentukan harga yang mereka inginkan karena persaingan antar supir dieliminasi. Konsekuensi lebih lanjutnya, para supir tidak perlu terlalu sering menarik asalkan mereka bisa mendapatkan pelanggan yang mau membayar lebih mahal. Mereka kemudian bisa menggunakan waktu yang tersisa untuk berdiskusi membicarakan nasib negara ini sambil minum kopi dan main catur. Sayangnya model bisnis ini perlu memastikan bahwa tidak ada saingan yang berdekatan. Karena kalau ada saingan yang mau memberikan harga yang lebih murah, pelanggan tentunya juga akan malas menggunakan ojek pangkalan dan sistem antrian mereka juga akan kehilangan daya tarik bagi para pesertanya.

Dalam konteks ini, apa bedanya bisnis ojek pangkalan dengan kartel monopolistik yang saling membagi-bagi wilayah kekuasaan? Skalanya mungkin akan lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan besar atau organisasi besar semacam OPEC, tetapi intinya sama. Kalau anda tak suka menggunakan istilah kartel karena kesannya kapitalis sekali, boleh saja kita gambarkan kartel ini sebagai konstruksi sosial tentang relasi wilayah, kuasa dan budaya atau sistem gotong royong supaya kelihatan lebih merakyat. Ketika saya melihat ada foto spanduk ojek pangkalan yang menolak kehadiran Gojek atau GrabBike di suatu apartemen, yang pertama kali terbayang di pikiran saya bukanlah kaum bodoh termarjinalkan yang sedang berusaha mengais sedikit rezeki melainkan pebisnis pintar yang paham konsep monopoli tanpa harus capek-capek mengenyam pendidikan tinggi di bidang ekonomi. Siapa yang tak senang jadi pelaku monopoli? Harga bisa dipatok lebih tinggi, kualitas layanan bisa diturunkan, kapasitas produksi juga tak perlu produktif-produktif amat. Yang penting profit minimum yang diinginkan sudah tercapai.

Apakah kemudian pelaku ojek pangkalan tak rasional ketika menolak uluran kerja sama dari Gojek? Belum tentu. Isu alokasi waktu antara kerja dan bersantai-santai sudah lama dibahas dalam ilmu ekonomi. Saya beberapa kali membaca kisah tentang tingginya pendapatan supir Gojek. Tetapi dalam kisah itu selalu ada catatan: supir yang bersangkutan rajin kerja seharian. Ini bisa jadi eksperimen yang menarik. Mengingat ada beberapa supir pangkalan yang kemudian pindah ke sistem Gojek, dapat ditanyakan kepada mereka, apa alasan utamanya? Ingat, bersantai-santai tak selalu irasional. Ada kenikmatan tersendiri dalam bersantai-santai sebagaimana ada kenikmatan dalam menghasilkan uang yang lebih banyak. Yang paling enak tentunya adalah banyak santainya sekaligus banyak uangnya. Maka bayangkan kalau anda memiliki bisnis demikian dan kemudian muncul orang yang mengganggu. Apabila analisis ini benar, maka uluran tangan dari Gojek kemungkinan besar tak akan efektif selama jumlah supir ojek (atau minimal pemimpin-pemimpinnya) yang menikmati model bisnis lamanya lebih banyak dari model bisnis ala Gojek.

Lalu apakah potensi konflik ini akan terus membesar? Ini belum bisa diprediksi. Seperti saya sampaikan di atas, harga Gojek nampaknya belum merepresentasikan harga aslinya sehingga masih ada ruang perubahan permintaan dari para konsumen. Kita juga belum mengetahui data pasti minat kebanyakan supir ojek, model bisnis apa yang mereka lebih sukai? Bagi yang suka model lama, berapa "harga" yang mereka tetapkan sebelum mereka bersedia untuk menggunakan model baru? Apakah kemudian ojek pangkalan juga masih akan mempertahankan suasana konflik tersebut? Kekuatan monopolistik per pangkalan mereka yang kini sedang diuji dan ini akan sangat bergantung dengan relasi mereka dengan konsumen.

Naif kalau kita berasumsi bahwa konsumen akan luar biasa peduli dengan nasib para supir dari masing-masing kubu. Kisah perjuangan tiap supir memang indah kalau dituangkan dalam artikel berita atau buku. Siapa tahu bisa jadi the next best seller dalam kategori buku self-help. Namun demikian, isu utama bagi kebanyakan konsumen adalah soal harga dan kemudahan akses transportasi. Ojek pangkalan bisa jadi akan mengupayakan supaya persaingan bisa dihindari, misalnya dengan jalan intimidasi dan kekerasan, tapi tentunya menjalankan praktek demikian butuh biaya. Harus ada yang sibuk berjaga-jaga. Kekerasan bisa masuk ranah pidana dengan sanksi penjara. Kemudian harus dihitung sejauh mana area mereka harus dijaga karena bisa jadi konsumen memilih untuk berjalan lebih jauh guna menemui supir Gojek mereka. Mau tak mau, ini juga akan berpengaruh ke harga ojek pangkalan. Mereka harus memastikan bahwa harga mereka setidaknya merefleksikan harga Gojek ditambah ongkos konsumen untuk berjalan sedikit lebih jauh.  Belum lagi ongkos yang timbul apabila aksi mereka tidak simpatik bagi konsumen dan semakin mengurangi minat konsumen. Seperti kata Gary Becker, semua aksi irasional (kalau kita masih bersikeras menganggap para supir ojek pangkalan sebagai manusia irasional) pada akhirnya akan tunduk pada kekuatan paling absolut di dunia ini, kelangkaan.

Bagaimana dengan Gojek? Terlalu cepat untuk mengklaim bahwa Gojek telah menjadi pelaku monopoli yang mendominasi seluruh pasar ojek. Kalau memang ini bisnis yang menarik, pemain baru juga akan tertarik untuk menangkap pasar yang masih tersedia dan ini akan mempengaruhi kekuasaan Gojek (yang saat ini saja sudah disaingi oleh GrabBike). Apalagi kalau minat yang tinggi terhadap Gojek saat ini dikarenakan Gojek masih menggunakan harga promo. Kalau harga asli Gojek ternyata jauh lebih tinggi dan pelayanannya tak cukup untuk menarik minat konsumen untuk berpaling dari ojek pangkalan, maka kekhawatiran bahwa ojek pangkalan akan musnah juga terlalu prematur. Memangnya dipikir membuat bisnis sukses itu gampang? Bisnis ada dan jatuh bangun, apalagi bisnis yang mengandalkan jaringan teknologi. Siapa yang dulu percaya Google akan menghabisi Yahoo atau Microsoft menghabisi IBM. Kita butuh data akurat untuk mengetahui apakah Gojek saat ini memang benar-benar berkuasa secara ekonomi atau semua ini cuma ilusi di sosial media.   

Yang pasti, saya belum melihat adanya kebutuhan mendesak akan intervensi dari pemerintah. Pasar ojek sedang mencari titik ekuilibrium baru dan sebaiknya dibiarkan saja dulu untuk sementara ini. Yang lebih penting untuk disadari, setelah kita kupas bungkusnya, baik Gojek maupun ojek pangkalan adalah grup kepentingan (interest group) yang saling bersaing dalam sistem ekonomi yang kapitalistik. Kita sudah lihat bagaimana kepentingan ini bermain dalam bisnis taksi versus Uber yang sebenarnya sama persis model bisnisnya dengan ojek pangkalan versus Gojek. Jangan terpana dengan kisah pertentangan antar kelas. Ujung-ujungnya tak pernah jauh dari profit dan kompetisi untuk mendapatkan profit lebih banyak dengan cara yang lebih mudah. Jangan lupa juga bahwa masih ada kubu konsumen yang kepentingannya pun berbeda dengan kepentingan para produsen ini. 

Penyakit yang sering saya lihat di sini adalah availability heuristic. Ketika suatu isu sedang trendi dibahas, maka seakan-akan isu ini menjadi penting dan kritis. Tak heran bangsa ini sedikit-sedikit mengalami "darurat" ini dan itu. Asal masuk berita, dan kemudian disebarkan di beberapa situs berita lainnya, tiba-tiba suatu isu yang bisa jadi sudah lama ada dan tak tersentuh menjadi isu krusial yang dapat mengguncang keutuhan bangsa dan negara (padahal sebelumnya tak ada yang peduli karena memang tidak krusial). Namun karena naiknya juga sekejab, tak lama kemudian isu itu pun sudah ditelan dengan isu lainnya.

Untuk kepentingan media, sah-sah saja. Namanya juga bisnis yang mengandalkan minat pembaca. Kalau tak bombastis, mau dapat uang dari mana? Tapi pemerintah? Masa kita biarkan pemerintah tak fokus dan bingung sendiri dengan kebijakan yang hendak disusun karena sibuk mengandalkan riak informasi dari masyarakat yang suka meributkan apa pun yang bisa diributkan? Secara normatif, tentu ini harus dihentikan, tak semua isu cukup penting untuk ditangani oleh pemerintah. Sebagaimana tak bosan-bosannya saya sampaikan, pemerintah perlu melakukan analisis untung rugi (CBA) secara hati-hati. Masih banyak isu lain yang lebih penting daripada persaingan antar tukang ojek. Yang berbahaya adalah ketika pemerintahnya sendiri menyadari minat masyarakatnya terkunci pada hal-hal yang bombastis saja. Kalau demikian, yang kita dapatkan adalah lingkaran setan, masyarakatnya gemar meributkan hal yang tidak perlu, pemerintahnya sibuk pencitraan karena pencitraan lebih gampang daripada kerja dengan serius.

Read more...

Friday, May 22, 2015

Tafsir Realistis atas Hari Kebangkitan Nasional

Sehari yang lalu, saya membaca 2 artikel yang bertemakan Hari Kebangkitan Nasional. Artikel pertama berbicara soal banalitas (kedangkalan) masyarakat Indonesia, dan yang kedua soal pentingnya mencari "jalan", bukan uang. Walau ditulis oleh 2 orang yang berbeda, nuansa isinya sama, intinya: bangsa kita kehilangan jati diri, suka dengan hal yang remeh temeh, dan berpikir jangka pendek atau bahkan malas berpikir sama sekali, dan oleh karenanya, dibutuhkan revolusi mental dan revolusi-revolusi lainnya yang tanggap dan membahana. Saya setuju dengan premis awalnya, namun saya kecewa dengan tawaran solusinya yang menurut saya tak realistis dan cenderung elitis.

Artikel soal banalitas dibuka dengan kisah para mahasiswa pemikir yang mengaku kesepian karena tak punya lawan bicara, bacaannya terlalu "berat" dan akhirnya mereka terpinggirkan dari pergaulan karena rekan-rekannya banal. Ini menimbulkan satu pertanyaan fundamental: kalau para mahasiswa tersebut benar-benar cerdas dan luas bahan bacaannya, bagaimana mungkin dia hanya sanggup berbicara dalam bidangnya yang itu-itu saja? Lebih naif lagi kalau dia berharap bahwa orang lain akan menghargai bahan bacaannya yang kesannya sangat intelek tersebut. Siapa juga yang akan peduli? Kesan yang saya tangkap, orang-orang ini sakleg, tidak pragmatis, elitis, dan lebih parah lagi, belum punya kemampuan untuk berdikari.Tak heran kalau akhirnya mereka justru tersingkir.

Saya pribadi menikmati melahap buku-buku soal hukum, agama, ekonomi, filsafat, politik dan ilmu sosial lainnya, tapi hal tersebut tidak membuat saya lupa untuk menyempatkan diri melahap ribuan komik-komik dari mulai karya Tatang S. sampai Eichiro Oda dan Kentaro Miura. Sampai saat ini pun saya masih berlangganan majalah mingguan Donal Bebek (tradisi yang sudah saya jalani selama kurang lebih 25 tahun). Saya bisa menikmati menonton kuliah online dari Gary Becker dan akademisi-akademisi terkemuka lainnya, tapi di sisi lain, saya juga konsisten melakukan riset serius untuk menemukan video-video lucu di Youtube (Jagung Rebus mungkin layak menjadi juara dalam hal ini). Dan sebagaimana saya bisa menghabiskan waktu untuk membaca beragam artikel jurnal ilmiah di HeinOnline dan JSTOR, tidak ada alasan kuat untuk kemudian mengesampingkan kesempatan membaca postingan absurd di 9gag yang sangat menghibur. Fakta bahwa kita bisa mendalami hal-hal intelek tidak harus membuat kita jadi manusia yang sok intelek (yang saya khawatir malah sebenarnya tidak intelek-intelek amat). Yang pasti, saya belum pernah kehabisan bahan pembicaraan dengan rekan-rekan saya sampai-sampai saya harus teralienasi dari manusia lainnya, terlepas kita mau bicara serius, atau hal-hal yang katanya "remeh-temeh".

Isu sok intelek ini membuat saya teringat kisah lucu dari adik saya soal kesalnya ia dengan seorang mahasiswa lulusan fakultas sastra (ini cuma anekdot, bukan data statistik yang merepresentasikan mahasiswa fakultas sastra) yang telat untuk menghadiri pertemuan sampai 2-3 jam. Ketika ditanya mengapa terlambat sedemikian rupa, dengan santainya ia beralasan: "memangnya konsep waktu itu apa?" Jawaban yang sangat "intelek", dan layak disambut dengan geledek ke mukanya. Adik saya hanya geleng-geleng kepala, tetapi kalau pemuda ini anak buah saya, saya tak akan sungkan menjejalkan buku Martin Heidegger, Being & Time, yang tebal itu ke mulutnya karena banyak lagak dan bertanya apakah buku di mulutnya itu benar-benar ada atau hanya rekaan konseptual semata.

Lagipula, apa kriteria yang tepat dalam menentukan bacaan yang intelek dan berkualitas dan yang harus diprioritaskan waktunya diantara beragam bahan bacaan lain? Mungkin ada yang beranggapan novel-novel karya sastra adalah karya agung yang luar biasa dan layak dibaca semua umat manusia. Saya berbagi nama yang sama dengan Pramudya Ananta Toer, tapi saya sama sekali tak suka membaca novel (termasuk novel Pramudya), 5 halaman pertama sudah cukup untuk membuat saya tertidur. Jauh lebih menarik membaca Economic Analysis of Law-nya Richard Posner atau Bidayatul Mujtahid-nya Ibn Rushd, atau Long Hu Men-nya Tony Wong.

Bagi mereka yang beranggapan bahwa buku filsafat perlu dibaca semua orang, saya sendiri malah berpendapat kebanyakan buku filsafat hanya membuang-buang waktu karena tak terpakai dalam praktek dan kebanyakan bidangnya sudah diambil alih oleh sains (disebut juga pendekatan naturalisme). Lalu, jenis bacaan mana yang lebih layak diutamakan? Sejujurnya saya tak tahu pastinya karena melibatkan bahan bacaan multi disiplin (jauh lebih mudah bicara penilaian buku-buku dalam satu disiplin ilmu), dan saya tak yakin bisa menjawab itu semua hanya dalam satu artikel blog. Minat dan fungsi masing-masing bacaan akan berperan penting. Kita akan bahas isu ini di lain kesempatan. 

Ketika saya belajar ekonomi dan soal rasionalitas manusia, pencerahan pertama yang saya dapat dan masih saya jaga sampai sekarang adalah bahwa manusia memiliki prioritas yang berbeda-beda dalam memaksimalkan manfaat bagi dirinya. Kalau kita mau mengubah atau mengarahkan mereka untuk tujuan tertentu, hal pertama yang harus dipahami adalah apa insentif mereka? Insentif yang tepat sayangnya tidak bisa dideduksi dari prinsip-prinsip normatif yang mengawang-awang, melainkan harus diteliti secara empiris. Sebagai contoh, saya percaya bahwa prinsip normatif yang paling penting di dunia adalah memaksimalkan kesejahteraan manusia dengan cara yang paling efisien dan optimal, tapi saya tahu tak semua orang sepakat, dan bahkan masih ada yang berpikir bahwa pendekatan ekonomi adalah produk Barat dan harus dilawan di Indonesia. Tentu saja itu ide yang konyol, tapi orang tidak akan berubah hanya karena saya menyatakan bahwa ide mereka konyol, saya harus menunjukkan dengan rinci mengapa pemikiran mereka konyol, itu pun belum tentu juga mereka akan sepakat, banyak orang keras kepala di dunia ini (penelitian empiris terbaru soal bagaimana cara mempengaruhi opini orang lain secara mudah dengan pendekatan personal ternyata didasarkan pada data fiktif). Salah satu alasan mengapa saya sering menulis soal pendekatan ekonomi dalam hukum dan kebijakan publik adalah karena saya ingin menguji ide saya tersebut, saya ingin tahu mengapa orang tidak setuju dan apa jenis argumen yang tepat untuk meyakinkan mereka. Lihat misalnya 2 debat terakhir saya tentang ilmu ekonomi di sini dan di sini.

Contoh lainnya, saya menganggap bahwa buku self-help adalah musuh umat manusia, tetapi mengapa begitu banyak orang yang suka? Kalau kita tidak paham mengapa buku-buku ini diminati, bagaimana kita bisa kemudian mengarahkan orang-orang untuk tidak lagi atau setidaknya mengurangi konsumsi buku-buku tersebut? Sekedar menyatakan bahwa buku filsafat adalah buku intelek yang lebih layak dibaca menurut saya tidak akan banyak membantu, apalagi kalau orang tidak dididik untuk tahu fungsi dan manfaat dari belajar hal tersebut. Pernah dipikirkan bahwa buku-buku njelimet itu mungkin tak laku karena orang-orang tak mengerti apa yang ditulis oleh para penulis buku tersebut? Tak ada gunanya memunculkan konsep yang keren kalau tak ada yang paham. Ibarat pertanyaan filosofis, apabila sebatang pohon tumbang di hutan dan tidak ada yang mendengarnya, apakah tumbangnya pohon tersebut masih berbunyi? Duaarrr!!!  

Kenyataannya, munculnya buku-buku sains atau ekonomi populer tak bisa dilepaskan dari adanya minat dan permintaan dari orang awam. Para penulisnya paham bahwa kalau mereka ingin menjangkau lebih banyak pembaca, mau tak mau harus mengikuti selera pasar sampai derajat tertentu. Saya ambil contoh buku-buku filsafat bahasa karya Ludwig Wittgenstein yang sangat sulit untuk dibaca. Di Amerika, Saul Kripke dari Princeton University menjadi semacam penerjemah informal dari karya-karya Wittgenstein, menjelaskan ulang buku-bukunya dalam bahasa yang lebih sederhana (itu pun masih tergolong cukup rumit menurut saya). Berharap tiba-tiba semua orang akan mau berinvestasi untuk membaca buku-buku berat tanpa bantuan sama sekali adalah mimpi di siang bolong. Tidak semua orang berminat untuk menjadi akademisi. Tapi kalau akademisinya betul-betul intelek dan peduli, dia akan berupaya untuk memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat awam terhadap kajian ilmu pengetahuan yang luas dan sebenarnya sangat menarik itu.   

Saya bisa memahami kekhawatiran si penulis artikel banalitas, saya pun merasakan hal yang sama, tapi saya bingung dengan tawaran menyelami budaya sendiri sebagai solusi. Ini butuh penelitian mendalam sebenarnya. Apa yang menyebabkan kita menjadi dangkal? Pengaruh luar atau justru budaya lokal yang kita anggap agung itu? Mengapa misalnya yang trendi dari Jepang dan Korea hanyalah impor Manga dan K-Pop (saya penggemar G-Dragon, ngomong-ngomong)? Mengapa etos kerja dan belajar mereka yang gila-gilaan itu tidak sampai di sini? Mengapa impor dari Arab (atau Islam) yang sukses hanya hal-hal yang remeh temeh semacam masalah pakaian, kemenyan, atau konsep yang terlalu disederhanakan padahal banyak kelemahannya semacam ide khilafah (saya sudah membahas soal kemalasan berinvestasi dalam bidang agama di sini). Mengapa pemikiran pragmatis khas hukum Islam klasik malah dianggap angin lalu, sementara konsep fatalis malah lebih laku?

Atau soal Barat dan definisi kemajuan peradaban. Memangnya definisi Indonesia yang maju berdasarkan budaya kita yang adiluhung itu seperti apa? Kalau benar kita dijajah dengan budaya Barat, mengapa taraf kesejahteraan kita tak semaju Amerika Serikat atau industri kita seefisien Jerman? Mengapa pengadilan kita tak dipercaya seperti layaknya di negara-negara Eropa Barat dan Amerika? Mengapa birokrasi kita sedemikian lambat dan koruptif? Mengapa kita tidak kritis terhadap ragam pemikiran yang ada di dunia ini? Apanya yang maju di Indonesia? Standar apa yang sedang dipakai saat ini? Kalau misalnya indikator ekonomi tidak disepakati, alternatifnya apa? Tidak lucu apabila kita tidak setuju dengan suatu indikator kuantitatif kemudian menawarkan indikator lainnya yang lebih tak bisa diukur atas nama kearifan lokal yang sangat amat abstrak.

Ide bahwa kita sedang dijajah secara budaya itu lebih pantas dikategorikan sebagai wujud nyata mental inlander. Mungkin kita sendiri yang sedang mengalami krisis mental dan kebudayaan. Namun karena selalu lebih mudah untuk menyalahkan orang lain, budaya luar yang kemudian jadi sumber masalahnya. Saya misalnya selalu tertawa terbahak-bahak tiap kali mendengar ada orang yang sibuk mengklaim bahwa Amerika sudah hancur karena mengalami krisis moral (tentunya tanpa data apapun). Saya masih bingung dimana krisisnya dan apa dampak buruknya yang nyata bagi Amerika? Taraf hidupnya jauh lebih baik dari Indonesia, kualitas pendidikan tingginya bagaikan surga dan neraka apabila dibandingkan dengan Indonesia (minimal yang saya alami di University of Chicago), dan sistem hukumnya juga dipercaya oleh masyarakatnya. Krisis moral apa jadinya? Atau soal moral ini maksudnya cuma terbatas di selangkangan di Indonesia? Ini kan namanya delusional, merasa diri superior (karena merasa lebih "bermoral") sementara sebenarnya belum ada yang pantas dibanggakan. Isunya, ini pengaruh siapa? Pengaruh budaya luar, atau justru isu internal kita sendiri sebagai bangsa? 

Saya jadi teringat sebuat artikel konspiratif yang mengklaim bahwa isu pelemahan KPK adalah isu untuk membuka pintu gerbang neoliberalisme ke Indonesia karena nantinya ini akan jadi alasan untuk melakukan privatisasi atas BUMN dan sebagainya. Terlepas dari logika lawakan tersebut, ada isu mendasar yang tersirat dari ide artikel di atas, yaitu bahwa pemerintah pasti baik dan mengurus masyarakat. Kok ya bisa-bisanya orang berpikir bahwa pemerintah itu diisi oleh orang-orang bijak tanpa kepentingan, bahwa seakan-akan privat/swasta pasti buruk sehingga apa-apa harus dijaga oleh pemerintah. Ini konsepsi jaman baheula dan hanya cocok dipegang oleh kaum feodal yang percaya para priyayi dan bangsawan memiliki kearifan yang bersumber dari cahaya Ilahi. Semuanya cuma ilusi. Privat dan pemerintah bisa sama-sama buruk, bisa sama-sama baik. Di level internasional, debat negara versus swasta adalah debat abad ke-20, ketinggalan jaman. Sekarang jamannya kolaborasi sinergis antara lembaga publik dan privat. Institusi dan desain pemerintahan akan berperan penting dalam menentukan kesuksesan negara.

Ini membawa kita ke salah satu contoh budaya lokal yang menurut saya sangat tak arif, yaitu konsep ratu adil yang pada prinsipnya adalah seorang benevolent dictator, diktator yang baik hati. Konsep ini begitu kuat mengikat di negeri kita dan tercermin sekali dalam pemilihan presiden 2014 kemarin. Seorang diktator memang bisa jadi akan bermanfaat bagi masyarakat, tetapi ia juga punya kesempatan yang sama untuk menciptakan neraka dunia kalau tidak ada yang bisa mencegah dia berlaku semena-mena. Budaya feodalisme tidak bisa melihat hal ini karena berasumsi atau diberikan ilusi bahwa raja adalah absolut. Saya tidak perlu jauh-jauh menelusuri budaya klasik kita sekedar untuk menyatakan bahwa feodalisme adalah konsep yang sangat bermasalah. Jangan berbohong dengan menyatakan bahwa feodalisme bukan bagian dari budaya kita yang sangat berbobot ini. Jadi? Kembali ke budaya sendiri atau perlu seleksi ulang? Kalau seleksi ulang, kriterianya apa? Ini mengapa saya lebih suka menggunakan indikator kuantitatif. Tidak sempurna tentunya, tapi kalau tak ada alternatif lain yang lebih baik, ya jangan ngasal.

Solusi lainnya yang juga saya pertanyakan adalah ajakan untuk melihat dan merenungi diri sendiri, bekerja bukan karena passion, tapi karena panggilan jiwa dan komitmen. Idenya bagus, tapi eksekusinya kemungkinan besar gagal. Ide ini senada dengan ide dalam artikel kedua: bekerjalah bukan sekedar karena mencari uang, tapi mencari makna, meaning, atau apapun lah itu. Coba tanyakan kepada orang-orang di luar sana, apa iya mereka punya waktu untuk merenungi diri sendiri guna mencari makna kehidupan? Kemungkinan besar tidak. Kalau semua orang melakukan hal tersebut dan kemudian mereka semua sukses besar, niscaya bisnis self-help tidak akan laris manis di berbagai belahan dunia.

Bagian yang saya paling saya permasalahkan dari artikel kedua adalah narasi bahwa seakan-akan mencari makna dalam pekerjaan senantiasa berkorelasi positif dengan kesuksesan pribadi dan bahwa mencari uang atau hal-hal banal lainnya akan berujung pada kesengsaraan. Ini klaim yang sangat bombastis dan modal datanya adalah, ...wait for it..., pengalaman pribadi! Saya kebetulan termasuk golongan orang yang beruntung mendapatkan pekerjaan yang penuh makna sekaligus menghasilkan uang. Kata kuncinya: "beruntung." Tentu saya juga bekerja keras, tetapi itu tak lepas dari keberuntungan yang sayangnya seringkali berada di luar kendali kita. Masalahnya, siapa yang bisa menjamin kita akan selalu beruntung? Mereka yang bekerja demi uang tidak lantas jadi manusia kelas dua yang akan gagal dalam hidupnya. Tolonglah hindari gejala elitis ini. Sekali lagi, menjadi elit sangat berbeda dengan elitis.

Penulis artikel kedua berargumen, tak ada yang bisa menjamin bahwa bagi mereka yang bekerja demi uang, nantinya bos mereka atau pekerjaan mereka akan tetap ada. Hal yang sama 100% pun berlaku untuk mereka yang katanya mengutamakan mencari makna. Banyak contoh orang sukses di luar sana, dan kebanyakan dari mereka mengklaim kesuksesan mereka berasal dari pencarian makna kehidupan dan hal-hal indah lainnya. Ya, ya, ya, tentu saja, semua orang suka cerita kesuksesan yang indah. Bagaimana dengan jutaan manusia lainnya yang gagal dan tak pernah menjadi bagian dari sejarah? Tak ada yang tahu karena mereka tak layak jadi bahan pembicaraan. Bisa jadi seorang pengamen memiliki kualitas suara yang setara dengan bintang musik kelas dunia. Sayangnya karena tak ada yang memberikan kesempatan kepada si pengamen dan si pengamen tak punya akses ke dunia perbintangan, akhirnya dia hanya jadi pengamen miskin bersuara indah di jalanan.

Sekarang saya tanya: apa bedanya mencari makna dalam pekerjaan, mencari jati diri, komitmen, dan sebagainya dengan semua nasihat dalam buku-buku self-help? Tak jauh berbeda, bahkan mungkin intinya sama: percayalah pada diri sendiri, hanya kita yang bisa mengubah nasib sendiri, mencari makna hidup adalah kunci kesuksesan, salam super, salam hangat, salam sukses, salam sejahtera, dll, dsb. Bukannya ini sama banalnya dengan buku self-help? Kenyataannya: kalau anda tak punya modal pendidikan yang bermutu, atau koneksi yang kuat, atau kemampuan/bakat tertentu yang bisa menjual, atau murni keberuntungan (semacam menemukan mentor yang tepat atau waktu yang tepat untuk masuk dunia kerja), kemungkinan besar anda tak akan jadi siapa-siapa, terlepas anda punya sejuta "makna" dan "impian". Anda tak bisa mencari makna tanpa punya kemampuan dan kesempatan. Apa yang mau dicari? Apa yang mau dibangkitkan? Ini dunia nyata, bukan sinetron.

Lalu soal komitmen. Saya lebih yakin bahwa bekerja karena senang terhadap pekerjaannya akan lebih efektif dibandingkan dengan bekerja karena komitmen yang mendalam. Kesenangan mengindikasikan manfaat bagi pribadi, komitmen mengindikasikan biaya, upaya, kerja keras. Hal yang kita senang lakukan saja belum tentu membuat kita jadi rajin melakukannya, bayangkan beban mental yang diperlukan untuk senantiasa istiqamah menjalani komitmen kita hanya karena kita berkomitmen untuk mencapainya? Kalau berkomitmen itu merupakan hal yang mudah, bisnis kebugaran jasmani sudah lama tutup karena dunia dipenuhi oleh orang-orang sehat dan fit. Saya tidak bilang bekerja atas nama komitmen merupakan hal yang buruk. Hanya saja tidak realistis kalau kita berharap mayoritas penduduk Indonesia akan menjadi manusia paripurna seperti demikian. Apabila komitmen kita anggap sebagai komoditas, maka ini adalah jenis komoditas yang makin lama akan makin mahal. Ketika masih muda, mungkin hasrat masih menggebu-gebu bekerja atas nama komitmen atau idealisme. Tapi seiring bertambahnya usia dan tanggungan, seberapa jauh kita akan sanggup menjaga komitmen itu, khususnya ketika menjalankan komitmen tersebut tidak berkorelasi dengan penghasilan yang memadai? Mengapa tidak lebih pragmatis dan mencari keseimbangan antara memenuhi komitmen dan mencari penghasilan? Tidak perlu muluk-muluk. 

Solusi yang akan saya sampaikan mungkin klise tapi bagi saya hanya ini solusi yang memungkinkan. Kalau anda mau mengubah masyarakat yang katanya dangkal, perubahannya harus dilakukan dari skala terkecil, dan itu membutuhkan kaum pendidik yang tepat. Harus ada yang memulai kan? Toh semua kebudayaan bermula dari anomali, riak-riak kecil di dalam suatu masyarakat. Mustahil tiba-tiba semua manusia berubah karena sepenggal kisah penuh inspirasi di sebuah blog. Proses perubahan butuh waktu lama. Masalahnya, pendukung semangat kebangkitan dan intelektualitas ini lebih sering tak mau menggunakan inteleknya secara seksama untuk memahami bahwa kaum pendidik itu juga manusia yang butuh insentif yang tepat. Saya sudah bicara panjang lebar tentang hal ini di artikel saya: Mendidik Bukan Sekedar Pengabdian. Ringkasnya, kalau kaum pendidiknya saja diperlakukan semena-mena dan dianggap bagaikan pandita tanpa hasrat, jangan banyak berharap bahwa masyarakat kita akan bangkit. Bisa jadi hal itu tidak akan tercapai sampai matahari terbit dari Barat. Pendekatan insentif berbasis komitmen, kesadaran pribadi yang kuat, atau nilai-nilai normatif abstrak sampai saat ini belum memberikan hasil yang memuaskan di Indonesia. Mau sampai kapan kita menggunakannya? Katanya jangan bersikap banal, tetapi kok memilih solusi yang dangkal???

Anda bebas untuk percaya dengan nilai-nilai normatif yang hendak anda perjuangkan, tetapi anda tidak bisa lari dari konsekuensi memperjuangkan ide-ide itu. Kita bisa terus bermimpi suatu hari nanti Indonesia akan dipenuhi generasi pemikir yang tak dangkal, terpelajar dan penuh minat akan ilmu pengetahuan. Tapi kalau kita tak juga mau beranjak melihat insentif mereka (dan para pendidiknya) dan masih terus memaksakan nilai-nilai yang diklaim adiluhung ke semua orang atas nama intelektualitas, kearifan lokal, dsb, silakan lanjutkan saja mimpi indah itu. Maaf, saya tak bisa ikut bermimpi bersama-sama anda karena daripada melakukan proyek raksasa berbiaya dahsyat yang saya tahu akan sama sia-sianya dengan diam menatap dinding selama 4 jam, lebih baik saya meneruskan "riset" penting saya di youtube. Sia-sia juga mungkin pada akhirnya bagi publik, tapi paling tidak biaya yang saya keluarkan cuma biaya koneksi internet, tidak makan hati, dan tentunya saya juga akan jauh lebih terhibur.         

Read more...

My Recommended Blogs

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP