The Chronicles of a Capitalist Lawyer

Dalam artikel saya sebelumnya, Gagal Paham Rasionalitas Manusia dalam Pendekatan Ekonomi , saya menyampaikan beberapa tanggapan atas kritik rekan Muhammad Kholid terhadap pendekatan ekonomi yang mengasumsikan rasionalitas manusia sebagai landasan analisis kebijakan publik dan juga hukum. Sempat saya sampaikan bahwa kritik Kholid ini adalah bagaikan memukuli kuda mati ( beating a dead horse ), alias mengulang-ulang yang tidak perlu. Kholid kemudian membalas artikel saya tersebut di sini .

Saya umumnya ingin menghindari pembahasan yang agak teknis dalam artikel blog namun nampaknya kali ini tak bisa dihindari lagi. Bagaimanapun juga, kalau kita mau serius mendalami hukum Islam, mau tidak mau kita harus menghadapi berbagai sumber hukum yang bisa jadi saling bertentangan dan oleh karenanya membutuhkan interpretasi lebih lanjut. Pembahasan kali ini terkait kasus pembantaian pengurus dan kartunis majalah Charlie Hebdo di Perancis. Dari segi hukum positif di Perancis atau misalnya di Indonesia, masalahnya sudah jelas, pembunuhan demikian sudah pasti melanggar hukum positif. Tetapi bagaimana dalam tinjauan hukum Islam klasik? Apakah perbuatan tersebut diperkenankan? 

Steven Levitt, Profesor di Chicago dan penulis buku Freakonomics dan Super Freakonomics, pernah suatu hari stress luar biasa karena seringkali dikritik orang gara-gara idenya yang dianggap kontroversial dan ia akhirnya meminta nasihat kepada Gary Becker. Saran Gary Becker sederhana: "bersyukurlah kamu karena ada yang mengkritik. Tahu yang lebih parah? Kamu dianggap angin lalu. Itu yang saya lebih tidak tahan lagi." Dalam konteks ini, saya senang akhirnya ada yang mau menulis panjang lebar dalam menanggapi ide-ide saya soal penggunaan analisis ekonomi dan rasionalitas melalui tulisan rekan Kholid Muhammad di sini . Berikut tanggapan saya. Kritik Kholid merupakan kritik standar terhadap pendekatan rasionalisme dalam ekonomi. Sayangnya ini tipe kritik yang menurut saya ketinggalan jaman dan banyak salah pahamnya, mungkin karena literatur yang  ia baca dan sampaikan di artikelnya berfokus pada "lawan-lawan" pendekatan rasionalisme dan bukan tulisan resmi macam dari Ga

Berita beberapa hari terakhir soal kasus Air Asia dan kecelakaan Pesawat #QZ8501 sangat membingungkan bagi saya. Simpang siur soal apakah ada pelanggaran izin trayek, hubungan antara izin trayek tersebut dengan potensi kecelakaan, sampai isu remeh temeh semacam apakah Menteri Perhubungan marah-marah di kantor maskapai Air Asia atau tidak. Belum selesai dengan semua isu ini, Menteri Perhubungan kembali membuat gebrakan dengan membatasi besaran tarif bawah yang dapat dikenakan oleh maskapai penerbangan. Alasannya? Demi keselamatan penumpang karena menurutnya, tarif rendah berkorelasi dengan minimnya fitur keamanan maskapai . Klaim di atas cukup fantastis tetapi tidak jelas darimana asalnya. Benarkah harga murah berkorelasi dengan fitur keamanan yang buruk dari maskapai penerbangan di Indonesia? Apa definisi maskapai dengan fitur keamanan yang buruk dan bagaimana kita bisa menilainya? Apakah isu kecelakaan pesawat terbang di Indonesia lebih sering disebabkan maskapai, disebabkan oleh ko

Dalam artikel saya sebelumnya , saya membahas fenomena kemalasan dalam beragama, khususnya agama Islam, dan implikasinya terhadap kajian-kajian Islam itu sendiri. Salah satu kritik saya adalah kita terlalu banyak berdebat soal akidah (yang sebenarnya tidak terlalu rumit) dan melupakan bagaimana nilai-nilai agung dalam Islam dan Hukum Islam dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu contoh yang saya bahas adalah kajian mengenai hukum mengucapkan selamat natal yang rutin terjadi setiap tahun, serutin debat soal "kita belum benar-benar merdeka" setiap tanggal 17 Agustus atau "apakah Kartini sebenarnya pembela wanita atau bukan" setiap hari Kartini. Tetapi yang lebih menyedihkan lagi adalah bahwa isu akidah ini seringkali dipakai untuk memanaskan situasi dan adu domba antar umat beragama, bahkan pembantaian terhadap umat dengan agama atau aliran lainnya. Seakan-akan kalau sudah soal akidah, menghalalkan darah pun tidak apa-apa. Belum lagi

Kalau saya hanya boleh memilih satu masalah terbesar di Indonesia yang perlu diselesaikan dengan segera, maka pilihan saya akan jatuh pada konsep mendidik sebagai bentuk pengabdian (semisal istilah: "guru, pahlawan tanpa tanda jasa"). Konsep ini mungkin merupakan salah satu konsep paling berbahaya yang pernah saya temui karena dampaknya sangat buruk namun tidak pernah dianggap sebagai masalah serius, bahkan malah dianjurkan sebagai solusi!     Mengapa ini ide yang buruk? Karena pada prinsipnya ide ini tidak memperhatikan insentif manusia dengan baik dan lebih suka memaksakan impian kosong bahwa semua pengajar harus suka dan merasa wajib mengabdi dengan imbalan yang tak seberapa. Gara-gara ide ini, guru dan dosen diajari atau bahkan mungkin didoktrin untuk percaya bahwa mereka sedang melakukan tugas mulia dan bahwa sudah seharusnya mereka tidak menuntut banyak dalam soal gaji dan fasilitas karena uang akan mengotori kemuliaan jabatan mereka.     Tentu saja kita boleh beran

Ketika saya membaca berita ini (yang menyatakan bahwa pemimpin redaksi Jakarta Post, Meidyatama Suryodiningrat, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama berdasarkan Pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana gara-gara dimuatnya karikatur ISIS di koran tersebut), saya tahu sudah saatnya saya menulis mengenai isu kemalasan dalam beragama yang nampaknya sudah keterlaluan di Indonesia. Kepolisian mengaku sudah memeriksa saksi ahli pidana, ahli agama, dan Dewan Pers sebelum menetapkan Meidyatama sebagai tersangka. Saya serius ingin tahu darimana asalnya ahli-ahli yang dihubungi oleh kepolisian karena ini benar-benar tak masuk akal. Coba kita baca bunyi pasal yang dituduhkan: "dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia." Pasal tersebut pada prinsip