Tuesday, July 07, 2015

Gojek, Ojek Pangkalan dan Kapitalisme

Selama sumber daya terbatas, manusia harus memilih, dan itu berarti menemukan kebijakan yang memuaskan semua pihak belum tentu akan selalu tercapai. Ambil contoh kisah Gojek versus Ojek Pangkalan. Saya sudah membaca beragam artikel terkait hal ini mulai dari yang membela Gojek, mempertanyakan nasib supir ojek pangkalan yang katanya mulai tersingkir akibat "kapitalisme" ala Gojek, sampai potensi efek samping dari keberadaan Gojek, GrabBike dan variannya terhadap keberlanjutan transportasi publik. Tulisan ini tidak akan membahas kepentingan kelompok mana yang harus didahulukan. Saya jauh lebih tertarik untuk membahas insentif dari masing-masing grup dan dinamika yang mungkin terjadi.

Seperti biasa, saya beranjak dari asumsi ilmu ekonomi mengenai perilaku manusia rasional yang senantiasa mengutamakan kepentingan pribadinya terlebih dahulu. Saya cukup yakin bahwa semua supir Gojek dan ojek pangkalan sama-sama suka dengan profit (tentu tak ada yang melarang anda untuk berimajinasi kalau kebanyakan dari mereka bekerja jadi supir ojek sekedar demi memenuhi hobi bertualang di rimba jalanan Jakarta atau memenuhi idealisme mereka menolong rakyat Jakarta yang seringkali kesusahan menemukan sarana transportasi). Permasalahannya, kedua grup usaha ini memiliki model bisnis yang berbeda. Gojek bertindak sebagai broker dengan menggunakan jaringan teknologi untuk memudahkan hubungan antara supir ojek dan konsumen sehingga lokasi keberadaan ojek menjadi lebih fleksibel dan waktu tunggu bagi konsumen menurun. Harganya juga sangat murah walaupun setahu saya masih disubsidi untuk perkenalan. Bisa jadi minat konsumen akan berubah apabila harga Gojek sudah mencerminkan harga aslinya.

Sementara itu, Ojek pangkalan jelas sangat mengandalkan penumpang dari lokasi tempat mereka mangkal. Secara probabilistik, kemungkinan mendapatkan pelanggan akan sangat bergantung pada lokasi pangkalan yang bersangkutan. Bisa jadi ada pangkalan yang selalu penuh pelanggan dan ada pangkalan yang sepi pelanggan. Ini berbeda dengan Gojek yang pelanggannya seharusnya terdistribusi secara lebih merata. Kalau pelanggannya banyak, harga ojek pangkalan yang bersangkutan bisa jadi ditekan lebih murah. Kalau lebih sedikit, harga bisa jadi dinaikkan.

Tapi ada cara yang lebih mudah untuk memastikan keuntungan yang lebih besar. Para supir tersebut bisa berkumpul bersama dan menggunakan sistem antrian (atau sistem sopan santun, kulo nuwun, atau apa pun lah itu). Dengan sistem seperti ini, pangkalan memiliki kuasa yang lebih besar untuk menentukan harga yang mereka inginkan karena persaingan antar supir dieliminasi. Konsekuensi lebih lanjutnya, para supir tidak perlu terlalu sering menarik asalkan mereka bisa mendapatkan pelanggan yang mau membayar lebih mahal. Mereka kemudian bisa menggunakan waktu yang tersisa untuk berdiskusi membicarakan nasib negara ini sambil minum kopi dan main catur. Sayangnya model bisnis ini perlu memastikan bahwa tidak ada saingan yang berdekatan. Karena kalau ada saingan yang mau memberikan harga yang lebih murah, pelanggan tentunya juga akan malas menggunakan ojek pangkalan dan sistem antrian mereka juga akan kehilangan daya tarik bagi para pesertanya.

Dalam konteks ini, apa bedanya bisnis ojek pangkalan dengan kartel monopolistik yang saling membagi-bagi wilayah kekuasaan? Skalanya mungkin akan lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan besar atau organisasi besar semacam OPEC, tetapi intinya sama. Kalau anda tak suka menggunakan istilah kartel karena kesannya kapitalis sekali, boleh saja kita gambarkan kartel ini sebagai konstruksi sosial tentang relasi wilayah, kuasa dan budaya atau sistem gotong royong supaya kelihatan lebih merakyat. Ketika saya melihat ada foto spanduk ojek pangkalan yang menolak kehadiran Gojek atau GrabBike di suatu apartemen, yang pertama kali terbayang di pikiran saya bukanlah kaum bodoh termarjinalkan yang sedang berusaha mengais sedikit rezeki melainkan pebisnis pintar yang paham konsep monopoli tanpa harus capek-capek mengenyam pendidikan tinggi di bidang ekonomi. Siapa yang tak senang jadi pelaku monopoli? Harga bisa dipatok lebih tinggi, kualitas layanan bisa diturunkan, kapasitas produksi juga tak perlu produktif-produktif amat. Yang penting profit minimum yang diinginkan sudah tercapai.

Apakah kemudian pelaku ojek pangkalan tak rasional ketika menolak uluran kerja sama dari Gojek? Belum tentu. Isu alokasi waktu antara kerja dan bersantai-santai sudah lama dibahas dalam ilmu ekonomi. Saya beberapa kali membaca kisah tentang tingginya pendapatan supir Gojek. Tetapi dalam kisah itu selalu ada catatan: supir yang bersangkutan rajin kerja seharian. Ini bisa jadi eksperimen yang menarik. Mengingat ada beberapa supir pangkalan yang kemudian pindah ke sistem Gojek, dapat ditanyakan kepada mereka, apa alasan utamanya? Ingat, bersantai-santai tak selalu irasional. Ada kenikmatan tersendiri dalam bersantai-santai sebagaimana ada kenikmatan dalam menghasilkan uang yang lebih banyak. Yang paling enak tentunya adalah banyak santainya sekaligus banyak uangnya. Maka bayangkan kalau anda memiliki bisnis demikian dan kemudian muncul orang yang mengganggu. Apabila analisis ini benar, maka uluran tangan dari Gojek kemungkinan besar tak akan efektif selama jumlah supir ojek (atau minimal pemimpin-pemimpinnya) yang menikmati model bisnis lamanya lebih banyak dari model bisnis ala Gojek.

Lalu apakah potensi konflik ini akan terus membesar? Ini belum bisa diprediksi. Seperti saya sampaikan di atas, harga Gojek nampaknya belum merepresentasikan harga aslinya sehingga masih ada ruang perubahan permintaan dari para konsumen. Kita juga belum mengetahui data pasti minat kebanyakan supir ojek, model bisnis apa yang mereka lebih sukai? Bagi yang suka model lama, berapa "harga" yang mereka tetapkan sebelum mereka bersedia untuk menggunakan model baru? Apakah kemudian ojek pangkalan juga masih akan mempertahankan suasana konflik tersebut? Kekuatan monopolistik per pangkalan mereka yang kini sedang diuji dan ini akan sangat bergantung dengan relasi mereka dengan konsumen.

Naif kalau kita berasumsi bahwa konsumen akan luar biasa peduli dengan nasib para supir dari masing-masing kubu. Kisah perjuangan tiap supir memang indah kalau dituangkan dalam artikel berita atau buku. Siapa tahu bisa jadi the next best seller dalam kategori buku self-help. Namun demikian, isu utama bagi kebanyakan konsumen adalah soal harga dan kemudahan akses transportasi. Ojek pangkalan bisa jadi akan mengupayakan supaya persaingan bisa dihindari, misalnya dengan jalan intimidasi dan kekerasan, tapi tentunya menjalankan praktek demikian butuh biaya. Harus ada yang sibuk berjaga-jaga. Kekerasan bisa masuk ranah pidana dengan sanksi penjara. Kemudian harus dihitung sejauh mana area mereka harus dijaga karena bisa jadi konsumen memilih untuk berjalan lebih jauh guna menemui supir Gojek mereka. Mau tak mau, ini juga akan berpengaruh ke harga ojek pangkalan. Mereka harus memastikan bahwa harga mereka setidaknya merefleksikan harga Gojek ditambah ongkos konsumen untuk berjalan sedikit lebih jauh.  Belum lagi ongkos yang timbul apabila aksi mereka tidak simpatik bagi konsumen dan semakin mengurangi minat konsumen. Seperti kata Gary Becker, semua aksi irasional (kalau kita masih bersikeras menganggap para supir ojek pangkalan sebagai manusia irasional) pada akhirnya akan tunduk pada kekuatan paling absolut di dunia ini, kelangkaan.

Bagaimana dengan Gojek? Terlalu cepat untuk mengklaim bahwa Gojek telah menjadi pelaku monopoli yang mendominasi seluruh pasar ojek. Kalau memang ini bisnis yang menarik, pemain baru juga akan tertarik untuk menangkap pasar yang masih tersedia dan ini akan mempengaruhi kekuasaan Gojek (yang saat ini saja sudah disaingi oleh GrabBike). Apalagi kalau minat yang tinggi terhadap Gojek saat ini dikarenakan Gojek masih menggunakan harga promo. Kalau harga asli Gojek ternyata jauh lebih tinggi dan pelayanannya tak cukup untuk menarik minat konsumen untuk berpaling dari ojek pangkalan, maka kekhawatiran bahwa ojek pangkalan akan musnah juga terlalu prematur. Memangnya dipikir membuat bisnis sukses itu gampang? Bisnis ada dan jatuh bangun, apalagi bisnis yang mengandalkan jaringan teknologi. Siapa yang dulu percaya Google akan menghabisi Yahoo atau Microsoft menghabisi IBM. Kita butuh data akurat untuk mengetahui apakah Gojek saat ini memang benar-benar berkuasa secara ekonomi atau semua ini cuma ilusi di sosial media.   

Yang pasti, saya belum melihat adanya kebutuhan mendesak akan intervensi dari pemerintah. Pasar ojek sedang mencari titik ekuilibrium baru dan sebaiknya dibiarkan saja dulu untuk sementara ini. Yang lebih penting untuk disadari, setelah kita kupas bungkusnya, baik Gojek maupun ojek pangkalan adalah grup kepentingan (interest group) yang saling bersaing dalam sistem ekonomi yang kapitalistik. Kita sudah lihat bagaimana kepentingan ini bermain dalam bisnis taksi versus Uber yang sebenarnya sama persis model bisnisnya dengan ojek pangkalan versus Gojek. Jangan terpana dengan kisah pertentangan antar kelas. Ujung-ujungnya tak pernah jauh dari profit dan kompetisi untuk mendapatkan profit lebih banyak dengan cara yang lebih mudah. Jangan lupa juga bahwa masih ada kubu konsumen yang kepentingannya pun berbeda dengan kepentingan para produsen ini. 

Penyakit yang sering saya lihat di sini adalah availability heuristic. Ketika suatu isu sedang trendi dibahas, maka seakan-akan isu ini menjadi penting dan kritis. Tak heran bangsa ini sedikit-sedikit mengalami "darurat" ini dan itu. Asal masuk berita, dan kemudian disebarkan di beberapa situs berita lainnya, tiba-tiba suatu isu yang bisa jadi sudah lama ada dan tak tersentuh menjadi isu krusial yang dapat mengguncang keutuhan bangsa dan negara (padahal sebelumnya tak ada yang peduli karena memang tidak krusial). Namun karena naiknya juga sekejab, tak lama kemudian isu itu pun sudah ditelan dengan isu lainnya.

Untuk kepentingan media, sah-sah saja. Namanya juga bisnis yang mengandalkan minat pembaca. Kalau tak bombastis, mau dapat uang dari mana? Tapi pemerintah? Masa kita biarkan pemerintah tak fokus dan bingung sendiri dengan kebijakan yang hendak disusun karena sibuk mengandalkan riak informasi dari masyarakat yang suka meributkan apa pun yang bisa diributkan? Secara normatif, tentu ini harus dihentikan, tak semua isu cukup penting untuk ditangani oleh pemerintah. Sebagaimana tak bosan-bosannya saya sampaikan, pemerintah perlu melakukan analisis untung rugi (CBA) secara hati-hati. Masih banyak isu lain yang lebih penting daripada persaingan antar tukang ojek. Yang berbahaya adalah ketika pemerintahnya sendiri menyadari minat masyarakatnya terkunci pada hal-hal yang bombastis saja. Kalau demikian, yang kita dapatkan adalah lingkaran setan, masyarakatnya gemar meributkan hal yang tidak perlu, pemerintahnya sibuk pencitraan karena pencitraan lebih gampang daripada kerja dengan serius.

Read more...

Friday, May 22, 2015

Tafsir Realistis atas Hari Kebangkitan Nasional

Sehari yang lalu, saya membaca 2 artikel yang bertemakan Hari Kebangkitan Nasional. Artikel pertama berbicara soal banalitas (kedangkalan) masyarakat Indonesia, dan yang kedua soal pentingnya mencari "jalan", bukan uang. Walau ditulis oleh 2 orang yang berbeda, nuansa isinya sama, intinya: bangsa kita kehilangan jati diri, suka dengan hal yang remeh temeh, dan berpikir jangka pendek atau bahkan malas berpikir sama sekali, dan oleh karenanya, dibutuhkan revolusi mental dan revolusi-revolusi lainnya yang tanggap dan membahana. Saya setuju dengan premis awalnya, namun saya kecewa dengan tawaran solusinya yang menurut saya tak realistis dan cenderung elitis.

Artikel soal banalitas dibuka dengan kisah para mahasiswa pemikir yang mengaku kesepian karena tak punya lawan bicara, bacaannya terlalu "berat" dan akhirnya mereka terpinggirkan dari pergaulan karena rekan-rekannya banal. Ini menimbulkan satu pertanyaan fundamental: kalau para mahasiswa tersebut benar-benar cerdas dan luas bahan bacaannya, bagaimana mungkin dia hanya sanggup berbicara dalam bidangnya yang itu-itu saja? Lebih naif lagi kalau dia berharap bahwa orang lain akan menghargai bahan bacaannya yang kesannya sangat intelek tersebut. Siapa juga yang akan peduli? Kesan yang saya tangkap, orang-orang ini sakleg, tidak pragmatis, elitis, dan lebih parah lagi, belum punya kemampuan untuk berdikari.Tak heran kalau akhirnya mereka justru tersingkir.

Saya pribadi menikmati melahap buku-buku soal hukum, agama, ekonomi, filsafat, politik dan ilmu sosial lainnya, tapi hal tersebut tidak membuat saya lupa untuk menyempatkan diri melahap ribuan komik-komik dari mulai karya Tatang S. sampai Eichiro Oda dan Kentaro Miura. Sampai saat ini pun saya masih berlangganan majalah mingguan Donal Bebek (tradisi yang sudah saya jalani selama kurang lebih 25 tahun). Saya bisa menikmati menonton kuliah online dari Gary Becker dan akademisi-akademisi terkemuka lainnya, tapi di sisi lain, saya juga konsisten melakukan riset serius untuk menemukan video-video lucu di Youtube (Jagung Rebus mungkin layak menjadi juara dalam hal ini). Dan sebagaimana saya bisa menghabiskan waktu untuk membaca beragam artikel jurnal ilmiah di HeinOnline dan JSTOR, tidak ada alasan kuat untuk kemudian mengesampingkan kesempatan membaca postingan absurd di 9gag yang sangat menghibur. Fakta bahwa kita bisa mendalami hal-hal intelek tidak harus membuat kita jadi manusia yang sok intelek (yang saya khawatir malah sebenarnya tidak intelek-intelek amat). Yang pasti, saya belum pernah kehabisan bahan pembicaraan dengan rekan-rekan saya sampai-sampai saya harus teralienasi dari manusia lainnya, terlepas kita mau bicara serius, atau hal-hal yang katanya "remeh-temeh".

Isu sok intelek ini membuat saya teringat kisah lucu dari adik saya soal kesalnya ia dengan seorang mahasiswa lulusan fakultas sastra (ini cuma anekdot, bukan data statistik yang merepresentasikan mahasiswa fakultas sastra) yang telat untuk menghadiri pertemuan sampai 2-3 jam. Ketika ditanya mengapa terlambat sedemikian rupa, dengan santainya ia beralasan: "memangnya konsep waktu itu apa?" Jawaban yang sangat "intelek", dan layak disambut dengan geledek ke mukanya. Adik saya hanya geleng-geleng kepala, tetapi kalau pemuda ini anak buah saya, saya tak akan sungkan menjejalkan buku Martin Heidegger, Being & Time, yang tebal itu ke mulutnya karena banyak lagak dan bertanya apakah buku di mulutnya itu benar-benar ada atau hanya rekaan konseptual semata.

Lagipula, apa kriteria yang tepat dalam menentukan bacaan yang intelek dan berkualitas dan yang harus diprioritaskan waktunya diantara beragam bahan bacaan lain? Mungkin ada yang beranggapan novel-novel karya sastra adalah karya agung yang luar biasa dan layak dibaca semua umat manusia. Saya berbagi nama yang sama dengan Pramudya Ananta Toer, tapi saya sama sekali tak suka membaca novel (termasuk novel Pramudya), 5 halaman pertama sudah cukup untuk membuat saya tertidur. Jauh lebih menarik membaca Economic Analysis of Law-nya Richard Posner atau Bidayatul Mujtahid-nya Ibn Rushd, atau Long Hu Men-nya Tony Wong.

Bagi mereka yang beranggapan bahwa buku filsafat perlu dibaca semua orang, saya sendiri malah berpendapat kebanyakan buku filsafat hanya membuang-buang waktu karena tak terpakai dalam praktek dan kebanyakan bidangnya sudah diambil alih oleh sains (disebut juga pendekatan naturalisme). Lalu, jenis bacaan mana yang lebih layak diutamakan? Sejujurnya saya tak tahu pastinya karena melibatkan bahan bacaan multi disiplin (jauh lebih mudah bicara penilaian buku-buku dalam satu disiplin ilmu), dan saya tak yakin bisa menjawab itu semua hanya dalam satu artikel blog. Minat dan fungsi masing-masing bacaan akan berperan penting. Kita akan bahas isu ini di lain kesempatan. 

Ketika saya belajar ekonomi dan soal rasionalitas manusia, pencerahan pertama yang saya dapat dan masih saya jaga sampai sekarang adalah bahwa manusia memiliki prioritas yang berbeda-beda dalam memaksimalkan manfaat bagi dirinya. Kalau kita mau mengubah atau mengarahkan mereka untuk tujuan tertentu, hal pertama yang harus dipahami adalah apa insentif mereka? Insentif yang tepat sayangnya tidak bisa dideduksi dari prinsip-prinsip normatif yang mengawang-awang, melainkan harus diteliti secara empiris. Sebagai contoh, saya percaya bahwa prinsip normatif yang paling penting di dunia adalah memaksimalkan kesejahteraan manusia dengan cara yang paling efisien dan optimal, tapi saya tahu tak semua orang sepakat, dan bahkan masih ada yang berpikir bahwa pendekatan ekonomi adalah produk Barat dan harus dilawan di Indonesia. Tentu saja itu ide yang konyol, tapi orang tidak akan berubah hanya karena saya menyatakan bahwa ide mereka konyol, saya harus menunjukkan dengan rinci mengapa pemikiran mereka konyol, itu pun belum tentu juga mereka akan sepakat, banyak orang keras kepala di dunia ini (penelitian empiris terbaru soal bagaimana cara mempengaruhi opini orang lain secara mudah dengan pendekatan personal ternyata didasarkan pada data fiktif). Salah satu alasan mengapa saya sering menulis soal pendekatan ekonomi dalam hukum dan kebijakan publik adalah karena saya ingin menguji ide saya tersebut, saya ingin tahu mengapa orang tidak setuju dan apa jenis argumen yang tepat untuk meyakinkan mereka. Lihat misalnya 2 debat terakhir saya tentang ilmu ekonomi di sini dan di sini.

Contoh lainnya, saya menganggap bahwa buku self-help adalah musuh umat manusia, tetapi mengapa begitu banyak orang yang suka? Kalau kita tidak paham mengapa buku-buku ini diminati, bagaimana kita bisa kemudian mengarahkan orang-orang untuk tidak lagi atau setidaknya mengurangi konsumsi buku-buku tersebut? Sekedar menyatakan bahwa buku filsafat adalah buku intelek yang lebih layak dibaca menurut saya tidak akan banyak membantu, apalagi kalau orang tidak dididik untuk tahu fungsi dan manfaat dari belajar hal tersebut. Pernah dipikirkan bahwa buku-buku njelimet itu mungkin tak laku karena orang-orang tak mengerti apa yang ditulis oleh para penulis buku tersebut? Tak ada gunanya memunculkan konsep yang keren kalau tak ada yang paham. Ibarat pertanyaan filosofis, apabila sebatang pohon tumbang di hutan dan tidak ada yang mendengarnya, apakah tumbangnya pohon tersebut masih berbunyi? Duaarrr!!!  

Kenyataannya, munculnya buku-buku sains atau ekonomi populer tak bisa dilepaskan dari adanya minat dan permintaan dari orang awam. Para penulisnya paham bahwa kalau mereka ingin menjangkau lebih banyak pembaca, mau tak mau harus mengikuti selera pasar sampai derajat tertentu. Saya ambil contoh buku-buku filsafat bahasa karya Ludwig Wittgenstein yang sangat sulit untuk dibaca. Di Amerika, Saul Kripke dari Princeton University menjadi semacam penerjemah informal dari karya-karya Wittgenstein, menjelaskan ulang buku-bukunya dalam bahasa yang lebih sederhana (itu pun masih tergolong cukup rumit menurut saya). Berharap tiba-tiba semua orang akan mau berinvestasi untuk membaca buku-buku berat tanpa bantuan sama sekali adalah mimpi di siang bolong. Tidak semua orang berminat untuk menjadi akademisi. Tapi kalau akademisinya betul-betul intelek dan peduli, dia akan berupaya untuk memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat awam terhadap kajian ilmu pengetahuan yang luas dan sebenarnya sangat menarik itu.   

Saya bisa memahami kekhawatiran si penulis artikel banalitas, saya pun merasakan hal yang sama, tapi saya bingung dengan tawaran menyelami budaya sendiri sebagai solusi. Ini butuh penelitian mendalam sebenarnya. Apa yang menyebabkan kita menjadi dangkal? Pengaruh luar atau justru budaya lokal yang kita anggap agung itu? Mengapa misalnya yang trendi dari Jepang dan Korea hanyalah impor Manga dan K-Pop (saya penggemar G-Dragon, ngomong-ngomong)? Mengapa etos kerja dan belajar mereka yang gila-gilaan itu tidak sampai di sini? Mengapa impor dari Arab (atau Islam) yang sukses hanya hal-hal yang remeh temeh semacam masalah pakaian, kemenyan, atau konsep yang terlalu disederhanakan padahal banyak kelemahannya semacam ide khilafah (saya sudah membahas soal kemalasan berinvestasi dalam bidang agama di sini). Mengapa pemikiran pragmatis khas hukum Islam klasik malah dianggap angin lalu, sementara konsep fatalis malah lebih laku?

Atau soal Barat dan definisi kemajuan peradaban. Memangnya definisi Indonesia yang maju berdasarkan budaya kita yang adiluhung itu seperti apa? Kalau benar kita dijajah dengan budaya Barat, mengapa taraf kesejahteraan kita tak semaju Amerika Serikat atau industri kita seefisien Jerman? Mengapa pengadilan kita tak dipercaya seperti layaknya di negara-negara Eropa Barat dan Amerika? Mengapa birokrasi kita sedemikian lambat dan koruptif? Mengapa kita tidak kritis terhadap ragam pemikiran yang ada di dunia ini? Apanya yang maju di Indonesia? Standar apa yang sedang dipakai saat ini? Kalau misalnya indikator ekonomi tidak disepakati, alternatifnya apa? Tidak lucu apabila kita tidak setuju dengan suatu indikator kuantitatif kemudian menawarkan indikator lainnya yang lebih tak bisa diukur atas nama kearifan lokal yang sangat amat abstrak.

Ide bahwa kita sedang dijajah secara budaya itu lebih pantas dikategorikan sebagai wujud nyata mental inlander. Mungkin kita sendiri yang sedang mengalami krisis mental dan kebudayaan. Namun karena selalu lebih mudah untuk menyalahkan orang lain, budaya luar yang kemudian jadi sumber masalahnya. Saya misalnya selalu tertawa terbahak-bahak tiap kali mendengar ada orang yang sibuk mengklaim bahwa Amerika sudah hancur karena mengalami krisis moral (tentunya tanpa data apapun). Saya masih bingung dimana krisisnya dan apa dampak buruknya yang nyata bagi Amerika? Taraf hidupnya jauh lebih baik dari Indonesia, kualitas pendidikan tingginya bagaikan surga dan neraka apabila dibandingkan dengan Indonesia (minimal yang saya alami di University of Chicago), dan sistem hukumnya juga dipercaya oleh masyarakatnya. Krisis moral apa jadinya? Atau soal moral ini maksudnya cuma terbatas di selangkangan di Indonesia? Ini kan namanya delusional, merasa diri superior (karena merasa lebih "bermoral") sementara sebenarnya belum ada yang pantas dibanggakan. Isunya, ini pengaruh siapa? Pengaruh budaya luar, atau justru isu internal kita sendiri sebagai bangsa? 

Saya jadi teringat sebuat artikel konspiratif yang mengklaim bahwa isu pelemahan KPK adalah isu untuk membuka pintu gerbang neoliberalisme ke Indonesia karena nantinya ini akan jadi alasan untuk melakukan privatisasi atas BUMN dan sebagainya. Terlepas dari logika lawakan tersebut, ada isu mendasar yang tersirat dari ide artikel di atas, yaitu bahwa pemerintah pasti baik dan mengurus masyarakat. Kok ya bisa-bisanya orang berpikir bahwa pemerintah itu diisi oleh orang-orang bijak tanpa kepentingan, bahwa seakan-akan privat/swasta pasti buruk sehingga apa-apa harus dijaga oleh pemerintah. Ini konsepsi jaman baheula dan hanya cocok dipegang oleh kaum feodal yang percaya para priyayi dan bangsawan memiliki kearifan yang bersumber dari cahaya Ilahi. Semuanya cuma ilusi. Privat dan pemerintah bisa sama-sama buruk, bisa sama-sama baik. Di level internasional, debat negara versus swasta adalah debat abad ke-20, ketinggalan jaman. Sekarang jamannya kolaborasi sinergis antara lembaga publik dan privat. Institusi dan desain pemerintahan akan berperan penting dalam menentukan kesuksesan negara.

Ini membawa kita ke salah satu contoh budaya lokal yang menurut saya sangat tak arif, yaitu konsep ratu adil yang pada prinsipnya adalah seorang benevolent dictator, diktator yang baik hati. Konsep ini begitu kuat mengikat di negeri kita dan tercermin sekali dalam pemilihan presiden 2014 kemarin. Seorang diktator memang bisa jadi akan bermanfaat bagi masyarakat, tetapi ia juga punya kesempatan yang sama untuk menciptakan neraka dunia kalau tidak ada yang bisa mencegah dia berlaku semena-mena. Budaya feodalisme tidak bisa melihat hal ini karena berasumsi atau diberikan ilusi bahwa raja adalah absolut. Saya tidak perlu jauh-jauh menelusuri budaya klasik kita sekedar untuk menyatakan bahwa feodalisme adalah konsep yang sangat bermasalah. Jangan berbohong dengan menyatakan bahwa feodalisme bukan bagian dari budaya kita yang sangat berbobot ini. Jadi? Kembali ke budaya sendiri atau perlu seleksi ulang? Kalau seleksi ulang, kriterianya apa? Ini mengapa saya lebih suka menggunakan indikator kuantitatif. Tidak sempurna tentunya, tapi kalau tak ada alternatif lain yang lebih baik, ya jangan ngasal.

Solusi lainnya yang juga saya pertanyakan adalah ajakan untuk melihat dan merenungi diri sendiri, bekerja bukan karena passion, tapi karena panggilan jiwa dan komitmen. Idenya bagus, tapi eksekusinya kemungkinan besar gagal. Ide ini senada dengan ide dalam artikel kedua: bekerjalah bukan sekedar karena mencari uang, tapi mencari makna, meaning, atau apapun lah itu. Coba tanyakan kepada orang-orang di luar sana, apa iya mereka punya waktu untuk merenungi diri sendiri guna mencari makna kehidupan? Kemungkinan besar tidak. Kalau semua orang melakukan hal tersebut dan kemudian mereka semua sukses besar, niscaya bisnis self-help tidak akan laris manis di berbagai belahan dunia.

Bagian yang saya paling saya permasalahkan dari artikel kedua adalah narasi bahwa seakan-akan mencari makna dalam pekerjaan senantiasa berkorelasi positif dengan kesuksesan pribadi dan bahwa mencari uang atau hal-hal banal lainnya akan berujung pada kesengsaraan. Ini klaim yang sangat bombastis dan modal datanya adalah, ...wait for it..., pengalaman pribadi! Saya kebetulan termasuk golongan orang yang beruntung mendapatkan pekerjaan yang penuh makna sekaligus menghasilkan uang. Kata kuncinya: "beruntung." Tentu saya juga bekerja keras, tetapi itu tak lepas dari keberuntungan yang sayangnya seringkali berada di luar kendali kita. Masalahnya, siapa yang bisa menjamin kita akan selalu beruntung? Mereka yang bekerja demi uang tidak lantas jadi manusia kelas dua yang akan gagal dalam hidupnya. Tolonglah hindari gejala elitis ini. Sekali lagi, menjadi elit sangat berbeda dengan elitis.

Penulis artikel kedua berargumen, tak ada yang bisa menjamin bahwa bagi mereka yang bekerja demi uang, nantinya bos mereka atau pekerjaan mereka akan tetap ada. Hal yang sama 100% pun berlaku untuk mereka yang katanya mengutamakan mencari makna. Banyak contoh orang sukses di luar sana, dan kebanyakan dari mereka mengklaim kesuksesan mereka berasal dari pencarian makna kehidupan dan hal-hal indah lainnya. Ya, ya, ya, tentu saja, semua orang suka cerita kesuksesan yang indah. Bagaimana dengan jutaan manusia lainnya yang gagal dan tak pernah menjadi bagian dari sejarah? Tak ada yang tahu karena mereka tak layak jadi bahan pembicaraan. Bisa jadi seorang pengamen memiliki kualitas suara yang setara dengan bintang musik kelas dunia. Sayangnya karena tak ada yang memberikan kesempatan kepada si pengamen dan si pengamen tak punya akses ke dunia perbintangan, akhirnya dia hanya jadi pengamen miskin bersuara indah di jalanan.

Sekarang saya tanya: apa bedanya mencari makna dalam pekerjaan, mencari jati diri, komitmen, dan sebagainya dengan semua nasihat dalam buku-buku self-help? Tak jauh berbeda, bahkan mungkin intinya sama: percayalah pada diri sendiri, hanya kita yang bisa mengubah nasib sendiri, mencari makna hidup adalah kunci kesuksesan, salam super, salam hangat, salam sukses, salam sejahtera, dll, dsb. Bukannya ini sama banalnya dengan buku self-help? Kenyataannya: kalau anda tak punya modal pendidikan yang bermutu, atau koneksi yang kuat, atau kemampuan/bakat tertentu yang bisa menjual, atau murni keberuntungan (semacam menemukan mentor yang tepat atau waktu yang tepat untuk masuk dunia kerja), kemungkinan besar anda tak akan jadi siapa-siapa, terlepas anda punya sejuta "makna" dan "impian". Anda tak bisa mencari makna tanpa punya kemampuan dan kesempatan. Apa yang mau dicari? Apa yang mau dibangkitkan? Ini dunia nyata, bukan sinetron.

Lalu soal komitmen. Saya lebih yakin bahwa bekerja karena senang terhadap pekerjaannya akan lebih efektif dibandingkan dengan bekerja karena komitmen yang mendalam. Kesenangan mengindikasikan manfaat bagi pribadi, komitmen mengindikasikan biaya, upaya, kerja keras. Hal yang kita senang lakukan saja belum tentu membuat kita jadi rajin melakukannya, bayangkan beban mental yang diperlukan untuk senantiasa istiqamah menjalani komitmen kita hanya karena kita berkomitmen untuk mencapainya? Kalau berkomitmen itu merupakan hal yang mudah, bisnis kebugaran jasmani sudah lama tutup karena dunia dipenuhi oleh orang-orang sehat dan fit. Saya tidak bilang bekerja atas nama komitmen merupakan hal yang buruk. Hanya saja tidak realistis kalau kita berharap mayoritas penduduk Indonesia akan menjadi manusia paripurna seperti demikian. Apabila komitmen kita anggap sebagai komoditas, maka ini adalah jenis komoditas yang makin lama akan makin mahal. Ketika masih muda, mungkin hasrat masih menggebu-gebu bekerja atas nama komitmen atau idealisme. Tapi seiring bertambahnya usia dan tanggungan, seberapa jauh kita akan sanggup menjaga komitmen itu, khususnya ketika menjalankan komitmen tersebut tidak berkorelasi dengan penghasilan yang memadai? Mengapa tidak lebih pragmatis dan mencari keseimbangan antara memenuhi komitmen dan mencari penghasilan? Tidak perlu muluk-muluk. 

Solusi yang akan saya sampaikan mungkin klise tapi bagi saya hanya ini solusi yang memungkinkan. Kalau anda mau mengubah masyarakat yang katanya dangkal, perubahannya harus dilakukan dari skala terkecil, dan itu membutuhkan kaum pendidik yang tepat. Harus ada yang memulai kan? Toh semua kebudayaan bermula dari anomali, riak-riak kecil di dalam suatu masyarakat. Mustahil tiba-tiba semua manusia berubah karena sepenggal kisah penuh inspirasi di sebuah blog. Proses perubahan butuh waktu lama. Masalahnya, pendukung semangat kebangkitan dan intelektualitas ini lebih sering tak mau menggunakan inteleknya secara seksama untuk memahami bahwa kaum pendidik itu juga manusia yang butuh insentif yang tepat. Saya sudah bicara panjang lebar tentang hal ini di artikel saya: Mendidik Bukan Sekedar Pengabdian. Ringkasnya, kalau kaum pendidiknya saja diperlakukan semena-mena dan dianggap bagaikan pandita tanpa hasrat, jangan banyak berharap bahwa masyarakat kita akan bangkit. Bisa jadi hal itu tidak akan tercapai sampai matahari terbit dari Barat. Pendekatan insentif berbasis komitmen, kesadaran pribadi yang kuat, atau nilai-nilai normatif abstrak sampai saat ini belum memberikan hasil yang memuaskan di Indonesia. Mau sampai kapan kita menggunakannya? Katanya jangan bersikap banal, tetapi kok memilih solusi yang dangkal???

Anda bebas untuk percaya dengan nilai-nilai normatif yang hendak anda perjuangkan, tetapi anda tidak bisa lari dari konsekuensi memperjuangkan ide-ide itu. Kita bisa terus bermimpi suatu hari nanti Indonesia akan dipenuhi generasi pemikir yang tak dangkal, terpelajar dan penuh minat akan ilmu pengetahuan. Tapi kalau kita tak juga mau beranjak melihat insentif mereka (dan para pendidiknya) dan masih terus memaksakan nilai-nilai yang diklaim adiluhung ke semua orang atas nama intelektualitas, kearifan lokal, dsb, silakan lanjutkan saja mimpi indah itu. Maaf, saya tak bisa ikut bermimpi bersama-sama anda karena daripada melakukan proyek raksasa berbiaya dahsyat yang saya tahu akan sama sia-sianya dengan diam menatap dinding selama 4 jam, lebih baik saya meneruskan "riset" penting saya di youtube. Sia-sia juga mungkin pada akhirnya bagi publik, tapi paling tidak biaya yang saya keluarkan cuma biaya koneksi internet, tidak makan hati, dan tentunya saya juga akan jauh lebih terhibur.         

Read more...

Tuesday, February 24, 2015

Sekali Lagi Soal Praperadilan Terhadap Penetapan Status Tersangka

Berhubung Putusan Praperadilan terhadap penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka sudah bisa diakses di sini, saya perlu memperbaharui analisis yang saya buat sebelumnya di sini (dimana analisisnya dibuat berdasarkan ringkasan berita). Harus diakui, walaupun saya tidak sepenuhnya setuju dengan isi putusan Hakim Sarpin, ini tetap merupakan putusan yang menarik dan pertimbangannya tidak tampak dibuat asal jadi. Saya akan memfokuskan pembahasan saya pada 5 isu yang sedang ramai dibicarakan.

Pertama, sejauh mana penafsiran hukum diperbolehkan dalam kasus seperti ini? Kedua, apakah benar penetapan status tersangka tidak menciderai hak seseorang? Ketiga, apakah pemeriksaan terhadap penetapan status tersangka pada prinsipnya sudah memasuki ranah materi perkara sehingga tidak bisa diselesaikan melalui praperadilan? Keempat, apa sebenarnya yang dimaksud dengan penegak hukum dan bagaimana hubungannya dengan kewenangan penyidik untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka? Terakhir, langkah apa yang sebaiknya diambil oleh KPK?

Sebagaimana sudah diduga sebelumnya, Hakim Sarpin menggunakan Pasal 5 dan 10 UU Kekuasaan Kehakiman tentang kewajiban hakim untuk tidak menolak suatu perkara karena belum ada aturannya serta kewajiban hakim untuk menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat sebagai dasar untuk membuka kemungkinan adanya mekanisme praperadilan terhadap penetapan status tersangka.

Penggunaan alasan ini sah-sah saja, tetapi perlu elaborasi lebih lanjut. Tidak bisa menolak perkara tidak berarti harus serta merta membuka mekanisme praperadilan terhadap status tersangka yang memang tidak diatur secara eksplisit dalam KUHAP. Hakim tetap bisa menerima perkara tersebut dan kemudian menyatakan bahwa mekanisme Praperadilan tidak bisa digunakan untuk memeriksa keabsahan penetapan tersangka. Selain itu, apa pula yang dimaksud dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat? Pasal tersebut merupakan pasal karet dan bisa digunakan untuk memberikan justifikasi atas banyak hal, baik positif maupun negatif kecuali hakim-hakim di Indonesia sudah siap menggunakan data empiris. 

Alasan yang lebih tepat untuk membuka pintu penafsiran menurut saya adalah karena KUHAP sendiri tidak tegas melarang penggunaan mekanisme praperadilan terhadap penetapan status tersangka. Apakah pembatasan dalam KUHAP tersebut bersifat mutlak atau tidak? Apakah kalau ada orang yang dirugikan haknya karena dinyatakan sebagai tersangka maka dia tidak memiliki sarana apapun untuk memperjuangkan haknya di muka pengadilan? Tentu akan ada yang berpendapat bahwa pembatasan ruang lingkup kewenangan praperadilan bersifat absolut. Tetapi secara tekstual, ada 2 jawaban rasional yang dimungkinkan dan itu berarti bahwa hakim perlu melihat alasan lainnya untuk mengambil keputusan dan juga perlu membuat isu ini menjadi jelas. Seandainya KUHAP tegas melarang digunakannya praperadilan untuk hal-hal selain yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP, saya bisa dengan mudah menyatakan bahwa Hakim Sarpin gagal total dengan putusannya.

Saya perhatikan bahwa Hakim Sarpin juga menggunakan ide bahwa karena tidak ada yurisprudensi yang berlaku mengikat dalam sistem hukum Indonesia, maka kalaupun putusannya berbeda atau sama dengan putusan sebelumnya, hal tersebut tidaklah terlalu relevan. Walaupun saya menyayangkan pola pikir seperti ini, tetapi argumen Hakim Sarpin ada benarnya. Daripada meributkan fakta bahwa hakim yang pernah mengabulkan praperadilan untuk penetapan status tersangka di masa lalu pernah terkena sanksi administratif oleh Mahkamah Agung (untuk menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak disetujui MA secara implisit), akan lebih baik apabila para pihak saling mencari dalil teoritis yang kuat untuk menunjukkan mengapa praperadilan bisa digunakan untuk memeriksa keabsahan penetapan tersangka atau tidak.    

Berikutnya isu kedua, benarkah penetapan status tersangka tidak menciderai hak seorang warga negara sebagaimana diargumenkan salah satu saksi ahli KPK? Saya tidak sepakat. Penetapan status tersangka jelas menciderai hak seseorang. Ada stigma terhadap dirinya dan sewaktu-waktu ia bisa dikenakan upaya paksa yang pelaksanaannya sangat subjektif. Ia juga bisa dicekal sehingga tidak dapat bebas berpergian. Dalam beberapa kasus, status tersangka bisa menyebabkan seseorang kehilangan jabatan. Contoh gampangnya adalah Bambang Widjojanto dan Abraham Samad yang kini diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai komisioner KPK. Sekalipun belum ditahan, pemeriksaan sebagai tersangka juga jelas akan memakan waktu si tersangka. Masih ingat kasus Benhan? Dia tidak ditahan, tetapi harus bolak balik luar kota - Jakarta karena memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik.

Tentu saja tidak semua beban terhadap tersangka memberikan legitimasi kepada tersangka untuk meminta pencabutan statusnya sebagai tersangka. Kalau alasan penolakan penetapan tersangka adalah semata-mata karena si tersangka merasa dibebani, tentu semua tersangka akan menggunakan mekanisme praperadilan. Ini mengapa sebenarnya perlu dielaborasi lebih lanjut soal pencideraan hak macam apa yang dapat membuka pintu peradilan bagi penetapan tersangka. Apakah hanya dalam hal penetapan tersangka tersebut sudah berlarut-larut dalam jangka waktu tertentu yang menyebabkan tersangka kehilangan mata pencaharian? Atau dalam hal ada aturan UU yang menyebabkan tersangka tidak bisa mengambil jabatan tertentu? Bisa juga dinyatakan bahwa unsur pencideraan hak semata tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak penetapan tersangka. Artinya, pencideraan hak hanya membuka pintu untuk praperadilan sementara penolakan status tersangka akan bergantung pada aspek-aspek lainnya semisal kelemahan bukti permulaan atau masalah wewenang penyidik untuk menyidik perkara tersebut.

Ini membawa kita kepada isu ketiga. Apakah pemeriksaan praperadilan soal penetapan status tersangka bisa dianggap merupakan pemeriksaan materi pokok perkara yang sebenarnya menjadi wewenang peradilan? Tidak otomatis demikian. Sebagaimana diatur dalam KUHAP, penetapan tersangka bertumpu pada bukti permulaan yang cukup. Definisi bukti permulaan yang cukup inilah yang kemudian menjadi permasalahan karena tidak didefinisikan secara jelas dalam KUHAP. Walaupun dalam prakteknya, bukti permulaan yang cukup didefinisikan sebagai 1 alat bukti yang berdasarkan KUHAP ditambah laporan polisi. Dasar definisi tersebut bisa dilihat di sini.    

Definisi tersebut sangat rawan penyalahgunaan. Hanya dengan mengandalkan satu alat bukti dan laporan polisi, seseorang bisa dengan mudah dinyatakan sebagai tersangka! Ini mengapa penggunaan lembaga praperadilan menjadi semakin krusial untuk pemeriksaan bukti permulaan yang cukup. Karena sifatnya permulaan, seharusnya tidak bisa dianggap sebagai pemeriksaan pokok perkara. Penyidik sendiri tidak harus khawatir bahwa karena bukti permulaan tidak cukup kemudian tersangka bisa sepenuhnya bebas dari jerat hukum (seandainya memang benar tersangka itu adalah pelaku kejahatan).

Dalam hal ini, pernyataan tidak sahnya suatu penangkapan tidak berarti bahwa penyidik tidak bisa lagi menetapkan kembali seorang mantan tersangka sebagai tersangka. Kuncinya adalah menemukan alat bukti yang lebih kuat untuk dianggap sebagai bukti permulaan yang cukup. Bahwa kemudian ada resiko nantinya tersangka akan kabur duluan sudah merupakan bagian dari resiko pekerjaan. Sudah seharusnya penyidik tidak sembarangan menetapkan seseorang menjadi tersangka untuk kemudian membiarkan kasus tersebut terbengkalai sambil menyandera si tersangka terus menerus. Saatnya mengakhiri kekuasaan mutlak penyidik dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka!

Namun demikian, ada juga kemungkinan dimana penyidik tidak bisa lagi menetapkan si tersangka sebagai tersangka di kemudian hari dalam hal ternyata penyidik tidak berwenang untuk memeriksa si tersangka. Ini isu keempat yang juga terkait dengan pertanyaan soal definisi penegak hukum. Dalam putusan Hakim Sarpin, KPK dianggap tidak berwenang untuk menyidik Budi Gunawan karena jabatan yang dipegang oleh Budi Gunawan terkait tuduhan korupsi yan dilekatkan kepadanya tidak memenuhi definisi pejabat negara maupun penegak hukum, pun kasusnya tidak dianggap meresahkan masyarakat, ataupun menyangkut kerugian negara.

Masalah kewenangan ini adalah isu yang paling berat bagi KPK karena apabila memang KPK tidak dianggap berwenang menyidik Budi Gunawan, maka KPK sama sekali tidak dapat menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka dan putusan Hakim Sarpin juga menyatakan demikian. Hakim Sarpin nampaknya berpendapat bahwa definisi penegak hukum adalah terbatas hanya pada penyidik dan penyelidik saja. Apakah ini definisi yang tepat? UU KPK memang tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan penegak hukum. Ketentuan tentang hal tersebut tersebar di berbagai undang-undang. Dan kalau bicara secara luas, advokat pun termasuk penegak hukum.

Yang menarik adalah, apakah istilah penegak hukum yang dimaksud dalam UU KPK itu merujuk kepada jabatan yang melekat pada seseorang atau hanya pada fungsi jabatan yang sedang dijalankannya? Apabila kita menyatakan bahwa definisi ini melekat pada jabatan, maka Budi Gunawan otomatis dikategorikan sebagai penegak hukum karena dia menjabat sebagai polisi. Apabila terbatas pada fungsi, bisa jadi Budi Gunawan memang tidak dikategorikan sebagai penegak hukum dalam kapasitasnya selaku Kepala Biro Pembinaan Karier Staf Deputi Sumber Daya Manusia Polri ("Karo Binkar").

Sayangnya, dalam jawabannya, KPK tidak memberikan bantahan terhadap pengertian penegak hukum yang didalilkan oleh Budi Gunawan. Menurut saya, bahkan seandainya kita menganggap bahwa istilah penegak hukum adalah terbatas pada fungsi, sebenarnya masih tetap terbuka kemungkinan bagi KPK untuk menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka. Konteksnya, apakah dengan menjadi Karo Binkar, Budi Gunawan kemudian kehilangan status dan wewenangnya sebagai polisi yang notabene merupakan penegak hukum? Karena kalau tidak, perlu dilihat lebih lanjut apakah penerimaan suap yang dituduhkan itu murni terkait dengan jabatannya sebagai Karo Binkar, atau dalam kapasitasnya sebagai penegak hukum.

Yang pasti, saya menyadari bahwa definisi penegak hukum dalam UU KPK masih membuka ruang interpretasi dan besar kemungkinannya bahwa argumen Hakim Sarpin dapat dibantah. Dengan demikan, terdapat permasalahan hukum yang masih perlu ditegaskan oleh Mahkamah Agung sehingga tidak ada kerancuan lagi di masa depan.

Terakhir, langkah apa yang perlu diambil oleh KPK? Sebagaimana saya sampaikan di atas, dampak putusan praperadilan adalah bukan berarti Budi Gunawan kebal hukum dan tidak bisa dinyatakan sebagai tersangka lagi di masa depan. Aturan nebis in idem (perkara yang sama tidak boleh diadili 2 kali) tidak berlaku di sini karena kita belum memasuki pokok materi perkara. Seandainya isunya adalah terbatas soal lemahnya bukti permulaan yang cukup, KPK bisa dengan mudah memperbaharui buktinya dan menetapkan kembali Budi Gunawan sebagai tersangka. Namun, putusan Hakim Sarpin juga menyatakan bahwa KPK tidak berwenang menyidik Budi Gunawan.

Untuk itu, KPK bisa memilih untuk melimpahkan perkara ini kepada kepolisian atau kejaksaan. Apabila dirasa kedua institusi tersebut terlalu bias terhadap Budi Gunawan, langkah lainnya adalah mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung mengingat masih ada isu hukum yang perlu diklarifikasikan kembali. Saya tahu KPK bersikeras ingin mencegah adanya mekanisme praperadilan bagi tersangka, tapi kalau KPK peduli pada hak tersangka-tersangka lainnya yang seringkali dicederai dengan rekayasa kasus dan sekaligus juga membantu mencegah kriminalisasi terhadap pejabat-pejabat KPK, KPK dapat memfokuskan permohonan peninjauan kembalinya pada aspek wewenang KPK untuk menyidik Budi Gunawan (khususnya soal definisi penegak hukum). Hal tersebut sudah cukup sebenarnya bagi KPK untuk tetap bisa melanjutkan kasus ini.

Saya pribadi berharap kasus ini tidak ditinjau kembali dan menjadi putusan yang sudah benar-benar berkekuatan hukum tetap. Polisi sendiri sekarang sudah mengakui adanya mekanisme praperadilan terhadap penetapan status tersangka karena mereka secara terbuka menggunakan mekanisme ini untuk urusan mereka. Ini momen langka, sampai-sampai dalam kasus Abraham Samad, polisi saja mempersilakan Samad untuk mengajukan praperadilan (dan sayangnya Samad tetap tidak mau mengajukan praperadilan).

Kalau dikatakan bahwa membuka pintu praperadilan untuk penetapan tersangka akan merusak hukum Indonesia, saya sangat meragukannya. Pintunya tidak tertutup secara mutlak dalam KUHAP dan senjata ini bisa digunakan untuk hal yang baik maupun yang buruk. Mengapa tidak kita gunakan untuk sebanyak-banyaknya kepentingan yang positif? Atau ini semua cuma masalah gengsi belaka? Tunggu sampai semua yang katanya "orang baik" dinyatakan sebagai tersangka dengan tuduhan kejahatan yang culun? Percayalah, jadi baik saja tidak cukup di dunia ini, anda juga harus jadi orang pintar. Kecuali anda serius berpikir doa dan teriak-teriak di media saja cukup untuk mengubah status tersangka tersebut. Semoga KPK mengambil langkah yang tepat.

Read more...

Monday, February 23, 2015

Plt Pimpinan KPK dan Hak Pembelaan Hukum oleh Advokat

Akhirnya Presiden Jokowi memutuskan untuk menunjuk 3 pelaksana tugas (Plt) pimpinan KPK melalui Perpu guna menggantikan Busyro Muqoddas yang habis masa jabatannya dan Bambang Widjojanto dan Abraham Samad yang kini telah berstatus tersangka. Patut disayangkan sampai detik ini baik Bambang Widjojanto maupun Abraham Samad belum juga mau mengajukan praperadilan atas penetapan mereka sebagai tersangka. Walaupun kita semua bisa berasumsi bahwa ini semua hanya rekayasa dan bentuk kriminalisasi yang keji, nyatanya, status tersangka tersebut sudah melekat secara hukum dan tidak akan hilang begitu saja kalau cuma dibalas dengan koar-koar di media atau jalanan.

Saya juga menyayangkan tindakan penetapan Perpu Plt Pimpinan KPK oleh Presiden. Selain sosialisasinya tak jelas, fungsi Perpu juga makin kacau kalau sedikit-sedikit negara dinyatakan berada dalam keadaan darurat. Apalagi ketika masih ada jalan lain seperti mekanisme praperadilan yang sudah digunakan oleh Budi Gunawan. Terakhir saya baca di berita ini, pengajuan kasasi oleh KPK sudah ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini berarti fungsi praperadilan masih sangat terbuka untuk digunakan dan karena waktunya singkat (hanya seminggu) kenapa tidak menunggu sampai permohonannya dimasukkan saja? Kita lihat apakah nantinya DPR akan menerima Perpu ini atau menolaknya.

Terlepas dari keabsahan Perpu tersebut, saya tertarik dengan pernyataan sikap dari Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mengenai pengangkatan Indrianto Seno Adji sebagai salah satu Plt pimpinan KPK. Dalam pernyataan sikap tersebut, Indrianto dianggap tidak layak menjabat karena komitmennya terhadap pemberantasan korupsi diragukan dan rawan konflik kepentingan. Hal tersebut dikarenakan Indrianto sering sekali mewakili tersangka kejahatan korupsi, HAM dan industri ekstraktif, dan bahkan pernah mewakili Suharto dan keluarganya. Selain itu, Indrianto juga pernah menjadi saksi ahli dalam perkara pengujian UU KPK terkait pengurangan wewenang KPK sehingga dapat melemahkan KPK.

Walaupun alasan-alasan tersebut tampaknya logis, ada beberapa hal yang penting untuk diluruskan. Mengapa seorang advokat yang membela tersangka korupsi dan berbagai kejahatan lainnya otomatis dianggap tak layak memimpin KPK? Apa hubungannya antara membela tersangka korupsi dengan kelemahan dalam komitmen pemberantasan korupsi? Mungkin inilah salah satu sesat pikir yang paling berbahaya di masa kini, bahwa seakan-akan seorang tersangka sudah pasti merupakan pelaku kejahatan dan pembelanya juga pasti sama jahatnya. Logikanya, kalau anti korupsi harusnya tak bersedia untuk membela tersangka korupsi. Ini logika yang absurd.

Kita ambil dasar hukum yang paling sederhana dulu. Berdasarkan Pasal 56 KUHAP, setiap tersangka yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara minimal 15 tahun, atau apabila yang bersangkutan tidak mampu dan diancam dengan pidana penjara minimal 5 tahun, wajib didampingi oleh penasihat hukum. Jadi jelas bahwa ini merupakan hak dari setiap tersangka, apalagi ancaman penjara untuk kejahatan korupsi umumnya memang di atas 15 tahun. Kemudian Pasal 8 Ayat (1) UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa setiap tersangka wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan menyatakan kesalahannya.

Tak peduli apapun dakwaannya, dari mulai mencuri ayam sampai mencuri harta negara melalui korupsi, hak tersangka untuk dianggap tak bersalah dan mendapatkan konsultan hukum adalah hak yang berlaku absolut dan wajar untuk diberlakukan secara mutlak. Bukan apa-apa, anda yakin kita bisa mempercayakan tersangka kepada para penyidik dengan kewenangan yang begitu perkasa di KUHAP? Dengan pola pikir masyarakat kita yang gila pidana, saya kagum penyusun undang-undang tidak "lupa" memasukkan Pasal 56 KUHAP. Saya sudah tegaskan berkali-kali dalam artikel-artikel saya bahwa kita butuh mekanisme check and balances dalam sistem penegakan hukum. Masa hal seperti ini saja tak bisa paham juga?

Bagaimana kalau ternyata tersangka memang tak bersalah, atau kasusnya hanya rekayasa. Apakah setiap orang tahu bagaimana cara menghadapi rimba hukum yang tak mudah dilalui oleh orang awam? Bagaimana kalau anda sendiri yang menjadi tersangka dan kemudian tak ada satupun yang mau membela anda semata-mata karena anda sudah dicap menjadi penjahat? Kalau anda sendiri saja pasti ingin dibela, kenapa anda meributkan hak orang lain untuk dibela? Apalagi kalau yang membayar pembelaan orang lain itu bahkan bukan anda sendiri.     

Sebagai advokat, saya memang tak pernah mewakili kasus korupsi dan kejahatan lainnya. Keahlian saya bukan di situ dan bisa jadi saya tak akan pernah mewakili kasus demikian. Tetapi menuduh rekan saya sebagai pro koruptor karena membela tersangka korupsi? Apa kemudian pembela tersangka pembunuhan dan pencurian adalah pembela pembunuh dan pencuri? Jangan pakai standar seenak perutnya saja! Lain perkara kalau si advokat kemudian melanggar hukum dalam proses pembelaannya, seperti misalnya memalsukan barang bukti, menyuap hakim, dan sebagainya. Hal tersebut tak layak dilakukan dan kalau sampai ketahuan jelas harus dihukum. Kalau dia hanya menjalankan pekerjaannya sehari-hari sesuai dengan kapasitasnya secara profesional? Masa disalahkan atau dicap buruk? Tidak masuk akal.

Saya ingat beberapa waktu lalu bahkan pernah ada gagasan agar pengacara tersangka korupsi diminta untuk melaporkan kliennya sendiri kalau menerima uang hasil korupsi. Ini gagasan yang konyol. Selain merusak sistem kerahasiaan antara pengacara dan kliennya, gagasan itu juga sama saja dengan pemaksaan secara terselubung kepada tersangka untuk melakukan pengakuan atas tindak kejahatan dan tentunya sangat rentan disalahgunakan. Bahkan dengan sistem seperti itu, tidak perlu bersusah payah menjalani proses pemeriksaan di pengadilan. Semua orang bisa ditangkap dan dijatuhi hukuman dengan modal pengakuan belaka atau pengkhianatan dari pengacaranya.

Anda boleh tidak percaya atau merasa ini tidak adil, tetapi kerahasiaan antara pengacara dan kliennya adalah modal utama agar sistem peradilan kita bisa berjalan. Kalau pembelanya sendiri tak bisa dipercaya, kepada siapa lagi seorang tersangka bisa bertumpu? Jangan menggunakan kaca mata kuda dan berpikir bahwa hak ini bisa dikesampingkan semudah itu. Fakta bahwa kita tidak suka dengan kejahatan korupsi bukan berarti kita tidak peduli implikasi dari pengesampingan hak tersebut bagi kejahatan lainnya. Inilah pentingnya untuk selalu mengingat bahwa tersangka tidak sama dengan pelaku kejahatan. Tulisan saya soal kerahasiaan dan masalah penerimaan uang korupsi bisa dilihat di sini dan di sini.

Bagaimana dengan isu konflik kepentingan? Apakah Indrianto bisa dikenakan isu ini? Bergantung apakah saat ini dia sedang aktif mewakili klien dalam kasus yang sedang diperiksa oleh KPK. Apabila ada kasus demikian, jelas dia akan memiliki konflik kepentingan dan dia tidak bisa lagi mewakili kliennya. Tetapi apabila saat ini tidak ada kasus tersebut, saya ragu ada alasan yang kuat untuk menyatakan bahwa Indrianto mengalami konflik. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah tidak ada calon lain yang lebih baik dari Indrianto? Apa boleh buat, dengan sistem Perpu yang tidak transparan, kita tidak bisa berharap banyak. Namun tidak berarti kita bisa serta merta mendiskreditkan Indrianto karena pelaksanaan profesinya di masa lalu, khususnya kalau tak ada bukti bahwa ia pernah melakukan pelanggaran pidana terkait pelaksanaan profesinya tersebut.

Mungkin sampai tahap ini, masih ada yang berpikir bahwa saya mengada-ngada dan sedang membela seorang pembela koruptor. Buktinya sudah sejelas matahari terik di siang hari tak berawan kalau orang-orang yang dibela oleh Indrianto adalah sebenar-benarnya penjahat sehingga dari awal mereka semua tak layak dibela. Kalau mereka tak layak mendapat pembelaan hukum karena anda sudah yakin mereka bersalah berdasarkan media, gosip, dan informasi lainnya, untuk apa ada sistem peradilan sedari awal? Apa asas praduga tak bersalah itu memang cuma ide klise tak bermakna? Anda percaya bahwa pengadilan rakyat adalah pengadilan yang paling benar di muka bumi ini karena dipenuhi dengan orang-orang yang pasti terpelajar, bersih dan independen? Tahu dari mana? Saya bergidik membayangkannya.   

Lalu selanjutnya bagaimana dengan nasib KPK? Kalau memang tak puas dengan Plt saat ini, langkah terbaik adalah secepatnya menuntaskan isu status tersangka Bambang Widjojanto dan Abraham Samad. Pilihan taktisnya adalah melakukan praperadilan. Buka faktanya di persidangan dan tuntut hakim untuk memberikan pertimbangan yang memadai dan rasional sehingga kita bisa menilai dengan sungguh-sungguh apakah memang perkara tersebut adalah rekayasa atau bukan. Kalau memang rekayasa, selain bisa membersihkan nama BW dan AS, kita juga bisa menciptakan preseden yang lebih kuat untuk perlindungan hak tersangka. Dan kalaupun misalnya nanti kita temui bahwa ternyata mereka tidak diperlakukan dengan adil, kekuatan masyarakat untuk menolak hasilnya juga akan lebih dahsyat karena sudah memiliki bukti yang lebih kuat dibandingkan dengan situasi sekarang yang simpang siur. Jadi tunggu apa lagi? 

Read more...

Tuesday, February 17, 2015

Solusi Pragmatis Untuk Praperadilan Atas Penetapan Status Tersangka

Saya tidak akan menulis panjang lebar soal analisis hukum positif terkait kewenangan hakim praperadilan dalam mengadili keabsahan status tersangka. Kajiannya sudah bertebaran dimana-mana dan prinsip saya, kalau pasar sudah melakukan tugasnya secara efisien, untuk apa lagi menambahkan kajian serupa tanpa nilai tambah. Hanya akan buang-buang waktu saya dan para pembaca. Oleh karena itu, kali ini  saya akan membahas catatan ringkas atas putusan praperadilan terhadap keabsahan status tersangka Budi Gunawan dan solusi pragmatis yang bisa diambil setelah dijatuhkannya putusan tersebut. Mengingat saya belum menerima salinan resmi putusan tersebut, saya terpaksa mengandalkan ringkasan pertimbangan hukum yang dimuat di sini.

Pertama-tama perlu saya sampaikan bahwa saya mendukung interpretasi yang membuka kemungkinan pelaksanaan praperadilan atas penjatuhan status tersangka khususnya apabila penjatuhan status tersebut bisa mencederai hak warga negara kita dan dibiarkan terombang-ambing tanpa kepastian. Mungkin penyusun KUHAP di tahun 1981 berpikir bahwa penjatuhan status tersangka tidak akan mengganggu hidup dan pekerjaan seseorang dan bahwa masalah hanya akan timbul apabila upaya paksa telah dijalankan. Masalahnya, hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataan. Apalagi fakta bahwa KUHAP memberikan kebebasan yang luar biasa kepada penyidik untuk menjatuhkan status tersangka di Indonesia. Sangat rentan penyalahgunaan. Di Amerika yang sistem hukumnya sudah bagus saja, polisi masih dianggap terlalu sering menyalahgunakan kewenangannya dan hakim masih dianggap pro polisi dalam menjalankan tugasnya, apalagi kalau sistemnya amburadul dan masih banyak membuka ruang diskresi! Apakah akan dibiarkan begitu saja?

Tentu pertimbangan saya juga berdasarkan analisis untung rugi (cost benefit analysis). Semua harus ada alasannya dan harus dilihat baik buruknya. Kalau mau dicari-cari dasarnya dengan menggunakan UU Kekuasaan Kehakiman, interpretasi hukum oleh hakim masih bisa dilakukan. Pengadilan seharusnya bisa menjadi institusi yang menyeimbangkan penyalahgunaan wewenang oleh institusi penegak hukum. Saya muak melihat kalau ide hukum yang "menyimpang" itu hanya dibiarkan kalau pidana diperberat untuk kasasi dari pihak terdakwa atau hak orang dicederai macam dibolehkannya kasasi atas putusan bebas atau menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang secara seenaknya tanpa ada dasar keadaan darurat sebagaimana pernah saya bahas di sini.

Ini mengapa saya menyayangkan kurang elaboratifnya pertimbangan Hakim Sarpin Rizaldi dalam kasus praperadilan Budi Gunawan khususnya analisis soal mengapa penetapan status tersangka bisa dianggap sebagai bagian dari upaya paksa. Tentunya tidak cuma sekedar karena penetapan tersangka bisa menjurus ke penangkapan dan penahanan. Syarat pelanggaran haknya harus lebih jelas dan limitatif supaya juga tidak membuka pintu penyalahgunaan yang berlebihan. Mungkin ini dampak buruk sistem dimana putusan pengadilan tidak dianggap sebagai sumber hukum yang mengikat. Karena dianggap tidak mengikat, insentif untuk mempelajari dan membahas putusan menurun. Hakim juga malas menjelaskan opininya panjang-panjang. Untuk apa kalau bisa dikesampingkan? Tapi ini pola pikir yang salah. Bahkan sekalipun putusan pengadilan tidak mempunyai kekuatan mengikat ala preseden di negara-negara common law pun, tidak berarti kita tidak bisa membuat putusan yang bermutu dan diargumentasikan secara profesional dan sistematis. Kalau kita bisa membuat putusan hakim yang persuasif, hakim lainnya juga tidak bisa seenaknya menolak tanpa memberikan analisis yang tak kalah komprehensif. Untuk isu yang satu ini, sayangnya jalannya masih panjang.

Namun demikian, terlepas dari minimnya pertimbangan hukum tersebut, putusan Hakim Sarpin bukanlah tanda-tanda kiamat dunia hukum atau pemberantasan korupsi di Indonesia. Terlalu berlebihan itu. Mari kita asumsikan bahwa putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap. Menilik pertimbangannya, saya tidak menyarankan KPK untuk melakukan peninjauan kembali atas putusan tersebut. Biarkan saja. Justru putusan ini sangat membantu KPK karena Hakim Sarpin menyatakan bahwa KPK tidak berwenang untuk menjatuhkan status tersangka kepada Budi Gunawan karena Budi Gunawan bukan pejabat negara sebagaimana didefinisikan dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Hal tersebut benar, tetapi masih ada satu celah lagi bagi KPK untuk menjatuhkan status tersangka terhadap Budi Gunawan, yaitu statusnya sebagai polisi yang notabene merupakan penegak hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 (a) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan demikian, daripada pusing-pusing mengajukan PK, KPK tinggal mengubah surat penetapan tersangka dengan menegaskan bahwa Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka karena ia adalah penegak hukum. Saya cukup yakin bahkan hakim yang paling canggih di dunia pun juga sulit untuk menyatakan bahwa dengan jabatannya di kepolisian, Budi Gunawan tidak bisa dianggap sebagai penegak hukum. 

Tanpa pengajuan PK, putusan praperadilan ini sudah tidak akan diganggu gugat lagi kekuatan hukum tetapnya dan berarti ruang untuk menggunakan praperadilan untuk kasus-kasus lainnya yang penuh rekayasa juga terbuka, termasuk sebenarnya kasus terhadap Bambang Widjojanto (dimana statusnya sebagai tersangka bisa menyebabkan ia kehilangan pekerjaan sebagai komisioner KPK dan hal itu jelas berpengaruh terhadap haknya sebagai warga negara)! Mengapa suka mencari langkah yang menyusahkan diri sendiri? Karena ada kekhawatiran bahwa nantinya akan ada banyak tersangka korupsi yang melakukan tindakan serupa? Hal tersebut belum pasti. Dan kalaupun mereka mengajukan, apa masalahnya?  Bagaimana juga dengan nasib orang lain yang dirugikan oleh penetapan status tersangka? Kita biarkan saja tanpa ada solusi sama sekali? Justru sekarang kita bisa gunakan taktik ini untuk menolong mereka yang rentan diperlakukan sewenang-wenang dan jangan sampai kasus ini hanya jadi pengecualian untuk Budi Gunawan.

Kalau memang ada masalah dengan penetapan tersangka, sudah seharusnya hal tersebut diperiksa di pengadilan. Memangnya ada institusi lain yang bisa dipakai? Saya juga tak sepakat kalau KPK diberikan kewenangan yang terlalu besar. Saya tak percaya dengan lembaga manapun yang punya kekuatan terlalu besar karena manusia bukan malaikat. Justru kita perlu menciptakan situasi dimana ada mekanisme checks and balances antara penegak hukum dan lembaga peradilan. Kalau anda khawatir bahwa peradilan tidak independen, ya bisa kita bantu awasi. Putusan yang tidak bermutu bisa kita kritisi. Itu peranan akademisi sebenarnya, kalau saja mereka lebih produktif menulis kajian hukum terhadap putusan hakim seperti misalnya di Amerika. Kalau putusan tidak pernah dikritisi, saya khawatir kita hanya akan terus menerus menciptakan lingkaran setan sistem hukum yang tidak bermutu. Kapan hal ini akan disudahi?

Dan menurut saya, menggunakan mekanisme praperadilan ini juga lebih baik dibanding ide lainnya yang jauh lebih absurd lagi seperti menggunakan Perpu untuk memberikan imunitas hukum kepada pemimpin KPK. Kenapa mereka harus diberikan imunitas? Potensi kesalahan selalu ada. Mengapa tidak ada yang melirik institusi peradilan? Apakah lembaga peradilan kita sudah sedemikian buruknya sampai-sampai semua diserahkan kepada intervensi Presiden lewat mekanisme yang lebih mudah lagi disalahgunakan semacam Perpu?  

Dengan demikian saya pikir situasi ini adalah win-win solution. Kemungkinan praperadilan status tersangka sudah dibuka (tentunya dengan catatan bahwa masih perlu diperbaiki syarat-syarat limitatifnya), dan masih terbuka celah bagi KPK untuk kembali menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka. Mari kita ambil solusi yang paling efisien dan tidak menyulitkan diri sendiri.

Read more...

Friday, February 06, 2015

Mahasiswa Sebagai Agen Perubahan? Jangan Berharap Terlalu Banyak!

Membaca artikel soal kampus sebagai wahana kaderisasi pemimpin bangsa ini mengingatkan saya ke kejadian di bulan Agustus 2001 ketika saya mengikuti acara orientasi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kejatuhan Suharto di tahun 1998 masih terasa seperti kemarin sore dan Gus Dur juga baru saja tersingkir sebagai Presiden RI. Mahasiswa-mahasiswa senior masih lumayan semangat meributkan soal peranan mahasiswa sebagai agen perubahan dan harus bisa mendidik golongan masyarakat akar rumput.

Bosan mendengar pidato yang tak berkesudahan itu, saya akhirnya berdiri dan menyatakan: "anda semua ini sedang mempraktekkan kesombongan intelektual, apanya yang agen perubahan sementara sebagian besar dari anda saja masih hidup di bawah lindungan orang tua." Sayang saya tak bisa berlama-lama menyampaikan uneg-uneg saya karena rekan-rekan seangkatan sudah memelototi saya. "Orang macam gini nih yang bikin angkatan bakal dihukum ramai-ramai," mungkin itu yang ada di pikiran mereka. Tapi saya jujur memang tak suka dengan klaim bombastis itu, khususnya ketika mereka mengklaim mahasiswa sebagai pencerah masyarakat akar rumput. Mungkin karena saya salah satu korban krisis 1998, saya tak bisa berleha-leha memikirkan nasib bangsa karena yang saya tahu kalau saya tak cepat-cepat lulus dan punya prestasi, nasib masa depan saya tak akan jelas-jelas amat.

Saya tak habis pikir, bagaimana caranya orang-orang yang sangat cerdas dan terpelajar ini berpikir bahwa mahasiswa bisa dididik menjadi agen perubahan yang peduli pada nasib rakyat dan sebagainya sementara pola orientasinya sangat feodalistis. Contoh nyatanya? Komisi disiplin, sebuah komisi yang menurut saya tak ada gunanya selain memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang lebih senior untuk memarahi anak-anak juniornya. Dan untuk apa? Menciptakan kedisiplinan? Kedisiplinan macam apa yang akan didapat dari marah-marah tak jelas seperti itu? Masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Cocok buat lucu-lucuan setelah selesai, tetapi kalau program ini diharapkan akan mengubah pola pikir mahasiswa secara fundamental, lupakan saja itu.

Pada saat angkatan saya diminta untuk mengurus acara orientasi untuk mahasiswa angkatan 2002, saya mendapatkan posisi mengurus tim Mentor Akademik. Saya bermimpi bisa menciptakan sistem mentor yang baik dimana mahasiswa junior bisa mendapatkan rekan senior yang akan membantu mereka di bidang akademik, memberikan petunjuk tentang apa saja yang harus dipersiapkan dalam menghadapi kegiatan belajar di kampus dan agar hubungan antara mentor dan adik kelasnya bisa berjalan baik. Tapi sayangnya acara mentoring lebih banyak dipotong dan oleh karenanya menjadi tidak efektif. Untuk apa? Tentu saja untuk acara kedisiplinan yang maha seru itu.

Kisah saya belum selesai. Setelah program ospek (versi lebih kasar dan keras dari orientasi) dihilangkan di tahun 2000, tiba-tiba muncul ide jenius dari fakultas untuk mengembalikan ospek terhadap angkatan 2003 dan angkatan saya diminta untuk mengurus acara tersebut. Katanya acara ini diperlukan untuk meningkatkan solidaritas angkatan dan supaya murid tak kurang ajar kepada seniornya. Heh? Ini luar biasa, sudahlah angkatan saya sebenarnya menikmati tak perlu merasakan ospek, sekarang kita akan memulai lagi ritual bodoh itu? Saya hanya bisa menyampaikan kemarahan di forum angkatan, tetapi acara itu pada akhirnya tetap berjalan dan sejauh yang saya tahu masih tetap berlanjut. Dikembalikannya program ospek membuat saya makin bertanya-tanya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan menciptakan mahasiswa sebagai agen perubahan? Apa yang mau diubah kalau tradisi yang buruk saja justru diulang kembali?

Tahun 2004, saya diminta mengisi acara orientasi untuk mahasiswa baru sebagai pemenang kompetisi Mahasiswa Berprestasi Utama FHUI. Acara yang menyenangkan, kapan lagi saya punya kesempatan untuk menyampaikan kepada para mahasiswa baru bahwa seluruh sistem yang dibangun di kampus adalah sistem feodal? Ekspresi muka komisi disiplin dan beberapa dosen di kursi belakang auditorium ketika saya mengkritik sistem absurd itu tidak akan saya lupakan, priceless. Dan saya tidak menyesali sedikit pun kalimat yang saya sampaikan di forum itu: "Mahasiswa harus ambisius, harus mandiri, dan punya cita-cita jadi orang besar. Lebih penting lagi, hargai rekan yang juga ambisius dan berani untuk mengejar cita-citanya." Saya minta beberapa mahasiswa yang waktu itu berani bicara untuk menyampaikan pandangan mereka, dan kalau bisa, dalam bahasa Inggris. Setelah selesai, tak lupa saya ingatkan untuk memberikan tepuk tangan meriah karena mereka berani bicara. Kenapa tidak?

Apa yang anda harapkan dari sistem pendidikan yang hanya diwarnai kekerasan dan doktrin-doktrin tak bermutu tanpa memperhatikan insentif manusianya sama sekali? Saya belum pergi ke Amerika saat itu, tapi saya bahkan tak perlu pergi jauh-jauh ke Amerika sekedar untuk menyatakan bahwa sistem orientasi universitas kita sedari awal sudah tak masuk akal dan tidak dibangun berdasarkan data atau pun teori yang valid!

Tak kalah penting dari isu feodalisme, mana mungkin mahasiswa bisa menjadi agen perubahan kalau etos kerja dan belajarnya culun? Kuliah jaman saya adalah kuliah yang gampang. Saya punya banyak waktu untuk membaca buku-buku lainnya karena untuk kuliah saya hanya perlu belajar diktat. Sebagian besar bahan ajar (kalau bukan 100%) ada di diktat. Bahkan sebenarnya beberapa mata kuliah tidak perlu pertemuan. Untuk apa? Baca saja diktatnya, semua sudah ada di situ. Beberapa mata kuliah juga hanya menguji kekuatan hafalan kita (dan jelas lebih banyak dibandingkan dengan soal yang bersifat analitis). Tidak sulit karena tidak membutuhkan analisis yang mendalam. Apa ini metode belajar yang akan kita terus gunakan untuk menciptakan agen perubahan?

Saya berani menjamin kalau dulu saya diterima dan mengambil Master dan PhD di University of Chicago segera setelah lulus kuliah, saya kemungkinan besar tak akan lulus. Alasan utama mengapa saya bisa menjalankan tugas membaca paper dan buku ratusan halaman per minggu serta ujian yang sifatnya murni analitis adalah karena saya sudah bekerja bertahun-tahun sebagai konsultan hukum. Kalau tanpa etos kerja sebagai konsultan, bubar jalan dengan beban seberat itu. Tak heran Chicago menyediakan layanan konseling psikologi untuk mahasiswa hukum sekaligus pasangan hidupnya karena tingkat stress mahasiswa bisa berpengaruh ke pasangannya.  

Tentunya saya berpikir positif bahwa pengalaman buruk saya di Indonesia hanya terjadi di jaman saya, dan bahwa kini pandangan saya itu sudah usang dan tidak sesuai fakta. Tetapi ketika saya sempat diberikan kesempatan mengajar di FHUI dan FH UGM di tahun 2013, saya mendapati bahwa ternyata etos belajar mahasiswa belum banyak berubah. Makalah-makalah yang saya bagikan gratis tidak dibaca sama sekali, walaupun sepengetahuan saya, kampus kita di Indonesia belum cukup kaya untuk membeli akses terhadap jurnal-jurnal yang saya bagikan tersebut. Tetapi yang membuat saya lebih kecewa lagi adalah karena bahkan tidak ada perasaan bersalah sama sekali dari para mahasiswa tersebut. Mereka tertawa renyah ketika saya tanya, "kalian semua tidak ada yang baca papernya ya?"

Oke lah, mungkin saya berharap terlalu jauh kalau etos membaca dan belajar itu bisa dibangun dalam sekejab, tetapi 10 tahun sudah berlalu sejak saya lulus kuliah dan saya masih menemukan kasus seperti ini di 2 universitas yang berbeda? Atau mungkin sampel data saya tak mencukupi karena hanya 2 kelas. Tak representatif sama sekali, cuma anekdot. Sunguh, saya berharap saya 100% salah, bahwa kondisi yang saya temui itu hanya anomali belaka dan bukan kenyataan secara umum. Karena kalau ini berlaku secara umum, negara kita benar-benar berada dalam keadaan darurat, darurat yang serius, bukan darurat yang mengada-ngada yang dibuat demi pencitraan murahan.

Saya sudah menulis panjang lebar sebelumnya soal isu pendidikan di Indonesia dalam tulisan "Mendidik Bukan Sekedar Pengabdian." Kalau tulisan tersebut berbicara soal penawaran (supply) pendidikan (soal bagaimana kita memberikan insentif kepada dosen/pengajar untuk memberikan kinerja terbaiknya), sekarang kita berbicara soal permintaan (demand) terhadap ilmu. Saya tak berbicara tentang bagaimana menciptakan mahasiswa yang siap bekerja. Itu sudah merupakan suatu keharusan, saya berbicara tentang bagaimana caranya agar mahasiswa bisa memiliki etos belajar yang kuat, mencintai ilmunya dan mau berpikir secara analitis dan mendalam. Tidak grasak-grusuk dan tak sabaran.

Jujur saja, saya melihat ada semacam kecenderungan di negara yang kita cintai ini bahwa intelektualitas itu tidak terlalu dibutuhkan. Bahwa isu intelektualitas cuma berkutat dengan teori. Dan tanpa praktek, teori-teori itu tak ada gunanya. Mau tahu hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti yang kita dapat sekarang, ketika gema "kerja, kerja, dan kerja" tidak didukung dengan "riset, data, dan analisis." Ngasal sekali kalau mengklaim orang pintar di Indonesia sudah kebanyakan, dan yang kurang adalah yang mau berpraktek langsung. Kalau benar jumlahnya banyak, bagaimana mungkin kebijakan disusun secara ngasal?

Atau anda pikir anda sudah jagoan di lapangan, terbiasa berpikir pragmatis dan kreatif? Anda tidak akan bisa jadi orang pragmatis kalau pengetahuan teoretis anda melempem. Saya bicara dari pengalaman saya menjadi konsultan hukum yang menangani beragam transaksi kompleks bernilai ratusan juta dolar. Richard Posner tidak akan bisa mengembangkan filosofi pragmatisme dalam mengadili kasus hukum sebagai hakim seandainya dia bukan salah satu orang paling pintar dan paling banyak baca yang pernah saya lihat di Amerika Serikat. Kalau anda pikir mengurus negara bisa dilakukan dengan modal niat baik dan niat kerja saja, anda tak layak jadi pemimpin. Dan kalau dari kecil anda sudah berpikiran seperti itu, kaderisasi kita berarti gagal total!

Bagaimana mungkin saya tak khawatir, sebuah lembaga pemberi beasiswa negara sempat berpikiran bahwa cara terbaik untuk melatih para peserta beasiswa adalah dengan jalan latihan baris berbaris dan program motivasi. SALAH! Mereka tak butuh program-program seperti itu. Mereka butuh program yang bisa membuka jaringan baru bagi mereka, yang memberikan panggung bagi mereka untuk menunjukkan bahwa mereka layak dan bermutu untuk menerima beasiswa tersebut. Kalau mereka sudah diterima di universitas top dunia, artinya mereka sudah lulus seleksi, tinggal mengembangkan saja. Untuk apa lagi diberikan program pelatihan yang tak nyambung? Kenapa bisa begini? Ya kalau universitas saja masih membiarkan program orientasi berbasis gaya feodal, jelas saja pemikirannya mandeg sampai usia tua karena sudah dibiasakan feodal sejak kecil. Anti teori pula, cukup pakai wangsit dari alam gaib.  

Kemudian anda pikir isu penyusunan kebijakan publik itu semudah membalikkan telapak tangan? Saya ingat sempat diundang menjadi pembicara untuk acara diskusi di FEUI dengan tema Victimless Crime. Saya sampaikan, judulnya saja sudah salah. Kalau kita menghitung kemaslahatan sosial (social welfare) secara menyeluruh, maka tidak ada yang namanya kejahatan tanpa korban, karena setiap kerugian terhadap satu individu akan berpengaruh terhadap kemaslahatan seluruh masyarakat. Contoh: seks bebas. Apakah seks bebas tidak ada biayanya? Jelas ada, biaya kehamilan yang tidak diinginkan, penyakit menular, stigma buruk secara sosial, dan sebagainya. Pertanyaannya, kalau kita disuruh mengurus isu ini, kebijakan apa yang akan diambil? Apakah akan kita hukum pelakunya? Siapa yang melaksanakan pengawasan? Memangnya kita bisa mengawasi seluruh rumah dan hotel di seluruh Indonesia? Atau lebih baik kalau kita misalnya menggunakan pendekatan pendidikan seks dan kontrasepsi? Pendekatan moral tidak akan bisa memberikan solusi karena pendekatan ini cuma bisa bicara "pokoknya."

Di acara itu juga dibahas soal prostitusi. Beberapa mahasiswa berargumen bahwa prostitusi lebih baik dilegalkan karena akan memberikan pendapatan kepada negara dalam bentuk pajak. Saya katakan bagus, tapi jawaban seperti itu levelnya baru sekedar lulus tahapan pemberantasan buta huruf dalam ilmu ekonomi. Di tahap yang lebih tinggi, kalau kita melegalisasi suatu industri, maka akan ada juga biaya pengawasan untuk memastikan bahwa semua pemain bermain sesuai aturan. Berapa biayanya? Lebih murah dibandingkan dengan seandainya prostitusi tetap ilegal? Lalu katakanlah kita akan memajaki industri prostitusi  dan mengumpulkan mereka di satu lokasi. Seandainya pajaknya terlalu tinggi dan harga prostitusi menjadi terlalu mahal di atas harga pasar naturalnya sehingga permintaan menurun, akan ada insentif untuk memunculkan pasar gelap yang menawarkan harga lebih murah supaya industri tersebut tetap bertahan, dan jelas akan ada biaya untuk memastikan bahwa pasar gelap tersebut tidak berjalan. Ini berarti legalisasi saja tidak cukup kecuali kita juga memikirkan efek substitusi dalam bentuk penciptaan kesempatan yang lebih baik bagi pelaku prostitusi.

Dari 2 isu di atas, sudah bisa dilihat kompleksitas dari permasalahan yang seringkali hanya dilihat hitam-putihnya saja di Indonesia. Ini baru 2 masalah, dan percayalah, masih banyak isu yang lebih penting dan mendesak di Indonesia. Negara kita tak pernah kekurangan masalah. Pertanyaannya, apa mungkin kita bisa memberikan jawaban yang tepat kalau landasan keilmuan kita serta penguasaan sarana teknisnya tidak mencukupi? Jelas tidak! Tanpa pengetahuan teoretis yang cukup, anda cuma akan jadi generasi asal bunyi. Lebih buruk lagi, sudahlah asbun dalam berpikir, lantas merasa bisa mengubah dunia dengan modal niat baik, tak tahunya berhasil mendapatkan jabatan publik dan langsung berpraktek dengan ilmu seadanya. Resep sempurna untuk menciptakan negara odal-adul.

Teori dan praktek saling membutuhkan! Sebelum aktif berkiprah, inteleknya juga harus mumpuni. Sayangnya saya belum melihat etos untuk mengejar ilmu setinggi-tingginya tersebut sudah berjalan secara maksimal di Indonesia. Semua ingin diburu-buru, serba instan. Yang penting terkenal dulu saja, mikir belakangan. Apakah kita akan mengulangi lagi kesalahan yang sama seperti yang sedang kita lihat saat ini? Merasa bisa memperbaiki bangsa, tak sabar menanti prosesnya, sehingga akhirnya dengan semangat yang meluap-luap yakin bisa menyelamatkan masyarakat akar rumput? Halo, kita semua adalah bagian dari akar rumput tersebut! Sendirian, kita semua bukan siapa-siapa bahkan sekalipun anda masuk daftar 100 orang terkaya Indonesia versi Majalah Globe. Negara ini terlalu besar untuk dipegang satu orang. Lupakan model berpikir dimana kita sendirian bisa menyelesaikan semua masalah. Anda perlu bagi-bagi tugas. Inilah fungsi pendekatan multidisipliner.

Jadi, bagaimana agar ada insentif bagi mahasiswa untuk bisa menjadi kader dan agen perubahan yang diidam-idamkan sejak lama itu? Apakah ada kewajiban moral untuk menjadi agen perubahan? Saya tidak percaya kewajiban moral yang tak jelas, saya lebih percaya bahwa setiap orang ingin memaksimalkan manfaat yang ia terima. Pikirkan kembali insentif dan prioritas anda. Ingin lahir, hidup, dan mati sebagai orang biasa? Atau ingin menjadi orang yang luar biasa? Kalau ingin menjadi luar biasa, sudah dipikirkan bagaimana caranya agar langkah menjadi luar biasa itu akan tercapai? Atau hanya akan menjadi impian omong kosong saja? Apakah cara untuk menjadi luar biasa hanya ada satu atau banyak?

Satu hal yang pasti, anda tak bisa jadi luar biasa kalau etos belajar saja belum punya. Tanpa rasa keingintahuan yang tinggi, kita akan cepat berpuas diri akan pengetahuan kita, dan tak lama kemudian kita merasa sudah tahu segalanya. Ini mengapa saya bersyukur pergi ke Chicago dan sekali lagi mengalami perasaan frustrasi yang amat sangat ketika saya harus menerima kenyataan bahwa pengetahuan teknis saya masih tertinggal terlalu jauh. Ilmu hukum saja tak cukup ternyata untuk menghadapi kompleksitas permasalahan dunia.

Saya tak bilang bahwa kemudian mahasiswa tak boleh berpolitik atau berorganisasi. Seperti yang saya sampaikan, anda semua punya prioritas masing-masing. Pesan saya hanya pastikan benar-benar bahwa langkah yang anda ambil itu sudah dipertimbangkan masak-masak. Dunia mahasiswa adalah transisi dari masa remaja ke dunia orang dewasa, pastikan langkah yang akan anda ambil tidak akan anda sesali di kemudian hari. Mulailah bertindak dewasa dengan memilih jalur hidup anda sendiri. Selamat memilih!

Read more...

Tuesday, January 27, 2015

Hukuman Mati Tak Bisa Setengah Hati!

Diskusi tentang hukuman mati sudah sering diulang tetapi isunya tak pernah beres. Mungkin karena terlalu banyak kepentingan dan insentif yang beradu dalam pelaksanaan hukuman mati sehingga langkah yang perlu diambil juga senantiasa setengah hati. Dalam artikel kali ini, saya akan membahas: (i) faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dengan seksama ketika kita ingin menggunakan hukuman mati sebagai bagian dari hukum pidana, dan (ii) prediksi mengapa pelaksanaannya tidak konsisten di Indonesia. Dengan memahami kedua isu di atas, saya berharap pembaca bisa memiliki informasi yang lebih baik dalam menentukan apakah kita memang butuh keberadaan hukuman mati di Indonesia.

Konsisten dengan pisau analisis saya selama ini, saya akan menggunakan pendekatan ekonomi dan analisis untung rugi terhadap kebijakan hukuman mati. Namun karena sifat hukuman mati yang sangat kontroversial, saya perlu menjelaskan terlebih dahulu mengapa saya tidak sepakat untuk membahas isu ini melalui lensa hak asasi manusia atau filsafat retributif/restoratif.

Kalau kita percaya dengan ide bahwa tidak pantas manusia menentukan kapan manusia lain mati maka akan ada banyak sekali kebijakan yang tidak boleh diambil oleh Pemerintah. Realitasnya, apakah penentuan hidup mati seseorang hanya terjadi melalui hukuman mati? Hukuman mati hanyalah salah satu bentuk kebijakan yang memiliki efek langsung terhadap nyawa. Banyak kebijakan lainnya yang juga akan memiliki efek terhadap nyawa, misalnya keselamatan transportasi (seberapa jauh kita akan menjamin keamanan setiap moda transportasi?), subsidi kesehatan (berapa banyak alokasi dana Pemerintah yang digunakan untuk perawatan kesehatan dan riset memerangi penyakit berbahaya?), legalisasi industri rokok (sejauh mana kita akan biarkan rokok ada dan merusak kesehatan manusia, sepanjang pendapatan pajaknya masih lebih besar dari biaya kesehatan nasional?), besaran emisi polusi (sejauh mana kadar emisi polusi yang berpengaruh pada kesehatan diperbolehkan untuk ada?), dan masih banyak lagi.

Perbedaannya dengan hukuman mati? Efeknya tidak langsung dan lebih bersifat jangka panjang. Walaupun tentunya keputusan eksekusi di tiang gantungan atau di lapangan tembak akan jauh lebih dramatis dan menarik untuk dijadikan bahan cerita dibandingkan menentukan berapa banyak emisi asap mobil dan polusi dari cerobong asap pabrik yang diperkenankan untuk mencemari udara kita tahun ini. Kalau ada 2 hak yang saling bertentangan, mana yang harus didahulukan? Hak untuk hidup dengan kata lain tidak absolut kecuali kita siap untuk melakukan perubahan fundamental atas seluruh kebijakan yang mana tidak realistis dan kemungkinan besar akan terjadi hanya ketika kita menemukan sumber daya tak terbatas.

Saya juga tak mau berpanjang lebar membahas filsafat retributif dan restoratif karena dua-duanya tidak banyak membantu dalam menyusun kebijakan. Hukum pidana memang bisa digunakan untuk balas dendam atau bisa juga dipakai untuk rehabilitasi. Lalu? Terlalu fokus pada balas dendam membuat kita tidak bisa menelusuri lebih jauh apakah keputusan yang kita buat itu ada manfaatnya. Kepuasan dari balas dendam cuma sedikit aspek dari kesejahteraan. Memutuskan bahwa semua narapidana harus direhabilitasi dan dicerahkan jadi manusia yang lebih baik juga tidak gratis dan jelas tidak semua manusia bisa dicerahkan. Lagi-lagi kita harus memilih.

Dalam pandangan aliran Hukum & Ekonomi, secara normatif, kebijakan pidana tak bisa lepas dari gagasan memaksimalkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan keterbatasan sumber daya. Analisis harus dimulai terlebih dahulu dengan menentukan tindakan apa saja yang perlu diatur secara pidana. Ini hal yang sering terlupakan khususnya dalam masyarakat yang gila pidana. Semua aspek kehidupan hendak diatur, dan semua pelanggaran harus dikenakan sanksi. Padahal belum tentu semua kegiatan perlu diatur oleh hukum pidana.

Setelah kita menentukan tindakan apa saja yang akan masuk kategori pidana, yaitu umumnya tindakan yang menimbulkan kerugian aktual secara sosial dan sulit untuk diselesaikan secara privat (lihat pembahasan lebih jauh di artikel saya di sini), kita harus mempertimbangkan bentuk sanksi yang akan digunakan dan ketersediaan serta kualitas penegak hukum yang akan menjalankan hukum tersebut. Mari kita bahas soal sanksi terlebih dahulu.

Dalam aliran Hukum & Ekonomi, fungsi sanksi pidana ada dalam 2 bentuk. Dalam bentuk negatif, sanksi diciptakan untuk meningkatkan biaya melakukan kejahatan. Pelaku kejahatan rasional hanya akan melakukan aksi kriminal apabila ia memperkirakan (ingat, memperkirakan bukan memastikan 100%) bahwa kejahatannya tersebut akan memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan ongkos yang harus ia keluarkan. Ibarat investasi, orang tentu ingin untung. Semakin besar probabilitas untuk mendapatkan keuntungan melalui aksi kriminal, semakin besar jumlah keuntungan yang akan didapat, dan semakin kecil biaya untuk mendapatkan keuntungan tersebut, semakin besar pula insentif untuk melakukan kejahatan. Dalam konteks ini, ongkos melakukan kejahatan meliputi biaya operasional kejahatan dan potensi sanksi yang akan ia terima dikalikan dengan probabilitas dijatuhkannya sanksi tersebut.

Dalam bentuk positif, sanksi pidana bisa digunakan untuk program yang bersifat rehabilitatif. Kadang kala, meningkatkan biaya melakukan kriminal tidak selalu cukup. Bisa jadi karena sanksinya tidak cukup keras, ataupun sanksinya tidak komprehensif, ini khususnya dalam kasus sistem pemenjaraan yang tidak memikirkan bagaimana nanti ketika narapidana kembali ke masyarakat. Apabila mereka tidak memiliki kesempatan yang lebih baik di luar sana ditambah dengan level penerimaan yang rendah dari masyarakat, mantan narapidana akan memiliki insentif yang lebih besar untuk menjadi residivis. Silakan baca artikel ini untuk memahami lebih lanjut isu rehabilitasi.

Tentu saja pelaksanaan program rehabilitasi harus dilakukan secara selektif. Bagaimanapun juga, ongkos operasional mendidik umumnya selalu lebih mahal dibandingkan menyiksa atau menyengsarakan orang, dan efek yang diharapkan juga belum tentu tercapai khususnya apabila stigma narapidana di masyarakat tidak berubah secara signifikan. Sia-sia mendidik narapidana kalau setelah keluar dari penjara, mereka tetap dikucilkan dan tidak diterima masyarakat. Artinya untuk menyukseskan program ini, kita juga harus memperhitungkan biaya mendidik masyarakat secara keseluruhan.

Ini mengapa menentukan sanksi pidana yang tepat sebenarnya sangat sulit. Sebagaimana seringkali saya sampaikan, prioritas orang berbeda-beda. Implikasinya, insentif mereka pun juga akan berbeda-beda. Pelaku pembunuhan karena balas dendam akan memiliki insentif yang berbeda dengan pembunuh profesional yang melakukan aktivitasnya karena bayaran, begitu juga akan berbeda insentif seorang pencuri ayam dengan koruptor kelas kakap. Belum lagi relasi dengan masyarakat. Persepsi masyarakat terhadap narapidana setelah selesai menjalani hukuman juga akan berpengaruh dalam mengukur efektivitas sanksi. Saya perkirakan bahwa hal ini khususnya sangat menyulitkan narapidana dari kelas ekonomi yang lemah dibandingkan dengan narapidana kaya raya.

Sayangnya, negara kita masih malas memikirkan sanksi pidana yang tepat. Kebanyakan sanksi dipukul rata dalam bentuk penjara, denda, atau hukuman mati. Penjatuhannya juga tampak tidak dipikirkan secara sistematis tapi lebih cenderung mengikuti kemana angin berlalu. Padahal kita butuh penelitian empiris dan eksperimen untuk mengetahui sanksi yang tepat! Kalau kita memilih program rehabilitasi misalnya, kita perlu mengukur sejauh apa kesuksesan program tersebut dengan melihat kontribusi narapidana kepada masyarakat setelah bebas dan tingkat pengurangan aksi residivisme. Kalau kita memilih sanksi dalam bentuk negatif, selain pengurangan residivisme, kita juga perlu melihat seberapa jauh korelasi keberadaan sanksi dengan penurunan aksi kriminal yang kita teliti, atau sebagaimana sering didengung-dengungkan, keberadaan efek jera dari sanksi tersebut. 

Berhubung penentang hukuman mati sering meributkan isu efek jera, perlu saya sampaikan bahwa kita perlu berhati-hati dalam menyatakan bahwa suatu jenis sanksi tidak memiliki efek jera. Suatu sanksi bisa jadi kurang efektif karena bentuk sanksinya sendiri tidak memberikan insentif yang tepat kepada pelaku kejahatan. Saya misalnya pernah membahas di sini mengapa sanksi penjara bukan jenis sanksi yang tepat untuk kejahatan korupsi. Kemungkinan lainnya adalah karena minimnya tingkat penegakan hukum atau kelemahan dalam prosedur penegakan hukum. Dan menurut saya, isu yang kedua ini lebih relevan bagi hukuman mati.

Penegakan hukum adalah aspek yang tak bisa dipisahkan dari hukum pidana. Salah satu penyakit kronis dari masyarakat gila pidana adalah percaya bahwa dengan memidanakan sebagian besar aspek kehidupan, maka secara ajaib semua manusia akan taat hukum dan menjadi manusia yang baik-baik. Ini delusional. Kalau tidak ada yang menegakkan hukum, hukum hanya akan jadi macan kertas. Sekalipun kita bisa menciptakan sanksi pidana yang paling mengerikan di alam semesta ini tetapi probabilitas dijatuhkannya mendekati nol, pelaku kriminal kemungkinan besar hanya akan mentertawakan aturan tersebut. Tanpa menelaah probabilitas penjatuhan sanksi hukuman mati, percaya bahwa hukuman mati pasti efektif mengurangi tingkat kejahatan sama sesat pikirnya dengan percaya bahwa hukuman mati tidak efektif sama sekali. 

Berhubung penegakan hukum butuh biaya dan sumber daya kita terbatas, mau tak mau kita harus memilih. Terciptalah hubungan yang rumit antara jenis tindakan yang perlu dipidanakan, sanksi yang akan dijatuhkan, penentuan jumlah penegak hukum yang optimal, dan efek positif sanksi yang diharapkan melalui pengurangan tingkat kejahatan dan penciptaan nilai tambah bagi masyarakat, semuanya dengan memperhatikan berapa besar jumlah yang harus dibayar oleh masyarakat untuk membiayai keseluruhan sistem tersebut! Perlu diingat bahwa biaya yang harus dibayar masyarakat bukan saja biaya operasional sistem hukum pidana, tetapi juga biaya terhadap anggota masyarakat yang terkena sanksi pidana, bersalah ataupun tidak bersalah, karena mereka semua merupakan komponen dari masyarakat secara keseluruhan (ingat kembali konsep sanksi dalam bentuk negatif yang ditujukan untuk menambah biaya pelaksanaan tindakan kriminal). 

Setelah memahami konsep-konsep dasar di atas, barulah kita bisa membahas apakah kita membutuhkan hukuman mati di Indonesia. Apa keunggulan hukuman mati? Dari segi biaya operasional, jelas lebih murah dibandingkan dengan biaya operasional penjara. Mematikan orang tidak akan semahal memelihara narapidana dalam penjara apalagi melatih mereka. Sifatnya yang sangat dahsyat juga dapat menciptakan biaya yang sangat mahal bagi pelaku kejahatan (walaupun tentu bergantung pada probabilitas dikenakannya hukuman tersebut). Untuk pelaku kriminal yang sangat berbahaya, mungkin akan lebih baik bagi masyarakat apabila mereka dihilangkan dibanding dengan mengurung mereka untuk memenuhi nilai moral tertentu. Ini mengapa saya tak suka ide moral Batman yang sok tak ingin membunuh Joker walaupun keberadaan Joker sangat berbahaya bagi masyarakat dan selalu bisa kabur dari penjara (penjelasan lainnya adalah kalau Joker dibunuh, cerita Batman juga akan berakhir lebih cepat sehingga ada insentif untuk memperpanjang relasi yang absurd itu).

Kelemahannya? Penjatuhan hukuman mati tidak bisa memberikan ganti rugi secara moneter kepada korban kejahatan. Padahal bisa jadi bagi korban, penerimaan ganti rugi plus denda jauh lebih bermanfaat. Memangnya seberapa besar nilai balas dendam dari segi moneter untuk kebanyakan orang? Kemudian karena hukuman mati tidak bisa dikoreksi setelah dijatuhkan, biaya administrasi proses penjatuhan dan pelaksanaan hukuman mati akan jauh lebih mahal dibandingkan dengan penjara. Proses pembuktian akan lebih sulit, proses banding dan grasi juga diprioritaskan. Ini dengan asumsi penegak hukum peduli untuk memastikan bahwa mereka yang dihukum memang benar-benar bersalah dengan tingkat keyakinan mendekati kepastian (beyond reasonable doubt). Harus diingat bahwa menjatuhkan hukuman kepada orang yang salah berarti menciptakan biaya yang tidak perlu bagi masyarakat dan juga mengurangi probabilitas dijatuhkannya hukuman pada pelaku sebenarnya. Setiap kesalahan penegakan hukum pada prinsipnya mengurangi biaya melakukan kejahatan!

Ini berarti hukuman mati hanya akan memberikan manfaat bersih apabila manfaat yang diperoleh masyarakat dari tingkat pengurangan kejahatan dan penghematan biaya penegakan hukum (karena kejahatan berkurang) lebih tinggi dibandingkan ongkos yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai proses hukuman mati. Untuk mencapai hal tersebut, hukuman mati harus dijatuhkan dengan cepat dan tak bertele-tele, proses pembuktian berjalan efisien dan terpercaya (sehingga prosesnya tak berlarut-larut) dan kemungkinan penjatuhan sanksi kepada orang yang salah juga minim (karena tak mungkin juga penegakan hukum berjalan benar 100%). 

Pertanyaan besarnya, apakah syarat dan kondisi di atas terpenuhi di Indonesia? Kemungkinan besar tidak. Contoh gampangnya adalah soal Peninjauan Kembali yang baru-baru ini menjadi kontroversi. Kejaksaan Agung menunda-nunda eksekusi pidana mati karena takut perkaranya bisa ditinjau kembali oleh Mahkamah Agung. Katanya tidak ada kepastian hukum. Bagaimana ini? Penegak hukumnya saja tidak percaya dengan sistem hukum yang mereka jalankan! Lalu untuk apa pula menuntut hukuman mati kalau tidak yakin? Belum lagi fakta bahwa banyak sekali eksekusi hukuman mati yang terkatung-katung. Padahal selama eksekusi tertunda, narapidana tentu harus dipenjara. Penghematan biaya operasional pun menjadi omong kosong belaka.

Isu lainnya tentunya adalah konsistensi penjatuhan hukuman mati. Siapa yang menjadi target dari hukuman ini? Jelas saja tidak ada efek jera kalau yang dikenakan hukuman umumnya hanya level kroco. Suplai kroco akan selalu lebih banyak dari bos-bos besar pelaku kejahatan, yang artinya posisi mereka gampang digantikan dengan orang lain. Ditambah dengan carut marutnya penegakan hukum kita yang tak jelas administrasinya, probabilitas pelaksanaan hukuman mati juga menjadi semakin rendah. Lalu apa gunanya hukuman mati dalam kondisi seperti ini?

Walaupun bisa jadi hukuman mati sebenarnya tidak efisien di Indonesia, ada fungsi lain dari hukuman mati yang diminati oleh Pemerintah dan aparat hukum: pencitraan. Tak perlu pusing bahwa biaya administrasinya mahal dan sistemnya carut marut. Yang penting hukuman ini dijatuhkan untuk kejahatan-kejahatan yang dipersepsikan sangat berbahaya. Misalnya narkoba. Berita hukuman mati adalah ladang berita yang selalu menarik kontroversi dan minat pemirsa. Dan selama ia masih jadi sumber berita yang efektif untuk menunjukkan ketegasan pemerintah, selama itu juga tak ada insentif signifikan untuk mengubah sistem.

Mengapa tidak fokus dengan yang riil-riil saja? Daripada sibuk berfilsafat soal nyawa dan sebagainya, kita bisa bicara aspek yang paling jelas, biaya yang harus ditanggung masyarakat! Kita sekarang membiayai sebuah sistem yang dampaknya relatif rendah, tak murah juga, rentan disalahgunakan dan jadi ajang pencitraan. Kalau mau serius menggunakan hukuman mati, sudah ada resep yang perlu diperhitungkan di atas, tinggal kita kuantifikasi dengan menggunakan data yang solid. Masih mau asyik beretorika atau mulai menyusun kebijakan publik berbasis data? Jangan setengah-setengah kalau mau maju!

Read more...

Thursday, January 15, 2015

Gagal Paham Rasionalitas Ekonomi Jilid 2

Dalam artikel saya sebelumnya, Gagal Paham Rasionalitas Manusia dalam Pendekatan Ekonomi, saya menyampaikan beberapa tanggapan atas kritik rekan Muhammad Kholid terhadap pendekatan ekonomi yang mengasumsikan rasionalitas manusia sebagai landasan analisis kebijakan publik dan juga hukum. Sempat saya sampaikan bahwa kritik Kholid ini adalah bagaikan memukuli kuda mati (beating a dead horse), alias mengulang-ulang yang tidak perlu. Kholid kemudian membalas artikel saya tersebut di sini.

Membaca tulisan terbarunya ini, komentar singkat saya, entah Kholid ini penikmat sadomasokis yang memang benar-benar suka memukuli kuda yang sudah mati itu atau mungkin kuda yang bersangkutan sudah menjadi zombie sehingga perlu dipukuli terus menerus. Saya juga bingung apakah sebenarnya Kholid sendiri sepenuhnya paham konsep apa yang sedang ia kritik? Artikelnya penuh dengan kontradiksi pemahaman, campur aduk antara menjadi rasional dengan menjadi manusia paripurna nan cendekia, serta contoh-contoh yang tidak nyambung tapi dipaksakan untuk masuk. 

Tapi tidak masalah, saya dengan senang hati menanggapi kritik Kholid karena hal tersebut memberikan ruang kepada kepada saya untuk mengelaborasi lebih jauh tentang pendekatan rasionalitas dan mengapa pendekatan tersebut lebih superior dibandingkan pendekatan lainnya. Artikel seperti ini mungkin bukan tipe artikel yang akan banyak dibaca orang tetapi kalau suatu hari nanti ada yang bertanya lagi tentang mengapa saya begitu gencar menggunakan pendekatan ekonomi, saya tinggal merujuk ke artikel saya hari ini. Lebih efisien dibandingkan saya harus menjelaskan isu yang sama berkali-kali.

Memahami Konsep Rasionalitas Dalam Ekonomi

Sebenarnya apa yang dimaksud dengan asumsi rasionalitas dalam ekonomi? Ilmu ekonomi sudah menjabarkannya dengan sederhana, yaitu bahwa setiap orang akan berusaha memaksimalkan utilitas atau manfaat sesuai dengan preferensinya dan dengan senantiasa memperhatikan keterbatasan sumber daya (yang dapat meliputi anggaran, pengetahuan, dan waktu). Selama masih ada kelangkaan dan ada banyak aktivitas yang harus dipilih, selama itu juga analisis untung rugi atau cost benefit analysis (CBA) diperlukan. Kalau tidak, bagaimana kita bisa memilih? Hanya saja mohon dengan amat sangat diperhatikan bahwa asumsi ini tidak sama dengan asumsi bahwa semua manusia memiliki pengetahuan sempurna untuk menentukan mana yang terbaik bagi dirinya, kita semua hanya bisa berusaha semampu kita untuk mengejar apa yang kita mau. Jadi kalau Kholid masih bersikeras bahwa asumsi kesempurnaan ini seharusnya ada dalam asumsi rasionalitas, sebaiknya dia kembali belajar ilmu ekonomi dari nol.

Mengapa menggunakan pendekatan ekonomi dengan aksiom rasionalitas? Dari segi positif, pertama, sifatnya intuitif dan mudah untuk diaplikasikan. Kedua, aksiom rasionalitas juga tidak kemudian berarti bahwa semua kebijakan menjadi mudah untuk disusun atau memiliki kekuatan prediktif 100%. Sebaliknya, aksiom rasionalitas menuntut kerja keras dari kita semua untuk mencari tahu apa manfaat yang dikejar oleh kebanyakan manusia. Insentif apa yang paling tepat bagi mereka ketika kita sedang menyusun kebijakan mengingat setiap orang bisa jadi memiliki prioritas yang berbeda? Bagaimana kira-kira mereka akan menanggapi suatu kebijakan? Apakah suatu kebijakan akan berjalan efektif dan efisien?

Dan sebagaimana sudah saya ulang berkali-kali, aksiom rasionalitas dan konsep preferensi tidak mengasumsikan bahwa manusia hanya suka dengan insentif finansial. Insentif finansial penting, tetapi jelas bukan keseluruhan. Saya ingin menekankan hal ini karena ini merupakan konsep yang paling sering disalahpahami. Seakan-akan ketika kita menggunakan pendekatan ekonomi, kita hanya akan peduli dengan uang. Salah 100%. Ini mengapa ketika ada beberapa orang yang mengklaim bahwa permainan ultimatum (ultimatum game) merupakan contoh tidak rasionalnya manusia, saya menyimpulkan bahwa orang-orang yang bersangkutan tidak benar-benar paham ekonomi.

Permainan ultimatum adalah permainan yang melibatkan 2 orang dimana satu orang akan diberikan sejumlah uang dan kemudian si penerima uang diminta untuk membagi uang tersebut kepada peserta lainnya. Jumlah yang akan dibagi terserah. Apabila peserta lainnya menerima tawaran si penerima uang, maka masing-masing memperoleh jumlah yang sudah dibagi tersebut. Tetapi apabila peserta lain menolak, maka seluruh uang harus dikembalikan. Ada sebagian ekonom berpendapat bahwa seharusnya peserta kedua menerima berapapun yang ditawarkan oleh peserta pertama karena bagaimanapun, dia mendapatkan uang secara gratis. Tetapi dalam kenyataanya, ketika jumlah yang dibagi oleh peserta pertama terlalu kecil, maka peserta kedua menolak uang tersebut.

Dari sudut pandang rasionalitas, penolakan peserta kedua atas jumlah yang kecil atau yang dianggap tidak adil bukanlah bukti bahwa mereka irasional. Konteks dan kondisi akan sangat berpengaruh. Berapa jumlah uang yang dipertaruhkan? Sebesar apa kebutuhan uang dari pihak kedua dan juga pihak pertama? Asumsikan bahwa uang yang dibagi berjumlah US$100. Kalau saya peserta kedua dan benar-benar miskin dan US$1 pun sudah cukup, saya dengan senang hati akan memilih untuk mendapatkan US$1 dollar dan membiarkan peserta pertama mengambil US$99. Kalau saya lebih kaya dan tidak terlalu butuh uang itu, saya punya kemampuan untuk membayar pemenuhan rasa "keadilan" saya dengan tidak menerima tawaran dari peserta pertama yang hanya mau memberikan US$1. Mungkin saya akan lebih tergerak kalau dia mau memberikan US$10.

Dan kalau saya benar-benar kaya dan tidak membutuhkan uang itu sama sekali, saya bisa dengan mudah menolak berapapun tawarannya bahkan jika sekalipun tawarannya lebih dari 50%. Mengapa? Karena mungkin saya menikmati saja orang ini tidak mendapatkan uang tersebut. Orang Jerman punya istilah yang bagus untuk situasi barusan: schadenfreude. Apakah sikap senang pada penderitaan orang lain itu irasional? Tidak harus. Psikopat mungkin, tapi rasional. Ini mengapa kita butuh penelitian empiris lebih dalam untuk tahu mana yang benar-benar penting bagi orang kebanyakan. Aksiom rasionalitas hanyalah pembuka awal untuk ditelusuri lebih jauh, bukan akhir dari analisis! Paling tidak pahamilah konsep yang terakhir ini supaya jangan mengulang-ulang kritik yang mulai terdengar seperti kaset rusak. Ini jaman mp3, ipod dan smartphone, bukan periode 80-an. 

Adapun dari segi normatif, pendekatan ekonomi ingin mencari kebijakan yang bisa memaksimalkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dengan biaya yang paling rendah. Di sini muncul peranan CBA dalam bentuk yang lebih formal yang sudah melibatkan monetisasi dari kebijakan yang akan diambil. Banyak yang mengkritik pendekatan CBA formal karena katanya tidak bisa menangkap semua aspek. Lucunya, tidak ada yang bisa menjelaskan pendekatan apa yang lebih baik. Eric Posner dan Matthew D. Adler sudah membahas panjang lebar dalam buku mereka The New Foundations of Cost-Benefit Analysis bahwa CBA memang bukan metode yang sempurna, tetapi ini tetap merupakan metode terbaik dibandingkan dengan metode-metode lainnya. Saya menyarankan semua pembaca artikel ini untuk membaca buku tersebut, khususnya terkait konsep maksimalisasi kepentingan pribadi.

Steven Shavell dan Louis Kaplow dalam bukunya, Fairness versus Welfare, juga menjelaskan mengapa pendekatan yang  berbasis welfare atau kesejahteraan lebih baik dibandingkan dengan pendekatan berbasis fairness atau keadilan, yaitu khususnya karena pendekatan welfare memasukkan komponen fairness dalam mempertimbangkan apakah masyarakat mendapatkan kesejahteraan yang mereka inginkan karena kita semua tahu orang tidak cuma peduli soal uang belaka! Sementara konsep fairness belum tentu memasukkan komponen welfare. Penganut konsep egalitarian mutlak akan lebih menyukai situasi dimana semua orang sama rasa dan sama rata dalam seluruh aspek kehidupannya sekalipun mereka semua sama-sama hidup miskin dibandingkan dengan konsep dimana ada orang kaya dan orang miskin sekalipun orang miskin dalam kondisi ini lebih baik daripada kondisi dimana semua orang sama rasa.

Saya bahkan sudah panjang lebar menulis soal mengapa pendekatan normatif berbasis welfare ini juga ada landasanya dalam agama Islam dan hukum Islam. Anda bisa melihat lebih jauh pembahasan tersebut di sini yang membahas soal pendekatan ekonomi terhadap kasus penghinaan Nabi Muhammad. Boleh dibilang, pendekatan ekonomi ini sudah ada justifikasi religiusnya!

Rasionalitas = Sempurna = Paripurna?  

Tetapi perlu pula dicatat bahwa pendekatan normatif ini juga tetap perlu tunduk pada pendekatan positif yang sebelumnya saya sampaikan. Mengapa? Karena yang akan melaksanakan pendekatan tersebut adalah manusia juga dengan kepentingan pribadi yang berbeda-beda. Aksiom rasionalitas memegang peranan penting di sini. Ekonom sejati tidak akan naif berpikir bahwa karena ia ingin menggunakan pendekatan yang memaksimalkan kesejahteraan maka dalam prakteknya ada jaminan 100% bahwa pendekatan itu akan sukses. Pendekatan normatif hanyalah pedoman dalam mengambil keputusan. Tanpa adanya institusi dan mekanisme checks and balances, pendekatan normatif juga bisa disalahgunakan. 

Tidak percaya? Ambil contoh Krisis 98 yang dibahas oleh Kholid. Ia mempertanyakan mengapa pemerintah tidak rasional dalam mengambil kebijakan tersebut? Bukankah seharusnya pemerintah yang rasional akan senantiasa mengejar maksimalisasi kesejahteraan dan meminimalkan resiko? Mengapa justru kemudian pemerintah malah mengambil kebijakan yang tidak berhati-hati? Contoh irasionalitas? Mungkin, tetapi di dimensi lain yang sedang diimajinasikan oleh Kholid sepanjang artikelnya tersebut, bukan di planet Bumi.

Oh, andai saja semua pejabat pemerintah kita benar-benar akan bekerja demi rakyat semata tanpa ada unsur kepentingan pribadi sedikit pun. Lupa dengan asumsi rasionalitas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya akan memaksimalkan kepentingan dirinya sendiri?! Tidak pernah ada jaminan bahwa kepentingan diri pejabat pemerintah akan sinkron dengan kepentingan orang lain, apa lagi kalau tidak ada insentif yang tepat supaya ia bertindak dengan tidak merugikan orang lain. Saya jadi bertanya-tanya, Kholid ini sedang membahas manusia rasional atau manusia paripurna ala nabi, pandita atau malaikat?

Deregulasi perbankan di jaman Suharto adalah opsi yang sangat rasional bagi Suharto dan kroni-kroninya. Mengapa tidak? Tidak ada sistem demokrasi, tidak ada mekanisme checks and balances, semua dikuasai oleh bos besar dan kawan-kawannya. Untuk apa peduli dengan suara rakyat kalau seorang penguasa tak bisa diminta pertanggungjawabannya sama sekali? Apalagi ketika Suharto merasa bahwa kekuasaannya didukung oleh pihak militer dan pengusaha kaya. Hidup tanpa beban, kredit bank pun lancar dikucurkan untuk para kroninya. Karena Suharto irasional dan bodoh? Jelas tidak!

Suharto itu sangat pintar, dia bahkan tahu cara terbaik untuk melaksanakan perampokan secara masif dan sistematis. Legalkan saja segala tindakannya! Buat dasar hukum terlebih dahulu untuk monopoli cengkeh dan tanaman rempah-rempah lainnya, jalankan program mobil nasional berdasarkan Keputusan Presiden, dan tentunya tak lupa deregulasi bank guna menghapuskan aturan soal legal lending limit dan rasio modal minimum. Tak ada yang berani melawan. Siapa yang berani? Sudah siap hilang nyawa? Atau minimal kehilangan harta yang berlimpah dan kebebasan pribadi?

Justru kita sedikit banyak harus berterima kasih pada Krisis 98! Suharto tak akan kehilangan legitimasi dan tersingkir seperti itu tanpa adanya kejutan ekonomi yang luar biasa dahsyat sampai-sampai ia kehilangan dukungan dari rekan-rekannya sendiri dan militer. Kelangkaan memang kekuatan yang paling dahsyat untuk mengubah perilaku seseorang, persis seperti ketika Sukarno jatuh setelah sebelumnya menghadiahkan inflasi 600% bagi masyarakat Indonesia.  

Kholid juga bertanya, mengapa produk investasi yang jelek bisa dijual dan diberikan rating yang tinggi (Dia tidak menyebut dalam kasus apa, tapi saya asumsikan terkait krisis Subprime Mortgage tahun 2008). Katanya, ini juga bukti irasionalitas. Salah, sesalah menyatakan bahwa matahari berputar mengelilingi bumi! Siapa yang membuat regulasinya? Siapa yang melobi pemerintah agar peraturan itu dibuat atau tidak diatur? Apakah pemerintah dan pengusaha irasional ketika mereka melobi dan dilobi dengan kesadaran penuh? Kenapa kemudian perusahaan rating juga bisa memberikan nilai yang tinggi terhadap produk yang bermasalah? Salah satunya karena produk itu dijamin oleh perusahaan asuransi yang berating AAA.

Tapi dilain pihak, berapa banyak perusahaan rating internasional yang menguasai dunia rating saat ini? Hanya ada 3: Fitch, Moody's, dan Standard & Poor. Sedikit sekali sebenarnya untuk industri keuangan yang sedemikian besar. Lebih dahsyat lagi, mereka menerima bayaran yang tinggi untuk jasa mereka. Tanpa ada kompetisi berarti dan permintaan yang selalu ada dari pasar untuk rating, apa iya mereka akan memberikan nilai jelek pada bisnis yang jelas-jelas menguntungkan bagi mereka? Irasional? Saya pikir perusahaan-perusahaan ini sangat rasional. Justru karena rasionalitas mereka inilah kita mengalami kerugian secara kolektif.

Pemerintah = Solusi Kegagalan Pasar Yang Tak Rasional?

Teori Adam Smith tentang invisible hand mungkin tak sempurna. Contoh rasionalitas individual yang merugikan secara kolektif sudah sering terjadi dan sudah lama dibahas (jadi tolong jangan diulang-ulang terus soal bahwa kesalahan ide bahwa pasar dan rasionalitas akan senantiasa menghasilkan hasil yang efisien, kita semua sudah tahu itu). Tetapi lebih naif lagi orang-orang yang berpikir bahwa Pemerintah adalah solusi untuk segala permasalahan pasar. Seakan-akan ada 2 jenis manusia yang berbeda drastis, manusia-manusia di pasar yang katanya tidak rasional dan bodoh-bodoh, dan manusia-manusia cemerlang tanpa tanding di pemerintahan. Halo, kemana saja anda? Tidur atau bertapa di Gunung Kawi selama masa Orde Baru? Orde Baru itu contoh sempurna pemerintah yang sibuk menjadi parasit bagi bangsanya sendiri. Institusinya dibuat sedemikian buruk sampai-sampai dampak negatifnya masih terasa sampai sekarang. Anda pikir demokrasi itu apa? Tak lain dari melaksanakan konsep kompetisi ekonomi dalam pasar politik! Sistem checks and balances? Kompetisi dalam institusi pemerintahan karena kekuasaan di tangan satu orang cenderung korup! Kenapa cenderung korup? Karena manusia rasional bukan malaikat! Masa hal sesederhana ini saja tak paham-paham juga?

Tentu bicara pemerintahan, tak mungkin kita tak membahas soal John Maynard Keynes dan teori ekonominya yang juga sempat disinggung oleh Kholid. Saya tidak akan secepat Kholid mengklaim bahwa teori Keynes merupakan solusi yang menyelamatkan Amerika dari Depresi Besar. Banyak penjelasan tentang Depresi Besar dan tentang siapa yang sebenarnya salah dalam menyebabkan krisis tersebut, misalnya di sini dan juga di sini.  Kholid mungkin bilang, "ah penjelasan alternatif ini akal-akalan teori Neoklasik saja." Bisa jadi. Secara rasional, tentu saja kaum Neoklasik akan berusaha membela akar ilmunya, dan demikian juga penganut Keynesian juga akan melakukan hal yang sama! Justru kaum Keynesian tidak rasional kalau mereka tidak mau membela sedikitpun alirannya.

Karena dua-duanya sama-sama punya landasan teoretis, bagaimana kita mengukur mana yang lebih oke? Saya akan mengusulkan dari segi persaingan di pasar ide. Kenyataannya, ide Keynes sudah lama mati sejak tahun 1970-an. Sempat muncul kembali ketika Amerika mengalami krisis tahun 2008, tetapi kali ini nampaknya teori tersebut tidak bertahan lama, khususnya ketika kondisi ekonomi Amerika sudah jauh lebih membaik di tahun 2014 ini. Teori apa yang masih bertahan? Pendekatan Neoklasikal yang terus menerus diperkuat dengan kemajuan ilmu pengetahuan!

Atau mungkin Kholid akan menyatakan bahwa masih ada kaum Neo Keynesian? Boleh, tetapi banyak ekonom yang menyatakan bahwa kaum Neo Keynesian bukanlah penerus sejati Keynes. Mereka menggunakan pendekatan mikro juga untuk menganalisis isu makro dan lebih penting lagi, asumsi dasar yang mereka pakai sama, bahwa manusia adalah makhluk yang rasional. Bahwa kemudian usulan kebijakannya bisa berbeda dengan kaum Neoklasikal adalah 2 hal yang terpisah. Mengapa? Karena Kholid selalu meributkan asumsi dasar itu, dan entah bagaimana caranya percaya bahwa pendekatan rasional pasti hanya akan menghasilkan satu solusi saja. Ini belajar ekonomi di mana???  

Coba kita tengok lebih dalam usulan Keynes soal kebijakan fiskal yang ekspansif untuk menyelesaikan krisis. Kebijakan seperti ini jelas akan bergantung pada stimulus yang akan digunakan. Tahu dari mana bahwa stimulus yang digunakan adalah stimulus yang tepat? Proyek macam apa yang harus didahulukan? Pernah dengar istilah building a bridge to nowhere? Siapa yang menentukan dimana proyek-proyek stimulus ini akan dijalankan? Siapa yang bisa menjamin bahwa proyek ini menguntungkan semua orang, atau hanya sebagian pihak dengan lobi politik yang lebih kuat? 

Kemudian anggaran defisit itu akan dibiayai darimana? Mencetak uang terus menerus jelas bukan pilihan yang tepat sebagaimana sudah berkali-kali ditunjukkan oleh sejarah. Surat utang negara? Siapa yang akan membeli surat utang kalau konsumsi saja megap-megap? Akhirnya berujung pada pajak. Seseorang pasti harus membayar karena uang tidak turun dari langit. Benar bahwa kebijakan stimulus tersebut seakan-akan meningkatkan permintaan dan menciptakan pekerjaan, tetapi pernah dipikirkan biaya kesempatan yang juga hilang karena pajak bertambah yang tentunya secara tidak langsung juga mengurangi pendapatan? Jadi jangan terburu-buru mengklaim bahwa kebijakan Keynes adalah solusi. Lebih jauh lagi, dengan contoh Keynes in, Kholid sendiri mengkonfirmasikan bahwa pemerintah pun tak akan bisa lari dari CBA.

Lagipula, apabila kita telisik lebih mendalam analisis Keynes yang menyatakan bahwa penyebab depresi adalah soal aggregate demand, apakah memang analisis tersebut dibuat dengan berasumsi bahwa produsen dan konsumen tidak rasional? Keluarga saya pernah mengalami Krisis 98 dan saya sempat merasakan sedikit imbas Krisis 2008 ketika permintaan jasa hukum sempat menurun drastis. Dalam situasi yang tak jelas dan permintaan yang relatif rendah, sangat wajar kalau pengusaha juga tak mau giat berekspansi. Bagaimana ia bisa memastikan bahwa ia akan memiliki sumber pendapatan yang cukup untuk mengembalikan investasinya atau membayar pinjaman? Apakah ekpektasi mereka yang mungkin cenderung pesimis itu tidak rasional? Saya pikir tidak.

Dengan demikian, konsep Keynes beranjak dari asumsi fundamental yang sama dengan ekonomi Neoklasik, rasionalitas individual yang kemudian bermasalah secara kolektif. Isunya kemudian adalah kebijakan mana yang lebih tepat untuk dipakai? Memberikan stimulus dalam bentuk suku bunga rendah atau melakukan proyek-proyek publik? Wajar-wajar saja kalau ada yang berpendapat bahwa usulan Keynes bermasalah dan tak rasional. Karena pembiayaan usulan Keynes tak gratis dan sebagaimana masih didebatkan sampai sekarang, efeknya juga tak benar-benar jelas. Satu yang pasti, kebijakan Keynes pada prinsipnya tak lebih dari redistribusi secara masif (menggunakan pajak masyarakat untuk kemudian digunakan untuk proyek tertentu yang jelas tak bisa mencakup seluruh anggota masyarakat). Lihat misalnya artikel ini untuk penjabaran lebih lanjut.
 
Lebih penting lagi, dalam prakteknya, katakanlah episode krisis adalah pengecualian dan tidak terjadi setiap saat secara terus menerus, sekali suatu kekuasaan dipegang oleh Pemerintah, sulit untuk melepaskannya kembali. Mengapa seorang penguasa yang rasional mau melepaskan kekuasaannya dengan mudah? Semakin gendut suatu pemerintahan, semakin sulit untuk mengontrol mereka. Untuk menambah lapangan pekerjaan, pemerintah misalnya mendirikan lembaga-lembaga baru untuk menciptakan permintaan tambahan pekerja. Setelah krisis usai (dengan asumsi bahwa kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan yang menolong), apakah lembaga-lembaga yang sebenarnya tidak diperlukan itu akan dibubarkan? Jarang sekali terjadi. Siapa yang harus membayar keberadaan lembaga itu? Masyarakat melalui pajak!

Analisis Untung Rugi Dalam Kehidupan Sehari-hari

Sekarang kita masuk ke babak baru, soal penggunaan CBA dalam kehidupan sehari-hari. Kholid nampaknya berasumsi bahwa pendekatan ekonomi dan analisis untung rugi ini adalah mainan baru bagi saya sehingga saya dianggap masih sedang berbulan madu dengannya. Mungkin asumsi ini muncul karena kita baru bertemu beberapa bulan yang lalu. Tapi realitasnya, pendekatan ini sudah saya ikuti lebih dari 13 tahun semenjak saya belajar hukum Islam dan Ushul Fiqh. Keyakinan saya soal pendekatan ini bukan cuma bersumber dari teknis ilmu ekonomi tetapi juga dari ajaran agama Islam. Saya justru melihat Kholid seperti anak kecil yang iri mengapa ia tak menemukan mainan ini sejak dulu, ketinggalan terlalu jauh, dan akhirnya menggerutu sambil berkeluh kesah dengan omongan yang sering kali tak nyambung.

Saya senang Kholid juga membahas soal aplikasi pendekatan ekonomi dan analisis untung rugi dalam berbagai aspek kehidupan seperti seks dan pernikahan, sampai soal korupsi. Pertanyaan yang ia ajukan sudah tepat. Secara pribadi, apakah saya melakukan analisis untung rugi dalam segala aspek kehidupan saya? Saya jawab ya. Dan mengapa tidak? Selama alokasi anggaran dan waktu saya terbatas, saya pasti harus memilih. Apakah hari ini saya akan membaca buku atau artikel jurnal ilmiah? Bermain game? Bercengkerama dengan istri? Berkumpul dengan teman-teman? Masak makanan malam? Atau menulis artikel di blog ini guna membalas tulisan Kholid? Sadar atau tidak sadar, kita pasti melakukan analisis tersebut, terlepas anda mau memakai sistem 1 atau sistem 2 ala Kahneman. Tidak ada yang bisa lari dari analisis untung rugi dalam hidupnya kecuali anda punya sumber daya tak terbatas.

Bohong kalau misalnya orang yang mau kawin tak akan berpikir sedikit pun tentang masa depannya sama sekali. Sedikit banyak ia akan berpikir soal biaya hidup, rumah, anak, dan sebagainya. Sebagian bahkan akan lebih pusing soal berapa besar biaya pesta yang harus ia bayar guna menyenangkan orang tuanya. Dan kalaupun ia mengaku semuanya Lilahi Ta'ala saja, kalau anggarannya terbatas, sedikit banyak kelangkaan akan memanggil-manggilnya untuk berhenti sejenak dan memikirkan dengan lebih seksama lagi apakah langkah yang ia ambil sudah tepat. Ini akal sehat biasa tanpa perlu analisis yang luar biasa jenius.

Kholid kemudian mencoba mengaplikasikan lebih jauh soal analisis untung rugi ini ke dalam soal ibadah dengana argumentasi bahwa kalau umat beragama rasional, pasti mereka akan banyak berinvestasi belajar agama dan mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Ini menunjukkan bahwa Kholid rupanya masih tak paham juga tentang pengertian rasionalitas bahkan ketika sudah sampai di bagian pertengahan artikelnya.

Padahal di artikel saya tentang Untung Rugi dalam Beribadah, saya sudah mengingatkan bahwa prioritas masing-masing orang berbeda karena melakukan aktivitas-aktivitas ini tidak gratis. Sebagaimana saya sampaikan dalam artikel sebelumnya, mengapa tidak semua orang menjalankan gaya hidup sehat? Karena tidak ada hal yang instan, anda perlu berinvestasi waktu untuk berolah raga, mengurangi kenikmatan makanan dengan hanya makan salad dan sebagainya. Apakah anda mau menukar kenikmatan hari ini dengan kenikmatan masa depan? Prioritasnya ada di tangan anda.

Pertanyaan Kholid soal orang yang mengaku beragama tetapi masih sering berbuat dosa sudah saya jawab tuntas 3 tahun lalu dalam artikel ini yang membahas soal mengapa religiusitas tidak berkorelasi erat dengan ketaatan hukum. Jawabnya mudah, karena sanksi akhirat adanya di masa depan, tak jelas kapan munculnya, tak jelas pula apakah akan terjadi atau tidak. Sebagai akibatnya, insentif untuk berbuat baik dan menghindari dosa tidaklah selalu kuat kecuali anda benar-benar beriman selevel Nabi Ayub dan Nabi Ibrahim. Ditambah dengan konsep tobat yang bisa diulang-ulang sebelum maut menjemput, semakin memberikan insentif besar kepada orang untuk melupakan akhirat. Tak heran bahwa selain insentif imbalan dan siksa di akhirat, Islam juga mengatur soal aturan hukum untuk berbagai jenis tindakan tertentu.

Kalau cinta kepada Tuhan saja sudah cukup untuk membuat manusia menjadi manusia paripurna, Qur'an tak perlu sibuk menggambarkan soal surga dan neraka. Dan apabila surga dan neraka saja cukup, tak perlu ada aturan potong tangan untuk pencurian atau qisas untuk pembunuhan dan penganiayaan. Justru adanya aturan-aturan itu menunjukkan bahwa Allah maha paham bahwa manusia itu rasional dan butuh insentif dalam berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Masih tak percaya juga bahwa analisa ekonomi itu inheren dalam kehidupan kita?

Ketika saya menulis fenomena kemalasan dalam beragama, saya tidak menyatakan bahwa orang-orang malas ini irasional atau bahkan bodoh. Saya hanya menyatakan bahwa mereka punya prioritas yang berbeda. Dan berhubung di Indonesia, norma sosial masih mendukung situasi dimana tampak religius adalah hal yang baik, tak heran kajian-kajian tak bermutu dan ngasal (tapi terlihat penuh kebenaran) juga sekalian ikut laris. Suplai orang malas akan mendapatkan suplai kajian yang tak mendalam. Berapa banyak yang mau riset membaca hadis Bukhari satu-satu? Saya bahkan tak heran kalau misanya level religiusitas orang Indonesia sebenarnya setara dengan di Amerika Serikat. Bedanya cuma di sini masih malu-malu mengakui, di sana mereka sudah tak ambil pusing lagi.    

Berikutnya adalah soal tebak-tebakan perilaku manusia dengan menggunakan Cost Benefit Analysis. Saya tidak tahu apakah Kholid sebenarnya membaca artikel saya atau tidak karena saya sudah tekankan berkali-kali bahwa pendekatan ekonomi bukan pendekatan yang mau menggampangkan segala sesuatunya, tetapi justru mau bersusah payah untuk tahu insentif apa yang tepat bagi setiap penerima kebijakan! CBA yang serius memerlukan perhitungan yang matang dan tak lantas berasumsi bahwa semua manusia pasti sama. Apalagi berasumsi bahwa dengan CBA dan pendekatan rasionalitas hanya akan ada satu solusi untuk semua perkara. Kata siapa? Mbah Dukun? Yang sebenarnya sedang dikritik Kholid ini siapa sih? Kalau dalam hidupnya selama ini hanya bertemu dengan "ekonom jadi-jadian", jangan kemudian samakan mereka dengan ekonom beneran yang serius menganalisis kebijakan. Saya serius menyarankan Kholid pergi ke Chicago supaya tak gegabah mengulang kritik yang membosankan ini.

Informasi Sempurna Prasyarat Rasionalitas?

Saya perhatikan juga bahwa salah satu kesukaan Kholid adalah menggunakan contoh-contoh terkait pasar modal. Konsep animal spirit, irrational exuberance, information assymetry memang terlihat asik dibahas untuk mengkritik pendekatan rasionalitas. Tetapi apakah kemudian orang-orang benar-benar tidak rasional ketika mereka melihat harga suatu saham naik drastis dan kemudian tertarik untuk membeli karena takut ketinggalan kereta? Atau ketika harga saham turun drastis mereka tidak takut untuk menjual? Bisa jadi mereka salah berhitung, tetapi konsep rasionalitas dalam ekonomi memang tidak menutup kemungkinan orang salah berhitung! Yang perlu diperhatikan adalah bahwa apakah landasan mereka salah berhitung itu karena didukung asumsi rasionalitas?

Saya pernah bermain saham, pernah untung besar dan juga rugi besar. Permainan ini memang melibatkan banyak adrenalin. Tetapi saya tak bisa bilang bahwa orang-orang yang tertarik untuk membeli saham dengan kenaikan harga luar biasa cepat itu adalah orang-orang yang tak rasional. Siapa yang bisa menduga bahwa saham itu akan berhenti naik, turun atau justru naik terus menerus? Menunggu informasi lebih lengkap bisa jadi membuat si pemain saham benar-benar ketinggalan kereta. Tetapi kita semua tahu bahwa keputusannya diambil karena ia memang ingin meningkatkan kesejahteraannya. Ia percaya bahwa keputusan yang ia ambil akan menguntungkan dirinya! Bahwa kemudian perhitungannya salah adalah suatu hal yang tak bisa dijamin oleh siapa pun.

Tapi Kholid kemudian bersikeras bahwa karena informasi belum tentu sempurna, maka asumsi rasionalitas juga menjadi buyar. Menurutnya, orang rasional hanya mengambil keputusan kalau informasinya lengkap. Ini tidak bisa lebih ngawur lagi? Sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa biaya mengambil keputusan tidak gratis. Mencari informasi yang akurat pasti memakan biaya. Menggunakan otak untuk melakukan analisis juga pasti butuh energi.

Justru karena orang rasional, ia tak akan menghabiskan waktunya untuk mencari informasi terus menerus demi mengambil keputusan yang katanya efisien karena bisa jadi ongkos mencari informasi tersebut malah membuat pengambilan keputusan menjadi tidak efisien. Rumus sederhananya, biaya marginal pengambilan keputusan sekurang-kurangnya sama dengan keuntungan marginal yang diharapkan.

Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita sedang mencari mebel atau perabotan baru untuk rumah kita, seberapa banyak kita berpindah-pindah ke berbagai penjual untuk mencari harga yang paling murah? 1 lokasi saja? 3? Atau 10? Atau ketika kita sedang berada di kawasan yang dipenuhi dengan jajaran restoran padang, apakah kita akan menghabiskan waktu kita untuk menanyai satu-satu restoran itu untuk membandingkan harga dan cicip-cicip rasanya? Bagaimana dengan perjalanan mencari rumah idaman? Berapa kali anda pergi menemui berbagai penjual guna menemukan rumah yang pas dengan selera dan anggaran anda? Saya jamin bahwa kemungkinan besar, waktu yang akan anda habiskan untuk riset mencari informasi mengenai hal-hal di atas akan berbeda, bergantung pada seberapa penting hal yang akan anda beli itu menurut anda, anggaran anda, waktu yang anda miliki, dan kesempatan lainnya.

Contoh paling gampang buat saya adalah ketika saya membeli game untuk PS3 saya. Karena PS3 sebelumnya tak bisa dibajak dan game-nya original semua, saya tak mau membeli game secara sembarangan seperti jaman ketika semua game PS1 dan PS2 adalah bajakan di Indonesia. Saya akan berinvestasi waktu untuk minimal melihat review game tersebut di situs-situs game terkemuka sebelum saya memutuskan untuk membeli. Tidak heran. Game bajakan harganya Rp10.000 sementara game original berkisar Rp450.000 sampai Rp600.000. Bedanya puluhan kali lipat!

Malah akan lebih menarik untuk melakukan penelitian tentang apakah perilaku orang akan berubah ketika biaya untuk mengakses informasi menjadi lebih murah seperti di jaman internet ini? Sekarang untuk mengecek harga barang, bisa langsung cek secara online. Tidak perlu lagi sibuk berjalan-jalan dari satu pasar ke pasar lain. Ibu-ibu pasti senang kalau mereka belajar dan bisa mengakses teknologi tersebut. Lebih jauhnya, George Stigler sudah lama membahas soal Economics of Information di sini.

Kembali ke pasar modal, jadi apakah saya sudah menemukan formula canggih yang bisa mengalahkan semua pemain pasar? Jelas tidak. Tapi saya cukup yakin Warren Buffet memegang teguh prinsip rasionalitas dalam metode investasinya. Sayangnya, untuk memegang disiplin sekuat Warren Buffet memang tidak gampang. Berapa banyak investor yang akan benar-benar mau membeli saham berdasarkan pembacaan secara mendalam terhadap prospektus dan laporan keuangan? Sebagai konsultan hukum di bidang pasar modal, membaca dan menyusun prospektus ratusan halaman saja sangat melelahkan, padahal saya konsultan hukum yang pekerjaan sehari-harinya seperti itu. Apalagi kalau orang awam disuruh membaca dari awal sampai akhir!

Kalau semua orang rasional ala penjelasan menyesatkan Kholid, profesi analis dan manajer investasi tidak akan pernah muncul. Semua orang akan tekun duduk membaca prospektus dan menganalisis laporan keuangan sendirian. Nyatanya tidak. Ada yang memilih menggunakan jasa laporan analis untuk mengambil keputusan, ada yang menyerahkan dananya kepada manajer investasi untuk diolah, dan ada yang sibuk mengandalkan rumor di pasar gelap soal saham apa yang besok akan digoreng. Semuanya bersumber dari rasionalitas dan CBA mereka masing-masing. Justru dunia ini beragam karena CBA tidak menghasilkan satu solusi. Paham? Atau mungkin sudah paham tetapi karena sudah kadung terlanjur menyerang asumsi rasionalitas akhirnya tetap meneruskan konsep yang salah itu. Tidak apa-apa, sikap anda rasional kok untuk mengutamakan harga diri. Harga diri memang sangat mahal untuk sebagian orang.

Kebijakan Publik yang Rasional itu Seperti Apa?    

Akhirnya kita sampai di penghujung artikel kali ini. Kalau anda masih mengikuti, saya ucapkan selamat, Insya Allah anda memperoleh ilmu yang berguna. Sebagai usaha terakhir untuk membela konsepnya soal irasionalitas, Kholid menggunakan kebijakan penyelamatan Bank Century. Menurutnya, apabila kita hanya menggunakan pendekatan rasional semata, maka Bank Century tak akan diselamatkan. Justru karena kita menggunakan pendekatan psikologi pasar maka akhirnya Bank Century diselamatkan. Ini bukti pendekatan rasional tak cukup. Komentar singkat saya: Heh?

Debat kebijakan publik berlandaskan pada CBA dan ketika kita membahas CBA dalam bentuk formal, unsur yang dipertimbangkan akan berpengaruh terhadap kebijakan yang diambil. Saya juga mengikuti kasus Bank Century sejak lama dan justru karena saya belajar ekonomi dan tak cuma hukum doang seperti hakim-hakim yang mengadili kasus Budi Mulia, saya tak heran dengan pertimbangan Boediono dan Sri Mulyani. Kalau politisi dan pundits tertawa terbahak-bahak, saya tak heran. Ekonom kritis? Benarkah itu?

Industri perbankan pada dasarnya adalah industri yang sangat rawan dan sangat bermodalkan dengan kepercayaan masyarakat. Bagaimana tidak, meminjamkan uang dalam jangka panjang, tapi modalnya sendiri sebagian besar pinjaman dari orang lain dengan jangka pendek. Jelas faktor psikologi masyarakat akan sangat berpengaruh. Tahu kenapa? Karena orang rasional! Ini contoh dasar strategi Prisoner's Dilemma! Kalau tidak ada masyarakat yang rush terhadap bank, dana masyarakat akan aman-aman saja. Tetapi siapa yang bisa menjamin tak akan terjadi rush? Mengingat dana bank tak akan pernah 100% menutup dana masyarakat (karena sebagian lagi diolah), siapa pun yang lebih cepat mengambil uang dari bank akan menang. Dengan situasi demikian, tak heran kalau begitu rush dimulai, semuanya ikutan rush, itu strategi yang paling masuk akal. Kejar uang anda, atau anda akan ketinggalan kereta.

Jadi pendekatan Boediono dan Sri Mulyani juga bersumber dari asumsi rasionalitas tersebut. Isunya tinggal perbedaan pendapat apakah memang apabila Bank Century dilikuidasi, maka akan merusak situasi pasar? Dalam hal ini, CBA yang dilakukan ekonom bisa jadi menghasilkan hasil yang berbeda. Dan sebagaimana saya menganggap bahwa pendekatan Boediono wajar, saya juga bisa menganggap bahwa ekonom yang menyatakan bahwa Bank Century sebenarnya tak perlu diselamatkan juga memiliki dasar yang masuk akal.

Yang menjadi masalah adalah ketika kasus ini dipolitisasi. Pengambilan kebijakan tak mungkin 100% benar. Bisa jadi ekonom yang mendukung bail out benar, bisa jadi juga ekonom yang menolak bail out benar. Apakah kita bisa benar-benar menjamin bahwa Indonesia selamat dari Krisis 2008 gara-gara penyelamatan Bank Century? Saya tidak berani membuat klaim sedahsyat itu.

Yang paling penting adalah apakah keputusan yang diambil itu sudah melalui proses yang benar dan tidak melawan hukum? Kalau sudah dijalankan dengan benar dan diambil, konsekuensinya ya kita jalani. Dalam kapasitas saya sebagai ahli hukum, ketika saya mengadili perkara seperti Century, saya tidak akan membuang-buang waktu saya untuk menentukan apakah kebijakan ini pasti benar secara ekonomi atau finansial, saya akan melihat apakah kebijakan ini diambil dengan itikad baik dan prosedur yang benar, apakah ada unsur melawan hukum di dalamnya, misalnya dana yang dicairkan itu ternyata bukan digunakan untuk memperkuat modal bank tetapi digunakan untuk korupsi atau kepentingan pribadi pengambil keputusan?

Sayangnya entah bagaimana, hakim-hakim dalam kasus itu bukannya fokus pada kasus suap Budi Mulya malah sibuk turut serta dalam debat ekonominya sehingga publik pun juga dibuat bingung. Siapa yang membahas bagaimana kemudian restrukturisasi Bank Century dijalankan dan bagaimana penyertaan dana itu diolah? Ironisnya, justru karena kasus ini dipolitisasi (yang mana menurut saya rasional juga bagi negara dimana mencari sensasi sangat dianjurkan untuk mendapatkan popularitas dari masyarakat yang malas riset), akhirnya penjualan penyertaan Pemerintah di Bank Mutiara (hasil restrukturisasi Bank Century) juga tertunda-tunda sampai baru selesai akhir tahun kemarin. Padahal seandainya orang tak perlu ribut-ribut, bank itu mungkin sudah dijual dengann harga yang lebih tinggi dan pemerintah untung.

Maaf saya jadi malah membahas soal Bank Century secara panjang lebar, tetapi menggunakan kasus itu sebagai contoh irasionalitas hanya menunjukkan bahwa yang memberikan contoh memang benar-benar tak paham konsep rasionalitas.

Hal yang sama juga berlaku untuk contoh Kholid terkait Krisis 98. Isunya bukan karena pemerintah atau IMF tidak rasional. Isunya adalah kebijakan tersebut ternyata tidak tepat. Bukankah sudah saya sampaikan bahwa tidak ada jaminan bahwa kebijakan yang akan kita ambil itu pasti 100% tepat? Kalau semua CBA pasti menghasilkan hasil yang 100% benar, kita semua sudah bisa jadi Tuhan baru. Nyatanya kan tidak. Justru karena itu kita belajar dari Krisis sebelumnya untuk memperbaiki masalah di masa depan.

Behavioral Economics juga menarik bagi saya, dan sebenarnya sudah saya bahas beberapa kali di blog saya. Tapi alih-alih menggantikan pendekatan Neoklasik, fungsi Behavioral Economics adalah catatan kaki. Fungsi cabang ilmu ekonomi ini adalah membantu agar manusia bisa lebih baik lagi dalam menggunakan kekuatan kognitifnya selaku makhluk rasional. Justru karena kita tahu bahwa mengumpulkan informasi itu sulit dan butuh biaya maka kita butuh bantuan ilmu yang bisa mengurangi biaya pengumpulan informasi tersebut. Dan ini semua bisa dilakukan tanpa perlu mengubah aksiom rasionalitas sebagaimana sudah sering saya bahas dalam tulisan-tulisan saya. 

Maka oleh karena itulah saya sampaikan sekali lagi, kritik Kholid ini sudah lama dibahas di Amerika, minimal di Chicago. Mungkin di Indonesia belum dapat update terbaru sehingga masih berpikir bahwa menjadi rasional itu adalah fokus dengan pendekatan buku teks, bahwa hanya akan ada satu solusi (kalau anda hanya memberikan satu solusi untuk soal ujian Price Theory di Chicago, niscaya anda akan mendapat nilai yang sangat rendah karena cuma melihat masalah dari satu sisi, jaminan 100%), bahwa semua orang itu sempurna dan jenius. Anda kurang update. Sesederhana itu.

Kemudian masalah yang dibahas dan solusinya pun juga sama tidak updatenya. Masih saja berkutat di ide bahwa pasar itu tidak sempurna. Halo, kita sudah tahu itu. Masih saja berargumen bahwa kalau manusia rasional, pasti alokasi aset akan senantiasa efisien. Hmm, mungkin ketika jaman Adam Smith masih berjaya tanpa tanding, tapi ekonom serius masa kini tidak akan segegabah itu mengklaim hal demikian. Paling banter, yang diklaim adalah bahwa alokasi aset via pasar masih tetap lebih baik dibanding dengan pemerintah.

Dan tentunya solusi paling mutakhir adalah pemerintah harus mengoreksi pasar ala Stiglitz. Manusia itu rakus kalau dibiarkan saja kata mereka. Ya, kita tahu itu, yang ngomong-ngomong sama saja mengkonfirmasikan asumsi rasionalitas ekonomi Neoklasik. Cuma jangan lupa, pemerintah juga isinya manusia dengan asumsi rasional pula. Jangan naif, itu saja. Saya sarankan anda membaca buku bagus ini: Government Versus Markets - The Changing Economic Role of the State oleh Vito Tanzi. Pendekatannya kritis dan didukung data. Karena jaman sekarang sudah bukan jamannya lagi ribut antara pemerintah versus pasar ala liberal dan conservative pundits. Sekarang jamannya bagaimana memformulasikan kebijakan yang efisien dan bisa memakmurkan kesejahteraan masyarakat!

Terakhir, saya sarankan dengan amat sangat, jangan buang-buang waktu lagi menulis kritik soal asumsi rasionalitas ini. Tak enak juga saya kalau harus menulis Gagal Paham Rasionalitas Jilid 3 setelah ini. Atau mungkin sebaiknya Kholid mencari target lain saja, "ekonom-ekonom" yang mungkin masih bergaya seperti dalam benak Kholid di atas. Saya lebih memilih move on ke soal-soal lain yang lebih penting. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kholid karena memberikan kesempatan kepada saya untuk menulis soal ini. Lain kali kalau ada yang masih gengges membahas soal rasionalitas dalam ekonomi, saya cukup memberikan tautan artikel ini kepada dia.

Read more...

My Recommended Blogs

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP