Tuesday, January 27, 2015

Hukuman Mati Tak Bisa Setengah Hati!

Diskusi tentang hukuman mati sudah sering diulang tetapi isunya tak pernah beres. Mungkin karena terlalu banyak kepentingan dan insentif yang beradu dalam pelaksanaan hukuman mati sehingga langkah yang perlu diambil juga senantiasa setengah hati. Dalam artikel kali ini, saya akan membahas: (i) faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dengan seksama ketika kita ingin menggunakan hukuman mati sebagai bagian dari hukum pidana, dan (ii) prediksi mengapa pelaksanaannya tidak konsisten di Indonesia. Dengan memahami kedua isu di atas, saya berharap pembaca bisa memiliki informasi yang lebih baik dalam menentukan apakah kita memang butuh keberadaan hukuman mati di Indonesia.

Konsisten dengan pisau analisis saya selama ini, saya akan menggunakan pendekatan ekonomi dan analisis untung rugi terhadap kebijakan hukuman mati. Namun karena sifat hukuman mati yang sangat kontroversial, saya perlu menjelaskan terlebih dahulu mengapa saya tidak sepakat untuk membahas isu ini melalui lensa hak asasi manusia atau filsafat retributif/restoratif.

Kalau kita percaya dengan ide bahwa tidak pantas manusia menentukan kapan manusia lain mati maka akan ada banyak sekali kebijakan yang tidak boleh diambil oleh Pemerintah. Realitasnya, apakah penentuan hidup mati seseorang hanya terjadi melalui hukuman mati? Hukuman mati hanyalah salah satu bentuk kebijakan yang memiliki efek langsung terhadap nyawa. Banyak kebijakan lainnya yang juga akan memiliki efek terhadap nyawa, misalnya keselamatan transportasi (seberapa jauh kita akan menjamin keamanan setiap moda transportasi?), subsidi kesehatan (berapa banyak alokasi dana Pemerintah yang digunakan untuk perawatan kesehatan dan riset memerangi penyakit berbahaya?), legalisasi industri rokok (sejauh mana kita akan biarkan rokok ada dan merusak kesehatan manusia, sepanjang pendapatan pajaknya masih lebih besar dari biaya kesehatan nasional?), besaran emisi polusi (sejauh mana kadar emisi polusi yang berpengaruh pada kesehatan diperbolehkan untuk ada?), dan masih banyak lagi.

Perbedaannya dengan hukuman mati? Efeknya tidak langsung dan lebih bersifat jangka panjang. Walaupun tentunya keputusan eksekusi di tiang gantungan atau di lapangan tembak akan jauh lebih dramatis dan menarik untuk dijadikan bahan cerita dibandingkan menentukan berapa banyak emisi asap mobil dan polusi dari cerobong asap pabrik yang diperkenankan untuk mencemari udara kita tahun ini. Kalau ada 2 hak yang saling bertentangan, mana yang harus didahulukan? Hak untuk hidup dengan kata lain tidak absolut kecuali kita siap untuk melakukan perubahan fundamental atas seluruh kebijakan yang mana tidak realistis dan kemungkinan besar akan terjadi hanya ketika kita menemukan sumber daya tak terbatas.

Saya juga tak mau berpanjang lebar membahas filsafat retributif dan restoratif karena dua-duanya tidak banyak membantu dalam menyusun kebijakan. Hukum pidana memang bisa digunakan untuk balas dendam atau bisa juga dipakai untuk rehabilitasi. Lalu? Terlalu fokus pada balas dendam membuat kita tidak bisa menelusuri lebih jauh apakah keputusan yang kita buat itu ada manfaatnya. Kepuasan dari balas dendam cuma sedikit aspek dari kesejahteraan. Memutuskan bahwa semua narapidana harus direhabilitasi dan dicerahkan jadi manusia yang lebih baik juga tidak gratis dan jelas tidak semua manusia bisa dicerahkan. Lagi-lagi kita harus memilih.

Dalam pandangan aliran Hukum & Ekonomi, secara normatif, kebijakan pidana tak bisa lepas dari gagasan memaksimalkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan keterbatasan sumber daya. Analisis harus dimulai terlebih dahulu dengan menentukan tindakan apa saja yang perlu diatur secara pidana. Ini hal yang sering terlupakan khususnya dalam masyarakat yang gila pidana. Semua aspek kehidupan hendak diatur, dan semua pelanggaran harus dikenakan sanksi. Padahal belum tentu semua kegiatan perlu diatur oleh hukum pidana.

Setelah kita menentukan tindakan apa saja yang akan masuk kategori pidana, yaitu umumnya tindakan yang menimbulkan kerugian aktual secara sosial dan sulit untuk diselesaikan secara privat (lihat pembahasan lebih jauh di artikel saya di sini), kita harus mempertimbangkan bentuk sanksi yang akan digunakan dan ketersediaan serta kualitas penegak hukum yang akan menjalankan hukum tersebut. Mari kita bahas soal sanksi terlebih dahulu.

Dalam aliran Hukum & Ekonomi, fungsi sanksi pidana ada dalam 2 bentuk. Dalam bentuk negatif, sanksi diciptakan untuk meningkatkan biaya melakukan kejahatan. Pelaku kejahatan rasional hanya akan melakukan aksi kriminal apabila ia memperkirakan (ingat, memperkirakan bukan memastikan 100%) bahwa kejahatannya tersebut akan memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan ongkos yang harus ia keluarkan. Ibarat investasi, orang tentu ingin untung. Semakin besar probabilitas untuk mendapatkan keuntungan melalui aksi kriminal, semakin besar jumlah keuntungan yang akan didapat, dan semakin kecil biaya untuk mendapatkan keuntungan tersebut, semakin besar pula insentif untuk melakukan kejahatan. Dalam konteks ini, ongkos melakukan kejahatan meliputi biaya operasional kejahatan dan potensi sanksi yang akan ia terima dikalikan dengan probabilitas dijatuhkannya sanksi tersebut.

Dalam bentuk positif, sanksi pidana bisa digunakan untuk program yang bersifat rehabilitatif. Kadang kala, meningkatkan biaya melakukan kriminal tidak selalu cukup. Bisa jadi karena sanksinya tidak cukup keras, ataupun sanksinya tidak komprehensif, ini khususnya dalam kasus sistem pemenjaraan yang tidak memikirkan bagaimana nanti ketika narapidana kembali ke masyarakat. Apabila mereka tidak memiliki kesempatan yang lebih baik di luar sana ditambah dengan level penerimaan yang rendah dari masyarakat, mantan narapidana akan memiliki insentif yang lebih besar untuk menjadi residivis. Silakan baca artikel ini untuk memahami lebih lanjut isu rehabilitasi.

Tentu saja pelaksanaan program rehabilitasi harus dilakukan secara selektif. Bagaimanapun juga, ongkos operasional mendidik umumnya selalu lebih mahal dibandingkan menyiksa atau menyengsarakan orang, dan efek yang diharapkan juga belum tentu tercapai khususnya apabila stigma narapidana di masyarakat tidak berubah secara signifikan. Sia-sia mendidik narapidana kalau setelah keluar dari penjara, mereka tetap dikucilkan dan tidak diterima masyarakat. Artinya untuk menyukseskan program ini, kita juga harus memperhitungkan biaya mendidik masyarakat secara keseluruhan.

Ini mengapa menentukan sanksi pidana yang tepat sebenarnya sangat sulit. Sebagaimana seringkali saya sampaikan, prioritas orang berbeda-beda. Implikasinya, insentif mereka pun juga akan berbeda-beda. Pelaku pembunuhan karena balas dendam akan memiliki insentif yang berbeda dengan pembunuh profesional yang melakukan aktivitasnya karena bayaran, begitu juga akan berbeda insentif seorang pencuri ayam dengan koruptor kelas kakap. Belum lagi relasi dengan masyarakat. Persepsi masyarakat terhadap narapidana setelah selesai menjalani hukuman juga akan berpengaruh dalam mengukur efektivitas sanksi. Saya perkirakan bahwa hal ini khususnya sangat menyulitkan narapidana dari kelas ekonomi yang lemah dibandingkan dengan narapidana kaya raya.

Sayangnya, negara kita masih malas memikirkan sanksi pidana yang tepat. Kebanyakan sanksi dipukul rata dalam bentuk penjara, denda, atau hukuman mati. Penjatuhannya juga tampak tidak dipikirkan secara sistematis tapi lebih cenderung mengikuti kemana angin berlalu. Padahal kita butuh penelitian empiris dan eksperimen untuk mengetahui sanksi yang tepat! Kalau kita memilih program rehabilitasi misalnya, kita perlu mengukur sejauh apa kesuksesan program tersebut dengan melihat kontribusi narapidana kepada masyarakat setelah bebas dan tingkat pengurangan aksi residivisme. Kalau kita memilih sanksi dalam bentuk negatif, selain pengurangan residivisme, kita juga perlu melihat seberapa jauh korelasi keberadaan sanksi dengan penurunan aksi kriminal yang kita teliti, atau sebagaimana sering didengung-dengungkan, keberadaan efek jera dari sanksi tersebut. 

Berhubung penentang hukuman mati sering meributkan isu efek jera, perlu saya sampaikan bahwa kita perlu berhati-hati dalam menyatakan bahwa suatu jenis sanksi tidak memiliki efek jera. Suatu sanksi bisa jadi kurang efektif karena bentuk sanksinya sendiri tidak memberikan insentif yang tepat kepada pelaku kejahatan. Saya misalnya pernah membahas di sini mengapa sanksi penjara bukan jenis sanksi yang tepat untuk kejahatan korupsi. Kemungkinan lainnya adalah karena minimnya tingkat penegakan hukum atau kelemahan dalam prosedur penegakan hukum. Dan menurut saya, isu yang kedua ini lebih relevan bagi hukuman mati.

Penegakan hukum adalah aspek yang tak bisa dipisahkan dari hukum pidana. Salah satu penyakit kronis dari masyarakat gila pidana adalah percaya bahwa dengan memidanakan sebagian besar aspek kehidupan, maka secara ajaib semua manusia akan taat hukum dan menjadi manusia yang baik-baik. Ini delusional. Kalau tidak ada yang menegakkan hukum, hukum hanya akan jadi macan kertas. Sekalipun kita bisa menciptakan sanksi pidana yang paling mengerikan di alam semesta ini tetapi probabilitas dijatuhkannya mendekati nol, pelaku kriminal kemungkinan besar hanya akan mentertawakan aturan tersebut. Tanpa menelaah probabilitas penjatuhan sanksi hukuman mati, percaya bahwa hukuman mati pasti efektif mengurangi tingkat kejahatan sama sesat pikirnya dengan percaya bahwa hukuman mati tidak efektif sama sekali. 

Berhubung penegakan hukum butuh biaya dan sumber daya kita terbatas, mau tak mau kita harus memilih. Terciptalah hubungan yang rumit antara jenis tindakan yang perlu dipidanakan, sanksi yang akan dijatuhkan, penentuan jumlah penegak hukum yang optimal, dan efek positif sanksi yang diharapkan melalui pengurangan tingkat kejahatan dan penciptaan nilai tambah bagi masyarakat, semuanya dengan memperhatikan berapa besar jumlah yang harus dibayar oleh masyarakat untuk membiayai keseluruhan sistem tersebut! Perlu diingat bahwa biaya yang harus dibayar masyarakat bukan saja biaya operasional sistem hukum pidana, tetapi juga biaya terhadap anggota masyarakat yang terkena sanksi pidana, bersalah ataupun tidak bersalah, karena mereka semua merupakan komponen dari masyarakat secara keseluruhan (ingat kembali konsep sanksi dalam bentuk negatif yang ditujukan untuk menambah biaya pelaksanaan tindakan kriminal). 

Setelah memahami konsep-konsep dasar di atas, barulah kita bisa membahas apakah kita membutuhkan hukuman mati di Indonesia. Apa keunggulan hukuman mati? Dari segi biaya operasional, jelas lebih murah dibandingkan dengan biaya operasional penjara. Mematikan orang tidak akan semahal memelihara narapidana dalam penjara apalagi melatih mereka. Sifatnya yang sangat dahsyat juga dapat menciptakan biaya yang sangat mahal bagi pelaku kejahatan (walaupun tentu bergantung pada probabilitas dikenakannya hukuman tersebut). Untuk pelaku kriminal yang sangat berbahaya, mungkin akan lebih baik bagi masyarakat apabila mereka dihilangkan dibanding dengan mengurung mereka untuk memenuhi nilai moral tertentu. Ini mengapa saya tak suka ide moral Batman yang sok tak ingin membunuh Joker walaupun keberadaan Joker sangat berbahaya bagi masyarakat dan selalu bisa kabur dari penjara (penjelasan lainnya adalah kalau Joker dibunuh, cerita Batman juga akan berakhir lebih cepat sehingga ada insentif untuk memperpanjang relasi yang absurd itu).

Kelemahannya? Penjatuhan hukuman mati tidak bisa memberikan ganti rugi secara moneter kepada korban kejahatan. Padahal bisa jadi bagi korban, penerimaan ganti rugi plus denda jauh lebih bermanfaat. Memangnya seberapa besar nilai balas dendam dari segi moneter untuk kebanyakan orang? Kemudian karena hukuman mati tidak bisa dikoreksi setelah dijatuhkan, biaya administrasi proses penjatuhan dan pelaksanaan hukuman mati akan jauh lebih mahal dibandingkan dengan penjara. Proses pembuktian akan lebih sulit, proses banding dan grasi juga diprioritaskan. Ini dengan asumsi penegak hukum peduli untuk memastikan bahwa mereka yang dihukum memang benar-benar bersalah dengan tingkat keyakinan mendekati kepastian (beyond reasonable doubt). Harus diingat bahwa menjatuhkan hukuman kepada orang yang salah berarti menciptakan biaya yang tidak perlu bagi masyarakat dan juga mengurangi probabilitas dijatuhkannya hukuman pada pelaku sebenarnya. Setiap kesalahan penegakan hukum pada prinsipnya mengurangi biaya melakukan kejahatan!

Ini berarti hukuman mati hanya akan memberikan manfaat bersih apabila manfaat yang diperoleh masyarakat dari tingkat pengurangan kejahatan dan penghematan biaya penegakan hukum (karena kejahatan berkurang) lebih tinggi dibandingkan ongkos yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai proses hukuman mati. Untuk mencapai hal tersebut, hukuman mati harus dijatuhkan dengan cepat dan tak bertele-tele, proses pembuktian berjalan efisien dan terpercaya (sehingga prosesnya tak berlarut-larut) dan kemungkinan penjatuhan sanksi kepada orang yang salah juga minim (karena tak mungkin juga penegakan hukum berjalan benar 100%). 

Pertanyaan besarnya, apakah syarat dan kondisi di atas terpenuhi di Indonesia? Kemungkinan besar tidak. Contoh gampangnya adalah soal Peninjauan Kembali yang baru-baru ini menjadi kontroversi. Kejaksaan Agung menunda-nunda eksekusi pidana mati karena takut perkaranya bisa ditinjau kembali oleh Mahkamah Agung. Katanya tidak ada kepastian hukum. Bagaimana ini? Penegak hukumnya saja tidak percaya dengan sistem hukum yang mereka jalankan! Lalu untuk apa pula menuntut hukuman mati kalau tidak yakin? Belum lagi fakta bahwa banyak sekali eksekusi hukuman mati yang terkatung-katung. Padahal selama eksekusi tertunda, narapidana tentu harus dipenjara. Penghematan biaya operasional pun menjadi omong kosong belaka.

Isu lainnya tentunya adalah konsistensi penjatuhan hukuman mati. Siapa yang menjadi target dari hukuman ini? Jelas saja tidak ada efek jera kalau yang dikenakan hukuman umumnya hanya level kroco. Suplai kroco akan selalu lebih banyak dari bos-bos besar pelaku kejahatan, yang artinya posisi mereka gampang digantikan dengan orang lain. Ditambah dengan carut marutnya penegakan hukum kita yang tak jelas administrasinya, probabilitas pelaksanaan hukuman mati juga menjadi semakin rendah. Lalu apa gunanya hukuman mati dalam kondisi seperti ini?

Walaupun bisa jadi hukuman mati sebenarnya tidak efisien di Indonesia, ada fungsi lain dari hukuman mati yang diminati oleh Pemerintah dan aparat hukum: pencitraan. Tak perlu pusing bahwa biaya administrasinya mahal dan sistemnya carut marut. Yang penting hukuman ini dijatuhkan untuk kejahatan-kejahatan yang dipersepsikan sangat berbahaya. Misalnya narkoba. Berita hukuman mati adalah ladang berita yang selalu menarik kontroversi dan minat pemirsa. Dan selama ia masih jadi sumber berita yang efektif untuk menunjukkan ketegasan pemerintah, selama itu juga tak ada insentif signifikan untuk mengubah sistem.

Mengapa tidak fokus dengan yang riil-riil saja? Daripada sibuk berfilsafat soal nyawa dan sebagainya, kita bisa bicara aspek yang paling jelas, biaya yang harus ditanggung masyarakat! Kita sekarang membiayai sebuah sistem yang dampaknya relatif rendah, tak murah juga, rentan disalahgunakan dan jadi ajang pencitraan. Kalau mau serius menggunakan hukuman mati, sudah ada resep yang perlu diperhitungkan di atas, tinggal kita kuantifikasi dengan menggunakan data yang solid. Masih mau asyik beretorika atau mulai menyusun kebijakan publik berbasis data? Jangan setengah-setengah kalau mau maju!

Read more...

Thursday, January 15, 2015

Gagal Paham Rasionalitas Ekonomi Jilid 2

Dalam artikel saya sebelumnya, Gagal Paham Rasionalitas Manusia dalam Pendekatan Ekonomi, saya menyampaikan beberapa tanggapan atas kritik rekan Muhammad Kholid terhadap pendekatan ekonomi yang mengasumsikan rasionalitas manusia sebagai landasan analisis kebijakan publik dan juga hukum. Sempat saya sampaikan bahwa kritik Kholid ini adalah bagaikan memukuli kuda mati (beating a dead horse), alias mengulang-ulang yang tidak perlu. Kholid kemudian membalas artilel saya tersebut di sini.

Membaca tulisan terbarunya ini, komentar singkat saya, entah Kholid ini penikmat sadomasokis yang memang benar-benar suka memukuli kuda yang sudah mati itu atau mungkin kuda yang bersangkutan sudah menjadi zombie sehingga perlu dipukuli terus menerus. Saya juga bingung apakah sebenarnya Kholid sendiri sepenuhnya paham konsep apa yang sedang ia kritik? Artikelnya penuh dengan kontradiksi pemahaman, campur aduk antara menjadi rasional dengan menjadi manusia paripurna nan cendekia, serta contoh-contoh yang tidak nyambung tapi dipaksakan untuk masuk. 

Tapi tidak masalah, saya dengan senang hati menanggapi kritik Kholid karena hal tersebut memberikan ruang kepada kepada saya untuk mengelaborasi lebih jauh tentang pendekatan rasionalitas dan mengapa pendekatan tersebut lebih superior dibandingkan pendekatan lainnya. Artikel seperti ini mungkin bukan tipe artikel yang akan banyak dibaca orang tetapi kalau suatu hari nanti ada yang bertanya lagi tentang mengapa saya begitu gencar menggunakan pendekatan ekonomi, saya tinggal merujuk ke artikel saya hari ini. Lebih efisien dibandingkan saya harus menjelaskan isu yang sama berkali-kali.

Memahami Konsep Rasionalitas Dalam Ekonomi

Sebenarnya apa yang dimaksud dengan asumsi rasionalitas dalam ekonomi? Ilmu ekonomi sudah menjabarkannya dengan sederhana, yaitu bahwa setiap orang akan berusaha memaksimalkan utilitas atau manfaat sesuai dengan preferensinya dan dengan senantiasa memperhatikan keterbatasan sumber daya (yang dapat meliputi anggaran, pengetahuan, dan waktu). Selama masih ada kelangkaan dan ada banyak aktivitas yang harus dipilih, selama itu juga analisis untung rugi atau cost benefit analysis (CBA) diperlukan. Kalau tidak, bagaimana kita bisa memilih? Hanya saja mohon dengan amat sangat diperhatikan bahwa asumsi ini tidak sama dengan asumsi bahwa semua manusia memiliki pengetahuan sempurna untuk menentukan mana yang terbaik bagi dirinya, kita semua hanya bisa berusaha semampu kita untuk mengejar apa yang kita mau. Jadi kalau Kholid masih bersikeras bahwa asumsi kesempurnaan ini seharusnya ada dalam asumsi rasionalitas, sebaiknya dia kembali belajar ilmu ekonomi dari nol.

Mengapa menggunakan pendekatan ekonomi dengan aksiom rasionalitas? Dari segi positif, pertama, sifatnya intuitif dan mudah untuk diaplikasikan. Kedua, aksiom rasionalitas juga tidak kemudian berarti bahwa semua kebijakan menjadi mudah untuk disusun atau memiliki kekuatan prediktif 100%. Sebaliknya, aksiom rasionalitas menuntut kerja keras dari kita semua untuk mencari tahu apa manfaat yang dikejar oleh kebanyakan manusia. Insentif apa yang paling tepat bagi mereka ketika kita sedang menyusun kebijakan mengingat setiap orang bisa jadi memiliki prioritas yang berbeda? Bagaimana kira-kira mereka akan menanggapi suatu kebijakan? Apakah suatu kebijakan akan berjalan efektif dan efisien?

Dan sebagaimana sudah saya ulang berkali-kali, aksiom rasionalitas dan konsep preferensi tidak mengasumsikan bahwa manusia hanya suka dengan insentif finansial. Insentif finansial penting, tetapi jelas bukan keseluruhan. Saya ingin menekankan hal ini karena ini merupakan konsep yang paling sering disalahpahami. Seakan-akan ketika kita menggunakan pendekatan ekonomi, kita hanya akan peduli dengan uang. Salah 100%. Ini mengapa ketika ada beberapa orang yang mengklaim bahwa permainan ultimatum (ultimatum game) merupakan contoh tidak rasionalnya manusia, saya menyimpulkan bahwa orang-orang yang bersangkutan tidak benar-benar paham ekonomi.

Permainan ultimatum adalah permainan yang melibatkan 2 orang dimana satu orang akan diberikan sejumlah uang dan kemudian si penerima uang diminta untuk membagi uang tersebut kepada peserta lainnya. Jumlah yang akan dibagi terserah. Apabila peserta lainnya menerima tawaran si penerima uang, maka masing-masing memperoleh jumlah yang sudah dibagi tersebut. Tetapi apabila peserta lain menolak, maka seluruh uang harus dikembalikan. Ada sebagian ekonom berpendapat bahwa seharusnya peserta kedua menerima berapapun yang ditawarkan oleh peserta pertama karena bagaimanapun, dia mendapatkan uang secara gratis. Tetapi dalam kenyataanya, ketika jumlah yang dibagi oleh peserta pertama terlalu kecil, maka peserta kedua menolak uang tersebut.

Dari sudut pandang rasionalitas, penolakan peserta kedua atas jumlah yang kecil atau yang dianggap tidak adil bukanlah bukti bahwa mereka irasional. Konteks dan kondisi akan sangat berpengaruh. Berapa jumlah uang yang dipertaruhkan? Sebesar apa kebutuhan uang dari pihak kedua dan juga pihak pertama? Asumsikan bahwa uang yang dibagi berjumlah US$100. Kalau saya peserta kedua dan benar-benar miskin dan US$1 pun sudah cukup, saya dengan senang hati akan memilih untuk mendapatkan US$1 dollar dan membiarkan peserta pertama mengambil US$99. Kalau saya lebih kaya dan tidak terlalu butuh uang itu, saya punya kemampuan untuk membayar pemenuhan rasa "keadilan" saya dengan tidak menerima tawaran dari peserta pertama yang hanya mau memberikan US$1. Mungkin saya akan lebih tergerak kalau dia mau memberikan US$10.

Dan kalau saya benar-benar kaya dan tidak membutuhkan uang itu sama sekali, saya bisa dengan mudah menolak berapapun tawarannya bahkan jika sekalipun tawarannya lebih dari 50%. Mengapa? Karena mungkin saya menikmati saja orang ini tidak mendapatkan uang tersebut. Orang Jerman punya istilah yang bagus untuk situasi barusan: schadenfreude. Apakah sikap senang pada penderitaan orang lain itu irasional? Tidak harus. Psikopat mungkin, tapi rasional. Ini mengapa kita butuh penelitian empiris lebih dalam untuk tahu mana yang benar-benar penting bagi orang kebanyakan. Aksiom rasionalitas hanyalah pembuka awal untuk ditelusuri lebih jauh, bukan akhir dari analisis! Paling tidak pahamilah konsep yang terakhir ini supaya jangan mengulang-ulang kritik yang mulai terdengar seperti kaset rusak. Ini jaman mp3, ipod dan smartphone, bukan periode 80-an. 

Adapun dari segi normatif, pendekatan ekonomi ingin mencari kebijakan yang bisa memaksimalkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dengan biaya yang paling rendah. Di sini muncul peranan CBA dalam bentuk yang lebih formal yang sudah melibatkan monetisasi dari kebijakan yang akan diambil. Banyak yang mengkritik pendekatan CBA formal karena katanya tidak bisa menangkap semua aspek. Lucunya, tidak ada yang bisa menjelaskan pendekatan apa yang lebih baik. Eric Posner dan Matthew D. Adler sudah membahas panjang lebar dalam buku mereka The New Foundations of Cost-Benefit Analysis bahwa CBA memang bukan metode yang sempurna, tetapi ini tetap merupakan metode terbaik dibandingkan dengan metode-metode lainnya. Saya menyarankan semua pembaca artikel ini untuk membaca buku tersebut, khususnya terkait konsep maksimalisasi kepentingan pribadi.

Steven Shavell dan Louis Kaplow dalam bukunya, Fairness versus Welfare, juga menjelaskan mengapa pendekatan yang  berbasis welfare atau kesejahteraan lebih baik dibandingkan dengan pendekatan berbasis fairness atau keadilan, yaitu khususnya karena pendekatan welfare memasukkan komponen fairness dalam mempertimbangkan apakah masyarakat mendapatkan kesejahteraan yang mereka inginkan karena kita semua tahu orang tidak cuma peduli soal uang belaka! Sementara konsep fairness belum tentu memasukkan komponen welfare. Penganut konsep egalitarian mutlak akan lebih menyukai situasi dimana semua orang sama rasa dan sama rata dalam seluruh aspek kehidupannya sekalipun mereka semua sama-sama hidup miskin dibandingkan dengan konsep dimana ada orang kaya dan orang miskin sekalipun orang miskin dalam kondisi ini lebih baik daripada kondisi dimana semua orang sama rasa.

Saya bahkan sudah panjang lebar menulis soal mengapa pendekatan normatif berbasis welfare ini juga ada landasanya dalam agama Islam dan hukum Islam. Anda bisa melihat lebih jauh pembahasan tersebut di sini yang membahas soal pendekatan ekonomi terhadap kasus penghinaan Nabi Muhammad. Boleh dibilang, pendekatan ekonomi ini sudah ada justifikasi religiusnya!

Rasionalitas = Sempurna = Paripurna?  

Tetapi perlu pula dicatat bahwa pendekatan normatif ini juga tetap perlu tunduk pada pendekatan positif yang sebelumnya saya sampaikan. Mengapa? Karena yang akan melaksanakan pendekatan tersebut adalah manusia juga dengan kepentingan pribadi yang berbeda-beda. Aksiom rasionalitas memegang peranan penting di sini. Ekonom sejati tidak akan naif berpikir bahwa karena ia ingin menggunakan pendekatan yang memaksimalkan kesejahteraan maka dalam prakteknya ada jaminan 100% bahwa pendekatan itu akan sukses. Pendekatan normatif hanyalah pedoman dalam mengambil keputusan. Tanpa adanya institusi dan mekanisme checks and balances, pendekatan normatif juga bisa disalahgunakan. 

Tidak percaya? Ambil contoh Krisis 98 yang dibahas oleh Kholid. Ia mempertanyakan mengapa pemerintah tidak rasional dalam mengambil kebijakan tersebut? Bukankah seharusnya pemerintah yang rasional akan senantiasa mengejar maksimalisasi kesejahteraan dan meminimalkan resiko? Mengapa justru kemudian pemerintah malah mengambil kebijakan yang tidak berhati-hati? Contoh irasionalitas? Mungkin, tetapi di dimensi lain yang sedang diimajinasikan oleh Kholid sepanjang artikelnya tersebut, bukan di planet Bumi.

Oh, andai saja semua pejabat pemerintah kita benar-benar akan bekerja demi rakyat semata tanpa ada unsur kepentingan pribadi sedikit pun. Lupa dengan asumsi rasionalitas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya akan memaksimalkan kepentingan dirinya sendiri?! Tidak pernah ada jaminan bahwa kepentingan diri pejabat pemerintah akan sinkron dengan kepentingan orang lain, apa lagi kalau tidak ada insentif yang tepat supaya ia bertindak dengan tidak merugikan orang lain. Saya jadi bertanya-tanya, Kholid ini sedang membahas manusia rasional atau manusia paripurna ala nabi, pandita atau malaikat?

Deregulasi perbankan di jaman Suharto adalah opsi yang sangat rasional bagi Suharto dan kroni-kroninya. Mengapa tidak? Tidak ada sistem demokrasi, tidak ada mekanisme checks and balances, semua dikuasai oleh bos besar dan kawan-kawannya. Untuk apa peduli dengan suara rakyat kalau seorang penguasa tak bisa diminta pertanggungjawabannya sama sekali? Apalagi ketika Suharto merasa bahwa kekuasaannya didukung oleh pihak militer dan pengusaha kaya. Hidup tanpa beban, kredit bank pun lancar dikucurkan untuk para kroninya. Karena Suharto irasional dan bodoh? Jelas tidak!

Suharto itu sangat pintar, dia bahkan tahu cara terbaik untuk melaksanakan perampokan secara masif dan sistematis. Legalkan saja segala tindakannya! Buat dasar hukum terlebih dahulu untuk monopoli cengkeh dan tanaman rempah-rempah lainnya, jalankan program mobil nasional berdasarkan Keputusan Presiden, dan tentunya tak lupa deregulasi bank guna menghapuskan aturan soal legal lending limit dan rasio modal minimum. Tak ada yang berani melawan. Siapa yang berani? Sudah siap hilang nyawa? Atau minimal kehilangan harta yang berlimpah dan kebebasan pribadi?

Justru kita sedikit banyak harus berterima kasih pada Krisis 98! Suharto tak akan kehilangan legitimasi dan tersingkir seperti itu tanpa adanya kejutan ekonomi yang luar biasa dahsyat sampai-sampai ia kehilangan dukungan dari rekan-rekannya sendiri dan militer. Kelangkaan memang kekuatan yang paling dahsyat untuk mengubah perilaku seseorang, persis seperti ketika Sukarno jatuh setelah sebelumnya menghadiahkan inflasi 600% bagi masyarakat Indonesia.  

Kholid juga bertanya, mengapa produk investasi yang jelek bisa dijual dan diberikan rating yang tinggi (Dia tidak menyebut dalam kasus apa, tapi saya asumsikan terkait krisis Subprime Mortgage tahun 2008). Katanya, ini juga bukti irasionalitas. Salah, sesalah menyatakan bahwa matahari berputar mengelilingi bumi! Siapa yang membuat regulasinya? Siapa yang melobi pemerintah agar peraturan itu dibuat atau tidak diatur? Apakah pemerintah dan pengusaha irasional ketika mereka melobi dan dilobi dengan kesadaran penuh? Kenapa kemudian perusahaan rating juga bisa memberikan nilai yang tinggi terhadap produk yang bermasalah? Salah satunya karena produk itu dijamin oleh perusahaan asuransi yang berating AAA.

Tapi dilain pihak, berapa banyak perusahaan rating internasional yang menguasai dunia rating saat ini? Hanya ada 3: Fitch, Moody's, dan Standard & Poor. Sedikit sekali sebenarnya untuk industri keuangan yang sedemikian besar. Lebih dahsyat lagi, mereka menerima bayaran yang tinggi untuk jasa mereka. Tanpa ada kompetisi berarti dan permintaan yang selalu ada dari pasar untuk rating, apa iya mereka akan memberikan nilai jelek pada bisnis yang jelas-jelas menguntungkan bagi mereka? Irasional? Saya pikir perusahaan-perusahaan ini sangat rasional. Justru karena rasionalitas mereka inilah kita mengalami kerugian secara kolektif.

Pemerintah = Solusi Kegagalan Pasar Yang Tak Rasional?

Teori Adam Smith tentang invisible hand mungkin tak sempurna. Contoh rasionalitas individual yang merugikan secara kolektif sudah sering terjadi dan sudah lama dibahas (jadi tolong jangan diulang-ulang terus soal bahwa kesalahan ide bahwa pasar dan rasionalitas akan senantiasa menghasilkan hasil yang efisien, kita semua sudah tahu itu). Tetapi lebih naif lagi orang-orang yang berpikir bahwa Pemerintah adalah solusi untuk segala permasalahan pasar. Seakan-akan ada 2 jenis manusia yang berbeda drastis, manusia-manusia di pasar yang katanya tidak rasional dan bodoh-bodoh, dan manusia-manusia cemerlang tanpa tanding di pemerintahan. Halo, kemana saja anda? Tidur atau bertapa di Gunung Kawi selama masa Order Baru? Orde Baru itu contoh sempurna pemerintah yang sibuk menjadi parasit bagi bangsanya sendiri. Institusinya dibuat sedemikian buruk sampai-sampai dampak negatifnya masih terasa sampai sekarang. Anda pikir demokrasi itu apa? Tak lain dari melaksanakan konsep kompetisi ekonomi dalam pasar politik! Sistem checks and balances? Kompetisi dalam institusi pemerintahan karena kekuasaan di tangan satu orang cenderung korup! Kenapa cenderung korup? Karena manusia rasional bukan malaikat! Masa hal sesederhana ini saja tak paham-paham juga?

Tentu bicara pemerintahan, tak mungkin kita tak membahas soal John Maynard Keynes dan teori ekonominya yang juga sempat disinggung oleh Kholid. Saya tidak akan secepat Kholid mengklaim bahwa teori Keynes merupakan solusi yang menyelamatkan Amerika dari Depresi Besar. Banyak penjelasan tentang Depresi Besar dan tentang siapa yang sebenarnya salah dalam menyebabkan krisis tersebut, misalnya di sini dan juga di sini.  Kholid mungkin bilang, "ah penjelasan alternatif ini akal-akalan teori Neoklasik saja." Bisa jadi. Secara rasional, tentu saja kaum Neoklasik akan berusaha membela akar ilmunya, dan demikian juga penganut Keynesian juga akan melakukan hal yang sama! Justru kaum Keynesian tidak rasional kalau mereka tidak mau membela sedikitpun alirannya.

Karena dua-duanya sama-sama punya landasan teoretis, bagaimana kita mengukur mana yang lebih oke? Saya akan mengusulkan dari segi persaingan di pasar ide. Kenyataannya, ide Keynes sudah lama mati sejak tahun 1970-an. Sempat muncul kembali ketika Amerika mengalami krisis tahun 2008, tetapi kali ini nampaknya teori tersebut tidak bertahan lama, khususnya ketika kondisi ekonomi Amerika sudah jauh lebih membaik di tahun 2014 ini. Teori apa yang masih bertahan? Pendekatan Neoklasikal yang terus menerus diperkuat dengan kemajuan ilmu pengetahuan!

Atau mungkin Kholid akan menyatakan bahwa masih ada kaum Neo Keynesian? Boleh, tetapi banyak ekonom yang menyatakan bahwa kaum Neo Keynesian bukanlah penerus sejati Keynes. Mereka menggunakan pendekatan mikro juga untuk menganalisis isu makro dan lebih penting lagi, asumsi dasar yang mereka pakai sama, bahwa manusia adalah makhluk yang rasional. Bahwa kemudian usulan kebijakannya bisa berbeda dengan kaum Neoklasikal adalah 2 hal yang terpisah. Mengapa? Karena Kholid selalu meributkan asumsi dasar itu, dan entah bagaimana caranya percaya bahwa pendekatan rasional pasti hanya akan menghasilkan satu solusi saja. Ini belajar ekonomi di mana???  

Coba kita tengok lebih dalam usulan Keynes soal kebijakan fiskal yang ekspansif untuk menyelesaikan krisis. Kebijakan seperti ini jelas akan bergantung pada stimulus yang akan digunakan. Tahu dari mana bahwa stimulus yang digunakan adalah stimulus yang tepat? Proyek macam apa yang harus didahulukan? Pernah dengar istilah building a bridge to nowhere? Siapa yang menentukan dimana proyek-proyek stimulus ini akan dijalankan? Siapa yang bisa menjamin bahwa proyek ini menguntungkan semua orang, atau hanya sebagian pihak dengan lobi politik yang lebih kuat? 

Kemudian anggaran defisit itu akan dibiayai darimana? Mencetak uang terus menerus jelas bukan pilihan yang tepat sebagaimana sudah berkali-kali ditunjukkan oleh sejarah. Surat utang negara? Siapa yang akan membeli surat utang kalau konsumsi saja megap-megap? Akhirnya berujung pada pajak. Seseorang pasti harus membayar karena uang tidak turun dari langit. Benar bahwa kebijakan stimulus tersebut seakan-akan meningkatkan permintaan dan menciptakan pekerjaan, tetapi pernah dipikirkan biaya kesempatan yang juga hilang karena pajak bertambah yang tentunya secara tidak langsung juga mengurangi pendapatan? Jadi jangan terburu-buru mengklaim bahwa kebijakan Keynes adalah solusi. Lebih jauh lagi, dengan contoh Keynes in, Kholid sendiri mengkonfirmasikan bahwa pemerintah pun tak akan bisa lari dari CBA.

Lagipula, apabila kita telisik lebih mendalam analisis Keynes yang menyatakan bahwa penyebab depresi adalah soal aggregate demand, apakah memang analisis tersebut dibuat dengan berasumsi bahwa produsen dan konsumen tidak rasional? Keluarga saya pernah mengalami Krisis 98 dan saya sempat merasakan sedikit imbas Krisis 2008 ketika permintaan jasa hukum sempat menurun drastis. Dalam situasi yang tak jelas dan permintaan yang relatif rendah, sangat wajar kalau pengusaha juga tak mau giat berekspansi. Bagaimana ia bisa memastikan bahwa ia akan memiliki sumber pendapatan yang cukup untuk mengembalikan investasinya atau membayar pinjaman? Apakah ekpektasi mereka yang mungkin cenderung pesimis itu tidak rasional? Saya pikir tidak.

Dengan demikian, konsep Keynes beranjak dari asumsi fundamental yang sama dengan ekonomi Neoklasik, rasionalitas individual yang kemudian bermasalah secara kolektif. Isunya kemudian adalah kebijakan mana yang lebih tepat untuk dipakai? Memberikan stimulus dalam bentuk suku bunga rendah atau melakukan proyek-proyek publik? Wajar-wajar saja kalau ada yang berpendapat bahwa usulan Keynes bermasalah dan tak rasional. Karena pembiayaan usulan Keynes tak gratis dan sebagaimana masih didebatkan sampai sekarang, efeknya juga tak benar-benar jelas. Satu yang pasti, kebijakan Keynes pada prinsipnya tak lebih dari redistribusi secara masif (menggunakan pajak masyarakat untuk kemudian digunakan untuk proyek tertentu yang jelas tak bisa mencakup seluruh anggota masyarakat). Lihat misalnya artikel ini untuk penjabaran lebih lanjut.
 
Lebih penting lagi, dalam prakteknya, katakanlah episode krisis adalah pengecualian dan tidak terjadi setiap saat secara terus menerus, sekali suatu kekuasaan dipegang oleh Pemerintah, sulit untuk melepaskannya kembali. Mengapa seorang penguasa yang rasional mau melepaskan kekuasaannya dengan mudah? Semakin gendut suatu pemerintahan, semakin sulit untuk mengontrol mereka. Untuk menambah lapangan pekerjaan, pemerintah misalnya mendirikan lembaga-lembaga baru untuk menciptakan permintaan tambahan pekerja. Setelah krisis usai (dengan asumsi bahwa kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan yang menolong), apakah lembaga-lembaga yang sebenarnya tidak diperlukan itu akan dibubarkan? Jarang sekali terjadi. Siapa yang harus membayar keberadaan lembaga itu? Masyarakat melalui pajak!

Analisis Untung Rugi Dalam Kehidupan Sehari-hari

Sekarang kita masuk ke babak baru, soal penggunaan CBA dalam kehidupan sehari-hari. Kholid nampaknya berasumsi bahwa pendekatan ekonomi dan analisis untung rugi ini adalah mainan baru bagi saya sehingga saya dianggap masih sedang berbulan madu dengannya. Mungkin asumsi ini muncul karena kita baru bertemu beberapa bulan yang lalu. Tapi realitasnya, pendekatan ini sudah saya ikuti lebih dari 13 tahun semenjak saya belajar hukum Islam dan Ushul Fiqh. Keyakinan saya soal pendekatan ini bukan cuma bersumber dari teknis ilmu ekonomi tetapi juga dari ajaran agama Islam. Saya justru melihat Kholid seperti anak kecil yang iri mengapa ia tak menemukan mainan ini sejak dulu, ketinggalan terlalu jauh, dan akhirnya menggerutu sambil berkeluh kesah dengan omongan yang sering kali tak nyambung.

Saya senang Kholid juga membahas soal aplikasi pendekatan ekonomi dan analisis untung rugi dalam berbagai aspek kehidupan seperti seks dan pernikahan, sampai soal korupsi. Pertanyaan yang ia ajukan sudah tepat. Secara pribadi, apakah saya melakukan analisis untung rugi dalam segala aspek kehidupan saya? Saya jawab ya. Dan mengapa tidak? Selama alokasi anggaran dan waktu saya terbatas, saya pasti harus memilih. Apakah hari ini saya akan membaca buku atau artikel jurnal ilmiah? Bermain game? Bercengkerama dengan istri? Berkumpul dengan teman-teman? Masak makanan malam? Atau menulis artikel di blog ini guna membalas tulisan Kholid? Sadar atau tidak sadar, kita pasti melakukan analisis tersebut, terlepas anda mau memakai sistem 1 atau sistem 2 ala Kahneman. Tidak ada yang bisa lari dari analisis untung rugi dalam hidupnya kecuali anda punya sumber daya tak terbatas.

Bohong kalau misalnya orang yang mau kawin tak akan berpikir sedikit pun tentang masa depannya sama sekali. Sedikit banyak ia akan berpikir soal biaya hidup, rumah, anak, dan sebagainya. Sebagian bahkan akan lebih pusing soal berapa besar biaya pesta yang harus ia bayar guna menyenangkan orang tuanya. Dan kalaupun ia mengaku semuanya Lilahi Ta'ala saja, kalau anggarannya terbatas, sedikit banyak kelangkaan akan memanggil-manggilnya untuk berhenti sejenak dan memikirkan dengan lebih seksama lagi apakah langkah yang ia ambil sudah tepat. Ini akal sehat biasa tanpa perlu analisis yang luar biasa jenius.

Kholid kemudian mencoba mengaplikasikan lebih jauh soal analisis untung rugi ini ke dalam soal ibadah dengana argumentasi bahwa kalau umat beragama rasional, pasti mereka akan banyak berinvestasi belajar agama dan mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Ini menunjukkan bahwa Kholid rupanya masih tak paham juga tentang pengertian rasionalitas bahkan ketika sudah sampai di bagian pertengahan artikelnya.

Padahal di artikel saya tentang Untung Rugi dalam Beribadah, saya sudah mengingatkan bahwa prioritas masing-masing orang berbeda karena melakukan aktivitas-aktivitas ini tidak gratis. Sebagaimana saya sampaikan dalam artikel sebelumnya, mengapa tidak semua orang menjalankan gaya hidup sehat? Karena tidak ada hal yang instan, anda perlu berinvestasi waktu untuk berolah raga, mengurangi kenikmatan makanan dengan hanya makan salad dan sebagainya. Apakah anda mau menukar kenikmatan hari ini dengan kenikmatan masa depan? Prioritasnya ada di tangan anda.

Pertanyaan Kholid soal orang yang mengaku beragama tetapi masih sering berbuat dosa sudah saya jawab tuntas 3 tahun lalu dalam artikel ini yang membahas soal mengapa religiusitas tidak berkorelasi erat dengan ketaatan hukum. Jawabnya mudah, karena sanksi akhirat adanya di masa depan, tak jelas kapan munculnya, tak jelas pula apakah akan terjadi atau tidak. Sebagai akibatnya, insentif untuk berbuat baik dan menghindari dosa tidaklah selalu kuat kecuali anda benar-benar beriman selevel Nabi Ayub dan Nabi Ibrahim. Ditambah dengan konsep tobat yang bisa diulang-ulang sebelum maut menjemput, semakin memberikan insentif besar kepada orang untuk melupakan akhirat. Tak heran bahwa selain insentif imbalan dan siksa di akhirat, Islam juga mengatur soal aturan hukum untuk berbagai jenis tindakan tertentu.

Kalau cinta kepada Tuhan saja sudah cukup untuk membuat manusia menjadi manusia paripurna, Qur'an tak perlu sibuk menggambarkan soal surga dan neraka. Dan apabila surga dan neraka saja cukup, tak perlu ada aturan potong tangan untuk pencurian atau qisas untuk pembunuhan dan penganiayaan. Justru adanya aturan-aturan itu menunjukkan bahwa Allah maha paham bahwa manusia itu rasional dan butuh insentif dalam berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Masih tak percaya juga bahwa analisa ekonomi itu inheren dalam kehidupan kita?

Ketika saya menulis fenomena kemalasan dalam beragama, saya tidak menyatakan bahwa orang-orang malas ini irasional atau bahkan bodoh. Saya hanya menyatakan bahwa mereka punya prioritas yang berbeda. Dan berhubung di Indonesia, norma sosial masih mendukung situasi dimana tampak religius adalah hal yang baik, tak heran kajian-kajian tak bermutu dan ngasal (tapi terlihat penuh kebenaran) juga sekalian ikut laris. Suplai orang malas akan mendapatkan suplai kajian yang tak mendalam. Berapa banyak yang mau riset membaca hadis Bukhari satu-satu? Saya bahkan tak heran kalau misanya level religiusitas orang Indonesia sebenarnya setara dengan di Amerika Serikat. Bedanya cuma di sini masih malu-malu mengakui, di sana mereka sudah tak ambil pusing lagi.    

Berikutnya adalah soal tebak-tebakan perilaku manusia dengan menggunakan Cost Benefit Analysis. Saya tidak tahu apakah Kholid sebenarnya membaca artikel saya atau tidak karena saya sudah tekankan berkali-kali bahwa pendekatan ekonomi bukan pendekatan yang mau menggampangkan segala sesuatunya, tetapi justru mau bersusah payah untuk tahu insentif apa yang tepat bagi setiap penerima kebijakan! CBA yang serius memerlukan perhitungan yang matang dan tak lantas berasumsi bahwa semua manusia pasti sama. Apalagi berasumsi bahwa dengan CBA dan pendekatan rasionalitas hanya akan ada satu solusi untuk semua perkara. Kata siapa? Mbah Dukun? Yang sebenarnya sedang dikritik Kholid ini siapa sih? Kalau dalam hidupnya selama ini hanya bertemu dengan "ekonom jadi-jadian", jangan kemudian samakan mereka dengan ekonom beneran yang serius menganalisis kebijakan. Saya serius menyarankan Kholid pergi ke Chicago supaya tak gegabah mengulang kritik yang membosankan ini.

Informasi Sempurna Prasyarat Rasionalitas?

Saya perhatikan juga bahwa salah satu kesukaan Kholid adalah menggunakan contoh-contoh terkait pasar modal. Konsep animal spirit, irrational exuberance, information assymetry memang terlihat asik dibahas untuk mengkritik pendekatan rasionalitas. Tetapi apakah kemudian orang-orang benar-benar tidak rasional ketika mereka melihat harga suatu saham naik drastis dan kemudian tertarik untuk membeli karena takut ketinggalan kereta? Atau ketika harga saham turun drastis mereka tidak takut untuk menjual? Bisa jadi mereka salah berhitung, tetapi konsep rasionalitas dalam ekonomi memang tidak menutup kemungkinan orang salah berhitung! Yang perlu diperhatikan adalah bahwa apakah landasan mereka salah berhitung itu karena didukung asumsi rasionalitas?

Saya pernah bermain saham, pernah untung besar dan juga rugi besar. Permainan ini memang melibatkan banyak adrenalin. Tetapi saya tak bisa bilang bahwa orang-orang yang tertarik untuk membeli saham dengan kenaikan harga luar biasa cepat itu adalah orang-orang yang tak rasional. Siapa yang bisa menduga bahwa saham itu akan berhenti naik, turun atau justru naik terus menerus? Menunggu informasi lebih lengkap bisa jadi membuat si pemain saham benar-benar ketinggalan kereta. Tetapi kita semua tahu bahwa keputusannya diambil karena ia memang ingin meningkatkan kesejahteraannya. Ia percaya bahwa keputusan yang ia ambil akan menguntungkan dirinya! Bahwa kemudian perhitungannya salah adalah suatu hal yang tak bisa dijamin oleh siapa pun.

Tapi Kholid kemudian bersikeras bahwa karena informasi belum tentu sempurna, maka asumsi rasionalitas juga menjadi buyar. Menurutnya, orang rasional hanya mengambil keputusan kalau informasinya lengkap. Ini tidak bisa lebih ngawur lagi? Sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa biaya mengambil keputusan tidak gratis. Mencari informasi yang akurat pasti memakan biaya. Menggunakan otak untuk melakukan analisis juga pasti butuh energi.

Justru karena orang rasional, ia tak akan menghabiskan waktunya untuk mencari informasi terus menerus demi mengambil keputusan yang katanya efisien karena bisa jadi ongkos mencari informasi tersebut malah membuat pengambilan keputusan menjadi tidak efisien. Rumus sederhananya, biaya marginal pengambilan keputusan sekurang-kurangnya sama dengan keuntungan marginal yang diharapkan.

Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita sedang mencari mebel atau perabotan baru untuk rumah kita, seberapa banyak kita berpindah-pindah ke berbagai penjual untuk mencari harga yang paling murah? 1 lokasi saja? 3? Atau 10? Atau ketika kita sedang berada di kawasan yang dipenuhi dengan jajaran restoran padang, apakah kita akan menghabiskan waktu kita untuk menanyai satu-satu restoran itu untuk membandingkan harga dan cicip-cicip rasanya? Bagaimana dengan perjalanan mencari rumah idaman? Berapa kali anda pergi menemui berbagai penjual guna menemukan rumah yang pas dengan selera dan anggaran anda? Saya jamin bahwa kemungkinan besar, waktu yang akan anda habiskan untuk riset mencari informasi mengenai hal-hal di atas akan berbeda, bergantung pada seberapa penting hal yang akan anda beli itu menurut anda, anggaran anda, waktu yang anda miliki, dan kesempatan lainnya.

Contoh paling gampang buat saya adalah ketika saya membeli game untuk PS3 saya. Karena PS3 sebelumnya tak bisa dibajak dan game-nya original semua, saya tak mau membeli game secara sembarangan seperti jaman ketika semua game PS1 dan PS2 adalah bajakan di Indonesia. Saya akan berinvestasi waktu untuk minimal melihat review game tersebut di situs-situs game terkemuka sebelum saya memutuskan untuk membeli. Tidak heran. Game bajakan harganya Rp10.000 sementara game original berkisar Rp450.000 sampai Rp600.000. Bedanya puluhan kali lipat!

Malah akan lebih menarik untuk melakukan penelitian tentang apakah perilaku orang akan berubah ketika biaya untuk mengakses informasi menjadi lebih murah seperti di jaman internet ini? Sekarang untuk mengecek harga barang, bisa langsung cek secara online. Tidak perlu lagi sibuk berjalan-jalan dari satu pasar ke pasar lain. Ibu-ibu pasti senang kalau mereka belajar dan bisa mengakses teknologi tersebut. Lebih jauhnya, George Stigler sudah lama membahas soal Economics of Information di sini.

Kembali ke pasar modal, jadi apakah saya sudah menemukan formula canggih yang bisa mengalahkan semua pemain pasar? Jelas tidak. Tapi saya cukup yakin Warren Buffet memegang teguh prinsip rasionalitas dalam metode investasinya. Sayangnya, untuk memegang disiplin sekuat Warren Buffet memang tidak gampang. Berapa banyak investor yang akan benar-benar mau membeli saham berdasarkan pembacaan secara mendalam terhadap prospektus dan laporan keuangan? Sebagai konsultan hukum di bidang pasar modal, membaca dan menyusun prospektus ratusan halaman saja sangat melelahkan, padahal saya konsultan hukum yang pekerjaan sehari-harinya seperti itu. Apalagi kalau orang awam disuruh membaca dari awal sampai akhir!

Kalau semua orang rasional ala penjelasan menyesatkan Kholid, profesi analis dan manajer investasi tidak akan pernah muncul. Semua orang akan tekun duduk membaca prospektus dan menganalisis laporan keuangan sendirian. Nyatanya tidak. Ada yang memilih menggunakan jasa laporan analis untuk mengambil keputusan, ada yang menyerahkan dananya kepada manajer investasi untuk diolah, dan ada yang sibuk mengandalkan rumor di pasar gelap soal saham apa yang besok akan digoreng. Semuanya bersumber dari rasionalitas dan CBA mereka masing-masing. Justru dunia ini beragam karena CBA tidak menghasilkan satu solusi. Paham? Atau mungkin sudah paham tetapi karena sudah kadung terlanjur menyerang asumsi rasionalitas akhirnya tetap meneruskan konsep yang salah itu. Tidak apa-apa, sikap anda rasional kok untuk mengutamakan harga diri. Harga diri memang sangat mahal untuk sebagian orang.

Kebijakan Publik yang Rasional itu Seperti Apa?    

Akhirnya kita sampai di penghujung artikel kali ini. Kalau anda masih mengikuti, saya ucapkan selamat, Insya Allah anda memperoleh ilmu yang berguna. Sebagai usaha terakhir untuk membela konsepnya soal irasionalitas, Kholid menggunakan kebijakan penyelamatan Bank Century. Menurutnya, apabila kita hanya menggunakan pendekatan rasional semata, maka Bank Century tak akan diselamatkan. Justru karena kita menggunakan pendekatan psikologi pasar maka akhirnya Bank Century diselamatkan. Ini bukti pendekatan rasional tak cukup. Komentar singkat saya: Heh?

Debat kebijakan publik berlandaskan pada CBA dan ketika kita membahas CBA dalam bentuk formal, unsur yang dipertimbangkan akan berpengaruh terhadap kebijakan yang diambil. Saya juga mengikuti kasus Bank Century sejak lama dan justru karena saya belajar ekonomi dan tak cuma hukum doang seperti hakim-hakim yang mengadili kasus Budi Mulia, saya tak heran dengan pertimbangan Boediono dan Sri Mulyani. Kalau politisi dan pundits tertawa terbahak-bahak, saya tak heran. Ekonom kritis? Benarkah itu?

Industri perbankan pada dasarnya adalah industri yang sangat rawan dan sangat bermodalkan dengan kepercayaan masyarakat. Bagaimana tidak, meminjamkan uang dalam jangka panjang, tapi modalnya sendiri sebagian besar pinjaman dari orang lain dengan jangka pendek. Jelas faktor psikologi masyarakat akan sangat berpengaruh. Tahu kenapa? Karena orang rasional! Ini contoh dasar strategi Prisoner's Dilemma! Kalau tidak ada masyarakat yang rush terhadap bank, dana masyarakat akan aman-aman saja. Tetapi siapa yang bisa menjamin tak akan terjadi rush? Mengingat dana bank tak akan pernah 100% menutup dana masyarakat (karena sebagian lagi diolah), siapa pun yang lebih cepat mengambil uang dari bank akan menang. Dengan situasi demikian, tak heran kalau begitu rush dimulai, semuanya ikutan rush, itu strategi yang paling masuk akal. Kejar uang anda, atau anda akan ketinggalan kereta.

Jadi pendekatan Boediono dan Sri Mulyani juga bersumber dari asumsi rasionalitas tersebut. Isunya tinggal perbedaan pendapat apakah memang apabila Bank Century dilikuidasi, maka akan merusak situasi pasar? Dalam hal ini, CBA yang dilakukan ekonom bisa jadi menghasilkan hasil yang berbeda. Dan sebagaimana saya menganggap bahwa pendekatan Boediono wajar, saya juga bisa menganggap bahwa ekonom yang menyatakan bahwa Bank Century sebenarnya tak perlu diselamatkan juga memiliki dasar yang masuk akal.

Yang menjadi masalah adalah ketika kasus ini dipolitisasi. Pengambilan kebijakan tak mungkin 100% benar. Bisa jadi ekonom yang mendukung bail out benar, bisa jadi juga ekonom yang menolak bail out benar. Apakah kita bisa benar-benar menjamin bahwa Indonesia selamat dari Krisis 2008 gara-gara penyelamatan Bank Century? Saya tidak berani membuat klaim sedahsyat itu.

Yang paling penting adalah apakah keputusan yang diambil itu sudah melalui proses yang benar dan tidak melawan hukum? Kalau sudah dijalankan dengan benar dan diambil, konsekuensinya ya kita jalani. Dalam kapasitas saya sebagai ahli hukum, ketika saya mengadili perkara seperti Century, saya tidak akan membuang-buang waktu saya untuk menentukan apakah kebijakan ini pasti benar secara ekonomi atau finansial, saya akan melihat apakah kebijakan ini diambil dengan itikad baik dan prosedur yang benar, apakah ada unsur melawan hukum di dalamnya, misalnya dana yang dicairkan itu ternyata bukan digunakan untuk memperkuat modal bank tetapi digunakan untuk korupsi atau kepentingan pribadi pengambil keputusan?

Sayangnya entah bagaimana, hakim-hakim dalam kasus itu bukannya fokus pada kasus suap Budi Mulya malah sibuk turut serta dalam debat ekonominya sehingga publik pun juga dibuat bingung. Siapa yang membahas bagaimana kemudian restrukturisasi Bank Century dijalankan dan bagaimana penyertaan dana itu diolah? Ironisnya, justru karena kasus ini dipolitisasi (yang mana menurut saya rasional juga bagi negara dimana mencari sensasi sangat dianjurkan untuk mendapatkan popularitas dari masyarakat yang malas riset), akhirnya penjualan penyertaan Pemerintah di Bank Mutiara (hasil restrukturisasi Bank Century) juga tertunda-tunda sampai baru selesai akhir tahun kemarin. Padahal seandainya orang tak perlu ribut-ribut, bank itu mungkin sudah dijual dengann harga yang lebih tinggi dan pemerintah untung.

Maaf saya jadi malah membahas soal Bank Century secara panjang lebar, tetapi menggunakan kasus itu sebagai contoh irasionalitas hanya menunjukkan bahwa yang memberikan contoh memang benar-benar tak paham konsep rasionalitas.

Hal yang sama juga berlaku untuk contoh Kholid terkait Krisis 98. Isunya bukan karena pemerintah atau IMF tidak rasional. Isunya adalah kebijakan tersebut ternyata tidak tepat. Bukankah sudah saya sampaikan bahwa tidak ada jaminan bahwa kebijakan yang akan kita ambil itu pasti 100% tepat? Kalau semua CBA pasti menghasilkan hasil yang 100% benar, kita semua sudah bisa jadi Tuhan baru. Nyatanya kan tidak. Justru karena itu kita belajar dari Krisis sebelumnya untuk memperbaiki masalah di masa depan.

Behavioral Economics juga menarik bagi saya, dan sebenarnya sudah saya bahas beberapa kali di blog saya. Tapi alih-alih menggantikan pendekatan Neoklasik, fungsi Behavioral Economics adalah catatan kaki. Fungsi cabang ilmu ekonomi ini adalah membantu agar manusia bisa lebih baik lagi dalam menggunakan kekuatan kognitifnya selaku makhluk rasional. Justru karena kita tahu bahwa mengumpulkan informasi itu sulit dan butuh biaya maka kita butuh bantuan ilmu yang bisa mengurangi biaya pengumpulan informasi tersebut. Dan ini semua bisa dilakukan tanpa perlu mengubah aksiom rasionalitas sebagaimana sudah sering saya bahas dalam tulisan-tulisan saya. 

Maka oleh karena itulah saya sampaikan sekali lagi, kritik Kholid ini sudah lama dibahas di Amerika, minimal di Chicago. Mungkin di Indonesia belum dapat update terbaru sehingga masih berpikir bahwa menjadi rasional itu adalah fokus dengan pendekatan buku teks, bahwa hanya akan ada satu solusi (kalau anda hanya memberikan satu solusi untuk soal ujian Price Theory di Chicago, niscaya anda akan mendapat nilai yang sangat rendah karena cuma melihat masalah dari satu sisi, jaminan 100%), bahwa semua orang itu sempurna dan jenius. Anda kurang update. Sesederhana itu.

Kemudian masalah yang dibahas dan solusinya pun juga sama tidak updatenya. Masih saja berkutat di ide bahwa pasar itu tidak sempurna. Halo, kita sudah tahu itu. Masih saja berargumen bahwa kalau manusia rasional, pasti alokasi aset akan senantiasa efisien. Hmm, mungkin ketika jaman Adam Smith masih berjaya tanpa tanding, tapi ekonom serius masa kini tidak akan segegabah itu mengklaim hal demikian. Paling banter, yang diklaim adalah bahwa alokasi aset via pasar masih tetap lebih baik dibanding dengan pemerintah.

Dan tentunya solusi paling mutakhir adalah pemerintah harus mengoreksi pasar ala Stiglitz. Manusia itu rakus kalau dibiarkan saja kata mereka. Ya, kita tahu itu, yang ngomong-ngomong sama saja mengkonfirmasikan asumsi rasionalitas ekonomi Neoklasik. Cuma jangan lupa, pemerintah juga isinya manusia dengan asumsi rasional pula. Jangan naif, itu saja. Saya sarankan anda membaca buku bagus ini: Government Versus Markets - The Changing Economic Role of the State oleh Vito Tanzi. Pendekatannya kritis dan didukung data. Karena jaman sekarang sudah bukan jamannya lagi ribut antara pemerintah versus pasar ala liberal dan conservative pundits. Sekarang jamannya bagaimana memformulasikan kebijakan yang efisien dan bisa memakmurkan kesejahteraan masyarakat!

Terakhir, saya sarankan dengan amat sangat, jangan buang-buang waktu lagi menulis kritik soal asumsi rasionalitas ini. Tak enak juga saya kalau harus menulis Gagal Paham Rasionalitas Jilid 3 setelah ini. Atau mungkin sebaiknya Kholid mencari target lain saja, "ekonom-ekonom" yang mungkin masih bergaya seperti dalam benak Kholid di atas. Saya lebih memilih move on ke soal-soal lain yang lebih penting. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kholid karena memberikan kesempatan kepada saya untuk menulis soal ini. Lain kali kalau ada yang masih gengges membahas soal rasionalitas dalam ekonomi, saya cukup memberikan tautan artikel ini kepada dia.

Read more...

Saturday, January 10, 2015

Bolehkah Membunuh Penghina Nabi?

Saya umumnya ingin menghindari pembahasan yang agak teknis dalam artikel blog namun nampaknya kali ini tak bisa dihindari lagi. Bagaimanapun juga, kalau kita mau serius mendalami hukum Islam, mau tidak mau kita harus menghadapi berbagai sumber hukum yang bisa jadi saling bertentangan dan oleh karenanya membutuhkan interpretasi lebih lanjut. Pembahasan kali ini terkait kasus pembantaian pengurus dan kartunis majalah Charlie Hebdo di Perancis. Dari segi hukum positif di Perancis atau misalnya di Indonesia, masalahnya sudah jelas, pembunuhan demikian sudah pasti melanggar hukum positif. Tetapi bagaimana dalam tinjauan hukum Islam klasik? Apakah perbuatan tersebut diperkenankan?

Berbeda dengan kebanyakan penulis yang bersifat apologetik tentang Islam (Islam agama damai mutlak) atau malah mendiskreditkan Islam sepenuhnya (Islam agama kekerasan mutlak), penelitian saya tentang hukum Islam mengambil jalur pendekatan ekonomi. Saya tidak melihat konstruksi hukum Islam sebagai semata-mata rekaan budaya Arab atau pun sebagai ketentuan mutlak yang tak bisa berubah sama sekali. Dari kaca mata ekonomi, hukum Islam, khususnya yang diambil langsung dari Qur'an, saya asumsikan sebagai aturan yang disusun oleh penyusun yang rasional (memperhatikan insentif manusia dan konsisten) dengan tunduk pada batasan-batasan keadaan pada saat hukum itu berlaku. Dalam bahasa ekonomi, hukum Islam pada prinsipnya mencoba memaksimalkan kesejahteraan dengan tunduk pada kelangkaan sumber daya (baik sumber daya manusia, waktu, anggaran, kekuasaan politik, dan sebagainya).

Dengan demikian, hukum Islam bersifat pragmatis. Sekalipun ada berbagai nilai moral yang diusung oleh agama Islam, ketika nilai moral tersebut hendak diterjemahkan menjadi kebijakan publik, pendekatan yang ditempuh bisa jauh berbeda walaupun secara moral nilainya sama. Contoh yang sering saya gunakan adalah ketentuan mengenai riba. Merujuk ke Hadis Bukhari Volume 4, Buku 51, Nomor 28, riba dinyatakan sebagai salah satu dari 7 dosa besar yang setara dengan menyekutukan Allah, praktek sihir, membunuh orang lain tanpa alas hak yang sah, memakan harta anak yatim, lari dari peperangan (desersi), dan menuduh wanita suci berzina (tuduhan palsu). Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, bahkan mengutip satu hadis yang menyatakan bahwa melakukan transaksi riba sama dengan bersetubuh dengan ibu kandung.

Ketentuan moral dan hukum mengenai riba ini sangat unik. Tidak sedikit ulama yang berpendapat bahwa hukum murtad karena menyekutukan Tuhan atau pindah agama adalah dibunuh (walaupun dasarnya masih sangat dipertentangkan). Hukuman mati bagi pembunuhan juga sesuatu yang dianggap lumrah dalam hukum Islam. Tetapi saya belum pernah menemukan adanya ulama yang sepakat bahwa pelaku riba harus dihukum mati atau dibantai. Nabi memang mengutuk pelaku riba (misalnya Hadis Muslim No. 3880 dan 3881), tetapi tidak pernah ada bahasan soal sanksi hukuman mati tersebut. Mengapa tidak? Kalau dosanya dianggap sama dan setara (dengan asumsi hadis Bukhari di atas valid dan 7 dosa besar di atas bersifat transitif sebagai bagian dari asas rasionalitas), mengapa aturan hukumnya dibuat berbeda? Ini baru satu saja teka-teki dalam hukum Islam yang menurut saya penting untuk ditelusuri lebih jauh selain misalnya hukum perbudakan yang juga sering saya bahas.

Masyarakat Islam bisa sangat heboh dengan kasus penghinaan Nabi, perzinahan, minuman keras, jilbab, aliran sesat, dan sebagainya, tetapi ketika berbicara soal ekonomi dan transaksi komersial semacam riba yang katanya termasuk 7 dosa besar versi Bukhari, tiba-tiba mereka menjadi sangat permisif. Kita sering melihat demonstrasi menentang akidah sesat, tapi saya belum pernah melihat demo menentang pendirian bank konvensional (padahal hampir seluruh ulama di planet Bumi ini sepakat bahwa bunga bank sama dengan riba), atau ulama yang sibuk berdakwah setiap hari mengingatkan bahwa mayoritas dari penduduk Indonesia terkutuk dan akan masuk neraka karena menggunakan jasa bank konvensional. Mungkin karena isu ini tidak seksi untuk dijual?

Mengapa Malaysia dengan tenang misalnya menghalalkan Bai al-Inah (jual beli barang secara fiktif untuk kemudian dibeli kembali dengan harga tambahan) untuk keperluan perbankan syariah Malaysia padahal transaksi ini disepakati haram oleh mayoritas ulama di negeri lain, tetapi ribut sekali soal hal-hal yang menurut saya malah tidak krusial macam standar pakaian wanita? Atau pernah ada yang menganalisis lebih lanjut bahwa pembiayaan berbasis jual beli macam murabahah atau sewa semacam ijarah sebenarnya tak berbeda jauh dengan pembiayaan berbasis hutang plus bunga? Bedanya hanya soal bunganya digantikan dengan fee (ujrah) atau profit yang bersifat tetap dan harus ada aset yang melatarbelakangi transaksi. Untuk transaksi ijarah misalnya bahkan sudah lebih canggih lagi, dengan adanya sebagian komisi fatwa dalam penerbitan sukuk internasional yang memperbolehkan penyesuaian terhadap tingkat fee sewa dalam periode tertentu sepanjang sudah disepakati di awal (dan formula fee merujuk ke LIBOR). Tahu darimana? Karena saya pernah mengerjakan transaksi-transaksi demikian sebagai konsultan hukum.

Melalui contoh-contoh di atas, saya ingin menunjukkan bahwa pendekatan hukum Islam tak bisa dipisahkan dari ilmu ekonomi. Untuk tiap jenis aktivitas, hukum Islam nampaknya memberikan insentif yang berbeda. Bukan apa-apa, saya bisa bayangkan apa yang akan terjadi dengan perkembangan Islam seandainya dulu Nabi menyatakan bahwa semua pemakan riba harus dihukum mati. Alih-alih berkembang, kemungkinan besar agama kita sudah lama hilang sejak dulu kala karena tidak ada yang mau mengikutinya atau mungkin akan lebih banyak lagi perang mengingat yang diatur adalah aktivitas komersial yang terhitung cukup kompleks, masif, dan memiliki banyak mekanisme untuk melakukan penyelundupan hukum (tidak sulit untuk membuat struktur transaksi yang seakan-akan tidak melibatkan riba, bahkan dari 1.500 tahun lalu).

Saya akan sudahi dulu diskusi tentang riba ini (walaupun masih ada banyak aspek menarik lainnya untuk dibahas) karena saya hanya ingin memberikan pengantar tentang bagaimana hukum Islam menghadapi keterbatasan sumber daya dan bagaimana pragmatisme hukum Islam dijalankan terlepas dari nilai moral yang hendak diusung. Sekarang kita masuk ke topik utama, soal pembunuhan terhadap penghina Nabi.

Dalam tulisan saya sebelumnya, Karikatur ISIS dan Kemalasan Dalam Beragama, saya sudah mengutipkan beberapa hadis Nabi terkait perlakuan Nabi terhadap orang-orang yang menghina Nabi, yaitu memaafkan mereka dan mencegah terjadinya kekerasan. Saya sengaja tidak mengutipkan hadis-hadis yang bisa menjadi amunisi untuk melakukan kekerasan demi menghindari kebingungan, tetapi sekarang kita akan membahas hadis-hadis tersebut.

Kisah pertama bersumber dari kitab Bukhari dan sangat terkenal, yaitu tentang bagaimana Nabi meminta kepada para sahabat untuk membunuh Ka'b bin Ashraf, seorang Yahudi, yang menurut Nabi telah menyakiti Allah dan Nabi. Untuk dapat membunuh Ka'b, para sahabat Nabi, Muhammad bin Maslama dan beberapa rekannya, harus menipu Ka'b terlebih dahulu (dengan persetujuan Nabi) sehingga ia keluar dari bentengnya untuk kemudian dipenggal oleh para Sahabat Nabi. Kisah rincinya terdapat dalam Hadis Bukhari Vol. 5, Buku 59 (tentang peperangan), No. 369.

Kisah kedua dan ketiga dibahas dalam Sunan Abu Daud No. 4348 dan 4349. Hadis No. 4348 membahas tentang seorang pria buta yang membunuh mantan budak wanitanya (non muslim) dengan cara ditusuk karena si mantan budak sering kali menghina Nabi. Adapun Hadis No. 4349 membahas tentang seorang wanita yahudi yang dibunuh dengan cara dicekik karena terus menerus menghina Nabi. Walaupun diperdebatkan apakah kasus ini sebenarnya 2 kasus yang sama, isunya tak berubah, dalam kedua hadis tersebut, pelaku dimaafkan oleh Nabi dan tidak diwajibkan untuk membayar diyat atau uang ganti rugi.

Dengan hanya membaca ketiga kisah di atas dan dengan asumsi bahwa seluruh hadis di atas sahih atau valid, banyak orang yang mungkin tak bisa menerima atau bahkan akan segera menyatakan bahwa hadis-hadis ini adalah kabar bohong belaka. Tetapi hadis dari Bukhari di atas diulang berkali-kali di berbagai tempat dalam kitab Bukhari dengan jalur periwayatan yang berbeda-beda sementara 2 hadis Abu Daud tersebut disahihkan oleh banyak ulama terkenal, termasuk Ibnu Taimiyah dan Nashiruddin Al-Albani. Di tangan orang yang salah, hadis-hadis di atas memberikan landasan yang sangat kuat untuk membunuh semua penghina Nabi.

Tetapi tentunya kita tidak akan berhenti di situ bukan? Kaidah fikih bahwa keumuman lafaz mengalahkan kekhususan sebab (yaitu ketentuan umum dari suatu aturan dianggap berlaku terlepas dari sebab diturunkannya aturan tersebut) tidak akan membantu analisis kita karena saya sudah pernah mengutipkan hadis-hadis yang menunjukkan Nabi justru melarang perilaku kekerasan terhadap penghinanya (yang juga bersumber dalam Bukhari dan Muslim). Bagaimana menyelesaikan pertentangan tersebut? Ini berarti kita wajib menelusuri konteks kisah-kisah di atas.

Dalam kasus Ka'b, isunya cukup jelas. Nabi dan kaum Muslim sedang berada dalam situasi perang dan Ka'b adalah salah satu propaganda handal yang terus menerus menguatkan serangan kaum kafir terhadap Islam. Saya cukup yakin Nabi sedang menggunakan kiasan ketika ia menyatakan bahwa Ka'b menyakiti Allah karena tidak mungkin ada makhluk di alam semesta yang bisa menyakiti Allah. Interpretasi yang lebih tepat adalah Ka'b adalah musuh negara dan oleh karenanya perlu dihabisi. Dalam konteks ini, kasus Ka'b menjadi dapat dipahami. Ini bukan cuma penghinaan biasa yang bermain kata-kata, tetapi sudah menimbulkan kerugian aktual terhadap harta dan nyawa karena terus menerus mengobarkan perang.

Kasus mantan budak dan wanita Yahudi jauh lebih sulit. Penelusuran saya menunjukkan bahwa kasus ini timbul karena masyarakat non-Muslim menuntut keadilan dalam kasus tersebut karena melihat adanya darah yang ditumpahkan tanpa hak. Orang tidak bisa main hakim sendiri menurut mereka. Penjelasan lebih lanjutnya adalah bahwa pada saat itu sudah terdapat perjanjian antara kaum Yahudi dan Muslim bahwa penghinaan terhadap Nabi tidak diperkenankan sehingga kasus ini merupakan kasus pelanggaran terhadap perjanjian antar kaum yang mengikat secara sah. Sayangnya tidak jelas bagaimana isi perjanjian itu sebenarnya dan tindakan apa yang dilakukan oleh wanita-wanita itu, apakah cuma bermain kata atau sudah terkait fitnah dan lain sebagainya.

Sebagian ulama berpendapat bahwa tindakan pembunuhan tersebut bukan main hakim sendiri karena kemudian pelakunya disidang oleh Nabi sebagai hakim tertinggi pada masa itu dan dimaafkan sehingga dengan demikian, tindakan mereka memiliki legitimasi secara hukum. Lebih jauh, mereka berpendapat bahwa hadis-hadis dimana Nabi memaafkan pelaku penghinaan sudah tidak berlaku dengan wafatnya Nabi, sehingga karena Nabi sudah tidak ada, maka hukumnya adalah penghina Nabi harus dibunuh.

Saya tidak sepakat dengan pendekatan di atas yang menurut saya konyol dan malah menjelekkan nama Nabi sebagai pecinta kekerasan. Selain karena ada preseden yang lebih baik dari Nabi sendiri dimana Nabi mau memaafkan orang yang menuduh Nabi tak adil di muka banyak orang, apabila kita merujuk kepada hadis Abu Daud No. 4350 yang tepat berada di bawah kisah-kisah hadis mengenai mantan budak dan wanita yahudi, ada kisah yang menegaskan bahwa pendapat ulama-ulama di atas tak berdasar. Dalam hadis tersebut, dikisahkan bahwa Abu Bakar (setelah menjadi Khalifah) dihina oleh seseorang dan murka pada orang tersebut. Salah seorang sahabat Nabi meminta izin kepada Abu Bakar untuk memenggal kepala orang tersebut (serius, orang-orang Arab jaman dulu emosinya pendek-pendek sekali nampaknya). Abu Bakar kemudian berujar, hal itu terlarang karena tidak ada lagi yang boleh melakukan pembunuhan atas nama penghinaan seperti itu setelah Nabi wafat.

Dalam konteks ini, saya berpendapat bahwa keputusan yang diambil oleh Nabi juga bersifat pragmatis. Pelaku penghinaan dalam kasus hadis Abu Daud adalah kaum non-Muslim yang hidup di tengah-tengah kaum Muslim berdasarkan perjanjian tertentu. Dengan level pengendalian emosi yang sangat rendah itu, menghukum si pelaku pembunuhan bisa jadi menimbulkan masalah yang tak kalah peliknya dan berpotensi menambah konflik antar kaum. Patut disayangkan memang karena konteks kisahnya tak benar-benar jelas dan Abu Daud sendiri tidak memberikan komentar atau penjelasan apapun atas 2 hadis yang sangat mencolok itu. Mau tak mau, kita harus menerimanya sebagai bagian dari dinamika perkembangan Islam awal.

Mungkin ada yang berpendapat bahwa dengan kisah-kisah di atas, Islam kok terkesan mengambil posisi yang sangat utilitarian? Pendapat itu tidak sepenuhnya salah (walau secara teknis, istilah yang lebih tepat adalah weak welfarism). Analisis untung rugi dan maksimalisasi kesejahteraan sudah lama dibahas dalam Qur'an Surah Al-Kahfi ayat 60-82 yang menceritakan pertemuan Nabi Musa dengan Khidir, orang yang diceritakan telah menerima ilmu spesial dari Allah (Qur'an tak pernah menyebutkan nama resmi Khidir sebenarnya). Kisah Khidir mungkin merupakan kisah paling penting bagi saya untuk menunjukkan bahwa pendekatan hukum Islam memang menggunakan pendekatan ekonomi sebagai prinsip utama.

Ada 3 kisah menarik dalam pertemuan Nabi Musa dan Khidir, tetapi saya akan fokus di dua kisah saja, yaitu soal perusakan kapal orang miskin dan pembunuhan seorang anak oleh Khidir. Nabi Musa murka luar biasa atas perbuatan Khidir tersebut karena menganggap perbuatan Khidir melanggar hukum dan nilai-nilai moral. Sebagai Nabi yang rasional, kemurkaan Musa sangat wajar, apa alasan moral merusak properti pribadi orang lain dan membunuh anak kecil?

Namun di akhir kisah, Khidir menjelaskan bahwa perusakan kapal itu dilakukan karena Khidir mengetahui bahwa ada seorang raja yang lalim yang akan mengambil setiap kapal dalam kondisi baik. Padahal kapal itu milik orang miskin yang akan kehilangan mata pencahariannya seandainya kapal itu dirampas. Adapun pembunuhan itu dilakukan karena Khidir memperkirakan bahwa anak itu akan menyengsarakan orang tuanya dunia dan akhirat (kalimat yang digunakan dan penjelasan dalam tafsir-tafsir tidak menunjukkan kepastian 100%, jadi ada probabilitas kecil bahwa bisa jadi anak itu tidak menyengsarakan orang tuanya) dan karena Khidir mengharapkan Allah akan mengganti anak tersebut dengan anak yang lebih baik (dalam salah satu riwayat di Tafsir At-Tabari, anak itu memang benar digantikan dengan anak baru).

Melalui kisah di atas, secara spektakuler Islam menunjukkan bahwa anak adalah barang yang bisa digantikan dan bersifat normal goods jauh sebelum Gary Becker dan ekonom Chicago memperkenalkan konsep analisis ekonomi dalam memahami keluarga dan perkawinan. Qur'an juga konsisten soal ini karena dalam kisah mengenai Nabi Ayub, disebutkan bahwa setelah mengalami penderitaan panjang (termasuk hilangnya seluruh hartanya dan meninggalnya seluruh anaknya), Allah memberikan kompensasi atas kesabaran Ayub dengan harta dan anak dalam jumlah 2 kali lipat (ulama tafsir berbeda pendapat apakah anak-anak yang menggantikan anak-anak nabi Ayub itu benar-benar baru atau dihidupkan kembali, tetapi mereka bersepakat bahwa jumlahnya berlipat 2). Kompensasi finansial wajar-wajar saja atas pengabdian dalam Islam (yang mana juga terkandung dalam inti kisah ketiga Khidir, lebih lanjutnya silakan baca surah Al-Kahfi).

Lebih jauh lagi, kisah-kisah tersebut memberikan pelajaran penting bahwa sepanjang pengambil kebijakan memiliki informasi cukup dan analisis untung ruginya menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan bersifat efisien baik secara Pareto (contoh anak yang dibunuh oleh Khidir karena dalam teologi Islam, anak yang belum berdosa otomatis masuk surga, sehingga secara ekonomi tidak ada yang dirugikan) maupun Kaldor-Hicks (contoh kasus nelayan yang perahunya dirusak oleh Khidir supaya tidak diambil oleh raja yang lalim), tindakan-tindakan yang bisa jadi dianggap melanggar prinsip-prinsip moral tertentu, dapat dibenarkan karena memaksimalisasikan kesejahteraan.

Penting sekali untuk diingat bahwa kata kuncinya adalah informasi yang cukup dan analisis yang mendalam. Qur'an tidak memberikan pembenaran untuk bertindak seenaknya! Analisis untung rugi tidak bisa dilakukan secara sembarangan! Allah memberikan contoh yang sempurna dalam kasus Nabi Ibrahim dan Ismail. Dalam kasus tersebut, Nabi Ibrahim melakukan tindakan pengorbanan anaknya kepada Allah tanpa informasi secuil pun dan hanya berbasis iman. Di saat-saat akhir, Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba. Banyak yang menganggap bahwa kasus ini adalah soal ketundukan pada iman dan pengorbanan yang mendalam. Menurut saya itu tafsiran yang tidak lengkap. Kasus ini justru menunjukkan bagaimana Allah tidak membiarkan seseorang mengambil keputusan besar hanya dengan bermodalkan percaya dan iman saja! Saya jamin, kisahnya akan menjadi sangat berbeda seandainya Allah benar-benar membiarkan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya tanpa alasan selain iman, karena dengan demikian agama Islam tidak akan berbeda dengan agama pagan yang melakukan penyembelihan terhadap manusia untuk dikorbankan kepada dewa.

Sampai di sini mungkin ada yang bertanya, masa Islam membolehkan pembunuhan atas nama efisiensi? Saya pikir Islam hanya memberikan contoh ekstrim untuk menunjukkan fokus Islam pada kesejahteraan dan analisis untung rugi. Dalam prakteknya, pemerintah dan kita semua juga sering mengambil kebijakan yang berimplikasi pada nyawa manusia baik langsung maupun tak langsung. Contoh kebijakan soal hukuman mati untuk kejahatan tertentu. Atau contoh kebijakan soal rokok dan polusi. Rokok dan polusi kemungkinan besar akan memperpendek hidup kita. Tetapi Pemerintah membiarkan industri rokok dan otomotif merajalela. Mengapa? Bisa jadi karena Pemerintah lebih mendahulukan pendapatan pajak yang diperoleh dari kedua industri tersebut yang kemudian digunakan untuk mendanai aktivitas pemerintahan.

Pun juga tidak ada jaminan bahwa analisis untung rugi yang kita lakukan akan selalu menghasilkan hasil yang tepat. Saya cukup yakin pemerintah melakukan kesalahan dengan membiarkan industri rokok dan otomotif berjalan terus tanpa memperhitungkan apakah manfaat yang didapat dari pajak itu lebih banyak dari ongkos kesehatan masyarakat. Semuanya kembali ke informasi yang cukup. Apakah kita cukup berani untuk mengambil keputusan dan kebijakan yang akan berimplikasi pada kehidupan orang banyak? Islam memberikan landasan moralnya melalui kisah Khidir. Khidir menerima informasi dari Tuhan, kita tidak menerima informasi langsung dari Tuhan, kita hanya bisa berusaha semampu kita, mau tidak mau, kita juga harus jauh lebih berhati-hati dan tidak gampang mengambil langkah seekstrim Khidir.

Alih-alih berusaha lari dari kenyataan hidup yang tak jarang melibatkan pilihan sulit dalam pengambilan kebijakan, Islam justru meminta penganutnya untuk secara berani berpikir secara serius tentang untung rugi dari tindakannya, untuk memperhitungkan dengan seksama apakah tindakannya akan memberikan manfaat atau hanya akan merugikan sesama. Selama masih ada kelangkaan, hidup adalah soal memilih!

Setelah anda paham bahwa Islam menggunakan pendekatan ekonomi, kita sampai pada bagian penutup soal hukum terhadap penghina Nabi. Apa kebijakan yang perlu diambil? Ambil contoh yang baik atau contoh yang mengandalkan kekerasan? Pendekatan mana yang akan kita pilih? Kembali pada prinsip ekonomi, membunuh penghina Nabi di era modern seperti ini hanya akan merusak citra Islam.

Benar bahwa di dunia ini banyak standar ganda. Orang yang sibuk membela kebebasan berpendapat dalam kasus Charlie Hebdo mungkin kemarin pun ikut mem-bully Justine Sacco karena twit sembarangannya. Anda tidak tahu siapa dia? Lihat beritanya di sini. Dunia seenaknya menghakimi dia karena satu omongannya sampai-sampai dia kehilangan pekerjaannya dan stress karena diintimidasi. Saya tidak tahu apakah secara moral tindakan penghakiman sosial seperti itu sah-sah saja sementara membunuh tidak. Saya sudah lama tidak percaya dengan pendekatan moral yang abal-abalan seperti itu. Dari sudut ekonomi, membunuh dan mem-bully sama saja, dua-duanya menimbulkan biaya kepada korban, hanya beda di angka, dan saya yakin bahwa keduanya tidak pantas untuk dilakukan gara-gara ucapan atau karikatur bodoh (lebih besar biaya dibanding manfaat).

Ini juga mengapa saya katakan berkali-kali, sebagai umat Islam, kita juga perlu berhenti berpikir dan bertindak dengan gaya retaliasi. Kalau menurut anda orang-orang Barat punya standar ganda, ya itu urusan mereka. Lagipula, standar ganda tidak cuma berlaku di Barat, kita pun juga sering tak lepas dari standar ganda. Contoh gampangnya sudah saya sampaikan di awal artikel ini.

Oleh karenanya, kenapa tidak fokus menciptakan standar baru sendiri yang lebih elegan dibandingkan orang-orang lain? Saya tidak sedang bicara kepada kaum garis keras yang "aktif" di medan perang, hati mereka sudah layaknya Fir'aun. Saya berbicara kepada mereka yang mungkin bersimpati pada tindakan garis keras itu walaupun tak pernah membayangkan dirinya akan terlibat dalam aksi kekerasan seumur hidupnya. Mereka inilah yang akan lebih sering merepresentasikan Islam, bukan teroris yang kita bisa asumsikan sudah tak lagi bersama jamaah Islam.

Benar bahwa dengan situasi seperti saat ini, tindakan Charlie Hebdo adalah tindakan yang cari gara-gara sendiri. Siapa pula sih yang bisa benar-benar paham satir? Justine Sacco pun mengaku dia sedang melakukan satir melalui twitnya itu. Hanya saja kita tidak bisa berhenti di situ, ada cara yang jauh lebih mudah, lebih efisien, lebih elegan dan lebih memberikan pencitraan yang baik, hiraukan saja debu-debu tak berarti seperti Charlie dan kawan-kawannya. Semut kecil tak bisa melukai ikan Paus di laut. Setiap kali kita berikan ruang dan panggung untuk ide-ide bodoh, kita sendiri yang dengan culunnya menyusahkan diri sendiri.

Dan dengan sejarah 1.500 tahun Islam, sampai kapan kita mau dikerjai terus oleh orang-orang seperti itu? Jaman sudah berubah, Islam bukan lagi koloni kecil yang diisi oleh sekelompok orang-orang dalam jalinan hubungan sosial yang ketat yang sedang menghadapi banyak musuh bersama. Islam sekarang terdiri atas 1,5 milyar manusia lebih yang tersebar di seluruh muka bumi. Masa kita masih berpikir seperti kaum yang terisolasi 1.500 tahun yang lalu? Saya sih tak sudi. Saya tak merasa dikelilingi musuh dimana-mana dalam bentuk kaum dengan agama atau budaya lain, atau sedang berada dalam medan pemikiran yang bisa merusak iman, justru saya merasa kita bisa banyak belajar bersama dari masyarakat global yang semakin terintegrasi. Masa depan ada di kerja sama antar bangsa, dan mungkin suatu hari nanti, antar galaksi.

Read more...

Friday, January 09, 2015

Gagal Paham Rasionalitas Manusia Dalam Pendekatan Ekonomi

Steven Levitt, Profesor di Chicago dan penulis buku Freakonomics dan Super Freakonomics, pernah suatu hari stress luar biasa karena seringkali dikritik orang gara-gara idenya yang dianggap kontroversial dan ia akhirnya meminta nasihat kepada Gary Becker. Saran Gary Becker sederhana: "bersyukurlah kamu karena ada yang mengkritik. Tahu yang lebih parah? Kamu dianggap angin lalu. Itu yang saya lebih tidak tahan lagi." Dalam konteks ini, saya senang akhirnya ada yang mau menulis panjang lebar dalam menanggapi ide-ide saya soal penggunaan analisis ekonomi dan rasionalitas melalui tulisan rekan Kholid Muhammad di sini. Berikut tanggapan saya.

Kritik Kholid merupakan kritik standar terhadap pendekatan rasionalisme dalam ekonomi. Sayangnya ini tipe kritik yang menurut saya ketinggalan jaman dan banyak salah pahamnya, mungkin karena literatur yang  ia baca dan sampaikan di artikelnya berfokus pada "lawan-lawan" pendekatan rasionalisme dan bukan tulisan resmi macam dari Gary Becker sendiri atau Richard Posner misalnya. Saya tahu ini dengan segera ketika dia menulis bahwa pendekatan rasional berasumsi bahwa selain fokus pada maksimalisasi kepentingan pribadi dan transitif, manusia juga memiliki kemampuan psikologi yang sempurna dan mampu memperhitungkan untung dan rugi secara sempurna pula (khususnya dengan asumsi bahwa ada informasi yang sempurna). Ini penggambaran teori yang luar biasa salah. Mengapa demikian?

Becker dan Posner sendiri sudah menulis berkali-kali dalam buku mereka (misalnya dalam The Economic Approach to Human Behavior dan Economic Theory dari Becker dan juga dalam Economic Analysis of Law-nya Richard Posner) bahwa asumsi rasionalitas tidak menganggap bahwa manusia pasti sempurna dalam mengambil setiap keputusan, fokusnya adalah cukup bertumpu pada maksimalisasi kepentingan pribadi dan konsistensi dalam mengambil keputusan (transitif). Kalau mau yang lebih formal secara matematis, anda bisa menemukannya dalam buku Philip J. Reny (Profesor di Chicago), Advance Microeconomics. Isunya sederhana, mengambil keputusan pun perlu biaya! Tidak mungkin setiap keputusan diambil  dengan seksama dan susah payah karena masing-masing orang memiliki prioritas yang berbeda.

Maka ketika membaca buku Kahneman, Thinking Fast and Slow, dan idenya soal sistem 1 dan sistem 2 dalam berpikir yang membedakan antara keputusan yang diambil dengan cepat berdasarkan intuisi dan kebiasaan, serta keputusan yang diambil berdasarkan pemikiran mendalam, saya tak heran atau lantas menjadi berasumsi bahwa manusia tidak rasional. Justru karena ia rasional dan memahami konsep untung rugi, ia tak bisa membagi waktunya secara merata untuk mengambil setiap keputusan. Ambil contoh mudah, total waktu yang akan saya gunakan untuk menentukan apakah hari ini saya akan makan ramen atau nasi padang akan jauh berbeda dengan waktu yang saya gunakan untuk menentukan apakah saya mau melanjutkan jenjang pendidikan saya dengan mengorbankan karir saya. Saya bisa memutuskan makan apa hari ini semudah membalikkan telapak tangan (apalagi kalau harga makanannya tak mahal). Menentukan langkah karir saya? Mikirnya berbulan-bulan sebelum akhirnya mengambil keputusan.

Lebih penting lagi, kalau pun kita mau menerima ide bahwa manusia tak selalu rasional sebagaimana diargumenkan oleh Kholid, Gary Becker sudah lama menulis soal itu dalam artikelnya, Irrational Behavior and Economic Theory. Ada satu kekuatan besar dalam ilmu ekonomi yang pada akhirnya akan mengoreksi setiap bentuk irasionalitas, kelangkaan (scarcity)! Tidak ada manusia dengan anggaran yang tak terbatas, dan ketika saya bicara anggaran, ini tidak melulu soal uang, tapi juga waktu atau hal-hal lain yang melekat pada diri setiap orang (endowment) seperti misalnya kesehatan atau kemampuan intelektual.

Ambil contoh kebiasaan-kebiasaan buruk yang sering dianggap sebagai bukti tak rasionalnya manusia semacam kemalasan dalam berolah raga, makan kebanyakan dan tak sehat, atau merokok. Secara ilmiah, hal-hal tersebut diyakini dapat berkontribusi untuk memendekkan umur seseorang. Orang yang tak paham ekonomi mungkin akan cepat berujar bahwa orang-orang yang melakukan hal di atas adalah orang-orang yang tidak rasional, bukankah seharusnya semua manusia mau panjang umur? Apakah ini contoh manusia bodoh yang tidak memperdulikan peningkatan resiko kematian di masa depan bahkan setelah ia mengetahui resikonya?

Kalau kita setuju bahwa hal-hal di atas adalah contoh irasionalitas, akan ada kekuatan yang mengkoreksinya, misalnya penyakit serangan jantung yang jelas menurunkan sumber daya kesehatan. Selanjutnya bisa kita teliti apakah akan ada perubahan sikap setelah seseorang mengalami penyakit demikian. Saya sudah berkali-kali melihat teman-teman dan anggota keluarga saya yang mengubah total gaya hidupnya setelah selamat dari pengalaman penyakit yang bisa mematikan.

Tapi kita juga bisa melihat mereka sebagai manusia rasional. Mereka  pada dasarnya menukarkan kenikmatan masa kini dengan masalah/biaya di masa depan. Olah raga ada manfaatnya, tapi melakukannya melibatkan biaya dan waktu (termasuk kelelahan fisik). Banyak orang yang gagal diet dan menurunkan berat badan melalui olah raga karena tak sabar menunggu hasilnya. Salad organik nampak sehat, tapi percayalah, nasi padang dan steak umumnya jauh lebih enak dibanding dengan salad organik mana pun. Saya tidak tahu soal rokok karena tidak pernah merokok, tapi saya tahu orang-orang yang merokok karena menurut mereka itu memberikan kenikmatan. Mengapa anda bisa dengan gagah berani menyatakan bahwa orang-orang ini tidak rasional? Bisa jadi prioritas mereka berbeda. Mungkin bagi mereka kenikmatan makanan lebih bernilai dibanding biaya menyeret badannya yang kelebihan berat.

Saya bisa berbicara seperti itu karena saya sendiri pernah kelebihan berat badan bertahun-tahun gara-gara berlebihan makan setelah bekerja dan punya uang (maklum, dulunya saya kurus kering ketika masih menjadi mahasiswa miskin). 2 tahun lalu saya memutuskan bahwa saya lelah menyeret badan saya dan menjadi tidak produktif. Ditambah taruhan dengan istri saya dalam jumlah besar, akhirnya saya punya motivasi untuk berolah raga dan mengurangi asupan makanan saya. Alhamdullilah, sukses. Dan sejak itu, saya tak mau lagi menukar jumlah asupan makanan dengan tambahan berat badan. Prioritas saya berubah. Sesederhana itu.

Sama pula dengan sebagaimana saya argumenkan dalam tulisan saya sebelumnya soal untung rugi dalam beribadah atau kemalasan dalam berinvestasi soal agama. Kalau orang menganggap penting surga dan neraka, ia akan beribadah untuk memperoleh surga. Kalau aktivitas hidupnya tidak mencerminkan perilaku surgawi, bisa jadi ia memang tidak benar-benar peduli soal surga dan neraka. Jangan kemudian menyalahkan orang lain yang mau beribadah demi surga dan mencap mereka sebagai pedagang. Lihat dulu konsistensi perilakunya. Kalau ada orang yang malas berinvestasi soal agama, jangan percaya klaim mereka bahwa mereka cinta agamanya. Itu hanya pencitraan belaka supaya tidak dianggap buruk-buruk amat, yang mana merupakan tindakan rasional juga.

Intinya dalam ilmu ekonomi, rasionalitas menguji seberapa penting orang menilai suatu objek atau aktivitas tertentu dalam hidupnya. Semakin penting objek atau aktivitas tersebut, maka semakin besar juga kemungkinan ia mau berinvestasi untuk mendapatkan objek atau menjalankan aktivitas tersebut. Melalui teori pilihan rasional ini, pembuat kebijakan diminta untuk memeriksa dengan seksama apakah kebijakan yang disusunnya sudah memperhatikan insentif dari mereka-mereka yang akan menjadi subjek dari kebijakan tersebut. Alih-alih bermain dengan teori saja, teori rasionalitas ekonomi justru meminta kita untuk meneliti secara empiris bagaimana efek suatu kebijakan dan tidak gampang menyatakan bahwa seseorang tidak rasional. Inilah pendekatan Chicago yang sudah lama didengung-dengungkan oleh Milton Friedman dan Gary Becker sejak jaman dahulu kala. Anda bisa membaca manifesto Chicago yang menggabungkan teori dan praktek ekonomi demi kesejahteraan ekonomi di sini.

Yang saya khawatir, orang-orang seperti Kholid ini bukan saja salah paham soal pengertian rasionalitas, tetapi juga mencampuradukkan konsep bahwa rasionalitas yang diterjemahkan menjadi maksimalisasi utilitas itu berarti bahwa insentif manusia seakan-akan hanyalah soal uang belaka atau bahwa rasionalitas individual akan menyelesaikan semua masalah melalui teori invisible hand. Saya mengundang Kholid untuk pergi ke Chicago dan mengambil kelas Price Theory supaya tidak terus menerus gagal paham. Kritik Stiglitz yang dikutip Kholid soal bahwa maksimalisasi kesejahteraan individual tidak akan mensejahterakan semua orang bagi saya lebih pantas jadi argumen politik dibanding argumen ekonom sejati. Mengapa?

Karena isu ini sudah lama dibahas di Chicago dan buku standar teks ekonomi. Kita sering mendengar soal Tragedy of the Commons, permasalahan yang terjadi ketika aksi rasional dari masing-masing individu berakhir merugikan semua orang dalam kasus konsumsi barang publik yang kepemilikannya tidak jelas (contoh, overfishing ikan tuna). Ada pula kebalikannya, yaitu Tragedy of the Anti Commons ketika 1 properti dimiliki oleh terlalu banyak orang yang kemudian menimbulkan Hold Up Problem. Saya sudah menulis soal itu di sini, di sini dan juga di sini bagi mereka yang ingin mendalami secara lebih teknis. Penyebabnya juga lagi-lagi rasionalitas di level individual. 

Atau Kholid sudah pernah mendengar soal Public Choice? Salah satu pendiri aliran ini, Gordon Tullock juga berasal dari Chicago, tepatnya Chicago Law School. Public Choice yang menggabungkan ilmu politik dan ekonomi untuk menganalisis kebijakan publik dan hukum adalah kelas yang selalu diajarkan di Chicago. Selain mendalami Arrow's Impossibility Theorem dan Game Theory, kita juga mendalami mengenai teori grup kepentingan dan bagaimana efeknya terhadap pengambilan keputusan kolektif. Anda bisa membaca makalah sederhana saya mengenai Public Choice Theory di sini. Intinya, potensi irasionalitas dalam pengambilan keputusan kolektif (sebagai akibat rasionalitas individual) itu sangat tinggi dan ada banyak mekanisme yang bisa digunakan untuk menyabotase demokrasi dengan mekanisme diktatorial yang bisa jadi susah untuk dicermati karena sangat samar.

Maka saya bertanya, kritik "keren" dari Stiglitz itu ditulis sebagai ekonom atau politisi? Saya sudah lama membaca buku-buku Stiglitz, dari SMA malah. Awalnya menarik macam kritiknya terhadap neoliberalisme dan kerakusan korporasi. Saking tertariknya, saya bahkan mengambil kelas Neoliberalism and Its Critiques di Chicago yang diajar oleh Prof. Bernard Harcourt (Harcourt ini pemikir garis kiri yang juga menunjukkan bahwa di Chicago, semua ide bisa hidup dengan bebas). Kesimpulan saya setelah mengambil kelas itu? Yang mengkritik tampaknya tak paham konsep kapitalisme murni dan mencampuradukkannya dengan konsep kapitalisme kroni atau korporasi. Anda bisa baca tulisan saya soal itu di sini dan juga di sini.

Ide bahwa pasar akan menyelesaikan semua masalah adalah ide yang ketinggalan jaman. Ide Chicago generasi masa kini adalah fokus di efisiensi dan maksimalisasi kesejahteraan. Kita paham bahwa rasionalitas individual bisa bermasalah di level kolektif dan kita juga paham bahwa Pemerintah isinya bukan malaikat. Justru karena kita paham bahwa pemerintah isinya manusia-manusia yang rasional, kita menjadi semakin berhati-hati dalam membangun institusi politik dan membuat aturan main yang tepat. Memangnya anda pikir Ronald Coase yang juga merupakan salah satu pendiri Institutional Economics asalnya dari mana? Chicago!

Lagipula, apa solusi Stiglitz? Pemerintah dan regulasi. Tapi kalau dia belajar Public Choice, menyerahkan semua isu kepada pemerintah juga sama bermasalahnya. Siapa yang bisa menjamin bahwa pemerintah akan dipenuhi oleh manusia-manusia suci yang sudah menjadi wali atau pandita? Memangnya manusia yang menjadi direktur perusahaan dan yang menjadi pejabat di pemerintah berasal dari planet yang berbeda? Apakah pernah dipikirkan bahwa dengan kekuatan pemerintah yang demikian besar, kebijakan yang salah juga bisa menimbulkan bahaya yang tak kalah dahsyatnya? Baru-baru ini saya menghadiri diskusi di kampus soal inovasi dalam kebijakan publik di negara berkembang. Salah satu kisah menariknya adalah bahwa anda tak bisa berasumsi bahwa pemerintahan pasti baik. Ada contoh-contoh dimana kebijakan yang tepat menciptakan pertumbuhan yang dahsyat. Tetapi ada juga negara seperti Somalia dimana penelitian menunjukkan bahwa setelah negara itu memiliki pemerintah, hidupnya makin sengsara!

Atau seperti krisis 2008 atau bahkan Depresi Besar di masa lampau. Apa penyebabnya? Ada yang mengklaim bahwa ini kegagalan pasar. Ada juga yang mengklaim bahwa ini kesalahan kebijakan pemerintah. Teori rasional pun bisa menjelaskan mengapa krisis 2008 terjadi. Karena rumah bukan saja dijadikan tempat tinggal tapi juga investasi, ditambah dengan pembiayaan kredit rumah yang terlalu murah, orang-orang pun berbondong-bondong hendak membeli rumah, termasuk mereka yang sebenarnya tidak pantas diberi kredit seandainya bunganya tidak disubsidi. Apakah ini contoh irasionalitas? Saya pikir lebih pantas jadi contoh aksi rasional di level individual yang kemudian menciptakan masalah kolektif. 

Harus diakui bahwa di level makro, sebagaimana sering dikutip oleh Kholid, ilmu ekonomi sifatnya masih gaib. Tapi pendekatan yang saya bicarakan selama ini berfokus pada level mikro dan lebih penting lagi, perbedaan pendapat yang disampaikan oleh Kholid bukan bukti bahwa ilmu ekonomi gagal! Justru kalau kita serius bertumpu pada asumsi rasionalitas, tidak ada satu pun ekonom yang akan puas begitu saja dengan modelnya. Ketika ia melihat modelnya tidak menyelesaikan masalah, ia harus berpikir, apa komponen yang harus diperbaiki. Saya pikir ini norma umum yang berlaku di kalangan ekonom profesional dan yang saya tangkap di Chicago (ngomong-ngomong, Lucas dan Fama juga dikritik oleh ekonom Chicago lainnya. Anda bisa baca artikelnya di sini dan di sini. Kritik itu sudah disampaikan tahun 2010, jadi anda ketinggalan 4 tahun lebih).

Tapi kritik yang paling menarik dari Kholid adalah bahwa seakan-akan saya berpikiran bahwa pendekatan ekonomi yang digunakan untuk menyusun kebijakan ini adalah pendekatan absolut yang tak mungkin salah. Ini menurut saya klaim paling bombastis yang lagi-lagi menunjukkan kesalahpahaman yang akut. Saya tidak pernah bilang pendekatan ekonomi sempurna. Yang saya tekankan adalah bahwa pendekatan ekonomi adalah yang terbaik di antara pendekatan-pendekatan lainnya karena menurut saya pendekatan ekonomi lebih mau bekerja keras untuk memahami manusia dan penyusunan kebijakan secara realistis.

Karena sekalipun kita berasumsi bahwa manusia selalu memaksimalkan manfaat bagi dirinya, kita tidak bisa menyamaratakan semua manusia. Perhitungan untung rugi tiap orang bisa jadi berbeda, dan yang menantang adalah bagaimana mengetahui cara tiap-tiap orang berpikir dalam mengambil keputusan sehingga formulasi insentif dan kebijakan yang kita ambil juga tepat. Ambil contoh tulisan saya soal mendidik bukan sekedar pengabdian. Ketika ada pengajar yang bersedia untuk bekerja dengan gaji kecil, saya tidak lantas menyatakan bahwa dia tidak rasional. Saya cukup yakin dia sudah melakukan analisis untung rugi atas pilihan hidupnya. Bisa jadi dia tidak punya kesempatan yang lebih besar diluar menjadi dosen, bisa jadi dia senang mengabdi dan bersedia membayar mahal dengan melepaskan kesempatan yang lebih baik.

Isu pentingnya, adalah seberapa banyak orang-orang seperti ini? Bisakah kita menemukan manusia paripurna dalam jumlah yang banyak? Atau jangan-jangan kita cuma mendapatkan orang dengan kualitas buruk? Pernahkah dipikirkan bagaimana efeknya kalau insentif finansial kurang diperhatikan karena hanya berfokus pada insentif penghormatan atas pengabdian? Pernahkah penyusun kebijakan pendidikan kita membandingkan institusi pendidikan kita dengan institusi pendidikan yang memberikan kompensasi menawan kepada pengajarnya dan bagaimana efeknya terhadap kualitas pendidikan? Pendekatan ekonomi yang benar memaksa kita untuk berpikir secara serius soal insentif tersebut bukan malah asik berteori sendiri tanpa melihat realitas! 

Kholid sempat menyampaikan bahwa pendekatan ekonomi itu berguna, sebelum kemudian menyampaikan permasalahan-permasalahanya. Pertanyaan saya, apa alternatif pendekatan yang lebih baik terhadap pendekatan yang saya gunakan khususnya dengan memperhatikan kelengkapan alat analisis yang sudah saya sampaikan di atas? Misalnya saya ingat ada yang mendebat bahwa kita bisa menggunakan pisau analisis nilai sosial di masyarakat untuk memahami perilaku manusia. Oke, menarik, tetapi menurut saya masih kurang tajam. Kita bisa tarik lebih jauh lagi melalui pendekatan ekonomi, seperti mengapa orang mau mengikuti nilai sosial itu? Apakah nilai sosial itu efisien? Memberikan kesejahteraan? Apakah kita akan terus mendukung nilai-nilai sosial yang misalnya mendiskriminasi kaum minoritas dan perempuan semata-mata karena nilai sosial itu sendiri?

Saya senang karena Kholid mengkritik metodologi pendekatan saya, tetapi saya khawatir kritik ini akan berujung sia-sia, khususnya karena kritik-kritik yang dia sampaikan sudah lama dibahas di dunia profesional dan juga di Chicago. Semboyan Chicago: "here, only your idea matters." Di sini adalah tempat dimana sesama kolega tak akan sungkan untuk saling membantai dalam setiap workshop. Dogma terdalam di Chicago adalah bahwa tidak ada ide yang cukup suci untuk tidak bisa dikritik. Tinggal kemudian apakah kita bisa benar-benar menyampaikan kritik yang tepat atau cuma asal bunyi? Tadi sudah sempat saya sampaikan soal Bernard Harcourt. Anda kenal juga Richard Thaler? Salah satu ekonom yang bisa dianggap sebagai pendiri Behavioral Economics? Anda pikir dia darimana? Chicago! Kritik-kritik terdalam Chicago hidup di Chicago karena kita semua tahu ide yang tak terasah tak akan bisa jadi ide yang dahsyat.

Saya tidak tahu kalau di Indonesia. Pengalaman saya sebagai sarjana hukum di Indonesia, Indonesia selalu ketinggalan jauh dari perkembangan ilmu terkini. Saat ini Indonesia sedang agak ramai membahas teori hukum progresif yang dulu sempat ramai juga di tahun 20-an di Amerika sampai kemudian di tahun 70-an ada Critical Legal Studies. Bagaimana nasib pemikiran itu sekarang di Amerika? Hampir mati, karena secara metodologis gagal dan tak jelas juga kriteria progresifnya seperti apa, belum lagi dilibas dengan pendekatan Law and Econ yang kini mendominasi. Padahal dua-duanya mulainya sama-sama di tahun 70-an. Jangan sampai kritik Kholid muncul karena perkembangan terkini di ilmu ekonomi belum mendarat dan tersebar luas di Indonesia.

Meminjam istilah Barat, yang sedang dilakukan oleh Kholid saat ini adalah beating a dead horse. Krugman dan Stiglitz memang ekonom handal di masa lalu, tetapi sekarang mereka lebih sering jadi political pundits. Yang namanya pundits umumnya lebih terkenal dibandingkan dengan ekonom yang serius riset di kampus. Mengulang kritik yang sama saya pikir tak produktif.  Oleh karenanya saya mengusulkan kepada Kholid untuk mengkritik lebih jauh tawaran kebijakan yang pernah saya sampaikan. Kalau memang ide saya kurang tepat, saya ingin tahu apa tawaran yang lebih baik. Karena bagi saya, ilmu ekonomi tidak berguna kalau tidak ada manfaatnya buat penyusunan kebijakan publik dan hukum.

Akhirul kata, saya kembali ucapkan terima kasih kepada Kholid yang sudah meluangkan waktunya untuk menulis kritik atas pemikiran saya dan saya tunggu lanjutan artikelnya. 

Read more...

My Recommended Blogs

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP