• Beberapa Catatan Soal Debat Presiden Bidang Hukum dan Demokrasi


    Pemilihan Presiden tahun 2014 boleh dibilang sangat terpolarisasi. Mungkin karena calonnya hanya ada 2 pasang dan terlihat sangat kontras dalam pencitraan masing-masing. Yang satu tampil sebagai calon pemimpin perkasa dan tegas, satunya lagi memilih tampil sebagai sosok sederhana yang berasal dari kalangan rakyat biasa. Semua politisi pada dasarnya harus bisa mencitrakan posisinya secara jelas ke khalayak ramai. Pertanyaannya, apakah pencitraan demikian cukup? Mungkin ya bagi beberapa orang. Bagaimana pun juga, tidak semua orang punya waktu luang untuk membaca dan menelaah seluruh program para capres, mengamati rekam jejak, dan meluangkan waktu menonton debat capres-cawapres.

    Bagi saya, pencitraan tidak lah cukup. Saya tidak peduli apakah presiden punya bakat jadi  pemimpin sangar atau pemimpin yang merakyat. Saya juga jelas bukan target dari kampanye yang basisnya macam: pemimpin ganteng, pemimpin bisa baca Quran, pemimpin dukungan Kristen, pemimpin dukungan Islam, pemimpin keturunan non pribumi, pemimpin galak, pemimpin boneka dan sebagainya. Saya malu dengan gelar pendidikan dan profesi saya, kalau membuat pilihan berdasarkan alasan-alasan di atas mengingat kebanyakan melibatkan teori konspirasi yang tidak bisa dibuktikan.

    Maka, konsisten dengan pendekatan Hukum dan Ekonomi (Law & Economics) yang selalu saya usung di blog ini, pertimbangan saya dikembalikan kepada analisis untung rugi (cost benefit analysis) dan sifatnya pragmatis. Kita memilih calon yang dinilai akan lebih baik dalam memimpin negara ini daripada calon yang lain. Sederhana saja. Namun berhubung saya juga tidak punya waktu untuk memantau semua program capres, saya berharap bisa memilih dengan mengandalkan debat capres-cawapres. 2-3 jam seminggu ditambah membaca komentar-komentar atas debat itu saya pikir sudah cukup bagi saya untuk membantu mengambil keputusan dalam jadwal yang padat.

    Oleh karenanya, saya sangat tertarik dan senang bisa menonton jalannya debat Jokowi-JK versus Prabowo-Hatta dalam acara debat calon presiden 2014. Pertama tentang isu hukum dan demokrasi pada tanggal 9 Juni 2014, lalu isu ekonomi pada tanggal 15 Juni 2014 kemarin. Jujur saja, sebagai orang yang memilih untuk tidak memilih pada saat pemilihan gubernur DKI Jakarta 2012 lalu, dan juga tidak mengikuti debat calon presiden di tahun 2009 dengan seksama, saya belum pernah melihat Prabowo dan Jokowi bicara di publik dalam format debat.

    Berikut adalah catatan saya atas debat tanggal 9 Juni 2014. Selanjutnya di artikel berikutnya, saya akan memberikan catatan atas debat soal ekonomi tanggal 15 Juni 2014.

    1. Soal Kemampuan Berbicara

    Sebelum masuk ke materi perdebatan, saya ingin membahas sekilas soal kemampuan berbicara para kandidat. Dalam debat pertama, Jokowi dan Prabowo nampaknya sama saja. Prabowo tidak tampak seperti orator jagoan yang dikatakan mirip dengan Bung Karno. Jokowi juga ya biasa saja. Dalam debat kedua, Prabowo tampil lebih baik sebagai pembicara dengan retorika-retorika yang umumnya didengar dalam kampanye politik. Jokowi tampil kurang meyakinkan pada awalnya, walaupun kemudian bisa mengejar dalam penyampaian programnya.

    Kemampuan berbicara sebenarnya lebih ke soal mencari massa. Sebagaimana pernah saya sampaikan di sini, kapabilitas untuk dipilih menjadi pemimpin dengan kapabilitas untuk menjadi pemimpin adalah 2 aspek yang sangat berbeda. Orang yang jago berbicara tentunya akan lebih mudah untuk meyakinkan orang lain, terlepas apakah yang disampaikan benar atau tidak. Dan dalam format debat yang waktunya terbatas, bisa jadi persona yang ditampilkan dengan cara meyakinkan akan lebih mengena walaupun isinya omong kosong saja.

    Dalam hal ini, sebagaimana akan saya uraikan lebih jauh di bawah ini, saya menangkap apa yang disampaikan oleh Prabowo kebanyakan hanya retorika yang tidak jelas. Sedangkan Jokowi menampilkan program-program yang bisa lebih saya hargai, namun karena penyampaiannya tidak terlalu bagus, saya menduga tidak banyak orang bisa menangkap maknanya dengan tepat.

    Dalam skala luas, gaya penyampaian Prabowo akan terlihat lebih meyakinkan dan bagi pemilih yang tidak terlalu peduli dengan isi pembicaraan, akan lebih menarik perhatian orang untuk memilih Prabowo (misalnya kalimat-kalimat yang mengusung kepedulian Prabowo akan lapangan pekerjaan bagi rakyat, agar rakyat tidak kelaparan, tidak pusing memikirkan pendapatan, dan sebagainya). Jokowi perlu memperbaiki hal tersebut kecuali dia dan timnya cukup yakin bahwa pasar pemilihnya sudah cukup banyak untuk memenangkan Jokowi. Tapi tidak pernah salah untuk berhati-hati dalam pilpres. Kalau niatnya menang, usahanya tentu perlu lebih keras lagi.   

    2. Penjelasan Konsep Demokrasi

    Ketika menonton debat hukum dan demokrasi, saya langsung kecewa begitu mendengar Prabowo menjawab di awal debat bahwa isu hukum dan demokrasi di Indonesia disebabkan karena larinya kekayaan Indonesia ke asing. Pertanyaan saya, apa hubungannya dan bagaimana caranya larinya kekayaan Indonesia ke asing menyebabkan permasalahan terhadap hukum dan demokrasi di Indonesia? Selanjutnya, penyampaian ide prabowo bahwa demokrasi hanyalah alat bagi saya sah-sah saja. Dalam teori Public Choice, semua kelompok kepentingan (interest group) memiliki agenda sendiri-sendiri dan akan menggunakan berbagai sarana untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Rasional.

    Tetapi penjelasan Jokowi bahwa demokrasi adalah soal mendengar lebih menarik bagi saya. Urusan administrasi negara membutuhkan pemimpin yang bisa mendengar. Dalam skala modern, sistem Command Center atau War Room (yang sudah dimiliki Presiden SBY saat ini), yang memungkinkan seorang Presiden untuk memantau setiap kejadian di Indonesia secara real time seharusnya lebih memudahkan pemimpin untuk mendengarkan keluh kesah masyarakat. Saya sempat menikmati foto-foto real time situasi di Indonesia ketika menyaksikan presentasi Pak Kuntoro Mangkusubroto dalam acara peluncuran Alumnas Scholar Forum beberapa minggu lalu. Jokowi dengan konsep mendengarnya seharusnya bisa memanfaatkan sistem yang sudah ada tersebut. Minimal mengurangi porsi acara "blusukan" yang sering dikritik, toh sudah ada mekanisme yang lebih efisien.

    3. Penunjukan Kabinet

    Selanjutnya, saya mencatat soal isu penunjukan kabinet yang sering memuat politik dagang sapi. Secara umum, kedua belah pihak memberikan jawaban normatif yang sama. Tapi dalam penyampaiannya, tim Jokowi terlihat lebih tegas dan berani menjanjikan bahwa tim kabinetnya akan dipilih berdasarkan profesionalitas. Lebih sulit untuk menangkap ketegasan yang sama dari tim Prabowo, khususnya dengan pemberitaan bahwa Prabowo sempat menawari adanya jabatan Menteri Utama kepada Aburizal Bakrie, dan juga sempat kepada Mahfud MD.

    Penyusunan kabinet berbasis profesionalitas adalah mimpi yang luar biasa, siapa pun yang bisa mewujudkan hal tersebut layak disebut jagoan. Saya setidaknya sudah bisa melihat bibit-bibitnya dari mekanisme yang digunakan oleh Jokowi bersama Ahok dalam susunan kepegawaian di Pemda DKI Jakarta. Saya tidak bisa melihat hal ini dari Prabowo, karena faktanya, tidak ada rekam jejak sama sekali mengenai soal ini. Baru pembicaraan saja.

    4. Komitmen akan Pluralitas

    Isu berikutnya adalah soal pluralitas. Baik Prabowo dan Jokowi memberikan jawaban serupa. Jokowi memberikan contoh lurah Susan, dan Prabowo memberikan contoh Ahok sebagai bukti komitmen dukungan mereka terhadap pluralisme di Indonesia. Dua-duanya contoh yang baik. Sebenarnya latar belakang Prabowo juga adalah keluarga yang pluralis (ayah ibunya nikah beda agama, dan saudara Prabowo beragama Kristen). Tetapi saya punya kekhawatiran yang cukup beralasan bahwa Prabowo didukung oleh grup-grup macam FPI dan juga Partai seperti PKS yang komitmennya terhadap pluralitas Indonesia sejauh ini jelas sangat minim. Harapan saya, dengan merangkul mereka, Prabowo justru bisa mengendalikan mereka, tetapi ini belum bisa diketahui. Denga adanya fakta ini, bagi saya, lebih aman memilih Jokowi terkait komitmen atas pluralitas.

    5. Penegakan Hukum       

    Di awal, tim Jokowi lebih dulu menegaskan dukungannya kepada KPK. Tetapi buat saya, itu standar saja. Saya lebih tertarik seandainya Jokowi berani berbicara penegakan hukum berbasis insentif dan analisis untung rugi. Misalnya fokus penegakan hukum korupsi yang berbasis pengembalian aset negara dan pemberian bonus kepada petugas KPK yang paling sukses dalam mengembalikan aset negara.

    Tim Prabowo berbicara soal penegakan hukum yang lebih merata, supaya tidak tumpul ke atas, tetapi tajam ke bawah. Isu utamanya tentunya soal anak Hatta Rajasa. Sebagai pendukung aliran Hukum dan Ekonomi, saya jelas lebih mendukung penjatuhan pidana dalam bentuk denda dan ganti rugi dibandingkan dengan penjara. Pun sejauh yang saya ketahui, anak Hatta Rajasa dijatuhi hukuman pidana percobaan. Bagi saya itu lebih efisien. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya pendekatan yang lebih efisien ini bisa diaplikasikan untuk semua lapisan masyarakat? Andai pasangan Prabowo berani menjawab soal itu dibandingkan dengan retorika normatif umumnya, maka saya akan lebih teryakinkan. Untuk itu, dalam soal penegakan hukum ini, bagi saya dua-duanya sama saja.


  • 18 comments:

    Unknown said...

    Tulisan yg bagus sekali,keep the good work.

    oia sekedar menambahkan, politik anggaran sulit dilakukan di indonesia saat ini, bisa timbul ekses negatif yg merugikan bangsa dan negara. cth : provinsi a mendapatkan pengurangan anggaran karena tidak nurut dgn pusat, padahal provinsi a penyumbang devisa terbesar di indonesia, apa gak makin mbalelo provinsi tsb?

    kemudian anda jg tidak menuliskan jawaban pak Jokowi ttg pemekaran wilayah, klo misal gagal tdk mandiri ya dibalikin lg. apa bisa? apa mau? daerah2 yg sdh dimekarkan dikembalikan ke daerah asal? yg sudah terbayang adalah ribut2 pasti.

    terima kasih.
    mohon maaf apabila ada kesalahan dr saya.

    Pramudya A. Oktavinanda said...

    Thanks atas komentarnya. Mungkin isu lanjutannya adalah apakah ada mekanisme lain yang lebih baik dibandingkan dengan politik anggaran. Kalau saya memperhatikan presentasi Pak Kuntoro, dia sendiri mengakui, bupati2 sudah bertindak seperti raja kecil. Dan berhubung mereka dipilih langsung, mereka tidak merasa harus ada ketundukan kepada pusat. Cara apa yang lebih efisien untuk mengendalikan orang-orang ini dibanding mengatur anggaran bagi mereka? Mungkin yang perlu ditindaklanjuti Jokowi adalah kriteria apa yang tepat digunakan untuk memberikan bonus atau sanksi bagi suatu anggaran daerah. Saya pikir kita ngikut bisnis saja. Kalau transaksinya arm's length alias wajar, maka daerah juga akan lebih sungkan untuk ngelunjak.

    Kedua soal pemekaran wilayah. Saya sepakat bahwa daerah yang sudah mekar tidak gampang dikembalikan lagi ke dalam daerah asalnya. Maka sebaiknya ketika hal ini akan dilaksanakan, sedari awal pemekaran disahkan sudah ditetapkan bahwa pemekaran bersifat kondisional, sehingga apabila dalam jangka waktu tertentu tidak jalan, maka terdapat resiko diserap kembali. Yah seperti namanya perusahaan, bisa di-spin off bisa juga diambil alih kembali. Untuk memitigasi penolakan, syarat-syarat pemekaran dan pengambilalihan harus dibuat tegas, jadi orang paham aturan main dan ga bisa menentang seenaknya.

    Anonymous said...

    Anda diamond berikutnya..

    Anonymous said...

    Maaf menurut saya anda memang lebih tertarik kepada jokowi, jawaban anda pun lebih condong karena ketertarikan tersebut bukan karena fakta dan logika. Seharusnya anda sebagai seorang Ph.d bisa lebih selektif dan analitis berdasarkan berbagai fakta yang ada. Sebagai contoh anda menyebutkan masalah pemekaran, hal tersebut sudah dijawab oleh beberapa pakar ahli ekonomi, pengamat politik dan tata negara bahwa yg disampaikan oleh jokowi memang lebih ke penerapan yg kesannya sederhana tapi sulit dicapai bahkan bisa dikatakan menghayal. Selanjutnya seperti kartu indonesia sehat itu juga tidak mudah karena harus dibuat undang undang dan disetujui terlebih dahulu. Kenapa tidak melanjutkan BPJS yg sudah ada? bahkan dia sendiri tidak tahu kalau selama ini sudah ada BPJS. Tolong lebih cermat dalam menanggapi permasalahan apalagi anda seorang Ph.d

    Pramudya A. Oktavinanda said...

    Memang saya lebih tertarik kepada Jokowi berdasarkan penilaian saya dalam debat tersebut. Bahkan kalau katakanlah kita coret soal pemekaran, masih ada lebih banyak alasan untuk memilih Jokowi dalam debat tersebut, kecuali anda bisa menunjukkan hal lainnya yang lebih unggul dari Prabowo dalam debat tersebut. Saya terbuka untuk membaca komentar yang lebih berkualitas daripada sekedar main tuduhan. Dan saya bicara apa adanya saja di sini.

    Kedua, benar, saya seorang kandidat PhD, dan analisa saya sudah dibuat dengan hati2, kecuali anda bisa membuktikan lain.

    Ketiga, anda lihat judul artikel saya? Debat Hukum dan Demokrasi. Soal BPJS dibahas di Debat Ekonomi. Nanti akan saya bahas di situ. Coba hati-hati membaca tulisan saya supaya paham saya sedang membahas apa.

    Anonymous said...

    Jelas menurut saya prabowo lebih detail dan memikirkan secara makro karena indonesia ini merupakan negara yg besar bukan hanya pemikiran mikro seperti ngurus daerah.
    Berbicara masalah hukum sudah jelas prabowo lebih tahu dan menguasai karena beliau dari militer, sebaliknya bagaimana reaksi hukum yg akan dilakukan jokowi terhadap permasalahan dengan negara asing seperti kasus negara tetangga merebut pulau kita.
    Berbagai sumber dan warga pun menyebutkan bahwa track record jokowi pun kurang baik karena banyak proyek dan pekerjaan yg tidak diselesaikan atau terkatung katung. Silahkan anda googling dan lihat berita serta pengakuan masyarakat di solo dan jakarta serta para bawahannya dulu.
    Yg sekarang dihadapi pun masalah transjakarta seolah lepas tanggung jawab. mohon penjelasan anda masalah hukum ini?

    Airini Sirait said...

    Suka sekali dengan artikel ini, boleh kah saya share di FB saya?

    Pramudya A. Oktavinanda said...

    Silakan Mbak Airini.

    Berikutnya, ini tanggapan saya atas komentar soal Prabowo di atas. Boleh saja mengklaim bahwa Prabowo lebih detail dan memikirkan secara makro isu di Indonesia. Masalahnya, hal itu tidak terlihat dalam debat bidang Hukum dan Demokrasi. Contoh: ide kekayaan negara lari ke asing tidak ada hubungannya dengan isu demokrasi dan hukum. Kalaupun ada, Prabowo tidak menjelaskan apa alasannya dan apa hubungannya. Ide soal menaikkan gaji pegawai negeri, yang juga sudah saya bahas di atas. Boleh diberi contoh ide makro Prabowo yang menunjukkan penguasaan dia yang mendalam?

    Kedua, Saya tidak paham apa hubungannya dia bekas anggota militer dan penguasaan Prabowo terhadap isu hukum. Kalau dia menguasai hukum dengan jelas, mungkin tidak akan ada pernah isu penculikan dan sebagainya di masa lalu. Sarjana Hukum saja belum tentu menguasai ilmu hukum dengan baik, bagaimana caranya tiba2 orang militer jadi menguasai hukum. Jadi ini adalah klaim yang lagi2 saya belum lihat buktinya.

    Soal klaim negara asing terhadap pulau, mungkin itu akan dibahas di debat ketiga soal pertahanan dan keamanan. Saya juga mau dengar pendapat Prabowo, apakah nanti dia terlihat paham hukum Internasional atau cuma bisa bilang ganyang dsb. Komentar soal ini kita lihat pas debat ketiga.

    Soal track record Jokowi. Pertanyaan bagus. Ya saya tahu bahwa track record Jokowi tidak sempurna. Ada program yang jalan, ada yang tidak jalan. Wajar itu dalam pemerintahan. Cek program presiden/kepala pemerintahan mana yang jalan semua baik di negara ini maupun di negara lainnya di planet Bumi ini.

    Bahkan membawa isu ini buat saya malah jadi pertanyaan menarik buat Prabowo. Dimana saya bisa melihat track record Prabowo soal jadi kepala pemerintahan? Jangan bilang karena dia pernah memimpin militer maka itu dianggap jadi kepala pemerintahan. Mimpin militer soal komando. Asal pangkat lebih tinggi, maka yang lebih rendah harus nurut apapun alasannya. Logika demikian tidak berjalan dalam sistem pemerintahan di level sipil. Anda tahu sendiri bagaimana mbalelonya kepala2 daerah terhadap pusat karena merasa dipilih rakyat. Lalu komandonya nanti bagaimana?

    Jokowi bilang pakai politik anggaran. Oke, katakanlah ide ini ga sempurna, mungkin ga jalan. Prabowo mau menawarkan ide apa? Sistem komando? Kalau ga nurut mau diapain? Jokowi bilang: potong anggarannya. Kalau Prabowo akan bilang apa? Perang? Logika sederhana saja itu.

    Saya tanya sekali lagi, saya mesti lihat track record Prabowo di mana? Program makronya hebat dimana? Buktinya apa? Kenapa saya mesti mendukung orang yang bahkan pemikirannya menurut saya sudah ketinggalan jaman (macam menyelesaikan korupsi dengan menaikkan gaji)?

    Saya minta ada jawaban yang menunjukkan bahwa, minimal dalam debat kemarin, ada konsep dan program, makro kek, mikro kek, yang diusung dan ditawarkan Prabowo yang lebih canggih daripada Jokowi lengkap dengan analisisnya. Saya nulis artikel ini panjang2, dan saya cuma dikasih klaim bahwa Prabowo lebih paham ini dan itu tanpa ada bukti pendukung???!!! Come on, that simply does not make any sense.

    Terakhir soal kasus Transjakarta. Saya tidak mengikuti dengan seksama kasus tersebut dan saya tidak bisa berkomentar. Gampangnya gini saja, kalau bener Jokowi terlibat korupsi, dukungan saya cabut. Selesai. Kita jadi orang pragmatis. Pilih dengan memperhatikan kondisi dan syarat yang sudah ditetapkan. Kalau syarat itu tidak terpenuhi ya dukungan dicabut. Yang pasti, saya ga akan buang2 waktu untuk milih orang yang saya ga bisa cek track recordnya sama sekali. Kalau cuma klaim, ga usah Prabowo, semua orang juga bisa.

    Anonymous said...

    Posting yang cerdas.Boleh share ya pak....?

    Anonymous said...

    reply yang terakhir benar2 menunjukkan cara berpikir yang pragmatis dan intelek. If u say something u should provide with some fact rather than just talk n sound nonsense. soal pilihan di kembalikan ke diri masing2, ada yang suka makro, ada yang suka mikro... masalahnya Indonesia sudah lama terbuai dengan gagasan besar tanpa adanya cara pelaksanaan yang jelas. kalau boleh usul. jangan pilih calon yang usul "menghapuskan kemiskinan di Indonesia" BULLSHIT. secara kuantitas, besar kecil kemiskinan pasti ada di Indonesia. tetapi lebih baik pilih calon yang menawarkan "menyediakan cara, lahan, infrastruktur dan kesempatan rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan" :D

    Unknown said...

    Keduanya tidak lebih baik, beragam komentar lebih kurang atas keduanya sudah buat rekan sendiri jadi sering debat kusir, klaim calon saya lebih baik lah..seperti bung pram katakan, bung juga melihat apa yg tampak sebagai kulit, terbatasnya pemahaman bung pun pasti ada...lepas dari berbagai isu yang saling melemahkan bahkan terakhir adanya temuan BPK terhadap potensi kerugian negara pemda DKI 2013 dibawah kemudi joko menafsirkan ada yang tidak beres disana, status WDP yang disematkanpun kepada instansi menasbihkan tidak becusnya seorang joko mengelola anggaran, darisini saja saya melihat sebuah trackrecord buruk, soal dugaan korupsi transjakarta saya fahami bukan fakta jeleknya jokowi, toh baru sebatas dugaan. Faktanya secara hukum belum atau tidak ada, namun sebagai leader di jakarta nyata2 temuan BPK menyiratkan sebuah ketidakbecusan mengelola anggaran. Soal prabowo juga belum terbukti apa yang sudah diberikan buat negara pasca jabatan militernya , memang baru sebatas konsep yang akan dilakukan, sebatas janji akan membuat ini dan itu, tapi buat saya ini jauh lebih baik ketimbang memilih pemimpin yang untuk mengelola anggaran saja tidak becus, belum kalau bicara tiap program konkret yang sudah dilakukan, kartu jakarta sehat..cek saja di website pemda DKI realisasinya..lebih baik memilih pemimpin baru dengan semangat baru yang dibutuhkan indonesia bukan sekedar konsep saja memang, namun ketegasan dan keberanian dari jiwa komando yang telah teruji di medan perang..

    Pramudya A. Oktavinanda said...

    Bung Denny, lama tidak bersua. Bahwa ada keterbatasan pemahaman dari saya pasti ada, saya kan tidak mengklaim tahu semuanya. Saya hanya menjalankan analisis untung rugi, yaitu berdasarkan fakta-fakta yang available bagi saya dan dengan keterbatasan waktu, pilihan apa yang harus saya buat.

    Soal temuan BPK, pengalaman saya menangani BUMN, setiap temuan selanjutnya akan diklarifikasikan kembali dan saya akan tertarik untuk mengetahui klarifikasi lanjutan atas temuan BPK tersebut. Pun saya perhatikan temuan-temuan tersebut berkaitan erat dengan program-program yang baru berjalan.

    Terlepas dari isu BPK di atas, saya juga perhatikan bahwa Jokowi memiliki berbagai prestasi sebagaimana disebutkan di sini: http://www.itsnicky.com/dari-warga-jakarta-utk-saudaraku-se-indonesia. Salah satu yang paling penting sebagaimana diulas di berita ini (http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/03/18/1027228/Soal.PAD.Naik.Rp.31.Triliun.Kadin.Pajak.DKI.Ralat.Menkeu?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp) adalah Jokowi meningkatkan PAD Jakarta kurang lebih 10,89 Trilyun Rupiah di 2013.

    Hitung-hitungan saja. Kalau kasus BPK ada potensi kerugian 1,5 trilyun (potensi ya) dibandingkan dengan riil nambah 10,89 trilyun, itu namanya masih sukses. Ibarat kata, tidak ada pemerintahan yang sempurna sebagaimana saya sampaikan berulang kali di atas.

    Terkait pernyataan Bung Denny di bagian akhir, saya agak bingung apa relevansi pernah mimpin militer dan pernah teruji di medan perang dengan kemampuan memimpin negara jadi Presiden. Saya sudah sampaikan bahwa mimpin militer dengan mimpin sipil beda. Dan kalau bung Denny menyaksikan debat kemarin soal pertahanan dan keamanan nasional (catatan akan saya sampaikan terpisah), saya jadi benar2 tidak percaya dengan klaim bahwa Prabowo paham isu nasional, perbatasan pulau2, komando dan sebagainya karena dia tampak clueless dan cuma bisa mengulang2 isu kekayaan Indonesia bocor. Tahu saya ingat apa? Saya ingat dosen HTN kita pak Krishna yang dulu kalau ngajar cuma ngomong berulang2 celana dalam ibu pertiwi sudah bolong, haha.

    Demikian lah kira2 tanggapan saya.

    Lutfi Anggara said...

    Hi Pram. Senang sekali gw membaca artikel terbaru lo ini. It’s a very good piece.

    Gw tertarik dengan pernyataan lo berikut ini: “Di Amerika, Prabowo sudah bisa dipastikan tidak akan pernah menjadi calon presiden.”

    Gw jadi teringat dengan George W. Bush yang bukan hanya mencalonkan diri kembali, melainkan terpilih kembali, menjadi presiden untuk kedua kalinya pada tahun 2004 walaupun ketika itu badai isu pelanggaran HAM lagi dahsyat2nya menerpa dia terkait dengan beberapa keputusannya pasca-9/11, seperti pembukaan Guantanamo Bay dan Abu Ghraib, profiling terhadap orang2 Islam di AS, dsb. Bukan hanya penahanan tanpa proses pengadilan, tapi juga penyiksaan yang didasarkan pada memo Bush yang mengotorisasi praktik2 penyiksaan tersebut.

    Di bawah ini gw cantumkan beberapa link terkait hal2 yg gw maksud di atas.

    http://en.wikipedia.org/wiki/Guantanamo_Bay_detention_camp

    http://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Ghraib_torture_and_prisoner_abuse

    http://www.amnesty.ca/our-work/issues/security-and-human-rights/guantanamo-bay

    http://www.hrw.org/legacy/english/docs/2004/01/09/usdom6917.htm

    Ketika gw membaca pernyataan lo yg gw kutip di atas, gw teringat kepada vonis pencabutan hak untuk memilih maupun dipilih menjadi pejabat publik yang dijatuhkan pengadilan tipikor kepada Irjen Pol. Djoko Susilo. Gw agak sulit menyamakan kedua kasus tersebut (i.e. Prabowo dan Djoko Susilo) karena, sebagaimana lo juga pasti mengetahuinya, Prabowo tidak pernah diajukan ke pengadilan. Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang menelurkan rekomendasi kepada Presiden Habibie untuk memecat Prabowo pun dinilai oleh banyak pihak memiliki kecacatan hukum dan diragukan independensinya karena seharusnya DKP dibentuk atas dasar putusan pengadilan militer.

    Singkatnya, gw akan sangat senang kalau lo bersedia mengelaborasi sedikit lebih dalam mengenai pernyataan lo yg gw kutip itu. Apakah di Amerika Serikat ada hambatan yang sifatnya formal (ditegaskan dalam peraturan perundang-undangannya) bagi seseorang untuk mencalonkan diri menjadi presiden bilamana yang bersangkutan berada dalam posisi seperti Prabowo di Indonesia?

    Seandainya lo menulis, “Di Amerika, Prabowo sudah bisa dipastikan tidak akan pernah MENANG PEMILIHAN presiden,” atau “Di Amerika, Prabowo sudah bisa dipastikan tidak akan pernah MENANG KONVENSI presiden,” I’d be fine with that.

    Best wishes always,
    LA

    Pramudya A. Oktavinanda said...

    Yo Lutfi, thanks for the comments. Gw harus klarifikasi memang, Prabowo ga akan jadi calon presiden di Amerika karena indikasi pelanggaran HAM-nya. Kalau soal George W Bush, kenapa dia bisa nyalon lagi utamanya karena walaupun dia melanggar HAM, pelanggaran tersebut tidak dilakukan pada warga US dan kalaupun ada yang kena, yang kena minoritas. Ini realitasnya. Boleh dibilang, soal HAM di US utamanya adalah buat warga US sendiri bukan warga negara lain (dan wajar2 saja menurut gw, karena semua negara akan mengutamakan warga negara sendiri dibanding warga negara lainnya).

    Kenapa gw bilang Prabowo ga akan bisa jadi capres di US? Karena beban kasus di belakangnya dulu itu. Katakanlah dia tidak pernah terbukti melanggar hukum secara formal karena kasus penculikan tidak pernah dibawa ke pengadilan militer, partai di US tidak akan mau bersusah payah mengusung orang dengan beban sejarah seberat itu. Semua capres di US itu pasti ditilik habis2an sejarah hidupnya. Cacat dikit aja pasti bermasalah, apalagi kalau cacat level Prabowo (terlepas bener atau ga dia menculik). Jadi ya ga akan laku saja dia di sana.



    Lutfi Anggara said...

    Thanks for the reply Pram.

    Unknown said...

    Maaf sebelumnya.
    Buat apa anda membuat postingan panjang panjang yang ujung2nya anda hanya ingin mendukung jokowi. Kalau begitu langsung saja anda mencoblos jokowi tanpa harus cape2 bikin postingan.
    Kalau anda benci sama prabowo buat apa mengajak org lain membenci beliau dengan membuat postingan ini
    Semua capres cawaprws itu manusia mas yg punya krkurangan dan kelabihan.
    Kalau anda ingin mengulas tebtang prabowo kenapa hanya jeleknya saja yang diulas?

    Anonymous said...

    Bagaimana nih mas, setelah sekarang jokowi terpilih jadi presiden? Apakah anda puas dan sesuai dengan harapan anda sesuai dengan ulasan yg anda kemukakan? Apakah ini sosok presiden yang mendukung rakyat tp kenyataannya sesudah terpilih menaikkan hampir semua kebutuhan masyarakat, mulai dari bbm, gas, listrik, kereta api dsb.

    Pramudya A. Oktavinanda said...

    Maaf baru sempat membalas. Soal ekspektasi terkait hukum, menurut saya kinerja Jokowi masih mengecewakan. Tetapi saya perhatikan bahwa dia mendengarkan kritik dan keluhan atas kebijakan hukum yang dipermasalahkan. Soal harga naik, menurut saya sudah sewajarnya harga mencerminkan nilai yang sesungguhnya dan tidak terus menerus disubsidi. Kalau masyarakat terus diberikan harga BBM dan listrik yang "palsu", tidak ada insentif untuk menghemat, tidak ada insentif untuk mencari energi terbarukan. Lebih penting lagi, kebanyakan subsidi juga cuma dinikmati di pulau Jawa. Daerah-daerah lain sudah lebih sering mengalami kelangkaan atau dikenakan harga yang lebih mahal. Yang perlu dilihat adalah bagaimana subsidi ini kemudian dialihkan untuk hall yang lebih bermanfaat. Ini yang masih saya tunggu.


    The Protection of Criminal Suspects in Law and Economics Perspective

    Forthcoming in Jurnal Teropong Edisi RUU KUHAP 2015 | 23 Pages | Posted: 10 May 2015 | Date Written: April 28, 2015

    Public Choice Theory and its Application in Indonesian Legislation System

    24 Pages | Posted: 8 Oct 2012 | Last revised: 8 Nov 2014 | Date Written: October 8, 2012

    Special Purpose Vehicle in Law and Economics Perspective

    Forthcoming in Journal of Indonesia Corruption Watch, 'Pemberantasan Kejahatan Korupsi dan Pencucian Uang yang Dilakukan Korporasi di Sektor Kehutanan', 2013 | 15 Pages | Posted: 22 Aug 2013 | Date Written: August 18, 2013

    Legal Positivism and Law and Economics -- A Defense

    Third Indonesian National Conference of Legal Philosophy, 27-28 August 2013 | 17 Pages | Posted: 22 Aug 2013 | Last revised: 3 Sep 2013 | Date Written: August 22, 2013

    Economic Analysis of Rape Crime: An Introduction

    Jurnal Hukum Jentera Vol 22, No 7 (2012) Januari-April | 14 Pages | Posted: 12 Nov 2011 | Last revised: 8 Oct 2012 | Date Written: May 7, 2012

    DISCLAIMER

    As the author of this site, I am not intending to provide any legal service or establish any client-attorney relationship through this site. Any article in this site represents my sole personal opinion, and cannot be considered as a legal advice in any circumstances. No one may use or reproduce by any means the articles in this blog without clearly states publicly that those articles are the products of and therefore belong to Pramudya A. Oktavinanda. By visiting this site, you acknowledge that you fully understand this disclaimer and agree to fully comply with its provisions.